Pemprov Jamin Kredit 934 Ribu UMKM

Padang—Setelah melalui pemba­ha­san cukup panjang dan melelahkan, akhir­nya Rancangan Perda Pendirian PT Penja­mi­nan Kredit Daerah Sumbar disahkan men­­jadi peraturan daerah (perda). Penge­sa­han ranperda ini sekaligus menjadi kado ak­­hir tahun bagi sekitar 934 ribu usaha mi­kro kecil dan menengah (UMKM) se-Sumbar.

Dalam rapat paripurna digelar tadi ma­lam (21/12), di ruang rapat gedung DPRD Sum­bar, 6 fraksi menyatakan menerima, dua frak­­si menolak. Enam fraksi yang menye­tu­jui itu adalah F-Demokrat, F-Perjuangan Re­for­masi, F-Golkar, F-PPP, F-PAN dan F-PKS. Dua fraksi menolak yakni F-Hanura dan F-Gerindra.

Juru bicara F-Demokrat, Novrizon me­nga­takan, untuk mendukung kelang­sungan UMKM agar tetap eksis, me­mang diperlukan sebuah lem­baga penjaminan kredit. PT pen­jaminan kredit daerah ini me­rupakan solusi yang tepat men­jawab persoalan sulitnya di­ha­dapi UMKM dalam men­dapat­kan akses kredit.

F-Demokrat menekankan operasional PT Penjaminan Kre­dit haruslah diisi personel pro­fesional di bidangnya. Selain itu, perlu pengawalan dan pe­nga­wa­san dari PT Penja­minan Kre­dit Daerah. “Perlu ada koordinasi antara provinsi dengan seluruh kabupaten/kota di Sumbar,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar SKPD terkait terus melakukan pembinaan kepada UMKM agar senantiasa berkembang.

Juru bicara F-Perjuangan Re­formasi, Syahrial mengu­tara­kan, perlu terus-menerus dila­ku­kan pembinaan terhadap UMKM. Pendirian PT Pen­jami­nan Kredit Daerah dinilainya, sa­ngat tepat untuk menjawab per­soalan yang dihadapi UMKM se­lama ini. 

Dalam pembentukannya, dia menyarankan, agar direksi dipilih dari kalangan profesional dan memahami dunia perban­kan, serta melalui fit and proper test. “Yang tak kalah penting, ti­dak berhubungan dengan salah satu partai politik,” ujarnya.

Terkait pelaksanaannya, F-Per­juangan berharap dapat di­ber­lakukan suku bunga ren­dah. Pem­prov Sumbar juga di­ingat­kan untuk melakukan so­sia­lisasi secara transparan ke­pa­da kabu­pa­ten/kota. “Peme­rin­tah ka­bu­paten/kota harus di­ikut­ser­ta­kan dalam kepe­mili­kan saham ke depan,” sarannya.

Sementara itu, juru bicara F-Gol­kar, Saidal Masfiyuddin tan­pa menyampaikan kesim­pulan, se­c­ara tegas langsung menye­tujui Ranperda Pendirian PT Pen­jaminan Kredit Daerah men­jadi perda.

Syukriadi Syukur, juru bi­cara F-PPP, menyatakan keha­di­ran PT Penjaminan Kredit Dae­rah wujud keberpihakan ke­pada UMKM yang terabaikan se­lama ini. “Tentunya pembe­rian modal melalui kredit ini da­pat mendorong perkembangan UMKM,” ujarnya.

Dia mengemukakan pen­dirian PT Penjaminan Kredit Dae­rah adalah solusi yang meng­gai­rahkan. “UMKM selama ini ba­nyak mendorong pem­bangu­nan daerah. Kami yakin dengan pen­dirian PT Penjaminan Kredit Daerah ini dapat menghapus praktik rentenir,” jelasnya.

Muzli M Nur, juru bicara F-PAN juga memberi dukungan terhadap pemberian fasilitas pembiayaan bagi UMKM terse­but. Adanya pendirian PT Penja­minan Kredit Daerah ini, mam­pu mengembangkan eko­no­mi mas­yarakat mengatasi peng­ang­gu­ran dan mengurangi kemis­ki­nan. “Masyarakat kita yang se­lama ini memang banyak ber­ge­rak di sektor informal akan mu­­dah nantinya mendapat ak­ses modal,” ungkapnya.

Juru bicara F-PKS, Sultani me­nyatakan, kehadiran PT Pen­ja­minan Kredit Daerah sangat ber­manfaat bagi UMKM.

Dua Fraksi Menolak

Pandangan berbeda di­utara­kan juru bicara F-Hanura, M Ta­uhid. Fraksi ini secara tegas be­lum menyetujui Ranperda PT Pen­jaminan Kredit Daerah. Alasannya, masih ada penda­naan lain melalui Kredit Usaha Rak­yat (KUR) yang selama ini be­lum terserap maksimal.

Hal senada disampaikan juru bicara F-Gerindra, Dar­ma­wi. Fraksi ini juga belum me­nyetujui kecuali Pemprov Sum­bar mengikutsertakan ka­bupa­ten/kota dalam penyertaan mo­dal.

Penolakan dua fraksi terse­but membuat pengambilan ke­pu­t­usan berjalan alot. Sesuai tatib, pimpinan sidang Leonardy Ha­r­mainy melakukan perun­di­ngan dengan kedua fraksi yang menolak. Namun, perundingan itu berakhir tanpa hasil. 

Akhirnya, pengambilan ke­pu­tusan dilakukan melalui voting (suara terbanyak). Voting yang diikuti 39 anggota itulah, se­banyak 35 orang menyetujui dan tidak setuju 4 orang. “Kare­na sebagian besar menyetujui, se­cara prinsip Ranperda Pen­di­rian PT Penjaminan Kredit Dae­rah dapat ditetapkan men­jadi perda,” ujar Leonardy Har­mainy, didampingi dua wa­kil ketua DPRD Sumbar lainnya, Asli Chaidir dan Trinda Farhan Satria. Penetapan ini juga di­hadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan sejumlah pejabat SKPD.

