Pemprov Sumbar Kembali Raih National Procurement Award

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan nasional. Kali ini di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengadaan Barang/Jasa yang dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Selasa (18/11) di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Sumbar meraih Natio nal Procurement Award untuk kategori Peran Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi.
“Kategori ini diberikan kepada provinsi yang berperan dalam membangun, mengembangkan dan melakukan pembinaan serta menjalin kebersamaan kepada kabupaten/kota dalam memajukan e-Procurement di daerah. Alhamdulillah kita dapat,” kata Gubernur Irwan Prayitno, Kamis (19/11) di Padang.

Menurut Irwan yang didampingi Kepala Bappeda Afriadi Laudin, penghargaan ini adalah untuk ketiga kalinya diterima LPSE Sumbar setelah sebelumnya menerima penghargaan sebagai Instansi Pelopor Dalam Pembentukan LPSE dan Implementasi e-Procurement (2011) dan Citizen Angagement serta nominasi untuk Organization Transformation (2012).

Dalam implementasi LPSE di Sumbar, LPSE provinsi telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam membangun LPSE di kabupaten/kota se Sumbar, baik dalam pengingkatan SDM pengelola, infrastruktur dalam bentuk kegiatan pembinaan, rapat koordinasi, bimtek, magang, sosialisasi dan fasilitasi dalam pembenahan infrastruktur.
Kemudian juga standarisasi LPSE di bidang layanan LPSE, kapasitas dan keamanan informasi yang telah diprogramkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut gubernur, sebagai ujung tombak reformasi birokrasi, pelayanan publik merupakan barometer keberhasilan suatu provinsi/kabupaten/kota menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sebagai bagian dari pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah dituntut untuk lebih bersih, transparan, terbuka, akuntabel, tidak diskriminatif, cepat, tepat, murah, mudah, efisien, efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi.

“Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, LPSE Provinsi Sumbar memiliki pelayanan dengan nilai amat baik,” katanya.

Survei ini dilakukan LKPP dan ke depan diharapkan seluruh pelayanan publik di Sumbar terutama LPSE kabupaten/kota memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna.

Atas prestasi itu, Irwan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh bupati/walikota yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. “Ke depan kerja sama antara provinsi dan kabupaten/kota akan terus terbina,” harap Irwan.

Kepada pengguna LPSE (Pokja ULP, Asosiasi Penyedia Barang/Jasa) yang telah menggunakan LPSE sebagai fasilitasi antara pengguna dan penyedia barang/jasa, gubernur juga mengucapkan terima kasih pula. Sebab juga ikut menentukan keberhasilan Sumbar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. (006)

Singgalang 21 November 2014

Read More

Sumbar Peroleh Anugerah Cinta Karya Bangsa 2014

PADANG – Pemprov Sumbar kembali menunjukkan prestasinya. Kali ini mendapatkan penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa 2014 yang diserahkan Menteri Perindustrian, M.S Hidayat, Rabu (15/10) di Jakarta.

Anugerah tersebut diberikan karena Pemprov Sumbar dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan masing-masing.

Komitmen itu dituangkan dalam sejumlah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Pemprov Sumbar dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Ada tiga provinsi yang memperoleh anugerah ini, peringkat pertama diraih oleh Jawa Timur dan peringkat kedua Sumbar. Posisi ini sama dengan 2013. Kemudian di peringkat ketiga Sumatera Selatan.

Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, prestasi yang baik dan membanggakan ini tidak terlepas dari dukungan dan komitmen seluruh stakholder. Irwan berharap adanya penghargaan tersebut juga berdampak pada perekonomian Sumbar ke depan.

“Terima kasih kepada seluruh stakeholder, SKPD di lingkungan Sumbar serta masyarakat yang komit dalam menggunakan produk dalam negeri. Terutama di Sumbar ada banyak kerajinan dan produk UMKM yang perlu diberdayakan,” ujar Irwan, Kamis (16/10) usai menyambut piagam tersebut yang dibawa pulang oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Prof. Rahmad Syani.
Selain itu, ia juga menghimbau kepada pelaku usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun perseorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumbar, untuk dapat berkomitmen menggunakan produk dalam negeri.

