Pemprov Sumbar Kembali Raih National Procurement Award

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan nasional. Kali ini di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengadaan Barang/Jasa yang dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Selasa (18/11) di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Sumbar meraih Natio nal Procurement Award untuk kategori Peran Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi.
“Kategori ini diberikan kepada provinsi yang berperan dalam membangun, mengembangkan dan melakukan pembinaan serta menjalin kebersamaan kepada kabupaten/kota dalam memajukan e-Procurement di daerah. Alhamdulillah kita dapat,” kata Gubernur Irwan Prayitno, Kamis (19/11) di Padang.

Menurut Irwan yang didampingi Kepala Bappeda Afriadi Laudin, penghargaan ini adalah untuk ketiga kalinya diterima LPSE Sumbar setelah sebelumnya menerima penghargaan sebagai Instansi Pelopor Dalam Pembentukan LPSE dan Implementasi e-Procurement (2011) dan Citizen Angagement serta nominasi untuk Organization Transformation (2012).

Dalam implementasi LPSE di Sumbar, LPSE provinsi telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam membangun LPSE di kabupaten/kota se Sumbar, baik dalam pengingkatan SDM pengelola, infrastruktur dalam bentuk kegiatan pembinaan, rapat koordinasi, bimtek, magang, sosialisasi dan fasilitasi dalam pembenahan infrastruktur.
Kemudian juga standarisasi LPSE di bidang layanan LPSE, kapasitas dan keamanan informasi yang telah diprogramkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut gubernur, sebagai ujung tombak reformasi birokrasi, pelayanan publik merupakan barometer keberhasilan suatu provinsi/kabupaten/kota menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sebagai bagian dari pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah dituntut untuk lebih bersih, transparan, terbuka, akuntabel, tidak diskriminatif, cepat, tepat, murah, mudah, efisien, efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi.

“Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, LPSE Provinsi Sumbar memiliki pelayanan dengan nilai amat baik,” katanya.

Survei ini dilakukan LKPP dan ke depan diharapkan seluruh pelayanan publik di Sumbar terutama LPSE kabupaten/kota memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna.

Atas prestasi itu, Irwan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh bupati/walikota yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. “Ke depan kerja sama antara provinsi dan kabupaten/kota akan terus terbina,” harap Irwan.

Kepada pengguna LPSE (Pokja ULP, Asosiasi Penyedia Barang/Jasa) yang telah menggunakan LPSE sebagai fasilitasi antara pengguna dan penyedia barang/jasa, gubernur juga mengucapkan terima kasih pula. Sebab juga ikut menentukan keberhasilan Sumbar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. (006)

Singgalang 21 November 2014

Read More

Sumbar Peroleh Anugerah Cinta Karya Bangsa 2014

PADANG – Pemprov Sumbar kembali menunjukkan prestasinya. Kali ini mendapatkan penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa 2014 yang diserahkan Menteri Perindustrian, M.S Hidayat, Rabu (15/10) di Jakarta.

Anugerah tersebut diberikan karena Pemprov Sumbar dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan masing-masing.

Komitmen itu dituangkan dalam sejumlah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Pemprov Sumbar dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Ada tiga provinsi yang memperoleh anugerah ini, peringkat pertama diraih oleh Jawa Timur dan peringkat kedua Sumbar. Posisi ini sama dengan 2013. Kemudian di peringkat ketiga Sumatera Selatan.

Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, prestasi yang baik dan membanggakan ini tidak terlepas dari dukungan dan komitmen seluruh stakholder. Irwan berharap adanya penghargaan tersebut juga berdampak pada perekonomian Sumbar ke depan.

“Terima kasih kepada seluruh stakeholder, SKPD di lingkungan Sumbar serta masyarakat yang komit dalam menggunakan produk dalam negeri. Terutama di Sumbar ada banyak kerajinan dan produk UMKM yang perlu diberdayakan,” ujar Irwan, Kamis (16/10) usai menyambut piagam tersebut yang dibawa pulang oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Prof. Rahmad Syani.
Selain itu, ia juga menghimbau kepada pelaku usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun perseorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumbar, untuk dapat berkomitmen menggunakan produk dalam negeri.

“Kita harapkan juga kepada pelaku usaha, BUMD dan BUMN untuk komitmennya agar selalu menggunakan produksi dalam negeri. Hal ini juga sebagai upaya untuk pemenuhan semua kebutuhan agar ekonomi nasional terus berkembang, kesempatan kerja terus meningkat, dan menghemat penggunaan devisa negara,” harap Irwan.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar, Rahmad Syani mengatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, ada beberapa ciri yang dinilai cinta terhadap produk dalam negeri. Ciri tersebut ada di lingkungan SKPD Provinsi Sumbar.

Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk dapat meraih penghargaan tersebut. Pertama, menjawab kuisioner yang dikirimkan oleh tim Kementerian Perindustrian. Isi pertanyaannya terkait kebijakan Pemprov Sumbar dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Kemudian tim datang melakukan verifikasi atas jawaban kuisioner yang dijawab sebelumnya. Jawaban dicocokkan dengan administrasi yang ada. Mulai dari dokumen pengadaan barang sampai dengan dokumen kontrak dengan penyedia yang dilakukan pada 20 Agustus 2014 lalu. Terakhir, presentasi di Jakarta. Presentasi ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah pada 12 September 2014 lalu.
“Alhamdulillah, dengan melalui tahap tersebut, kita berhasil mendapat peringkat 2 setelah Jawa Timur,” kata Rahmad Syani.

Sebelumnya, pada penyerahan anugerah tersebut, Menteri Perindustrian MS. Hidayat mengatakan, pemberian penghargaan Anugerah Cinta Karya Anak Bangsa merupakan apresiasi dan penghargaan pemerintah kepada kementerian/lembaga, BUMN, perguruan tinggi, pemerintah daerah bagi yang telah melaksanakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Peningkatan itu diaplikasikan dalam pengadaan barang dan jasa di masing-masing unit kerja. Sehingga dapat memacu dunia usaha selalu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar dapat memperkuat basis produk nasional.

“Untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, serta tumbuhnya kreativitas dan inovasi, tidaknya hanya dari kalangan pemerintah, namun juga pihak swasta. Sehingga diharapkan dapat memperkokoh kualitas produk dalam negeri menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015,” sebut MS. Hidayat. (401)

Singgalang 20 Oktober 2014

Read More

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Dari Business Review

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali menerima penghargaan. Kali ini, Irwan menerima penghargaan dari Business Review sebagai pembina BUMD terbaik khususnya Bank Nagari. Penghargaan oleh Business Review berlangsung di CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (16/9).

Salah satu contoh BUMD Pemprov Sumbar yang juga terbaik dari sisi pengelolaannya adalah Hotel Balairung di Jakarta.

Sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada  Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah .

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Budiono kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Pada pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (12/9) lalu.[dm]

pksnongsa.org

Read More

Sumbar Kembali Raih Piala Wahana Tata Nugraha

Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama tahun 2014, Menteri Perhubungan RI EE. Mangindaan yang didampingi oleh Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo dan Korlantas Mabes Polri Brigjend. Condro Kurono menyerahkan kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Smesco Convention Center, Jakarta, Rabu (10/9) lalu. Dalam acara ini Irwan didampingi oleh Kadishub dan Kominfo Sumbar Amran serta Dirlantas Polda Sumbar Agus Susanto.

Piala WTN Wiratama diberikan kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan kerjasama dan pembinaan kepada Kab/Kota untuk berupaya lebih baik dalam kinerja lalu lintas dan angkutan dan diberikan apabila setengah dari jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsinya mendapatkan penghargaan WTN.

“Untuk tahun 2013 Pemprov Sumbar, sebanyak 13 Kab/Kota di Sumbar yang ikut dalam penilaian WTN,10 Kab/Kota diantaranya mendapatkan perhargaan tersebut. Yaitu Kota Painan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Lubuk Sikaping, Kota padang panjang, Kota Bukittinggi dan Kota payakumbuh mendapatkan penghargaan WTN kategori Lalu Lintas,” papar Gubernur yang juga kader PKS itu melalui rilisnya. Sedangkan Kota Lubuk Basung dan Kota Batusangkar lanjut Irwan ketika itu hanya mendapatkan Plakat WTN.

Irwan menambahkan, untuk Tahun 2014 Sumatera Barat terus menunjukkan kembali presetasinya, dengan jumlah Kab/Kota yang mengikuti seleksi awal tingkat provinsi sebanyak 14 Kab/Kota, “yakni Kota Painan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Lubuk Sikaping, Kota padang panjang, Kota Bukittinggi, Kota payakumbuh, Kota Lubuk Basung, Kota Batusangkar, Kota Arosuka, Kota Padang Aro, Kota Muaro dan Kota Simpang Ampek, sedangkan yang ikut seleksi ditingkat Nasional sebanyak 13 Kab/Kota (kecuali Kota Simpang Ampek),” ungkapnya.

Dari 13 Kab/Kota yang ikut dalam selesksi ditingkat Nasional, 7 Kab/Kota di Sumbar mendapatkan piala kategori Lalu Lintas, yakni Kota Painan, Kota Pariaman, Kota Lubuk Sikaping, Kota Padang panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi. Khusus untuk Kota Padang mendapatkan Piala WTN (diberikan karena sudah lebih baik dalam bidang lalu lintas dan angkutan).

“Ini dibuktikan dengan sudah tersedianya angkutan massal Bus Rapid Transit (BRT) atau yang lebih dikenal dengan nama Bus Trans Padang. Prestasi yang diraih oleh kota Padang tidak terlepas dari kerjasama antara Pemprov sumbar dengan Kota Padang, dimana Pemprov ikut membantu pembangunan halte untuk Trans Padang tersebut sebanyak 5 unit pada tahun 2013 melalui APDB tahun 2013 pada Dishub dan Kominfo Sumbar,” pungkasnya.

pks.or.id/irwan-prayitnocom

Read More

Irwan Prayitno: Pendapatan Per Kapita Warga Sumbar Naik

Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan pendapatan per kapita warga provinsi itu pada 2013 mencapai Rp22,9 juta per orang atau naik dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp20,28 juta per orang.

