2012: Provinsi Penyalur Dana BOS Tercepat

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2012: Penghargaan dari KemenPAN RB

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2012: Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2012: Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2011: Regional Champion - Investment Award

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

24 Juni 2013

Kakao Sumbar Mendapat Penghargaan Internasional

PADANG — Komitmen Pemprov Sumbar me ngembangkan sub sektor kakao mendapat apresiasi dari dunia internasional. Lembaga Internasional Swisscontact Belanda memberikan peng hargaan ‘Certificate of Appreciation’ kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno atas komitmennya dan kontribusi Pemprov mengembangkan kakao.

Komitmen Pemprov terlihat dalam program perbaikan mutu tanaman kakao, penyediaan bibit bersertifikat, Sekolah Lapangan (SL) petani kakao, peningkatan produksi, mutu hasil serta dibangunnya Unit Pengolahan Hasil Kakao di daerah.

“Kita berterima kasih penghargaan ini dan kerja sama yang sudah terjalin selama ini. Diharapkan Swisscontact dan mitra-mitranya yang merupakan industri kakao besar dunia, dapat membantu secara kontiniu dalam pemberdayaan petani kakao di Sumbar. Kerja sama ini akan berlangsung selama empat tahun,” kata Irwan didampingi Kepala Dinas Perkebunan, Fajaruddin.

Saat ini areal kakao di Sumbar mencapai 137.355 hektare dengan produksi 69.281 ton pertahun. Sentra kakao di Sumbar berada di Padang Pariaman, Pasaman, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Pasaman Barat dan Agam.

Pada 2 Oktober 2012 lalu, Pemprov menandatangani MoU dengan Swisscontact dan ADM Cocoa Singapura. MoU ini dilakukan untuk pemberdayaan petani kakao dalam bentuk sekolah lapangan. MoU ini langsung direalisasikan dengan pelatihan dan sekolah lapangan kepada 300 petani di Padang Pariaman, Tanah Datar dan Padang.

“Kegiatan ini terus berlanjut di 2013 untuk 1.000 petani kakao. Dari sekolah lapangan yang dilakukan Swisscontact, kebun-kebun petani kakao terpelihara baik. Seperti pemangkasan tanaman kakao dan pengendalian hama penyakit serta produksi kakao di kebun petani meningkat,” jelas Irwan.

Swisscontact melihat Sumbar sentra kakao di wilayah barat Indonesia dan berpotensi sebagai produsen kakao terbesar wilayah barat. Terbukti dengan aktivitas industri besar dunia seperti ADM Cocoa dan ULKER dari Turki untuk membeli biji kakao Sumbar, karena memiliki kualitas biji terbaik.

Selain dukungan pemberdayaan petani, 2013 ini Swiscontact akan membangun Unit Pusat Pelatihan Sekolah Lapangan di Padang Pariaman dan Tanah Datar dengan dana hibah Rp400 juta.

“Pemprov mendukung program Swisscontact ini, karena dapat dijadikan mitra dalam mendorong perbaikan pemeliharaan kebun kakao, peningkatan produksi dan tentunya peningkatan kesejahteraan petani Sumbar dengan prinsip mitra sejajar,” jelas gubernur.

Selain keberhasilan dalam pemberdayaan petani kakao, Pemprov telah sukses mewujudkan sebagai sentra kakao wilayah barat yang dicanangkan Wapres Jusuf Kalla pada 3 Agustus 2006 lalu. Sumbar di luar Sulawesi, merupakan provinsi terluas kepemilikan kebun kakao di Indonesia.

“Kita bangga dengan berkembang-pesatnya komoditi kakao di Sumbar dan telah berdampak terhadap tumbuhnya model-model kawasan kakao di kabupaten dalam bentuk Nagari Model Kakao,” ungkap Irwan.
Nagari Model Kakao mempunyai kegiatan dari hulu dan hilir. Ini terbukti dengan keberhasilan Kelompok Inovasi dari Limapuluh Kota sebagai kelompok tani kakao terbaik tingkat nasional. Kemudian, Unit Pengolahan Hasil Kakao Payakumbuh yang diresmikan Menteri Pertanian RI pada 31 Mei lalu, sebagai percontohan kelompok tani terintegrasi pengolahan kakao.