“Kita harapkan juga kepada pelaku usaha, BUMD dan BUMN untuk komitmennya agar selalu menggunakan produksi dalam negeri. Hal ini juga sebagai upaya untuk pemenuhan semua kebutuhan agar ekonomi nasional terus berkembang, kesempatan kerja terus meningkat, dan menghemat penggunaan devisa negara,” harap Irwan.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar, Rahmad Syani mengatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, ada beberapa ciri yang dinilai cinta terhadap produk dalam negeri. Ciri tersebut ada di lingkungan SKPD Provinsi Sumbar.

Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk dapat meraih penghargaan tersebut. Pertama, menjawab kuisioner yang dikirimkan oleh tim Kementerian Perindustrian. Isi pertanyaannya terkait kebijakan Pemprov Sumbar dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Kemudian tim datang melakukan verifikasi atas jawaban kuisioner yang dijawab sebelumnya. Jawaban dicocokkan dengan administrasi yang ada. Mulai dari dokumen pengadaan barang sampai dengan dokumen kontrak dengan penyedia yang dilakukan pada 20 Agustus 2014 lalu. Terakhir, presentasi di Jakarta. Presentasi ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah pada 12 September 2014 lalu.
“Alhamdulillah, dengan melalui tahap tersebut, kita berhasil mendapat peringkat 2 setelah Jawa Timur,” kata Rahmad Syani.

Sebelumnya, pada penyerahan anugerah tersebut, Menteri Perindustrian MS. Hidayat mengatakan, pemberian penghargaan Anugerah Cinta Karya Anak Bangsa merupakan apresiasi dan penghargaan pemerintah kepada kementerian/lembaga, BUMN, perguruan tinggi, pemerintah daerah bagi yang telah melaksanakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Peningkatan itu diaplikasikan dalam pengadaan barang dan jasa di masing-masing unit kerja. Sehingga dapat memacu dunia usaha selalu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar dapat memperkuat basis produk nasional.

“Untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, serta tumbuhnya kreativitas dan inovasi, tidaknya hanya dari kalangan pemerintah, namun juga pihak swasta. Sehingga diharapkan dapat memperkokoh kualitas produk dalam negeri menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015,” sebut MS. Hidayat. (401)

Singgalang 20 Oktober 2014

Read More

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Dari Business Review

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali menerima penghargaan. Kali ini, Irwan menerima penghargaan dari Business Review sebagai pembina BUMD terbaik khususnya Bank Nagari. Penghargaan oleh Business Review berlangsung di CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (16/9).

Salah satu contoh BUMD Pemprov Sumbar yang juga terbaik dari sisi pengelolaannya adalah Hotel Balairung di Jakarta.

Sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada  Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah .

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Budiono kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Pada pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (12/9) lalu.[dm]

pksnongsa.org

Read More

Sumbar Kembali Raih Piala Wahana Tata Nugraha

Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama tahun 2014, Menteri Perhubungan RI EE. Mangindaan yang didampingi oleh Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo dan Korlantas Mabes Polri Brigjend. Condro Kurono menyerahkan kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Smesco Convention Center, Jakarta, Rabu (10/9) lalu. Dalam acara ini Irwan didampingi oleh Kadishub dan Kominfo Sumbar Amran serta Dirlantas Polda Sumbar Agus Susanto.

Piala WTN Wiratama diberikan kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan kerjasama dan pembinaan kepada Kab/Kota untuk berupaya lebih baik dalam kinerja lalu lintas dan angkutan dan diberikan apabila setengah dari jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsinya mendapatkan penghargaan WTN.