Gubernur Sumbar ketika menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum dan Plafon Anggaran Sementara APBD Sumbar 2015 di Padang, Kamis, menyebutkan terjadi kenaikan pendapatan per kapita sebesar 11,7 persen.

Ia mengatakan kondisi demikian diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan penduduk Sumbar.

Di sisi lain, meningkatnya pendapatan per kapita tersebut tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi Sumbar yang pada 2013 sedikit melambat yakni mencapai 6,18 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 6,35 persen.

“Perlambatan pertumbuhan ekonomi itu disebabkan pengaruh krisis ekonomi global yang mengakibatkan penurunan ekspor dan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Gubernur Sumbar menjelaskan berdasar data statistik tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Sumbar sudah mulai membaik sejak triwulan II tahun 2014.

“Pada periode itu, pertumbuhan ekonomi membaik dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya dimana terjadi peningkatan 0,9 persen,” katanya.

Peningkatan tersebut terjadi pada beberapa sektor ekonomi dimana pertumbuhan paling tinggi terjadi pada sertor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 3,6 persen.

Lalu sektor listrik, gas dan air bersih naik sebesar tiga persen, serta sektor jasa-jasa yang meningkat dua persen.

Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada semester I tahun 2014 dibanding semester I tahun 2013 naik sebesar 6,3 persen.

Dengan mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan target pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2015 dapat sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni sebesar 6,49 persen.

Sementara itu Ketua Komisi III Bidang Pembanguan DPRD Sumbar, HM Nurnas dapat memahami melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut dan berharap pertumbuhan ekonomi pada 2014 mencapai hingga 7,13 persen. (rfk/antara)

beritasumbar.com 22 Agustus 2014

Read More

Ini Kementerian, Lembaga, dan Daerah Terbaik Kelola Anggaran 2013

VIVAnews – Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) memberikan penghargaan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi yang mampu mengelola anggarannya dengan baik pada 2013.

Ketua TEPPA, Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Senin 24 Januari 2014 mengungkapkan, penilaian yang dilakukan bukanlah berdasarkan tingkat serapan anggaran. Namun, yang utama dinilai dari efektivitas dan efisiensi organisasi pelaksana dalam mengeksekusi anggarannya. “Hal tersebut menjadi kuncinya,” kata Kuntoro.

Dia memaparkan, secara garis besar, kriteria penilaian kinerja yang menjadi penilaian antara lain, deviasi antara target dan capaian, besaran pagu anggaran, besaran belanja modal, karakteristik keluaran kegiatan, sebaran geografis pekerjaan, pelaksanaan e-procurement, hingga intensitas pelapor sebagai indikator.
“Poin-poin itu diberi pembobotan berdasarkan tingkat kepentingannya,” ungkap dia.

Penilaian dilakukan berdasarkan skor 1-100 persen yang didapatkan kementerian dan lembaga atas kriteria yang telah ditetapkan. Penerima penghargaan tersebut yaitu:

Kategori Kementerian dan Lembaga
1. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dengan skor 82,4 persen (kinerja terbaik I).
2. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dengan skor 72,56 persen (kinerja terbaik II).
3. Lembaga Sandi Negara dengan skor 72,42 persen (kinerja terbaik III).
4. Badan SAR Nasional dengan skor 71,23 persen (kinerja memuaskan I).
5. Kementerian Agama dengan skor 70,95 persen (kinerja memuaskan II).
6. Kementerian Pertahanan dengan skor 70,62 persen (kinerja memuaskan III).

Kategori Pemerintah Provinsi
1. Kalimantan Timur dengan skor 80,86 persen (kinerja terbaik I).
2. Jawa Barat dengan skor 79,33 persen (kinerja terbaik II).
3. Jawa Timur dengan skor 76,88 persen (kinerja terbaik III).
4. Kepulauan Riau dengan skor 71,71 persen (kinerja memuaskan I).
5. Nusa Tenggara Barat dengan Skor 71,48 persen (kinerja memuaskan II).
6. Sumatera Barat dengan skor 70,84 persen (kinerja memuaskan III).

(umi)

viva.co.id 24 Februari 2014

Read More

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Cinta Karya Bangsa dari Wapres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Irwan Prayitno atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima Penghargaan Cinta Karya Anak Bangsa dari Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (5/2). Penghargaan yang  diselenggarakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan penilaian kepada seluruh daerah dalam Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Dari hasil penilaian Tim Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil menduduki Peringkat II lingkup Pemerintah Provinsi dari 15 Provinsi.Menurut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, penghargaan ini merupakan sebuah motivasi yang baik untuk selalu memperhatikan produksi anak-anak bangsa di tengah persaingan global. Dia berharap perhatian dan komitemen bersama para bupati/wali kota, pengusaha dan stakeholder lainnya memberikan peluang besar terhadap produksi dalam negeri. “Terutama produksi anak-anak bangsa di Sumatera Barat,’ujarnya.

