2012: Provinsi Penyalur Dana BOS Tercepat

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2012: Penghargaan dari KemenPAN RB

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2012: Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2012: Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

2011: Regional Champion - Investment Award

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

27 Maret 2013

Proyeksi BI: Ekonomi Sumbar Lebih Baik


Padang - Berdasarkan perkembangan indikator – indikator perekonomian yang ada, Bank Indonesia (BI) menilai, sepanjang 2013, perekonomian Sumbar diprediksi bakal tumbuh hingga 6,5 persen atau lebih. Dengan catatan, pemerintah daerah harus menjaga laju inflasi Kota Padang sebagai barometer inflasi di Sumbar.
 Peneliti Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Wilayah VIII, M. Setyawan Santoso, mengatakan, berdasarkan proyeksi BI, kinerja ekonomi Sumbar akan terlihat mulai triwulan II. Optimisnya pertumbuhan ekonomi Sumbar dikarenakan semakin membaiknya daya beli masyarakat, sehingga memberikan andil signifikan terhadap sektor perdagangan. Selama ini, sektor perdagangan tercatat penyumbang cukup tinggi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya.
 ”Ternyata perekonomian Sumbar maupun nasional relatif lebih baik pada tahun ini. Asumsi ini agak berbeda dengan pendapat ekonom – ekonom nasional yang selama ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih belum membaik tahun ini, ” kata pria yang akrab disapa M. San itu pada Singgalang di
Padang, Selasa (26/3).

Selain peningkatan konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan lainnya adalah adanya perkiraan meningkatnya rencana pembelian barang – barang tahan lama seperti barang elektronik, kendaraan bermotor dan furnitur. Hal itu disebabkan mulai membaiknya harga komoditas seperti kelapa sawit, karet dan berbagai komoditi primer lainnya. Pasalnya, dari Januari hingga Februari tahun ini, harga ekspor dua komoditi tersebut mulai menunjukan tren meningkat.

Bahkan, lanjut, M. San, pertumbuhan itu menjadi semakin tinggi, jika pemerintah daerah bersama Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID) Sumbar dapat menjaga pergerakan laju inflasi yang hingga periode Februari sudah mulai agak mencemaskan.

Dengan pertumbuhan 6,5 persen tersebut, idealnya laju inflasi Kota Padang sepanjang tahun ini hanya sebesar 5 persen. Sementara hingga saat ini, laju infalsi Kota Padang sebagai laju inflasi di Sumbar sudah mencapai 1,78 persen.

”Kita harapkan laju inflasi mulai triwulan II hingga triwulan VI tahun ini dapat lebih stabil. Sebab, harga sejuumlah komoditi yang selama ini tercatat sebagai pembentuk inflasi dengan bobot yang besar mulai turun, sejalan dengan adanya panen raya padi di Jawa. Selain itu, juga adanya panen bawang merah dan bawang putih, akibat cuaca yang mulai stabil,” ungkapnya.

Harus Berkualitas
Dihubungi secara terpisah, Ekonom Universitas Negeri Padang (UNP), Syamsul Amar, mengatakan, dalam pertumbuhan ekonomi, yang paling penting bukan besaram pertmbuhan itu saja. Akan tetapi, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kualitas dari pertumbuhan sendiri. Artinya, bagaimana semua lapisan masyarakat bisa menikmati dan berpartisipasi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Selama ini, besarnya pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih dinikmati sebagian kecil masyarakat yang memiliki modal besar. Sementara, golongan menengah ke bawah belum terlalu menikmati dari besarnya pertumbuhan ekonomi Sumbar. ”Sebab, di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi daerah ini, ternyata angka kemiskinan kita masih tetap tinggi dan tidak turun secara signifikan,” kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi UNP itu.

Selama ini, komoditi primer yang dihasilkan daerah ini belum bisa memberikan nilai lebih pada masyarakat. Apa yang dihasilkan Sumbar sebagian besarmnya dibawa keluar daerah. Daerah hanya mendapatkan pajak, retribusi dan gaji karyawan yang dinilai tidak seberapa jika dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan komoditi primer tersebut.

Untuk itu, menurutnya, perlu adanya regulasi yang lebih berpihak pada ekonomi kelas bawah, sehingga mereka dapat berperan serta dalam menciptakan pertumbuhan. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi golongan menengah ke bawah.

Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). ”Selama ini, masyarakat hanya terkesan sebagai penonton, di tengah maraknya pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.

Singgalang, 25 Maret 2013

Pemprov Raih Dua Penghargaan

Padang, Padek – Pemprov Sumbar kembali mengkoleksi penghargaan tahun ini. Tak tanggung-tanggung, dua penghargaan diraih sekaligus. Yakni peringkat pertama kategori Award Citizen Engagement serta lima besar kategori Organization Transformation. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa secara transparan.


”Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk memajukan pembangunan di Sumbar. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Asosiasi Perusahaan, Penyedia Barang dan Jasa dan Masyarakat,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres, kemarin.                                                                   

Irwan menjelaskan, tahun ini Sumbar melaksanakan proses lelang secara elektronik 100 persen. Ini telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dengan uji coba tiga paket pengadaan di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Bapedda.                                                                                                              
Hingga 20 Maret lalu, telah dilakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 159 paket pengadaan dari 19 SKPD dengan nilai pagu Rp.205,4 miliar. Dimana 44 paket telah selesai dilaksanakan dengan nilai pagu Rp34,2 miliar dan nilai kontrak Rp29,2 miliar dengan terjadi efisiensi Rp4,9 miliar. Hingga kini, Sumbar telah memiliki 22 layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Sumbar, tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. LPSE Sumbar sendiri telah memfasilitasi seluruh SKPD di lingkungan pemprov dan 11 kabupaten/kota serta 22 kementerian/lembaga/institusi untuk menayangkan rencana umum pengadaan lelang secara elektronik melalui website www.lpse.sumbarprov.go .id.

Tahun lalu, juga telah dilakukan proses lelang secara elektronik pada 602 paket pengadaan dari 35 SKPD di lingkungan Pemprov dengan nilai pagu Rp1,1 triliun. Nilai kontrak berjumlah Rp929,8 miliar dengan efisiensi rp 172,3 miliar (14,57 persen).

Di SKPD, jumlah paket tertinggi terdapat di Dinas Prasjal Tarkim (148 paket), Dinas PSDA (141 paket), Dinas Peternakan (75 pakert), Dinas Pendidikan (24 paket), Dinas Pertanian (22 paket), dan RSUD SOLOK (27 paket).

Transparansi pengadaan barang dan jasa ini, juga telah mengikuti penyelenggaraan FutureGoV Award tentang pengadaan barang dan jasa di kawasan Asia Pasifik tangggal 12 Oktober 2012 di Chiang Mai, Thailand.

Padang Ekspres, 25 Maret 2013

10 Maret 2013

Sumbar Raih Penghargaan Pengelolaan Wilayah Pesisir

PADANG — Sumatra Barat kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini lewat bidang kelautan dan perikanan, sebagai provinsi berprestasi dalam mendukung program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Kita satu-satunya provinsi yang mendapatkan penghargaan ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan tingkat kabupaten/kota diraih Cirebon,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri kepada Singgalang, kemarin.

Penghargaan itu diserahkan Dirjen Kelautan dan Pesisir Pulau-pulau Kecil, Sudirmat Saad di Bandung, Rabu (6/3). Keberhasilan Sumbar meraih penghargaan ini tidak terlepas dari kepedulian dan upaya-upaya konkret yang dilakukan terhadap kawasan pesisir.

Upaya itu tak hanya dalam bidang pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, tapi juga perbaikan lingkungan masyarakat dan mitigasi bencana.

Dalam bidang ekonomi, sejak 2012, DKP Sumbar bersama lintas sektoral telah melakukan Gerakan Pensejahteraan Masyarakat Pesisir (Gepemp).

Pada 2012, Pemprov Sumbar menargetkan pengentasan kemiskinan 1.400 KK pada 21 nagari yang terdapat di 18 kecamatan pada 7 kab/kota.

“Dari target, ternyata bisa terealisasi sampai 1.472 KK. Tahun ini, target sama de ngan tahun lalu,” sebutnya.
Adapun bantuan yang diberikan, yakni sarana prasarana penangkapan, berupa fish box, gillnet, tramel net, mesin tempel, long tail.

Pada bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil, juga membantu fish box, cool box, etalase, spog roda tiga, alat pengering, depot es, lemari asap, alat pendingin, dan freeze. Bidang Budidaya juga membantu jaring tancap. “Secara total DKP membantu 1.630 unit,” jelasnya.

Sedangkan, Dinas Pertanian Sumbar membantu 20.000 bibit buah-buahan, Dinas Peternakan, 99 ekor sapi, Dinas Perindag membantu dua paket alat pengolahan, Dinas Nakertrans membantu 16 unit alat perbengkelan dan 16 unit mesin jahit, sedangkan Dinas Perkebunan memberikan pelatihan asap cair untuk 30 orang peserta. “Untuk mempermudah nelayan, di Sumbar terdapat lima unit Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN), yang dua diantaranya dibangun pada 2012 dari dana pusat. Juga ada dua unit Bank Perkreditan Rakyat di Agam dan Pesisir Selatan,” jelasnya lagi.

Pada bidang konservasi, terdapat tujuh kawasan konservasi laut dan pesisir di kab/kota dan telah ada SK dari Walikota dan Bupati. Luasnya mencapai 445.957,78 hektare.
Untuk menjaga habitat ikan yang mulai langka juga terdapat lubuk larangan yang jum lahnya kini mencapai 867 buah.

Untuk menjaga lingkungan, juga telah dilakukan berbagai upaya, salah satunya menanam pohon dan mangrove. Jumlah pohon pelindung pantai yang telah ditanam DKP Sumbar mencapai 9.400 batang di Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Agam.

Sedangkan, mangrove yang telah ditanam mencapai 47.500 batang di Pasbar, Kota Pariaman dan Padang. “Mitigasi bencana kita juga sudah berperan dengan memberikan pengajaran kepada anak sekolah melalui komik siaga bencana,” urainya.

Tak sebatas itu, Pemprov Sumbar juga sudah membuat berbagai regulasi, seperti Perda tentang Terumbu Karang, Perda Wilayah Pesisir, Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Ini sejalan dengan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Tak hanya itu, dalam RTRW Sumbar juga sudah ada tentang wilayah pesisir. Bahkan kab/kota sudah membuat zonasi dan ini semua sesuai pro-gram nasional,” pungkasnya. (104)

Singgalang 11 Maret 2013