Sumbar Kembali Raih Piala Wahana Tata Nugraha

Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama tahun 2014, Menteri Perhubungan RI EE. Mangindaan yang didampingi oleh Dirjen Perhubungan Darat Soeroyo dan Korlantas Mabes Polri Brigjend. Condro Kurono menyerahkan kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Smesco Convention Center, Jakarta, Rabu (10/9) lalu. Dalam acara ini Irwan didampingi oleh Kadishub dan Kominfo Sumbar Amran serta Dirlantas Polda Sumbar Agus Susanto.

Piala WTN Wiratama diberikan kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan kerjasama dan pembinaan kepada Kab/Kota untuk berupaya lebih baik dalam kinerja lalu lintas dan angkutan dan diberikan apabila setengah dari jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsinya mendapatkan penghargaan WTN.

“Untuk tahun 2013 Pemprov Sumbar, sebanyak 13 Kab/Kota di Sumbar yang ikut dalam penilaian WTN,10 Kab/Kota diantaranya mendapatkan perhargaan tersebut. Yaitu Kota Painan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Lubuk Sikaping, Kota padang panjang, Kota Bukittinggi dan Kota payakumbuh mendapatkan penghargaan WTN kategori Lalu Lintas,” papar Gubernur yang juga kader PKS itu melalui rilisnya. Sedangkan Kota Lubuk Basung dan Kota Batusangkar lanjut Irwan ketika itu hanya mendapatkan Plakat WTN.

Irwan menambahkan, untuk Tahun 2014 Sumatera Barat terus menunjukkan kembali presetasinya, dengan jumlah Kab/Kota yang mengikuti seleksi awal tingkat provinsi sebanyak 14 Kab/Kota, “yakni Kota Painan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Lubuk Sikaping, Kota padang panjang, Kota Bukittinggi, Kota payakumbuh, Kota Lubuk Basung, Kota Batusangkar, Kota Arosuka, Kota Padang Aro, Kota Muaro dan Kota Simpang Ampek, sedangkan yang ikut seleksi ditingkat Nasional sebanyak 13 Kab/Kota (kecuali Kota Simpang Ampek),” ungkapnya.

Dari 13 Kab/Kota yang ikut dalam selesksi ditingkat Nasional, 7 Kab/Kota di Sumbar mendapatkan piala kategori Lalu Lintas, yakni Kota Painan, Kota Pariaman, Kota Lubuk Sikaping, Kota Padang panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi. Khusus untuk Kota Padang mendapatkan Piala WTN (diberikan karena sudah lebih baik dalam bidang lalu lintas dan angkutan).

“Ini dibuktikan dengan sudah tersedianya angkutan massal Bus Rapid Transit (BRT) atau yang lebih dikenal dengan nama Bus Trans Padang. Prestasi yang diraih oleh kota Padang tidak terlepas dari kerjasama antara Pemprov sumbar dengan Kota Padang, dimana Pemprov ikut membantu pembangunan halte untuk Trans Padang tersebut sebanyak 5 unit pada tahun 2013 melalui APDB tahun 2013 pada Dishub dan Kominfo Sumbar,” pungkasnya.

pks.or.id/irwan-prayitnocom

Read More

Wujudkan Program Pro Rakyat

Dua Tahun Kepemimpinan Irwan Prayitno – Muslim Kasim

Dua tahun duet kepemimpinan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim – sejak dilantik 15 Agustus 2010 lalu telah banyak melaksanakan berbagai program yang bermanfaat bagi pembangunan Sumbar ke depan.

Beberapa program yang berhasil dilaksanakan utnuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta perkebunan.

Bidang Pertanian

Selama dua tahun menjalankan roda pemerintahan, duet pasangan ini mampu melaksanakan peningkatan produksi padi. Pada 2011, berdasarkan angka tetap produksi tanaman pangan, terjadi peningkatan produksi asebesar 68.1945 GKG dibandingkan 2010.

Peningkatan produksi ini didukung bantuan benih unggul 2.500 ton atau seluas 100.000 hektar dan peningkatan SDM petani melalui sekolah lapang sebanyak 3.500 unit. Di samping itu, juga terjadi peningkatan produksi yang didukung penambahan luas baku lahan sawah seluas 430 hektar, melalui cetak sawah baru dan perbaikan jaringan irigasi seluas 10.465 hektar.

Keberhasilan lainnya, adalah peningkatan produksi jagung. Pada 2011, produksi jagung di Sumbar mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 117.000 PPK (33,03 persen). Peningkatan produksi didukung bantuan benih sebanyak 121,5 ton atau seluas 8.100 hektar.

Di bidang pertanian, juga terjadi peningkatan hortikultura tahun 2011, terdiri dari, cabe dengan produksi mencapai 48.109 ton, bawang merah (32.358 ton), jeruk (35.461 ton), manggis (10.609 ton), raphis (676 rangkaian) dan krisan (284.000 tangkai).

Berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan meliputi, peningkatan mutu dan kualitas produksi dengan penerapan good agriculture practice (GAP) dan standar operasional prosedur (SOP) melalui kegiatan register kebun.

Program dan kegiatan lainnya, dilaksanakan peningkatan pertanian organik, pembinaan, penumbuhan dan pengembangan kawasan organik dalam bentuk demplot-demplot, peningkatan penggunaan kompos jerami, pengembangan kawasan organic di beberapa kabupaten, antara lain, Tanah Datar, Solok, Agam, Limapuluh Kota, Payakumbuh dan Padang Panjang.

Selama satu tahun terakhir, telah dikelola seluas 1.000 hektar lahan pertanian dengan sytem pertanian organik dan telah diterbitkan 12 sertifikat organik.

Melalui Dinas Pertanian juga telah berhasil melaksanakan peningkatan efisiensi usaha tani, nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian. Untuk meningkatkan nilai tambah produksi dilakukan dengan pembinaan Unit Pelayanan Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (UP3HP).

Tidak hanya itu, usaha rumah tangga yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian berpotensi meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Selama satu tahun terakhir, jumlah kelompok UP3HP yang telah berjalan sebanyak 115 unit yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota, dengan beberapa komoditi utama seperti, beras, kacang tanah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, pisang dan lainnya.

Dalam mendukung pemgembangan UP3HP telah dbantu dengan desain packaging produk olahan. Hingga tahun 2012 sebanyak 175 produk olahan untuk 90 kelompok UP3HP.

Pengelolaan Sumber Daya Air

Keberhasilan yang telah diraih di sektor pertanian, tidak terlepas dari dukungan infrastruktur di bidang pertanian. Melalui program pengembangan, pengelolaan, jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pada tahun 2012 melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar dilaksanakan perbaikan irigasi pada 87 daerah irigasi seluas 45.403 hektar.

Selain itu, juga dilaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mempertahankan fungsi jaringan pada 30 daerah irigasi dengan luas mencapai 35.541 hektar. Juga ada kegiatan perbaikan jaringan irigasi pascabencana gempa sebanyak 35 daerah irigasi seluas 20.000 hektar. Sementara, tahun 2012, telah berhasil dilaksanakan penyediaan kebutuhan air bagi pertanian.

Dari target 3 kilometer (37.412 hektar), tahun 2011 mencapai 9,35 kilometer dengan luas area terairi seluas 50.736 hektar. Pembangunan irigasi mampu membangun satu unit bendungan seluas 3.000 hektar. Hingga Juli telah terpenuhi perbaikan jaringan irigasi sepanjang 10.200 m dengan luas areal terlayani 6.500 hektar. Selain itu, operasi dan pemeliharaan mempertahankan fungsi jaringan irigasi pada 25 daerah irigasi seluas 25.000 hektar.

Bidang Peternakan

Usaha peternakan rakyat memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan pangan masyarakat. Karena itu, pemberdayaan peternakan di Sumbar diarahkan pada usaha peternakan rakyat.

Salah satu program yang dicetuskan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim adalah program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP). Tujuannya, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ternak dengan memfasilitasi penguatan modal untuk peningkatan skala usaha menuju skala ekonomis.

Hingga tahun 2012, kelompok tani yang telah difasilitasi sebanyak 90 kelompok tani yang tersebar di kabupaten dan kota. Terdiri dari, 310 ekor sapi potong yang tersebar di 23 kecamatan, 176 ekor kambing (3 kecamatan ), 2.190 ekor ayam buras (4 kecamatan).

Selain itu, juga ada program Satu Petani Satu Sapi (SPSS). Untuk mendukung program SPSS, dialokasikan anggaran melalui APBN, APBD Provinsi Sumbar, APBD kabupaten kota, BUMN, BUMD, perantau dan PNS.

Dana tersebut disalurkan oleh lembaga keuangan mikro atau kelompok tani ternak dengan pembagian keuntungan sytem bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Kegiatan SPSS meliputi penyelamatan sapi betina produktif, integrasi ternak dan tanaman, sarjana masuk desa (SMD), pengembangan UPPO, HMT sapi potong sebanyak 9.507 ekor pada 281 kelompok tani ternak. Investasi yang berhasil ditanamkan mencapai sebesar Rp.116.074.879.000.

Bidang Perkebunan

Selama kepemimpinan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim, khusus belanja langsung APBD Provinsi Sumbar bidang perkebunan, mengalami kenaikan cukup sginifikan. Jika tahun 2010 sebesar Rp6,91 miliar, maka tahun 2011 naik menjadi Rp12,16 miliar. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2012 yang mencapai Rp22,068 miliar.

Melalui anggaran yang ada, di bidang perkebunan, Pemprov Sumbar melalui Dinas Perkebunan telah berhasil melaksanakan perluasan tanaman kakao, yang meningkat dari 101.014 hektar pada tahun 2012 menjadi 117.014 hektar pada tahun 2011 dan 214.700 hektar tahun 2012.