Menurutnya penghargaan tersebut  merupakan kebanggaan bersama masyarakat Sumatra Barat. Demi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas serta kita pergunakan produksi anak-anak bangsa sebagai kebanggaan bersama.”Cintailah produksi negeri sendiri, sebagai semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” imbaunya.

Dari hasil evaluasi Tim  P3DN Provinsi Sumatera Barat, penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaa barang dan jasa dil ingkungan pemprov Sumbar mencapai Rp 52,75 miliar (68,66 %) dan nilai pengadaan barang dan jasa Rp 76.83 miliar. Pengadaan barang impor dilakukan pada barang-barang, yang belum diproduksi secara cukup baik.

republika.co.id 5 Februari 2014

Read More

Gubernur Kembali Raih Penghargaan

Jakarta, Singgalang. Hanya dalam rentang waktu satu hari, Gubernur Irwan Prayitno kembali mendapat penghargaan. Kali ini, menerima Anugerah Parahitha Ekapraya (APE) Tingkat Madya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Ibu ke-85 di Gedung Sasana Karya Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, Rabu (18/12).

Sebelumnya pada 2012, Sumbar pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Parahitha Ekapraya (APE), namun untuk tingkat pratama.

Hal –hal menonjol yang  telah dilakukan pada tahun ini, antara lain meningkatnya indeks pemberdayaan perempuan (IPG) sumatera Barat menjadi 69,55 dan lebih tinggi dibandingkan target rata – rata IPG nasional 67,20.

“Penghargaan ini perwujudan sekaligus legalitas atas kepedulian pemprov terhadap penyelengaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” sebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai menerima penghargaan tersebut.

Selain pemberdayaan perempuan, pemprov juga komit dalam peningkatan kesejahteraan anak. Denan terwujudnya pengembangan kota layak anak.

Pada 2013 telah meraih lima penghargaan kota layak anak, Pariaman, Padang,  Payakumbuh, Sawahlunto dan Padang Panjang.

Bahkan, kabupaten/kota secara perlahan terus menunjukkan sebagai daerah ramah terhadap anak dan perempuan. Terbukti, Bukittingi mengalami peningkatan menjadi level madya. Kemudian Padang dan Padang panjang level pratama.

“Terjadi peningkatan pembangunan ekonomi  perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga, serta pengembangan program pemberdayaan perempuan miskin nagari dalam kaitannya dengan ketahan pangan daerah melalaui kegiatan nagari perempuan Indonesia maju mandiri ,” ujarnya.

Disampaikannya, guna memacu program pemberdayaan perempuan pemprov melakukan berbagai strategi dan kebijakan yang menyentuh sendi – sendi kebutuhan masyarakat secara terpadu.

Strategi itu terdiri dari, rencana aksi daerah terhadap percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG). Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dalam bentuk pokja PUG di tingkat provinsi dan 19 kabupaten/kota.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG seperti organisasi perempuan, LSM/NGO, tokoh agama dan masyarakat. Serta peningkatan produk hukum/regulasi dan penegakan aturan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

“Penghargaan APE bentuk apresiasi pemerintah pusat dalam hal pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Semua itu tidak terkepas dari komitmen dan wujud peningkatan kinerja pemprov melakukan berbagai terobosan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai aspek kehidupan,” tutupnya.

Singgalang, 20 Desember 2013

Foto: Halaman depan Padang Ekspres 20 Desember 2013

Read More

Sumbar Raih Dua Penghargaan Paramakarya 2013

Jakarta –  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  sangat peduli dan perhatian terhadap peningkatan dan pengembangan UMKM. Hal ini tercermin dari berbagai program strategis pembinaan dan upaya pengembangan potensi UMKM di Sumatera Barat.

Salah satu program yang terus digalakan oleh Gubernur Irwan Prayitno adalah gerakan terpadu peningkatan UMKM yang diimplementasikan pada kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Pelatihan Kewirausahaan Baru dan Peningkatan Produktifitas bagi UMKM.

Pada kegiatan Penghargaan PARAMAKARYA 2013 di Jakarta, Selasa malam (17/11), Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia memberikan 2 Penghargaan PARAMAKARYA 2013 kepada Provinsi Sumatera Barat dalam Kategori Usaha Mikro Kecil, Kualifikasi Pemimpin Baru, Arena Songket INJ Silungkang Kota Sawahlunto dengan jenis usaha Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit dengan pimpinan Rita Kurnia.

