2012: Provinsi Penyalur Dana BOS Tercepat

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2012: Penghargaan dari KemenPAN RB

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2012: Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2012: Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2011: Regional Champion - Investment Award

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

28 Maret 2011

BPBD Sumbar Terbaik di Indonesia

DALAM PENANGANAN KEBENCANAAN

Padang-Singgalang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, meraih tiga penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tiga penghargaan tersebut menjadikan BPBD yang belum cukup berumur satu tahun tersebut sebagai BPBD terbaik se-Indonesia dalam penanganan kebencanaan di daerahnya.

”Alhamdulillah kita meraih tiga penghargaan sekaligus. Ini berkat kerjasama semua pihak terkait dalam penanganan bencana di daerah. Dukungan dari gubernur dan wagub serta SKPD terkait lainnya juga berperan, sehingga kita meraih penghargaan ini,” kata Kepala BPBD Sumbar, Harmensyah, kepada wartawan, Minggu (27/3).

Dikatakannya, tiga penghargaan itu adalah juara I kategori Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi (Rehab-Rekon), juara II kategori Penanganan Tanggap Darurat dan juara III kategori Kelembagaan Terbaik.

Dijelaskan Harmensyah, BPBD Sumbar berhak meraih penghargaan terbaik I kategori penanganan pada masa rehab-rekon, karena dalam waktu singkat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (yang baru dilantik 15 Agustus 2010 lalu-red) mampu memotivasi pemerintah kabupaten/kota, Tim Pendamping Masyarakat (TPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/NGO untuk mempercepat pencairan dana bantuan perbaikan rumah korban gempa 30 September 2009.

Dalam upaya percepatan, Pemprov Sumbar juga jemput bola ke pusat, mendesak pencairan dana bantuan rehab-rekon. Selain itu, juga melaksanakan road show ke beberapa daerah yang terkena gempa, untuk mematangkan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam prosses pencairan dana bantuan.

”Hanya kurun waktu yang singkat semenjak dilantik, gubernur mampu mencairkan dana bantuan rehab-rekon sebesar Rp2 triliun, langsung ke rekening anggota kelompok masyarakat, untuk perbaikan 143 ribu korban gempa,” terang Harmensyah.

Untuk kategori penanganan tanggap darurat, BPBD Sumbar meraih penghargaan terbaik II. Dalam penilaiannya, BPBD Sumbar mampu melaksanakan kaji cepat, membuka akses bantuan dan melakukan koordinasi dengan seluruh aparat dan relawan kebencanaan pada masa tanggap darurat, pasca gempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 25 Oktober 2010.

”Meskipun dalam proses tanggap darurat di Mentawai kita dihadapkan pada cuaca dan gelombang laut yang ekstrim dalam menyalurkan bantuan, namun kita berhasil mengatasinya. Kekurangan aparatur, personil dan logistik yang juga menjadi persoalan waktu itu, juga dapat diatasi berkat koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait kebencanaan,” tambahnya.

Sedangkan penghargaan terbaik III kategori kelembagaan terbaik, diraih BPBD Sumbar karena dalam penilaian BNPB mampu melakukan pembinaan terhadap struktur kelembagaannya melalui rapat koordinasi BPBD Sumbar yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan.

BPBD Sumbar juga mampu memberikan dorongan kapasitas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

”Kita mampu mengkoordinir dan melibatkan seluruh pihak dalam penanganan bencana. Kita juga berhasil memberikan dorongan kapasitas dilaksanakan dengan memberikan pelatihan, kemampuan teknis lapangan dalam proses evakuasi dan penyaluran logistik masa tanggap darurat,” ujar Harmensyah.

Menurutnya, BPBD Sumbar juga telah mendorong kabupaten/kota untuk membentuk BPBD Kabupaten/kota. Hinga sekarang, menurutnya, sudah 17 Kabupaten/kota yang telah terbentuk. Dua kota masing-masing Payakumbuh dan Solok rencananya juga akan membentuk BPBD awal tahun ini.