Padang Ekspres, 22 Desember 2012

Read More

Gubernur Terima Penghargaan dari Presiden Terkait Keberpihakan kepada Wanita dan Anak

Jakarta  – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali menerima penghargaan, yaitu Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Convention Hall, Selasa siang (18/12). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Peringatan Hari Ibu ke-84 tahun 2012, di mana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terbukti konsisten dan berkomitmen terhadap program Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Anak. 

Hal ini terlihat dari himbauan Gubernur, agar setiap kegiatan SKPD mesti berbasis gender, meningkatkan anggaran pemberdayaan perempuan baik di bidang kesehatan, pendidikan, ibu dan anak, dan ekonomi. Kemudian juga melakukan upaya melalui berbagai kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang akan kelar pada tahun 2013 dan membentuk gugus tugas trafficking, membantu penganggaran organisasi perempuan, melakukan MoU kegiatan pemberdayaan perempuan dan pelindungan ibu dan anak dengan Pemkab/ko se-Sumatera Barat, mengurangi bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memotivasi terbentuknya P2TP2A. 

Dan besok  (20/12), seiring dengan semangat dan tekad tersebut, memotori semua pemkab/ko melakukan MoU kerjasama Gubernur se-Sumatera  dengan salah satu agendanya adalah penangan trafficking  dalam rangka pelindungan perempuan dan anak. 

Dalam acara tersebut Presiden RI Susilo Bambang Yudhono menghimbau, gubernur agar melaksanakan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di daerah masing-masing, mempercepat pencapaian MDGs karena hampir semua program MDGs berkaitan langsung dengan perempuan dan anak. 

Kegiatan seperti ini merupakan upaya kita menumbuhkan anak-anak, generasi muda bangsa yang sehat, cerdas, berkepribadian, mempertahankan nilai-nilai nasionalisme bangsa untuk kehidupan masa datang Indonesia yang lebih baik lagi, ujarnya. 

Gubernur Irwan Prayitno di sela-sela acara tersebut juga menyampaikan, hasil ini merupakan kerja keras dalam kebersamaan kita di Sumatera Barat. Penghargaan ini dapat menjadi perhatian bagi kita semua, agar program dan kegiatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan ibu dan anak dan pemberantasan praktek trafficking dapat berjalan baik di Sumatera Barat. 

Kita juga saat ini dalam pembangunan tetap komit mengacu pada program MDGs, dimana hal ini dapat menjadi ukuran yang baik dalam memajukan, meningkatkan pembangunan di Sumatera Barat. Tanpa kebersamaan dan rasa saling memiliki sikap tenggang rasa, saling menghormati, menghargai serta memandang rasa keadilan, pengarusutamaan gender merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. 

Tradisi budaya kita, mesti menjadi kepribadian filter yang ampuh dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun kegiatan trafficking. Karena semua itu amat bertentangan dengan kepribadian budaya Minang apalagi dalam pandangan agama, tegasnya.

Disamping itu juga Sumbar dinilai berhasil memenuhi hak-hak partisipasi anak dengan terbentuknya Forum Anak di 18 Kab/ko dan anak Sumbar berhasil memperoleh penghargaan dari UNICEF sebagai Tunas Muda Pemimpinan Indonesia (TMPI) selama lima tahun berturut-turut. [humasprov]

Read More

Anggaran Jamkesda Sumbar 2013 Sebesar Rp 50 Miliar

Padang, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar untuk program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesda) tahun 2013. Jika dulu Pemprov menanggung 30 persen dan kabupaten/kota 70 persen, sekarang Pemprov menanggung 40 persen, pemkab/pemko 60 persen.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, dengan besarnya alokasi dana yang diku­curkan, maka semakin banyak masyarakat miskin di Sumbar yang mendapat pelayanan kesehatan maksimal.

Namun menurutnya, bupati dan wali kota di wanti-wanti untuk menyukseskan program jamkesda tersebut, sehingga tak ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

Pada tahun 2011lalu, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran Rp 3,93 miliar untuk jamkesda. Hasilnya, sebanyak 324.983 warga miskin telah diikutkan dalam program tersebut. Pemprov Sumbar juga menargetkan, pada tahun 2014 atau paling lama 2015, seluruh warga miskin Sumbar masuk dalam jaminan pelayanan kesehatan. Saat ini, dari data Dinkes Sumbar, total masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan di Sumbar sebanyak 61,6 persen.

Namun Gubernur belum dapat memastikan, berapa banyak masyarakat yang terlayani dengan anggaran yang di alokasikan tersebut. Sebab, infor­masi yang diterimanya, Askes meminta kenaikan premi dari Rp 6 ribu menjadi Rp 12 ribu.

classyfm.co.id,10 Desember 2012

Read More

Gubernur Sumbar Dapat Penghargaan dari Mendagri

Rekam Data e-KTP Capai Target

Padang, Metro

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kembali menoreh prestasi tingkat nasional dengan menerima penghargaan dari Mendagri Gamawan Fauzi. Penghargaan diberikan atas komitmen Irwan sebagai kepala daerah dalam percepatan pencapaian target perekaman data e-KTP. Di mana target perekaman data e-KTP, Provinsi Sumbar telah melampaui target yakni 100,83 persen.

Penghargaan diberikan Mendagri kepada Gubernur Irwan Prayitno, Kamis (29/11) lalu, di Hotel Grand Said Jaya Jakarta. Selain gubernur, dua kepala daerah di Sumbar, yaitu Bupati Padangpariaman Ali Mukhni dan Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo, juga mendapatkan penghargaan dari Mendagri. Gubernur menerima penghargaan sebagai pembina terbaik, sedangkan Ali Mukhni dan Alis Marajo diberikan penghargaan karena termasuk daerah tercepat dapat perekaman data e-KTP di Indonesia.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setdaprov Sumbar, Syafrizal mengatakan, pelaksanaan e-KTP di Sumbar dari target 2.969.791 atau 100,83 persen. Kabupaten Padangpariaman mendapat penghargaan pelaksnaan rekam data e-KTP tercepat dan terbesar tingkat nasional dengan target 208.991 realisasi sebesar 230.602 atau 110,34 persen.