Dan Sumatera Barat juga mendapatkan penghargaan pada Kategori Usaha Menengah, Kualifikasi Mulai Menghasilkan, Sanjai Balado Ummi Aufa Hakim Kota Bukittinggi dengan jenis usaha Industri Makanan dan Minuman di bawah pimpinan Lukman El Hakim. Kedua penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menko Perekonomian Dr. Ir. H. Hatta Rajasa atas nama Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Gubernur Irwan Prayitno yang didampingi Kadis Nakertrans Syofyan,SH, Kabiro Humas Irwan, S.Sos, MM di sela-sela kegiatan itu menyampaikan rasa bangga dan senang atas kedua penghargaan tersebut. Ini merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat  dua penghargaan sekaligus dalam 2 kategori dari total 20 penghargaan yang diberikan 12 untuk kategori Usaha Mikro Kecil dan 8 untuk Kategori Usaha Menengah.
Kita berharap keberhasilan ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan produktivitas UMKM di Provinsi Sumatera Barat. Awalnya kita telah berhasil mengusulkan 3 Perusahaan Kecil dan 3 perusahaan Menengah yang telah menerima SIDDHAKARYA 2013 yang diberikan Gubernur Sumatera Barat beberapa waktu lalu di Padang, ujarnya

Irwan Prayitno juga menerangkan, dari awalnya kita memberikan informasi dan menghimpun usulan dari Pemkab/ko dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian Pemprov. Sumbar membentuk Tim Penilai yang terdiri dari instansi terkait (Disnakertrans, Koperasi dan UMKM, Appindo dan Praktisi Produktivitas).
Pemerintah Provinsi melalui Tim Penilai melakukan verifikasi dan penilaian langsung di lapangan yang meliputi kelengkapan pertama, administrasi di antaranya surat izin usaha produksi, administrasi tenaga kerja, administrasi keuangan, administrasi pemasaran, administrasi orderan bahan baku dan lain-lain.  Kedua keunikan produksi, di mana penilaian difokuskan pada komponen lokal yang digunakan dalam produksi dan pembudayaan tradisional market yang berorientasi pada pertumbuhan usaha modern. Ketiga perkembangan pertumbuhan usaha dilihat dari indicator pemasaran produksi dari 3 tahun terakhir.

Keempat dilihat dari pertumbuhan tenaga kerja yang digunakan dalam 3 tahun terakhir terutama yang mempergunakan tenaga kerja local di sekitar produksi. Kelima  tertib administrasi usaha termasuk soal administrasi keuangan dan permodalan yang dilaksanakan. Keenam Kondisi fisik perusahaan, fisik bangunan dan sarana lainnya. Ketujuh manajemen perusahaan, di mana adanya keharmonisan hubungan kerja antara owner dengan pekerja/karyawan yang ditandai dengan tingkat kepuasan yang disampaikan oleh karyawan dengan bukti peningkatan produksi tahun ke tahun, ungkapnya.

Read More

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

Padang – Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, PSi, MSc, selaku Gubernur Sumatera Barat menerima penghargaan tertinggi dari Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional Presiden Republik Indonesia, yang diserahkan pada tanggal 29 November 2013 di Istana Negera yang diwakili Oleh Wapres Budiono.

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara merupakan  salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi yang luar biasa sekaligus untuk mendorong partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam upaya mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di daerah guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika ditemui di rumah dinasnya, Selasa siang (3/11) yang didampingi Kepala Badan Ketahanan Sumbar Ir. Effendi dan Kepala Biro Humas Irwan, S.Sos, MM menyampaikan, ada tahapan seleksi oleh Tim Juri Penilai Ketahanan Pangan dari UI, UGM,  IPB, Unpad,  ITB, LSM, Staf Ahli Presiden dan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dari 12 orang Gubernur yang diusulkan  mengikuti tes dan wawancara teknis hanya 5 orang yang mendapat penghargaan ini, antara lain Gubernur Jawa Barat, NTB, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Kita patut bangga bahwa Sumatera Barat secara umum telah memenuhi standar yang baik, sehingga kita mendapat penghargaan terbaik ini.

Banyak sektor yang tergabung dalam penilaian ini, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, Koperasi UKM, serta sektor perindustrian. Karena itu penghargaan ini amat istimewa sekali, mudah-mudahan ini dapat lebih memotivasi kita memajukan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat, ungkapnya

Selain itu kita juga mendapat penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2013 pada kategori Pelopor Ketahanan Pangan atas nama Syahrul Yondri dari kelurahan koto panjang Kota Payakumbuh, penemu/pengembang Tanaman Cabe Kopay. Untuk diketahui Cabe Kopay menjadi sorotan nasional sebagai sebuah keberhasilan meningkatkan kualitas cabe di Indonesia.

Kita juga mendapat penghargaan pada kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan  atas nama kelompok Tani Budidaya Tanaman Jeruk jenis Siam Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang diketuai oleh Datuk Bandaro Manih.

Kemarin kita juga mengusulkan Bupati Agam Ir. Indra Catri, namun belum beruntung. Tahun depan kita akan usulkan sebanyak-banyaknya, untuk keberhasilan dan peningkatan kualitas ketahanan pangan kita di setiap daerah di Sumatera Barat, ujarnya. [humasprov]

Read More

Gubernur Sumbar Peduli Konsumen

Jakarta, Padek – Kepedulian Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terhadap upaya perlindungan konsumen di Sumbar, mendapat apresiasi dari Kementerian Perdagangan. Politisi PKS itu mendapat penghargaan selaku Kepala Daerah peduli Konsumen.