Tiga penghargaan, tersebut diserahkan langsung Kepala BNPB Syamsul Maarif kepada Kepala BPBD Sumbar Harmensyah, 28 Februari-1Maret di Hotel Milenium, Jakarta pada rapat koordinasi BNPB dengan BPBD se-Indonesia. Sumbar memperoleh penghargaan terbanyak dibandingkan BPBD provinsi lain, padahal BPBD-nya baru dilantik 31 Maret 2010 lalu.

Singgalang, 28 Maret 2011

22 Maret 2011

Bang Rida: Maaf Pak Gubernur…

Oleh Basril Basyar
(Ketua PWI Sumbar)

Berawal dari permintaan maaf Bang Rida pada malam resepsi HUT ke-12 Padang Ekspres di Convention Center UPI YPTK Padang, Minggu (20/3) malam. Selaku Chairman RPG (Riau Pos Group), Bang Rida-demikian Rida K Liamsi akrab dipanggil-menyampaikan permintaan maaf kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

“Mungkin saja ada pemberitaan yang kurang berkenan di hati Pak Gubernur selama Padang Ekspres berkiprah di daerah ini. Atas nama pimpinan saya mohon maaf,” kata Bang Rida. Begitulah sikap beliau sebagai pimpinan pucuk di media cetak yang terus menggeliat di Sumatera Barat.

Sebagai orang melayu yang santun dan selalu bersahaja, Bang Rida adalah sosok wartawan melayu yang rendah hati dan sangat dibanggakan. Beliau memulai karir dari bawah sebagai koresponden Tempo di Riau. Tidak pernah sombong dan selalu memposisikan dirinya sebagai motivator.

Cita-cita beliau, bagaimana media yang ia pimpin bisa menjadi milik masyarakat dan menyuarakan kepentingan publik. Dan, dengan demikian kehadiran Padang Ekspres di Ranah Minang akan selalu ditunggu.

Dalam posisi seperti itu pula, Bang Rida menyampaikan permintaan maaf sekiranya media mengusik kenyamanan seorang gubernur. Lalu apa kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno? Ternyata, apa yang disampaikan Bang Rida mendapat respon mendalam dari seorang Gubernur yang dipilih melalui pilkada langsung oleh rakyatnya.

Saya Pak Rida, kata gubernur memulai sambutannya, tidak pernah merasa terusik apalagi sakit hati akibat pemberitaan pers. Memang beberapa waktu yang silam saya sempat menjadi top dan terkenal di daerah ini, karena suatu pemberitaan. Gubernur memang tidak menyebut berita apa yang menjadikan beliau terkenal. Namun semua orang tentu mengetahui, termasuk hadirin malam itu.

Gubernur mengatakan bahwa ia memahami peranan media massa. Ia berterima kasih atas dukungan pemberitaan selama ini. Banyak informasi-informasi positif yang disampaikan. Tentu juga ada yang negatif. Namun itulah peranan media. Ketika membaca pemberitaan sebuah media tentang tugas dan tanggung jawab sebagai gubernur, ia mengaku saat itu pula langsung memanggil SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Dengan harapan masalah tersebut bisa diselesaikan segera.

Ia pun tidak pernah menyesalkan media dan mengaku tidak pernah memaki wartawan. “Pernah suatu ketika saya di SMS Montosori, minta tanggapan tentang sebuah pemberitaan Padek. Saya katakan, terima kasih ya. Ternyata berita Padek membuat saya terkenal ha ha ha,” kata gubernur membalas SMS itu. “Bukannya marah,” kata Montosori balik membalas. “Ya. Begitulah tipe saya Bang Rida,” kata Irwan.

Terus terang, kata Irwan, memang banyak tanggapan yang disampaikan orang yang simpatik kepadanya. Terkadang mau memukul, lempar batu, mau menganiaya sang wartawan dan lain sebagainya. Namun, ia tidak memilih jalan itu. Sebab, ia merasakan sangat banyak bantuan media terhadap tugasnya. “Dan saya tidak akan intervensi, termasuk membuat blok-blok dan mencari dukungan lain demi membela diri saya,” kata gubernur.