”Alhamdulillah, saat ini proses perekaman data e-KTP untuk wajib e-KTP yang telah ditargetkan ke Mendagri telah tuntas. Ini tentunya, tak terlepas dari tingginya partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar. Kesuksesan perekaman data e-KTP ini, tak hanya milik pemprov dan kabupaten/kota. Tapi milik, masyarakat Sumbar,” ucap Syafrizal.

Total penduduk wajib e-KTP secara riil yaitu 2.945.324. Dengan rincian anatara lain, Pesisir Selatan (301.603), Kabupaten Solok (193.792), Tanah datar (197.218), Kabupaten Agam (289.708) dan Pasaman (140.577). selanjutnya, Padangpariaman (208.981), Limapuluh kota (214.492), Solok Selatan (81.277) dan Padang (472.233).

Selanjutnya, jumlah masyarakat yang telah melakukan perekaman data e-KTP adalah 2.969.791 wajib e-KTP. Dengan rincian, Pesisir Selatan 314.062 wajib e-KTP (104,13 persen), Kabupaten Solok 197.201 (101,76 persen), Kabupaten Tanah datar 210.040 (106,73 persen), Agam 289.708 (102,75 persen) dan Pasaman 144.439 (102,75 persen). Kemudian, Padangpariaman 227,262 (110,34 persen), Limapuluh Kota 227.262 (105,95 persen), Solok Selatan 82.592 (101,62 persen) dan Padang 495.599 (104,95 persen).

”Ada lima daerah yang tidak mampu merealisasikan perekaman data e-KTP 100 persen sampai batas waktu yang telah diberikan Mendagri. Lima daerah itu adalah Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Sawahlunto dan Pariaman, ” jelas Syafrizal.

Ia mengatakan, untuk memepercepat proses perekaman data e-KTP, Pemprov Sumbar telah menyiapkan tenaga teknis di tingkat kabupaten sebanyak 2 orang dan di tingkat kecamatan 4 orang. Selain itu, Pemprov juga memeberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya program e-KTP.

”Pemprov juga memberikan dukungan pendanaan dan menyiapkan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan. Dengan begitu, diharapkan perekaman e-KTP tidak molor dari jadwal yang telah ditetapkan,” jelas Syafrizal.

Ia menyebut, Pemprov beserta pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar, mendukung agar terlaksananya dengan sukses tiga Program Strategis Pemerintah Pusat. Yakni, pemutakhiran data kependudukan yang sudah terlaksana pada 2010. kemudian, penerbitan NIK pun telah terlaksana pada 2010. kemudian, penerbitan NIK pun telah terlaksana 2010 dan 2011 lalu. Serta, penerapan e-KTP yang dilaksanakan pada 2011 dan 2012.

Syafrizal menambahkan, KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, diamanatkan juga bahwa pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk harus selesai akhir 2011. Untuk Sumbar, pemberian NIK sudah selesai pada 19 kabupaten/kota di 2011.

Penghargaan dari Mendagri ini sekaligus menambah catatan prestasi yang diperoleh Gubernur Irwan Prayitno. Sepanjang 2012 ini, gubernur telah menerima banyak penghargaan dari pemerintah pusat. Ada delapan penghargaan tingkat nasional yang diterima gubernur, yakni, sebagai daerah tercepat dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penghargaan Energi Prabawa karena kebijakan yang mendorong penggunaan potensi energi baru terbarukan dan penghargaan kepedulian dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Penghargaan lainnya yaitu, Anugrah Ki Hajar dari Kemendikbud, penghargaan Manggala Bakti Husada, penghargaan pemenang II lomba menanam 1 miliar pohon tingkat nasional dan penghargaan pengembangan tanaman organik dari Mentan RI. Terakhir, penghargaan sebagai provinsi tercepat dan terbaik dalam perekaman data e-KTP dari Mendagri.

Posmetro, 3 Desember 2012

Read More

Sukses, Tanaman Organik Sumbar

Jakarta, Padek – Karya nyata dan dedikasi Gubernur Irwan Prayitno mengembangkan pertanian organik di Sumbar, berbuah penghargaan, Rabu (28/11) lalu, kader PKS ini menerima penghargaan dari Menteri pertanian Suswono saat peringatan ”Bulan Mutu Nasional 2012” di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian.

Peringatan Bulan Mutu merupakan ajang interaksi berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu, baik pelayanan maupun produk pertanian secara on-farm maupun off-farm. ”Dalam konteks komoditi dan produk berupa pangan dan bahan pengan, maka pengertian mutu juga mencakup keamanan pangan. Dengan demikian, bila kita berbicara tentan mutu pangan tidak terlepas dari komoditi pertanian pangan sekaligus juga melekat mengenai keamanan pangannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, ” ucapnya.

Dinamika sistem keamanan pangan didorong oleh faktor-faktor diantaranya, peningkatan volume dan keragaman komoditi pangan yang diperdagangkan, permintaan masyarakat terhadap perlindungan kesehatan semakin meningkat, perubahan ekologi dan perilaku manusia, pengelolaan dan pendeteksian bahaya semakin canggih, serta perubahan iklim dan cara bertani menyebabkan kemanan pangan selalu berubah.

Untuk menghasilkan suatu mutu produk pertanian yang konsisten, tidak bisa hanya mengandalkan pengendalian penangan produk akhir saja, tetapi harus dikendalikan mulai dari tahapan prapanen sampai siap dikonsumsi (from farm to table). Di tingkat pemerintah, perlu koordinasi dan kerja sama mulai dari penyusunan program dan implementasinya secara terpadu antar eselon I lingkup pertanian mulai dari hulu sampaihilir, termasuk unit eselon I pendukung sepertiBadan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP), dan seterusnya. Sehingga bersama-sama pemangku kepentingan, pembangunan pertanian di Indonesia mampu menghasilkan produk yang dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berdaya saing di pasar global.