Penghargaan yang diserahkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Swis Bel Hotel Jakarta, Rabu (27/11) itu, juga diterima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X. ketiga provinsi itu dinilai memberikan perhatian dan kepedulian tinggi terhadap pentingnya perlindungan konsumen.

“Diharapkan agar peraih penhargaan ini dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya. Mereka tergerak untuk menjadi daerah berorientasi pada perlindungan konsumen,” ujar Gita Wirjawan.

Gita menegaskan, pemerintah akan terus mendorong upaya perlindungan konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk terwujudnya pelaku usaha bertanggung jawab dan mengedepankan etika perdagangan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam kesempatan itu menyebutkan perlindungan terhadap konsumen sangat penting, karena menyangkut aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan, serta lingkungan dari penggunaan produk yang dibeli dan dikonsumsi atau digunakan.

Hal ini juga memperkuat keberadaan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani perindustrian dan perdagangan dengan membentuk bidang pengawasan. Dengan begitu, pengawasan terhadap barang beredar di pasar bisa lebih intensif dilakukan.

“Kita juga mengalokasikan dukungan dana APBD yang meningkat setiap tahun untuk pemberdayaan konsumen, sosialisasi, pengawasan, dan pelayanaan tera-tera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Harapannya, UTTP bisa memenuhi standar teknis yang ditentukan sehinga konsumen tak dirugikan,” katanya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong dan memfasilitasi terbentuknya pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur di kabupaten dan kota sebagai upaya semua UTTP yang digunakan ditera dan tera ulang. Pemprov juga mendorong terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten dan kota untuk melayani penyelesaian sengketa pelaku usaha.

Saat ini, menurut Irwan, sudah terbentuk BPSK di Padang, Padangpariaman, Bukittinggi, Kota Solok dan Padang panjang. “Insha Allah dalam waktu dekat, menyusul Sijunjung, Pasaman Barat, Limapuluhkota, Payakumbuh dan Kota Pariaman,” ujarnya.

Upaya lain, memberikan dorongan pemberdayaan konsumen dengan iklan layanan public melalui media elektronik dan televisi berupa imbauan menjadi konsumen cerdas. Misalnya, teliti sebelum membeli, perhatikan label dan masa kadarluarsa, pastikan produk bertanda jaminan mutu (SNI) dan beli sesuai kebutuhan bukan keinginan.

Di samping itu, di Sumbar sudah dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan. “Tim ini sekarang aktif melakukan pengawasan secara berkala terhadap makanan, minuman dan obat-obatan yan beredar di tengah – tengah masyarakat,” katanya.

Padang Ekspres, 28 November 2013

Read More

Pokja AMPL Sumbar Terbaik di Indonesia

Padang – Pokja  Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Sumbar, dinobatkan sebagai Pokja AMPL dengan kinerja terbaik di Indonesia, pada kategori Peran Provinsi dalam Konsistensi Peningkatan Capaian Lingkungan. 

Prestasi tersebut diraih pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) II, di Balai Kartini Jakarta 29-31 Oktober 2013.

Pokja AMPL Provinsi Sumbar, dinominasikan bersama dengan Pokja AMPL Provinsi NTT dan NTB. Berdasar penilaian dari Pokja AMPL Nasional bersama denan Waspola Facility dan juri independen dari perguruan tinggi, LSM dan unsur media massa serta para pemerhati pembangunan AMPL tingkat nasional, Pokja AMPL Sumbar diunggulkan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan pembangunan AMPL di Sumbar dalam upaya percepatan pencapaian tujuan MDGs, terutama Goal 7c.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya komitmen Pokja AMPL Provinsi Sumbar dalam bekerjasama dengan para stakeholder lainnya terhadap sektor air minum dan sanitasi. Konsistensi perencanaan pembangunan AMPL di Sumbar yang dimotori Pokja AMPL Sumbar terlihat, dengan dicantumkannya kebijakan dan target peningkatan akses air minum dan sanitasi yan layak, dalam dokumentasi RPJMD Sumbar 2010 – 2015.

Kemudian ditindaklanjuti dengan dokumen bersifat detail dan implementatif dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs (RAD MDGs) Sumbar tahun 2011 – 2015 dan dalam dokumentasi Renstra AMPL Sumbar tahun 2011 – 2015, sebagai wakil pemerintah di daerah, Pokja AMPL nasional menilai, Pokja AMPL Sumbar telah berhasil melakukan upaya advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengarusutamaan pembangunan AMPL di daerah. Hal ini disadari, bahwa kunci sukses percepatan pencapaian target pembangunan AMPL di Provinsi Sumbar harus mengikutsetakan seluruh elemen pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Rahmad Syahni (Kepala Bappeda Sumbar) mengatakan, beberapa upaya advokasi, fasilitasi dan dukungan dibuktikan dengan telah terbentuknya Pokja AMPL di seluruh kabupaten/kota, sebagai lembaga yang mewadahi stakeholder kunci dalam pembangunan AMPL di kabupaten/kota.