Unit Pengolahan Hasil Kakao di Payakumbuh dijadikan sebagai tempat pelatihan dan magang siswa dan mahasiswa di Sumbar. Bahkan pernah dikunjungi Dinas Perkebunan Kalbar, Kaltim, dan Jabar. 

Keberhasilan lain terlihat ditetapkannya klon kakao lokal Limapuluh Kota sebagai klon unggul nasional.
“Secara berkelanjutan, Sumbar tetap memerluas dan melakukan pemeliharaan kebun kakao petani dalam bentuk perbaikan kualitas tanaman, penyediaan benih bersertifikat dan SL petani kakao,” kata Irwan sembari berharap produktifitas kebun kakao menjadi 1.400 Kg hingga Rp1.500 Kg pertahun.

Sementara itu, sejak 2012 hingga kini Pemprov bekerja sama dengan Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknologi Pertanian Unand dalam pendampingan petani kakao. Kerja sama itu melibatkan mahasiswa KKN Thematik. Ada sekitar 325 mahasiswa diterjunkan ke lokasi kebun kakao petani.

Singgalang, 24 Juni 2013

12 Juni 2013

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan SLHD

SUMBAR menerima 24 penghargaan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2013. Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyerahkan secara langsung penghargaan di bidang lingkungan yakni, Piala Adipura, Adiwiyata, Kalpataru dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) di Istana Negara, Senin (10/6) kepada masing-masing kepala daerah, termasuk Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang kembali menerima penghargaan SLHD terbaik tingkat nasional.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-dunia yang mengambil tema; “Think, Eat, Save, Reduce Your Food Print” (ubah prilaku dan pola konsumsi untuk keselamatan lingkungan) ini, Gubernurr Irwan menerima langsung penghargaan yang diberikan Presiden SBY.

Presiden SBY menyebut, pemberian penghargaan dilakukan setiap tahun, tidak lain sebagai bentuk motivasi bagi seluruh komponen masyarakat, agar lebih peduli terhadap lingkungan. Sesuai tema, mengubah prilaku dan pola konsumsi bukan sesuatu yang mudah. Sampai saat ini masih diperlukan bentuk insentif yang di antaranya melalui berbagai bentuk penghargaan.

Kata presiden, seberapa efektif penghargaan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Karena lingkungan hidup yang terjaga baik, sebenarnya tergantung pada program kerja pemerintah daerah itu sendiri.

Sementara Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat, pihak swasta, perguruan tinggi, LSM dan institusi, lembaga terkait yang telah saling bersinergi dan berkoordinasi, sehingga Sumbar memperoleh cukup banyak penghargaan lingkungan tahun ini. “Pemerintah daerah berkewajiban membuktikan secara nyata bahwa upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan bukan sesuatu yang sifatnya sesaat, tetapi secara berkesinambungan,” kata Irwan.

Menurutnya, basis data yang disajikan dalam buku SLHD, dapat dipergunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di bidang lingkungan. Apalagi dalam buku SLHD sudah menyebutkan media dan di mana lingkungan terkritis yang perlu diperhatikan, sumber tekanan dari kegiatan apa saja yang dominan mempengaruhi perubahan kualitas lingkungan.

Gubernur melihat bahwa masing-masing dinas memiliki program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara parsial. Jika diperluas ruang lingkupnya, dapat menjadi lebih efektif sehingga bisa mengintegrasikan aspek ekonomi sekaligus aspek lingkungan. Contoh, pengembangan pertanian organik dapat disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat pengelolaan pasar untuk mengelola sampah melalui 3 R pada instiusi lain.

Demikian pula dengan pengembangan peternakan yang dapat disinergikan dengan pengembangan energi alternatif melalui biogas. Kemudian program Coorporate Soscial Responsibiliy (CSR) perusahaan disinergikan dengan program pemerintah daerah, agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, dengan bertambahnya indikator penilaian Adipura—  tidak hanya bersih dan hijau, juga kualitas air dan kualitas udara (untuk kota besar), maka setiap daerah harus lebih giat dalam memerhatikan lingkungan.