”Secara prinsip tanggung jawab pembangaunan pertanian ada di Kementan, tetapi implementasinya kita harus banyak berkoordinasi dengan kementerian lainnya,  misalnya menagngani pembangunan jalan penghubung antar sentra komoditas  dan tujuan pasar, pelabuhan, sumber pembiayaan, tata guna lahan dan sebagainya. Selama ini, belum didukung infrastruktur memadai dan keterpaduan gerak dengan instansi lainnya,” jelasnya.

Masih banyak kasus ekspor komoditi pertanian bisa pekerjaan rumah (PR) kita, untuk segera diselesaikan. Sebut saja, pemotongan otomatis (automatic detention) terhadap kako kita yang di ekspor ke Amerika, karena diklaim mengandung kotoran. Namun, sampai saat ini masih belum dapat kita atasi. ”Untuk itu, Mentan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur pemberlakuan peningkatan kualitas, sehingga menjadi kakao fermentasi sesuai SNI,” tuturnya.

Contoh lainnya adalah ekspor biji pala Indonesia ke Uni Eropa, selama kurun waktu tahun 2009-211, berdasarkan data dari Rapid Alert System on Food and Feed (RASFF) portal Indonesia telah menerima 21 kali notifikasi RASFF terkait kandungan aflatoxin pada pala. Ini ditindaklanjjti dengan inspeksi langsung dari tim Uni Eropa dan Indonesia harus melakukan tindakan perbaikan agar pala yang diekspor memenuhi persyaratan Uni Eropa sehingga ekspor berjalan lancar. Tindakan perbaikan penerapan jaminan mutu di setiap tahapan pasokan, mulai tahap budi daya dan penangan pascapanen di tingkat kelompok tani, penangan tingkat pedagang pengumpul, dan penangan di tingkat eksportir. Hingga, kegiatan ini harus didukung seluruh eselon satu terkait anatar lain Ditjen Perkebunan, Balai Penelitian, Ditjen PPHP, Barantan dan lainnya.

”Pembinaan penerapan jaminan mutu tidak akan berhasil, kalau tidak dibarengi dengan proses pengawasan yang tepat dan terpadu. Terkait pengawasan Kementan, telah membangun jaringan kelembagaan pengawasan yaitu, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP)  berada di pusat dan yang berada di daerah disebut OKKP daerah. OKKP daerah dibentuk melalui Keputusan Gubernur masing-masing daerah,” paparnya.

Dia mengapresiasi tiga kepala daerah yakni, Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah atas prestasi dalam pengembangan pertanian organik. ”Tanpa dedikasi dan karya nyat kepala daerah tersebut, mustahil pengembangan organik akan sukses seperti saat ini. Pengembagan organik di tiga daerah tersebut telah mampu memberikan nilai tambah terhadap ekonomi petani,” ucapnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, dorongan Pemprov Sumbar mengembangkan pertanian organik adalah membentuk satgas pertanian organik dan mendirikan lembaga sertifikasi organik. Selain itu, pemberian insentif produk Rp250/kg, gerakan satu petani untuk mengurangi katergantungan petani terhadap pupuk buatan, serta gerakan pensejahteraan petani.

Padang Ekspres, 30 November 2012  

Read More

61 Juta Pohon Ditanam Gubernur Dapat Piala

JAKARTA – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat. Kali ini peringkat ke-2 pemerintah daerah yang intensif menyukseskan program penanaman satu miliar pohon.

Penghargaan diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI), Rabu (28/11) di Cengkareng.Jika Gubernur Sumbar juara II, maka juara satu diraih Gubernur Jawa Timur, kemudian Gubernur Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Untuk tingkat kabupaten, juaranya adalah Bupati Grobogan, Kubu Raya dan Minahasa Utara. Juara tingkat kotamadya adalah Walikota Surabaya, Balik Papan dan Metro Lampung.
 
Sejak gerakan Ayo Menanam Pohon dicanangkan pemerintah pada 2010, Pemprov Sumbar sudah merealisasikannya sebanyak 61 juta pohon.
 
Peringatan HMPI dilakukan setiap 28 November dan Bulan Menanam Nasional pada Desember ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24/2008.
 
Tema peringatan HMPI dan BMN tahun ini, “Hutan Kota Mendorong Terwujudnya Indonesia Hijau.”
Pemilihan tema ini dimaksudkan Indonesia konsisten melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya hutan sebagai inti penggerak perekonomian, penyediaan lapangan kerja bagi rakyat, pengentasan warga dari kemiskinan, dan ramah lingkungan.
 
Presiden SBY menanam pohon manglid, Ani Bambang Yudhoyono menanam sempur, Wakil Presiden Boediono menanam tanjung, Herawati Boediono menanam kenari, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menanam cempaka, dan Soraya Zulkifli Hasan menanam sawo kecik. Turut menanam pohon, para pimpinan MPR, DPR, dan DPD.
 
Total pohon yang akan ditanam di sekitar bandara, lebih kurang 3.000 pohon dan akan serentak dilakukan diseluruh wilayah Indonesia.
 
Irwan Prayitno mengatakan, menanam pohon pada lahan kritis untuk menyelamatan lingkungan. Pada 2011, gerakan menanam pohon tingkat Sumbar dipusatkan di Tiram, Padang Pariaman.
Sedangkan tahun ini, kegiatan menanam pohon dipusatkan di kawasan Danau Singkarak.
“Agenda di Danau Singkarak adalah bagian tak terpisahkan dari komitmen kuat pemerintah daerah dan masyarakat Sumbar untuk memperbaiki lahan kritis,” katanya.
 
Tahun depan, jumlah pohon yang akan ditanam terus ditingkatkan dengan melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, seperti TNI, polri, swasta, organisasi peduli lingkungan , organisasi kepemudaan, organisasi wanita, petani dan komponen masyarakat lainnya.
 