“Untuk tahun 2013 Pemprov Sumbar, sebanyak 13 Kab/Kota di Sumbar yang ikut dalam penilaian WTN,10 Kab/Kota diantaranya mendapatkan perhargaan tersebut. Yaitu Kota Painan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Lubuk Sikaping, Kota padang panjang, Kota Bukittinggi dan Kota payakumbuh mendapatkan penghargaan WTN kategori Lalu Lintas,” papar Gubernur yang juga kader PKS itu melalui rilisnya. Sedangkan Kota Lubuk Basung dan Kota Batusangkar lanjut Irwan ketika itu hanya mendapatkan Plakat WTN.

Irwan menambahkan, untuk Tahun 2014 Sumatera Barat terus menunjukkan kembali presetasinya, dengan jumlah Kab/Kota yang mengikuti seleksi awal tingkat provinsi sebanyak 14 Kab/Kota, “yakni Kota Painan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Lubuk Sikaping, Kota padang panjang, Kota Bukittinggi, Kota payakumbuh, Kota Lubuk Basung, Kota Batusangkar, Kota Arosuka, Kota Padang Aro, Kota Muaro dan Kota Simpang Ampek, sedangkan yang ikut seleksi ditingkat Nasional sebanyak 13 Kab/Kota (kecuali Kota Simpang Ampek),” ungkapnya.

Dari 13 Kab/Kota yang ikut dalam selesksi ditingkat Nasional, 7 Kab/Kota di Sumbar mendapatkan piala kategori Lalu Lintas, yakni Kota Painan, Kota Pariaman, Kota Lubuk Sikaping, Kota Padang panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi. Khusus untuk Kota Padang mendapatkan Piala WTN (diberikan karena sudah lebih baik dalam bidang lalu lintas dan angkutan).

“Ini dibuktikan dengan sudah tersedianya angkutan massal Bus Rapid Transit (BRT) atau yang lebih dikenal dengan nama Bus Trans Padang. Prestasi yang diraih oleh kota Padang tidak terlepas dari kerjasama antara Pemprov sumbar dengan Kota Padang, dimana Pemprov ikut membantu pembangunan halte untuk Trans Padang tersebut sebanyak 5 unit pada tahun 2013 melalui APDB tahun 2013 pada Dishub dan Kominfo Sumbar,” pungkasnya.

pks.or.id/irwan-prayitnocom

Read More

Irwan Prayitno: Pendapatan Per Kapita Warga Sumbar Naik

Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan pendapatan per kapita warga provinsi itu pada 2013 mencapai Rp22,9 juta per orang atau naik dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp20,28 juta per orang.

Gubernur Sumbar ketika menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum dan Plafon Anggaran Sementara APBD Sumbar 2015 di Padang, Kamis, menyebutkan terjadi kenaikan pendapatan per kapita sebesar 11,7 persen.

Ia mengatakan kondisi demikian diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan penduduk Sumbar.

Di sisi lain, meningkatnya pendapatan per kapita tersebut tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi Sumbar yang pada 2013 sedikit melambat yakni mencapai 6,18 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 6,35 persen.

“Perlambatan pertumbuhan ekonomi itu disebabkan pengaruh krisis ekonomi global yang mengakibatkan penurunan ekspor dan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Gubernur Sumbar menjelaskan berdasar data statistik tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Sumbar sudah mulai membaik sejak triwulan II tahun 2014.

“Pada periode itu, pertumbuhan ekonomi membaik dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya dimana terjadi peningkatan 0,9 persen,” katanya.

Peningkatan tersebut terjadi pada beberapa sektor ekonomi dimana pertumbuhan paling tinggi terjadi pada sertor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 3,6 persen.

Lalu sektor listrik, gas dan air bersih naik sebesar tiga persen, serta sektor jasa-jasa yang meningkat dua persen.

Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada semester I tahun 2014 dibanding semester I tahun 2013 naik sebesar 6,3 persen.

Dengan mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan target pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2015 dapat sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni sebesar 6,49 persen.