Ia menyatakan akan membiarkan saja bagaimana media menyikapi tugas-tugasnya sebagai gubernur. Dan ia pun tidak mau dipuji. Sebab hanya Allah yang pantas dan berhak dipuji. Termasuk prestasi mendapatkan award tentang penyaluran bantuan bencana. ”Saya tak memberi tahu wartawan tentang prestasi itu. Biarlah Allah yang tahu semuanya,” kata gubernur.

Sebagai Ketua PWI Sumbar saya menghormati sikap gubernur yang telah memberikan kebebasan berekspresi kepada wartawan dan medianya. Memang itulah salah satu amanat reformasi, sebuah kebebasan. Namun saya ingin menyampaikan informasi kondisi kekinian dari kalangan wartawan. Profesi wartawan telah dimasuki berbagai kalangan dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial bahkan perilaku. Profesi wartawan yang longgar telah dimanfaatkan banyak orang untuk berkiprah dalam bidang pers. Tidak ada larangan. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers membuka peluang bagi semua orang menjadi wartawan dan pimpinan media. Sehingga terjadilah jungkir-balik pemberitaan. Dan, kita dengar juga nasib wartawan yang memilukan, dianiaya dan dibunuh.

Berdasarkan penelitian Dewan Pers di 15 kota besar di Indonesia, hanya 20 persen wartawan yang memahami kode etik jurnalistik. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi jurnalistik kita. Hal lain yang mungkin saja terjadi adalah ketika wartawan melakukan trial by the press, menghukum seseorang melalui pemberitaan. Kadang seorang wartawan itu dikalahkan oleh wacananya sendiri atau news as discourse. Fakta memang harus fakta yang disajikan seorang wartawan dalam pemberitaannya. Tetapi, lagi-lagi faktanya adalah sesuai dengan selera dan pesanan orang yang berkepentingan dengan itu.

Ketika saya mengikuti Forum Dialog Pers Profesional dan Bermartabat di Yogyakarta, Dr Ibnu Hamad mengatakan bahwa pemberitaan pers terkadang juga bias. Pengaruh kedekatan dengan seseorang sangat menentukan. Sesorang wartawan tanpa dia sadari akan memilih fakta yang dekat dengan emosinya.
Kadang kita sulit untuk mempercayai sebuah pemberitaan, karena suasana kebatinannya terganggu, ada kecenderungan mereka akan memiliki fakta-fakta atau frase yang dekat dengan dirinya. Doktor Komunikasi itu mengungkapkan, dalam mengkonstruksikan sebuah berita, ia akan menandai fakta dan kata yang dekat dengan dirinya. Sehingga tanpa disadari ada pihak-pihak tertentu yang merasa terdzolimi. Belum lagi kepentingan pemilik media. Oleh sebab itu, jalinan silahturahmi dan komunikasi seorang gubernur dengan wartawan dan pimpinan media sangat diperlukan. Gubernur perlu duduk bersama dengan teman-teman media. Jelaskanlah apa yang sudah dikerjakan. Termasuk menerima masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Apakah dilaksanakan atau tidak, gubernur punya pertimbangan ”Nan jaleh mereka alah sato sakaki.”

Ketika Gamawan Fauzi menjabat sebagai gubernur, ia melakukan komunikasi yang intens dengan wartawan, termasuk pimpinan media. Sekiranya ada hal-hal yang kurang pas dalam pemberitaan, ia melakukan klarifikasi dengan santun. Gubernur Azwar Anas juga seperti itu dan diikuti oleh penerusnya Hasan Basri Durin, Muckhlis Ibrahim, Zainal Bakar.

Kita harapkan pemimpin selalu dengan rakyat, termasuk media. Kata pepatah minang, pemimpin itu hanya ditinggikan serantiang dan didahulukan selangkah. Kalau pers dibiarkan ”bakato hatinyo”, kasian kita dengan rakyat dan daerah, kalau opini yang terbentuk tak sesuai dengan yang sebenarnya sebab belum semua mereka paham, bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak.

Padang Ekspres, 22 Maret 2011

1 Maret 2011

Gubernur Irwan Mengalah

Gedung Megah Untuk Anak Buah

Padang-Jalan-jalanlah ke kantor gubernur Sumbar di Jalan Sudirman nomor 51, Padang. Persis di sebelah kiri bangunan utama kantor gubernur, kini sudah berdiri sebuah gedung megah berlantai dua. Gedung itu, dari awal diplot untuk ruangan kerja gubernur dan wagub Sumbar.