Sedangkan data lahan kritis di Sumbar saat ini masih cukup luas. Paling banyak ditemukan di Limapuluh Kota 112.000 hektare, Kabupaten Solok 53.000 hektare dan Tanah Datar 34.000 hektare.
Baru-baru ini Sumbar juga melakukan kegiatan penanaman pohon Indonesia tingkat Sumbar 2012 mendukung gerakan penanaman satu miliar pohon dan gerakan Singkarak Green, di Lapangan Motorcross Cimurai Kapalo Aia Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
 
Selain itu kegiatan tersebut berdasarkan Keppres no 24 tahun 2008 tentang menanam pohon Indonesia dan peraturan Menteri Kehutanan P.i6/Menhut-II/2012 tentang panduan menanam pohon satu miliar. Kegiatan itu dilaksanakan kerjasama pemerintah daerah dan Korem 032 Wirabraja bersama dengan masyarakat Kabupaten Solok.
 
Gerakan Singkarak Green tersebut dilaksanakan selama 4 tahun telah dimulai 2012 dan selesai 2015 mendatang. Gerakan tersebut diharapkan mampu menangani sekitar 18.000 hektar lahan kritis. (601/401)

Singgalang 29 November 2012

Read More

Gubernur Raih Ksatria Bakti Husada Kartika

Padang, Singgalang
Gubernur Irwan Prayitno terus mengukir prestasi dalam berbagai bidang di tingkat nasional. Kali ini, meraih Ksatria Bakti Husada Kartika. Irwan dinilai berkontribusi dalam pembangunan kesehatan.
 
Penghargaan itu diserahkan Menteri Kesehatan, Nafsiah pada puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-48, Senin (12/11) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

Perhatian Irwan dibuktikan melalui berbagai program ke sehatan. Ada 12 indikator kinerja yang harus dicapai di bidang kesehatan. Dari jumlah itu, 11 indikator mencapai target.


“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang be kerja keras, sehingga penghargaan bisa kita raih. Penghargaan ini untuk masyarakat Sumbar,” ujar Irwan Prayitno, Selasa (13/11).

Kepala Dinas Kesehatan, Rosnini Savitri mengatakan, penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika diberikan untuk individu atau perorangan di luar jajaran kesehatan, yang memiliki peran besar dalam pembangunan kesehatan.


Dijelaskan Rosnini, 11 indikator yang memenuhi target itu, diantaranya umur harapan hidup di Sumbar mencapai 71,12 tahun pada 2011. Sedangkan pada 2010 hanya 70,4 tahun.

Berikutnya, angka kematian ibu (AKI) pada 2008 sebesar 212 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) pada 2008 sebesar 28 per 1.000 kelahiran hidup, berhasil diturunkan dan secara nasional sudah mencapai target.

Begitu pula persentase balita kurus (BB/TB) pada 2011 dapat diturunkan menjadi 7,2 persen. Angka ini mencapai target MDGs 2015.

Prestasi lainnya, 100 persen orang dekat dengan HIV/AIDS menerima pengobatan sesuai kebutuhannya. Cakupan imunisasi dasar pada 2011 telah mencapai target 89 persen.


Selanjutnya, persentase penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas juga mencapai 65,02 persen dari target 64 persen.

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 68,35 persen dari target 67 persen. Sedangkan pemanfaatan tempat tidur (BOR) di 4 rumah sakit provinsi mencapai 74,02 persen dari target 71 persen.
“Satu indikator lain yang tengah berjalan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Total Coverage) mencapai 61,67 persen. Pada 2010 realisasinya masih 51,08 persen, sedangkan target yang hendak dicapai pada 2015 adalah 100 persen. Kita optimis bisa mencapainya,” terang Rosnini.

Singgalang 14 November 2012

Read More

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan KiHajar 2012

Jakarta – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno seakan tidak pernah berhenti meraih penghargaan tingkat nasional. Jika beberapa hari sebelumnya dari Kementerian Kehutanan, dan Kementerian ESDM, kini Irwan meraih penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

 

Penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (KiHajar) diberikan Kemendikbud, karena Gubernur Sumbar dinilai peduli dalam memajukan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam bidang pendidikan. Penghargaan kepada Irwan Prayitno diserahkan langsung Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim, Jumat (9/11) malam di Aula Kemendikbud.

 

Selain Gubernur Sumbar ada lima Gubernur dan delapan Bupati/Walikota lainnya yang mendapat penghargaan.  “Dengan adanya TIK dalam bidang pendidikan ini, proses pembelajaran akan lebih mudah. Untuk itu kita memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang telah memulai pengaplikasian TIK di dunia pendidikan,” ujar Wakil Menteri Pendidikan, Musliar Kasim saat memberikan kata sambutan.

 

Tentang arti penting TIK dalam dunia pendidikan, Musliar Kasim mengatakan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, maka sekolah di berbagai wilayah dapat menyaksikan proses pembelajaran secara serentak. Saat ini TIK telah terhubung ke 120.000 sekolah, dan di masa yang akan datang terus dikembangkan.

 

Di hadapan ratusan orang yang memenuhi aula Kemendikbud, mantan Rektor Unand tersebut langsung mempraktekkan dengan memberikan pelajaran tentang TIK dan pengaruhnya terhadap pembangunan karakter. Kelas maya tersebut dapat disaksikan di beberapa sekolah yang telah terhubung TIK.

“Kita ingin dengan proses pembelajaran menggunakan TIK, di seluruh sudut negeri ini dapat menikmati pendidikan dan teknologi, semoga kita semakin maju” harapnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Musliar Kasim juga mencoba berinteraksi dengan guru dan pelajar yang ada di Bali dan beberapa daerah lainnya. Ada beberapa aspek yang dijadikan penilaian untuk  mendapat penghargaan, seperti pertama berperan aktif dalam peningkatan kompetensi TIK bagi guru SMP, SMA dan SMK. Kedua pengembangan konten pembelajaran berbasis TIK bagi PTK, ketiga pembuatan konten pembelajaran berbasis TIK, pendayagunaan ICT zona kantor, pemanfaatan situs internet, dapodik berbasis web dan yang terakhir gebyar sumbar expo bidang pendidikan.

 

Menanggapi penghargaan yang diraih, Irwan mengatakan ini wujud dari perhatian Pemerintah Sumbar terhadap perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan di Sumbar. Untuk itu ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kemajuan TIK dalam bidang pendidikan di Sumbar.