Sementara itu Ketua Komisi III Bidang Pembanguan DPRD Sumbar, HM Nurnas dapat memahami melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut dan berharap pertumbuhan ekonomi pada 2014 mencapai hingga 7,13 persen. (rfk/antara)

beritasumbar.com 22 Agustus 2014

Read More

Ini Kementerian, Lembaga, dan Daerah Terbaik Kelola Anggaran 2013

VIVAnews – Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) memberikan penghargaan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi yang mampu mengelola anggarannya dengan baik pada 2013.

Ketua TEPPA, Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Senin 24 Januari 2014 mengungkapkan, penilaian yang dilakukan bukanlah berdasarkan tingkat serapan anggaran. Namun, yang utama dinilai dari efektivitas dan efisiensi organisasi pelaksana dalam mengeksekusi anggarannya. “Hal tersebut menjadi kuncinya,” kata Kuntoro.

Dia memaparkan, secara garis besar, kriteria penilaian kinerja yang menjadi penilaian antara lain, deviasi antara target dan capaian, besaran pagu anggaran, besaran belanja modal, karakteristik keluaran kegiatan, sebaran geografis pekerjaan, pelaksanaan e-procurement, hingga intensitas pelapor sebagai indikator.
“Poin-poin itu diberi pembobotan berdasarkan tingkat kepentingannya,” ungkap dia.

Penilaian dilakukan berdasarkan skor 1-100 persen yang didapatkan kementerian dan lembaga atas kriteria yang telah ditetapkan. Penerima penghargaan tersebut yaitu:

Kategori Kementerian dan Lembaga
1. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dengan skor 82,4 persen (kinerja terbaik I).
2. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dengan skor 72,56 persen (kinerja terbaik II).
3. Lembaga Sandi Negara dengan skor 72,42 persen (kinerja terbaik III).
4. Badan SAR Nasional dengan skor 71,23 persen (kinerja memuaskan I).
5. Kementerian Agama dengan skor 70,95 persen (kinerja memuaskan II).
6. Kementerian Pertahanan dengan skor 70,62 persen (kinerja memuaskan III).

Kategori Pemerintah Provinsi
1. Kalimantan Timur dengan skor 80,86 persen (kinerja terbaik I).
2. Jawa Barat dengan skor 79,33 persen (kinerja terbaik II).
3. Jawa Timur dengan skor 76,88 persen (kinerja terbaik III).
4. Kepulauan Riau dengan skor 71,71 persen (kinerja memuaskan I).
5. Nusa Tenggara Barat dengan Skor 71,48 persen (kinerja memuaskan II).
6. Sumatera Barat dengan skor 70,84 persen (kinerja memuaskan III).

(umi)

viva.co.id 24 Februari 2014

Read More

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Cinta Karya Bangsa dari Wapres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Irwan Prayitno atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima Penghargaan Cinta Karya Anak Bangsa dari Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (5/2). Penghargaan yang  diselenggarakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan penilaian kepada seluruh daerah dalam Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Dari hasil penilaian Tim Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil menduduki Peringkat II lingkup Pemerintah Provinsi dari 15 Provinsi.Menurut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, penghargaan ini merupakan sebuah motivasi yang baik untuk selalu memperhatikan produksi anak-anak bangsa di tengah persaingan global. Dia berharap perhatian dan komitemen bersama para bupati/wali kota, pengusaha dan stakeholder lainnya memberikan peluang besar terhadap produksi dalam negeri. “Terutama produksi anak-anak bangsa di Sumatera Barat,’ujarnya.

Menurutnya penghargaan tersebut  merupakan kebanggaan bersama masyarakat Sumatra Barat. Demi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas serta kita pergunakan produksi anak-anak bangsa sebagai kebanggaan bersama.”Cintailah produksi negeri sendiri, sebagai semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” imbaunya.

Dari hasil evaluasi Tim  P3DN Provinsi Sumatera Barat, penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaa barang dan jasa dil ingkungan pemprov Sumbar mencapai Rp 52,75 miliar (68,66 %) dan nilai pengadaan barang dan jasa Rp 76.83 miliar. Pengadaan barang impor dilakukan pada barang-barang, yang belum diproduksi secara cukup baik.

republika.co.id 5 Februari 2014

Read More