Gubernur Irwan Prayitno dan Wagub Muslim Kasim pun siap-siap pula pindah ke sana dari ruangan kerja sederhana yang ditempati sejak 15 Agustus 2010. Ya, ruangan darmawanita yang berada di sisi kanan bangunan kantor gubernur, disulap jadi ruangan kerja. Kendati hanya “kelas melati” baik Irwan maupun Muslim enjoy bekerja sebagai pelayan masyarakat.

“Kami berdua sepakat untuk tidak pindah dulu ke gedung mewah itu. Biarlah di sini saja. Untuk sementara waktu, gedung tersebut, dimanfaatkan oleh PNS rumah bagonjong. Lihatlah sejak gempa dahsyat 30 September 2009, mereka bekerja di aula. Bersempit-sempit. Pasti tak nyaman,” ujar Gubernur Irwan baru-baru di Padang.

Pernyataan Gubernur itu, mengejutkan hadirin yang kebanyakan CPNS. Tak disangka dan tak diduga. Mau mengalah kepada staf yang tak lain adalah anak buah sendiri. Gedung itu, juga sudah dirancang sebagai ruangan kerja gubernur dan wagub.

Sebenarnya, usai dilantik sebagai kepala daerah, mantan anggota DPR RI tiga periode ini berpikir demikian. Apa bisa bekerja nyaman dengan kondisi aula yang disulap seperti ruangan kerja. Berpadat-padat, bertumpuk-tumpuk. Ibarat sebuah pasar. Bercampur dan hiruk pikuk.

Padahal pekerjaan yang dilakoni butuh ketenangan, kenyamanan. Segala surat-surat baik dari pusat maupun dari nagari, termasuk yang urgen, semua diproses di kantor gubernur. PNS itulah yang bekerja.

”Salah seorang PNS yang bekerja di aula mendatangi saya. Dia curhat soal lingkungan kerja di aula yang penuh sesak itu. Dia menyampaikan aspirasi soal kerja di aula yang tidak nyaman dan mengganggu. PNS itu tidak bereselon, hanya staf biasa. Tapi apa yang dia aspirasikan itu memang menjadi pikiran pula bagi kami berdua. Mereka tak nyaman bekerja,” ujar Irwan.

Ditanyakan kepada pegawai lain. Juga menyatakan hal yang sama. Kondisi lingkungan yang begitu akan mengganggu kinerja. Alhasil, gubernur pun membicarakan dengan wagub perihal tersebut. Apalagi pembangunan kantor gubernur, pengganti yang rusak belum jelas kapan selesainya. Gubernur dan wagub sepakat, gedung megah yang diperuntukan bagi gubernur dan wagub dimanfaatkan oleh PNS di aula.

Langkah bijak dari gubernur pilihan rakyat itu, spontan membuat PNS yang selama ini bertumpuk-tumpuk bekerja di aula, gembira dan senang. ”Tampak benar kepemimpinan pasangan Irwan-MK. Mengalah demi anak buah. Rasanya kami berdosa kalau tak bekerja sungguh-sungguh,” ujar seorang PNS.

Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov Surya Budhi mengaku kebijakan gubernur itu, mendapat respon luar biasa dari kalangan PNS. ”Pemimpin bijak dan arif. Tak rela staf bekerja tak nyaman. Itu terus yang diucapkan. Ini sekaligus cambuk bagi kami sebagai staf untuk bekerja lebih maksimal,” singkatnya.

Gedung megah itu nanti sebut Budhi akan ditempati oleh PNS di jajaran Biro Hukum, Biro Organisasi dan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau.

Dengan demikian di aula, tinggal dihuni oleh tiga biro lagi. Biro Perekonomian, Biro Bina Sospora dan Biro Pemerintahan dan Kependudukan. Sehingga tak bertumpuk-tumpuk lagi. Sudah bisa diatur dengan suasana lebih nyaman dan tentram.

Singgalang, 1 Maret 2011