 

“Kita akan terus berusaha memajukan dunia pendidikan yang terkoneksi TIK. Apa yang telah kita lakukan akan terus ditingkatkan, bagi sekolah yang masih kurang akan terus dibenahi dimasa yang akan datang,” kata Irwan Prayitno di sela-sela penyerahan penghargaan.

 

Program yang telah diluncurkan 2 tahun yang lewat ini, dinilai Irwan telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan teknologi informasi di dunia pendidikan di Sumbar. Untuk itu lanjutnya, inovasi-inovasi terus dilakukan demi kemajuan dunia pendidikan seperti pembuatan layanan edukasi di dunia maya dan pengembangan teknologi pendidikan.

 

Selain memberikan penghargaan terhadap kepala daerah yang berprestasi dan peduli, Kemendikbud juga memberikan penghargaan terhadap siswa berprestasi dalam perlombaan yang dilakukan sejak bulan September yang lalu. Perlombaan yang dibagi dalam beberapa kategori tersebut dilakukan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan juga ada juga dari umum.

 

Dalam kesempatan tersebut juga akan meresmikan Kelas Maya Portal Rumah Belajar. Kelas Maya merupakan dukungan bagi proses pembelajaran yang lebih terintegrasi, baik dari sisi konten maupun proses interaksi antara guru dan murid. “Kita tahu proses belajar mengajar bergantung dari peran guru. Karena terbatasnya jumlah guru maka guru bisa mengadakan kelas maya, di mana murid bisa memilih guru dari mana saja.  Dan guru juga bisa mengajar murid dari semua pelosok Indonesia,” jelas Kepala Pustekkom Kemendibud, Ari Santoso. [humasprov]

Read More

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan dari Kementerian Kehutanan

Jakarta –  Tahun 2012 merupakan tahun prestasi bagi Sumbar. Usai menerima penghargaan energi baru-baru ini, Sumatera Barat kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima penghargaan dari Kementerian Kehutanan, terkait disahkannya Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu di Sumatera Barat. 17 Gubernur lainnya juga menerima penghargaan yang sama. Prosesi penyerahan dilaksanakan di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (31/10).

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan sungai perlu dijaga kelestarian dan kemurniannya. Dokumen terpadu ini sebagai pengaturnya. Di samping telah membuat sistem pengelolaan DAS Antokan, yang menjadi penentu penghargaan dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengembangkan pengelolaan DAS lainnya, “Ini dapat menjadi rujukan agar pengelolaan DAS sesuai aturan, sehingga air sungai dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, seperti untuk irigasi, pembangkit PLN, transportasi, mandi/minum dan kegiatan lainnya,” ujar Irwan.


Ditambahkan Gubernur, dokumen perencanaan terpadu tersebut juga dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota beserta dinas terkaitnya, masyarakat Sumbar sendiri dan juga kalangan swasta, sehingga sungai-sungai yang ada di Sumbar dapat difungsikan dengan baik. “Kita berharap tidak ada lagi kegiatan-kegiatan illegal, yang berdampak dan mencemari sungai-sungai kita di Sumbar“ harapnya.

Read More

Realisasi Investasi Sumbar Tumbuh Bagus

PADANG - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Muhammad Chatib Basri menilai realisasi investasi Sumatera Barat tumbuh cukup bagus pada semester pertama 2012 karena sudah mencapai US$27,6 juta.

"Jika dibandingkan dengan sepanjang tahun lalu yang hanya US$22,6 juta, tahun ini baru enam bulan pertama sudah lebih baik," katanya di Padang, Jumat (19/10).

Kepala BKPM berkunjung kerja ke Sumbar dalam rangka pembukaan sosialisasi Implementasi dan Bimbingan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) didampingi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Menurut dia, terjadi peningkatan nilai investasi Sumbar tahun ini tak terlepas dari minat investor menanamkan modalnya di Sumbar, dan hal ini wujud dari upaya pemerintah provinsi.

Bisa dibayangkan apabila proses perizinan lebih dipermudah, kemudian transparan, cepat sehingga gampang bagi investor untuk menanamkan modalnya, katanya.

Dampaknya investasi Sumbar akan jauh lebih tinggi lagi, kemakmuran masyarakat daerah dan banyak penyerapan tenaga kerja, ujarnya.

Ia mengatakan, 33 provinsi di Indonesia hingga kini sudah menerapkan sistem PTSP termasuk sekitar 105 kabupaten dan kota.

"Makanya diharapkan semua kabupaten dan kota yang belum sudah dapat menerapkan PTSP, sehingga pelayanan lebih sederhana lagi," katanya.

Menyinggung keluhan investor terhadap pelayanan perizinan di Indonesia, menurut dia masih seputar aturan yang tak pasti dan perizinan yang berbelit.

Hal itu tak dapat dipungkiri karena penerapan sistem administrasi modern baru. "Makanya diharapkan melalui PTSP dapat memberi dampak positif. Mudah-mudahan melalui dengan pelayanan yang baik dan cepat investor banyak datang ke Sumbar dan keluhan-keluhan yang ada dapat diatasi," ujarnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengingatkan jajarannya lebih maksimal dalam penerapan PTSP, karena merupakan suatu keharusan dan tak bisa ditawar-tawar.

Menurut dia, dengan segala kemudahan dan proses yang cepat diberikan, nilai investasi daerah akan terus meningkat setiap tahunnya.

"Sejalan dengan itu tentu gencar dalam mempromosikan potensi yang dimiliki penting juga, makanya berbagai kesempatan terus dilakukan dalam dan luar negeri," katanya. (Ant/Ol-3) 

 

mediaindonesia.com 19 Oktober 2012

Read More

PDRB Sumbar Meningkat Menjadi Rp98,92 Triliun

Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan laju perekonomian daerahnya terus membaik, yang diukur dari Product Domestic Regional Brutto atau PDRB atas harga berlaku hingga akhir 2011 yang mencapai Rp98,92 triliun.

"Capaian PDRB sebesar itu meningkat 13,41 persen dibanding 2010 yang saat itu hanya Rp87,22 triliun," katanya di Padang, Senin.