“Penghargaan Adipura tidak hanya menunjukkan kinerja institusi yang berkaitan dengan sampah dan penghijauan, tetapi sudah melibatkan seluruh institusi. Untuk menjaga air dan udara tetap bersih, perlu upaya pengendalian sumber pencemaran dari berbagai sektor,” jelas Irwan yang menilai peran utama tetap terletak kepada masyarakat.

Irwan meminta setiap Satuan Kerja Peringkat Daerah (SKPD) agar meninjau pengadaan sarana dan prasarana yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), agar manfaat dari pengadaan sarana tersebut dapat dipenuhi. Untuk itu komunikasi aktif dengan pemerintah pusat diperlukan, sehingga dana yang disalurkan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menstimulasi keterlibatan masyarakat.
Adiwiyata Pembentukan Karakter

Irwan juga mengimbau bupati/ walikota lebih meningkatkan peran pendidikan intelektual anak dan mentalitas melalui pendidikan berkarakter. Salah satu karakter yang menjadi perhatian sekolah, anak yang peduli terhadap lingkungan. Program Adiwiyata sebagai program yang dikembangkan pemerintah untuk mewujudkan Sekolah Peduli Lingkungan, sudah dicanangkan sebelum tahun 2010. Namun, perkembangannya lambat. Hal itu terlihat dengan hanya satu, dua sekolah penerima Adiwiyata.
“Sejak dua tahun terakhir sudah mulai bermunculan minat sekolah terhadap pengembangan sekolah Adiwiyata. Sekolah mulai menyadari program Adiwiyata tidak memberatkan sekolah, karena mengintegrasikan pembelajaran dan pembiasaan ramah lingkungan dalam keseharian  anak didik,” beber Irwan.

Gubernur berharap program Adiwiyata bisa dilaksanakan di seluruh sekolah di kabupaten/kota secara berkesinambungan. Ini untuk meningkatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dan mendorong kreativitas anak melalui pemanfaatan media lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran.

Sementara, untuk kategori Kalpataru, pembina lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan dan pemerhati lingkungan, menurut Irwan, menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat Sumbar, baik perorangan maupun kelompok semakin tinggi terhadap lingkungan. “Saya sangat mengapresiasi perorangan dan kelompok yang sangat peduli dengan lingkungan. Menyelamatkan lingkungan, tanpa pamrih,” lugas Irwan.

posmetropadang.com


Pertama Kali, Pemprov Sumbar Raih WTP

PADANG–Kerja keras Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama jajarannya guna memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan APBD Sumbar 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terbayar sudah. Kemarin (11/6), BPK RI resmi memberikan penilaian WTP atas laporan keuangan tersebut. Opini  tersebut diperoleh setelah Pemprov Sumbar menyelesaikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan BPK di tahun-tahun sebelumnya.
 
Lebih membanggakan lagi, opini WTP ini pertama kalinya diterima Pemprov Sumbar sejak dimulainya sistem pelaporan keuangan dan penilaian kinerja daerah diberlakukan. Wajar kiranya Pemprov Sumbar menjadikan momentum ini sebagai titik awal melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan berlaku.
 
“Keberhasilan  Pemprov Sumbar meraih opini WTP tersebut, merupakan kerja keras semua unit kerja, serta dukungan dan dorongan dari mitra kerja,” ujar  Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah dari BPK-RI, di gedung DPRD Sumbar, Selasa (11/6).Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2012, menurut Irwan, sudah lengkap dilakukan inspektorat sesuai  PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Lalu, dilakukan pengawasan internal secara berkala kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemprov.
 
Sedangkan Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Non Departemen juga melakukan pemeriksaan berkala, berdasarkan koordinasi pengawasan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Selain itu, kata Irwan Prayitno, Pemprov Sumbar telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara tepat waktu pada 25 Maret 2013 lalu sesuai ketentuan UU No 15 Tahun 2004. BPK RI pun memuat opini terhadap LKPD secara profesional dan independen terkait kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Di antara kriterianya, kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecakupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. “Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen bersama pemprov, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar,” ungkap politisi PKS itu.