Pokja AMPL Sumbar, merupakan satu – satunya pokja yang berhasil dalam waktu singkat mengadvokasi lebih dari 94 persen pemerintah kabupaten/kota di suatu provinsi. “Sebanyak 18 Kabupaten/kota ikut serta dalam program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) sejak tahun 2006 hingga 2013. Selain itu, juga telah melakukan fasilitasi dan dukungan pendampingan penyusunan dokumen PPSP di kabupaten/kota,” ungkap Irwan.

Dukungan lainnya, fasilitasi dalam bentuk penyusunan dokumen renstra AMPL kabupaten/kota dan verifikasi dokumen RAD AMPL kabupaten/kota dalam menjaga sinergitas perencanaan dengan provinsi dan nasional. Sebagai upaya menjaga konsistensi setiap tahunnya terhadap kelembagaan Pokja AMPL Sumbar dengan dukungan dari Pokja AMPL nasional dan Waspola Facility dan WSP serta Bank Dunia melakukan penguatan kapasitas amggota Pokja AMPL provinsi dan kabupaten/kota.

“Hal ini agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan AMPL dapat berjalan sesuai denan pencapaian MDGs tahun 2015,” harap Irwan.

Pada 2013, Pemprov melalui Pokja AMPL provinsi merupakan satu – satunya yang melakukan upaya advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan metoda Service Delivery Assessment (SDA) atau melakukan penilaian kinerja pelayanan AMPL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuannya, agar Pemprov dan kabupaten/kota dapat menilai dan menganalisa secara mandiri, bagaimana penilaian pelayanan AMPL yang telah dilakukan selama ini kepada masyarakat. “Apakah dinilai telah berhasil atau tidak? Selain itu, juga agar para aktor pemerintah daerah dapat mengetahui secara langsung sumbatan permasalahan pembangunan AMPL di daerah. Baik itu dilihat dari sisi kebijakan, perencanaan anggaran, pengeluaran, ekuitas, hasil, operasional dan manjemen serta penggunaan,” tambahnya.

Pembentukan penyadaran kepada seluruh stakeholder merupakan kunci pembangunan AMPL di kabupaten/kota. Karena itu, juga dilaksanakan pengembangan konsep horizontal learning, yakni pembelajaran antara sesama yang setingkat, guna memperoleh wawasan dan pemahaman yan berasal best practice dari daerah yang telah lebih dahulu memulai suatu program. “Upaya ini dinilai sangat efektif dalam upaya mengajak kabupaten/kota dan para stakeholder lainnya untuk turut serta membangun komitmen dalam pelaksanaan pembangunan AMPL,” ulas Irwan.

Sebagai bentuk penggalangan komitmen di tingkat pimpinan daerah, Pokja AMPL provinsi juga telah memfasilitasi ikrar bersama secara tertulis antara gubernur dan wakil gubernur Sumbar dengan bupati/walikota seluruh Sumbar pada 13 Juni 2011 di kabupaen Pasaman. Penggalangan komitmen dengan substansi yakni, seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama provinsi meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penangulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian tujuan MDGs 2015. Terutama dengan pemenuhan target peningkatan akses air minum dan sanitasi layak di Sumbar.

Posmetro, 6 November 2013

Read More

Gubernur Terima Anugrah Nugra Jasadarma Pustaloka 2013

Padang – Gubernur Irwan Prayitno terima penghargaan tertinggi Anugrah Nugra Jasadarma Pustaloka 2013, kategori tokoh masyarakat atas dedikasi dan perhatiannya terhadap pengembangan perpustakaan dan minat baca di Indonesia.

Penghargaan ini diberikan dalam acara Gemilang Perpusnas 2013 di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (29/10) lalu.Selain itu Irwan juga menerima penghargaan kategori sebagai pembina Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Sumbar. Irwan masuk dalam nominasi Harapan II di Tingkat Nasional.

“Untuk bidang kearsipan ini, prestasi tersebut sudah luar biasa. Soalnya Sumbar mendapatkannya tanpa didukung depo yang memadai untuk menyimpan arsip yang ambruk akibat gempa 30 September 2009. Tapi keterbatasan itu tidak membuat pemprov abai, justru kian semangat untuk membenahi arsip. Gubernur sering mewanti-wanti soal ini”, terang Alwis yang merupakan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar.

Irwan mendapatkan penghargaan itu, ternyata memiliki sejarah panjang terkait perpustakaan. Sejak dulu sudah diperlihatkan kepeduliannya terhadap perpustakaan. Ketika masih dipercaya duduk di Komisi X DPR-RI, Irwan getol memback-up dunia pendidikan khususnya Perpusnas. Telah pula melahirkan banyak buku dan tulisan.