Penjelasan tersebut disampaikannya dalam nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafont anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Sumbar 2013.

Ia menjelaskan kegiatan usaha pertanian tercatat sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Sumbar dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata 24,75 persen per tahun.

Dari sembilan sektor ekonomi penyumbang PDRB, maka pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata 24,75 persen pertahun, katanya.

Ia memberikan rincian, PDRB sektor pertanian sebesar rata-rata 24 persen itu berasal dari kontribusi lima subsektor yakni, tanaman pangan sebesar 12,79 persen, perkebunan (5,48), peternakan (2,02), kehutanan (1,52) dan subsektor perikanan dengan kontribusi 2,94 persen.

Penyumbang PDRB terbesar kedua Sumbar dalam lima tahun terakhir adalah sektor perdagangan sebesar 17,5 persen terdiri dari subsektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 16,92 persen, hotel (0,15) dan restoran (0,43).

Penyumbang terbesar ketiga pada sektor jasa-jasa sebesar 15,87 persen, meliputi subsektor jasa pemerintah (10,91) dan jasa swasta (4,97).

Selanjutnya PDRB Sumbar dari kontribusi sektor angkutan dan komunikasi dengan kontribusi PDRB sebesar 14,83 persen dengan rincian subsektor angkutan (12,18) dan komunikasi (2,65).

Sektor-sektor penyumbang PDRB Sumbar lainnya adalah, industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata 11,79 persen pertahun, kemudian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,96 persen.
Berikutnya, sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi pada PDRB sebesar 3,39 persen dan sektor listrik dan air minum sebesar 1,34 persen. (*)

sitinjaunews.com 16 Oktober 2012

Read More

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Energi Tahun 2012

Jakarta – Sumbar kembali menuai prestasi di tingkat nasional. Pemprov Sumbar dinilai berhasil mendukung program pemerintah pusat dalam hal pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi yang menghasilkan produk nyata sebagai inovasi dan pengembangan teknologi baru.

Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Jakarta, Jumat malam, (12/10), pada acara Hari Ulang Tahun Kementerian Pertambangan dan Energi yang ke-67 tahun 2012.
Penghargaan energi tahun 2012 diserahkan langsung oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral  Republik Indonesia, Jero Wacik pada Malam Puncak Penganugerahan Energi Nasional.

Penerima penghargaan terdiri dari tiga kategori, penghargaan prakarsa untuk kelompok masyarakat, pratama untuk perusahaan dan penghargaan prabawa untuk stake holder pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
Penghargaan ini sendiri telah melalui penilaian yang sangat ketat oleh tim juri independen, sehingga tidak ada muatan kepentingan. Dan program  yang telah dilaksanakan, benar-benar dinilai telah berjasa luar biasa dan berdampak besar bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Dari tiga provinsi di tanah air, hanya Sumatera Barat dan Sulawesi Barat, yang menerima Penghargaan Energi tahun 2012 ini, sementara itu kabupaten kota dua penerima yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gayo Lues.

Sumbar dengan kekayaan alam yang ada, mempunyai potensi besar di sektor energi baru dan terbarukan. Sumbar dinilai telah berhasil melalui program inovatif-nya, mewujudkan peningkatan rasio elektrifikasi hingga 72 persen, di atas rasio nasional melalui percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Gubernur Irwan Prayitno di sela acara menyatakan tekadnya untuk mewujudkan Sumbar sebagai lumbung energi hijau. Dan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar dalam memanfaatkan potensi besar alam, di antaranya, mengembangkan kelistrikan bagi daerah terisolir melalui tenaga matahari, dan tenaga angin. Kemudian membangun sejumlah pembangkit tenaga mikrohydro, melakukan pembinaan desa mandiri energi  dan pengembangan teknologi bio gas.

Mudah-mudah dengan penghargaan ini akan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk terus memanfaatkan enegri yang ada di Sumatera Barat, secara baik dan hemat untuk kesejahteraan yang lebih baik dari waktu ke waktu, harapnya.

Kadis ESDM Sumbar, Ir. Marzuki Mahdi, dalam kesempatan itu menyampaikan point penting sambutan Menteri Jero Warcik yang menyampaikan bahwa tradisi penghargaan energi ini akan terus dibudayakan.
Jero berharap tradisi ini bisa pula dilakukan oleh instansi/lembaga dan seluruh elemen bangsa karena sangat terkait dengan budaya kesantunan bangsa yang hakiki. Jero menghimbau para pihak terkait agar lebih proporsional dalam memberikan apresiasi dan kritikan, untuk pembangunan kemajuan bangsa. [humasprov]

Read More

Sumbar Raih dua Penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Padang—Sumbar kembali menorehkan prestasi yang berbuah penghargaan di tingkat nasional. Yang terbaru Sumbar meraih dua penghargaan dalam upaya Pemprov Sumbar meningkatkan konsumsi ikan nasional, yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) RI, Sharif Cicip Sutarjo, Kamis (11/10).

Dua penghargaan itu diraih oleh Pemprov Sumbar dan  Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Indonesia (Forikan) Sumbar dalam komitmennya meningkatkan konsumsi ikan Sumbar.

Penghargaan itu langsung diserahkan Menteri Cicip kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Yosmeri. Sedangkan untuk kategori Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Indonesia (Forikan) Nasional, diterima langsung ketua Forikan Sumbar, Ny Nevi Irwan Prayitno, di Balai Kartini, kemarin.

“Ini sebuah kejutan, sekaligus penghargaan pusat kepada Sumbar. Soalnya Sumbar masuk salah satu daerah di  Indonesia yang punya potensi ikan terbesar. Rupanya potensi itu juga diiringi dengan tingkat komsumsi ikan yang tinggi juga di Sumbar, mungkin ini yang jadi pertimbangan penilaian bagi KsKP,” ungkap Yosmeri saat dihubungi Padang Ekspres, sesaat setelah menerima penghargaan. 

Yosmeri menilai komitmen pemprov menggerakan sektor perikanan sudah cukup kuat. Itu dibuktikan dengan lahirnya beberapa kebijakan dari Pemprov Sumbar untuk memajukan sektor perikanan Sumbar.