Mantan anggota DPR RI itu bertekad terus melakukan peningkatan terhadap capaian yang sudah diperoleh. Pihaknya bertekad senantiasa melaksanakan ketentuan peraturan bidang pengelolaan keuangan daerah, melakukan perubahan soal peraturan gubernur akuntansi pemprov. Ini sesuai rekomendasi BPK RI atas LKPD tahun 2009, 2010 dan 2011.

Selain itu, tambah rang Kuranji Padang tersebut, melakukan inventarisasi aset tetap dan aset lainnya sesuai standar akuntansi pemerintah PP No.17/2010. Lalu, menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2011, dan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) profesional bidang keuangan daerah, serta rapat-rapat koordinasi rutin di SKPD secara intensif. “Opini WTP kita terima, harus menjadi titik awal menuju pengelolaan keuangan benar-benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbaunya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan, Hansastri menyebutkan, pada 2009 lalu laporan keuangan Pemprov Sumbar disclaimer (auditor menolak memberikan pendapat, red). Dua tahun berikutnya, Pemprov Sumbar menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP). Pengecualian itu yakni, pemprov tidak menyajikan aktiva berwujud dalam neraca, pemprov menyajikan investasi dana bergulir dalam neraca dengan metode nilai bruto, seharusnya dicatat dengan metode nilai bersih dapat direalisasikan. Lalu, pemprov menyajikan nilai penyertaan modal pada PT Balairuang sebesar Rp127, 54 miliar dalam neraca dengan metode biaya, seharusnya dicatat dengan metode ekuitas.

“Semua pengecualian itu sudah diperbaiki sebagaimana mestinya. Di samping itu, ada 22 temuan soal kelemahan sistem pengendalian internal dan 17 temuan kepatuhan terhadap peraturan. Rekomendasi BPK tersebut, semuanya telah ditindaklanjuti pemprov,” ucapnya.

Atas keberhasilan itu, kata Hansastri, menambah deretan daerah di Sumbar yang sudah memperoleh penilaian WTP. Selain Pemprov Sumbar, juga ada Kabupaten Tanahdatar, Kota Solok, Padangpanjang, dan Pariaman. Secara keseluruhan, sebanyak 5 pemda menerima WTP, 13 kabupaten/kota terima WDP, dan 2 kabupaten/kota belum menerima hasil opini  BPK terhadap laporan keuangannya. “Dua kabupaten/kota belum menerima hasil pemeriksaan itu, yakni Padang dan Solok Selatan,” ujarnya pada kesempatan dihadiri pejabat Forkopimda, Sekprov Ali Asmar, staf ahli gubernur, asisten, ketua BPK-RI Cabang Sumbar, pimpinan BUMN/BUMD, kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar.

Ketua BPK RI diwakili Auditor Utama Keuangan Negara V Dr Heru Kresna Reza pada kesempatan itu menyampaikan BPK-RI memberikan WTP atas LKPD tahun 2012 atas dasar pertimbangan; peningkatan nilai aset lain-lain secara signifikan; melakukan inventarisasi; dan penilaian ulang atas aset tetap. Aset tidak dapat diklasifikasi sebagai aset tetap, seperti aset tidak bermanfaat, aset dalam penelusuran, dan aset dimanfaatkan pihak lain direklasifikasi ke aset lain-lain. Sesuai rencana aksi penyelesaian pengelolaan aset lain-lain, gubernur Sumbar sudah berkomitmen menyelesaikan permasalahan aset lain-lain tidak bermanfaat dalam penelusuran, dan aset dimanfaatkan pihak lain tersebut.

“Hari ini (kemarin, red) Pemprov Sumbar mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya berhasil mendapatkan opini WTP. Prestasi ini menjadi momentum dalam mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.

Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil menyebutkan, keberhasilan ini jangan membuat pemprov larut dalam euforia berlebihan, sehingga lalai pada masa-masa datang. “Kita mesti menyadari pencapaian WTP ini bukan tidak ada lagi kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan daerah. Untuk itu, kita perlu secara bersama terus-menerus menyempurnakan dan memperbaiki  pengelolaan keuangan daerah,” imbaunya.