Menurut Alwis, setelah dilantik jadi Gubernur, Irwan langsung memerintahkan SKPD terkait untuk memindahkan layanan perpustakaan umum dari Tabing, Padang ke pusat kota (kawasan GOR Agus Salim) agar memudahkan pengunjung menjangkaunya. Layanan perpustakaan di Tabing, karena gedung perpustakaan Sumbar ambruk akibat gempa 30 September 2009 sehingga untuk layanan perpustakaan terpaksa mengontrak gedung lain.

“Gubernur juga memerintahkan agar segera pula dibangun kembali gedung perpustakaan yang representatif. Tahun ini sudah dianggarkan dalam APBD Sumbar. Mudah-mudahan 2014 bisa dimanfaatkan”, jelas Alwis. [singgalang/posmetro]

irwan-prayitno.com

Read More

Istana Puji Penyaluran KUR Sumatera Barat

Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief memuji Provinsi Sumatera Barat dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

“Tanpa hingar bingar penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Sumatra Barat sampai Juli 2013 sudah mencapai Rp3,6 triliun. Salah satu terbesar realisasi di Indonesia,” ujar Andi.

Dia memaparkan, tahun lalu, realisasi KUR yang disalurkan tujuh bank di Sumbar mencapai Rp3 triliun. Pada 2011 realisasinya baru Rp1,8 triliun. Sejak Pemerintah menggenjot KUR yang dimulai pada 2007, peningkatan realisasinya setiap tahun mencapai 20-50%. Realisasi tahun ini masih akan terus bertambah. Penyaluran KUR sebesar itu sudah menyentuh 169.227 debitur. Ditargetkan seluruh pelaku UMKM di Sumbar yang melebihi 500.000 orang bisa mendapatkan KUR. 

Menurut Andi, penyerapan KUR terbesar terjadi di sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada 2013, sektor tersebut menyerap Rp2 triliun dana KUR. Adapun sektor pertanian menyerap Rp773 miliar dan sektor industri pengolahan menyerap Rp131 miliar.

Andi mengatakan mayoritas pelaku UMKM di Sumbar bergerak di bidang perdagangan. Porsi mereka mencapai 99%. Karena itu, penyaluran KUR diprioritaskan di sektor tersebut. Selain itu, resiko kredit di sektor tersebut juga terhitung kecil, yakni hanya 2,5%.

Andi pun memuji sikap Gubernur Sumbar Irwan Prajitno yang memposisikan dana KUR sebagai hak masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya mempelajari karakter usaha masyarakatnya, mengadakan rapat reguler dengan delapan perbankan untuk mamastikan bahwa program wajib sebagai salah satu cara meredam kemiskinan dan mencipakan pengusaha lokal itu berjalan.

nurcholish@wartaekonomi.com

wartaekonomi.com 2 November 2013

Foto: Humas Kepresidenan

Read More

Sumatera Barat Sumbang Produksi Beras Nasional 800.000 Ton Lebih

PADANG, KOMPAS.com — Sumatera Barat berharap bisa menyumbang 826.000 ton beras untuk mencapai target swasembada beras nasional yang membutuhkan pasokan produksi 10 juta ton. Hal itu menjadikan provinsi ini masuk dalam salah satu dari 12 provinsi penyangga produksi beras nasional.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan, pihaknya terus melakukan intensifikasi pertanian guna mencapai produksi pangan secara maksimal.

“Kami juga melakukan percepatan dan perluasan adopsi teknologi dan juga dari hasil riset-riset yang kita aplikasikan, peningkatan SDM, petani dan para penyuluh, juga berbagai upaya lainnya, seperti pengendalian hama penyakit,” kata Irwan dalam sambutannya pada Peringatan Hari Pangan Sedunia di Padang, Kamis (31/10/2013).

Dia mengklaim, masyarakat Sumatera Barat selalu mengurangi konsumsi beras. Saat ini konsumsi beras di Sumatera Barat telah mencapai angka 117 kilogram per kapita per tahun. Adapun pada tahun 2012, konsumsi beras di Sumatera Barat mencapai 123 kilogram per kapita per tahun.

“Tentunya ini di bawah nasional yang 139 kilogram per kapita per tahun. Walaupun banyak restoran Padang kita berhasil mengurangi makan beras,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Irwan, dalam hal ekstensifikasi pertanian, pihaknya juga banyak memperoleh dukungan dari kementerian terkait, seperti teknologi cetak sawah dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dari Kementerian Pertanian.

Pihaknya juga memperoleh bantuan pembangunan infrastruktur dan irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Terkait diversifikasi pangan, Irwan menekankan pihaknya terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat.

“Kemudian diversifikasi, kita juga selalu melakukan upaya-upaya dengan pola pangan kita di Sumatera Barat 77,5 dalam tahun 2012. Ini di atas nasional yang 75,4, menggambarkan kita di sini cukup berhasil atau setidaknya mengurangi terus-menerus makan beras bagi Sumatera Barat,” pungkasnya.

kompas.com 1 November 2013

Read More