Kemudian, Pemprov juga membuka kran investasi bidang perikanan, sehingga sejumlah pelaku usaha perikanan, khususnya untuk tingkat ekspor mulai berminat mengembangkan usahanya di Sumbar.

Contoh itu bisa dilihat dengan adanya usaha ekspor ikan tuna, lalu ekspor kerapu segar dan juga optimalisasi produksi ikan air tawar. “Itu salah satu penilaian KKP,” ulas Yosmeri.    

Sedangkan Forikan Sumbar pantas mendapat penghargaan karena Sumbar merespon program peningkatan konsumsi ikan yang diluncurkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Malah untuk mempertegas kebijakan pemprov di sektor kelautan dan perikanan, lanjut mantan Kadis DKP Kabupaten Pesisir Selatan itu, Gubernur Sumbar juga menerbitkan surat keputusan (SK) tentang pencanangan Hari Makan Ikan di Sumbar. 

“Upaya dan dorongan forum tersebut kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan di rumah tangga di Sumbar,” jelasnya.

Selain Sumbar, daerah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat juga dapat penghargaan dari  Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) RI. “Namun dari segi kategori penerimaan, keduanya berada di bawah Sumbar,” kata Yosmeri. (zil)

Padang Ekspres 12 Oktober 2012

Read More

Gubernur Sumbar Bajak Sawah Masyarakat di Pessel

PAINAN – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membajak sawah masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini bukan berita bohong!

Bersama Bupati Pesisir Selatan H. Nasrul Abit, Irwan melakukan ‘pembajakan’ terhadap sawah masyarakat di Talang Nagari Kambang, Kamis (4/10). Pembajakan ini justru disaksikan dan diberi aplausan yang meriah dari masyarakat petani yang menyaksikan. 

Ceritanya, Irwan Prayitno bersama Bupati Pessel, H. Nasrul Abit melakukan pencanangan Sekolah Lapang Pertanian Tanam Terpadu (SL PTT) di Kampung Talang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang. Pencanangan ini sejalan dengan penyerahan bantuan kepada 80 Keltan di Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari Dana Kontijensi Kementerian Pertanian.

Dalam kesempatan itu, Irwan dan Nasrul langsung turun ke sawah menjalankan mesin bajak pengolah sawah di lahan masyarakat. Tak ayal, aksi itu langsung mendapatkan tepuk tangan meriah dari ratusan masyarakat yang menyaksikan.

“Wah, Pak Gubernur sama Pak Bupati langsung turun ke sawah, jadi tambah semangat nih! Mudah-mudahan hasil panen kita tahun ini bisa meningkat,” celetuk seorang petani.

Irwan Prayitno menyatakan, program SL PTT dan pemberian bantuan Dana Kontijensi adalah untuk mendorong pencapaian target produksi beras 884 ribu ton jatah Sumbar dari 10 juta ton target nasional tahun 2014.

“Program ini untuk memacu pencapaian target produksi beras nasional 10 juta ton pada tahun 2014. Sumbar sendiri mendapat target 884 ribu ton,” kata Irwan.

Bantuan dana Kontijensi dari Kementan RI  untuk Provinsi Sumbar tahun ini berjumlah total Rp56 miliar dan disalurkan untuk 880 kelompok tani di 12 kabupaten. Masing-masing kelompok mendapat alokasi bantuan sebesar Rp57 juta. (feb)

padangmedia.com 5 Oktober 2012

Read More

Gubernur Sumbar Raih Penghargaan Energi Prabawa

Padang (ANTARA News) – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat di bidang energi Prabawa karena dinilai memberi perhatian terhadap pengembangan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Ya, ada tiga gubernur yang diberi pemerintah penghargaan energi Prabawa. Saya diminta untuk memaparkan potensi energi Sumbar,” kata Irwan Prayitno.

Ia mengatakan, penghargaan Energi Prabawa diberikan kepala gubernur yang berkomitmen dalam mendorong dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya EBT.

Proses penyeleksian sudah cukup panjang, maka dari 33 provinsi terpilih tiga gubernur dan diminta untuk presentasi di Jakarta 21 September 2012.

Ia mengungkapkan Pemprov Sumbar terus berupaya mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan sumber daya alam, seperti panas bumi dengan potensi 1.656 Mwe, sumber air, biogas. Kemudian potensi matahari atau energi surya dengan potensi 4,80 Kwh/M2/Day dan potensi angin 3-6 M/S.
Kini ratio elektrifikasi Sumatera Barat sudah mencapai 71,54 persen atau berada di atas posisi nasional dan ratio desa berlistrik sudah 94 persen.

Gubernur menyampaikan, kebijakan pengembangan energi di Sumbar, diterapkan di antaranya melakukan inventarisasi potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan.

Selain itu, telah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi, serta membuat Perda tentang Ketenagalistrikan (Ranperda pada Tahun 2011).

Kemudian membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu untuk pelayanan perizinan, sehingga memudahkan investor ke daerah ini.

Selanjutnya, penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah Sumatera Barat untuk 2005-2020 dan terus promosi dan fasilitasi investor untuk pengembangan energi hidro, serta memfasilitasi pembebasan lahan.
Gubernur mengarakan, pihak memberi masukan kepada pemerintah pusat, dimana perlu adanya penyediaan anggaran bersumber dari APBN tujuang untuk eksplorasi energi panas bumi daerah.

Melalui langkah itu, bisa memenuhi kebutuhan listrik enam persen daerah Sumbar yang belum dialiri listrik khususnya daerah terpencil dan wilayah terpencil.

Kemudian diperlukan penelitian dan pengembangan potensi energi baru dan terbarukan lainnya, seperti angin, matahari, biomassa, dan arus laut sehingga mendapatkan data yang lengkap.


“Yang terpenting jaminan pembelian “renewable” energi khususnya energi hidro dan panas bumi yang dikembangkan swasta oleh PT. PLN,” demikian gubernur.

antaranews.com 21 September 2012

Read More