Keberhasilan lainnya adalah beroperasinya alat pengolahan kakao di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Payakumbuh. Di bidang perkebunan juga berhasil dilaksanakan perluasan kawasan sentra produksi (KSP) dari 8 buah tahun 2010 meningkat menjadi 14 buah tahun 2011 dan 17 buah tahun 2012. hasilnya, nilai tukar petani (NTP) perkebunan naik dari 213 tahun 2010, menjadi 125 (2011) dan 129 (2012).

Hal ini berdampak kenaikan nilai ekspor komoditi perkebunan naik dari US$2.095 juta tahun 2010, menjadi US$2.689 juta (2011) hingga US$1,456 juta (Juni 2012) dan PDRB perkebunan atas dasar harga konstan, tahun 2010 sebesar Rp2.303 miliar, tahun 2011 menjadi Rp2.375 miliar.

Melalui program yang dilaksanakan di sektor pertanian, juga berhasil meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan tahun 2010, sebesar 47 persen. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 65 persen dan akhir tahun 2012 diprediksi mencapai 69 persen.

Dengan keberhasilan yang diperoleh, berbagai penghargaan berhasil diraih Pemprov Sumbar, diantaranya, kelompok tani Sinar (kakao) Pasaman barat memperoleh Penghargaan Adhi Karya Pelopor Ketahanan Pangan Tingkat Nasional. Bahkan, Sumbar dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan expo dan symposium kakao internasional tahun 2012.

Kelautan dan Perikanan

Disektor perikanan, program kegiatan tahun 2012 meliputi, peningkatan produksi perikanan. Jika tahun 2012 produksi perikanan mencapai 211.971,30 ton, maka tahun 2011 mengalami peningkatan mencapai 337.011,68 ton (58,99 persen). Sedangkan pencapaian produksi pada semester 1 tahun 2012 sebesar 182.164,27 ton.

Juga terdapat keberhasilan peningkatan produksi benih pada BB. Tahun 2010, sebesar 21.380.325 ekor. Tahun 2011 sebesar 47.583.705 ekor, terjadi peningkatan 122,25 persen.

Begitu juga di bidang ekspor komoditas perikanan, juga mengalami kenaikan. Tahun 2012 sebesar 1.122.900 kilogram. Tahun 2011 sebesar, 1.578.991,70 kilogram, meningkat sebesar 40,62 persen. Dengan peningkatan yang dialami tersebut, maka capaian PAD tahun 2011 sebesar 337.809.515 meningkat sebesar 94,23 persen.

Bagaimana peningkatan tersebut berhasil. Tentunya tidak terlepas dari program yang telah berhasil dilaksanakan, yakni, pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, dengan kegiatan strategis antara lain, pengembangan sentra tuna wilayah barat.

Tahun 2010, jumlah ekspor tuna mencapai 481.425 kilogram. Sementara, tahun 2012 jumlah ekspor 450.337 kilogram. Dukungan terhadap nelayan dalam peningkatan produksi tuna dilakukan dengan menambah jumlah kapal penangkap ikan tuna. Di mana pada tahun 2011 mecapai 104 unit kapal.

Untuk peningkatan SDM nelayan, juga dilaksanakan pelatihan tehnik penangkapan tuna sistem long-line terhadap nelayan tradisional. Tahun 2012 nelayan yang dilatih mencapai 30 orang. Untuk peningkatan kualitas produk, disektor perikanan juga berhasil membangun industri pengolahan tuna sebanyak tiga unit.

Jika pada tahun 2011 produksi tuna mencapai 4.00,6 ton maka hingga Juni 2012 mampu mencapai 15.203,4 ton, melebihi capaian target 2012 sebesar 945 ton.

Program lainnya meliputi pengembangan perikanan budidaya. Kegiatan strategis yang dilakukan antara lain, pengembangan budi daya bandeng, sebagai umpan tuna, peningkatan mutu UPR melalui pengadaan induk unggul.

Juga ada program pengembangan budidaya system Karamba Jaring Apung (KJA) dan pengembangan kawasan sentraproduksi agropolitan. Kegiatan strategis yang dilaksanakan meliputi, pengembangan ikan kerapu pada kawasan sentra produksi. Tahun 2011, produksi ikan kerapu mampu mencapai 1.1796,7 ton. Juga ada pengembangan ikan nila pada kawasan sentra produksi. Tahun 2011 bantuan nila yang diberikan mencapai 1.080.00 ekor kepada 15 kabupaten kota.

Posmetro 15 Agustus 2012

Read More

Sumbar Bangun 6,015 Km Irigasi selama 2011

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah membangun jaringan irigasi baru di wilayah tersebut sepanjang 6,015 kilometer (KM) selama 2011.  

Realisasi pembangunan irigasi tersebut jauh diatas target yang ditetapkan selama 2011 yakni hanya 2,313 KM, kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, di Padang, Kamis (31/5). 

Sementara itu, untuk perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Sumbar, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan dana APBD mencapai Rp36,27 miliar selama 2009 hingga 2011 untuk membiayai kegiatan tersebut, terutama terhadap irigasi yang rusak akibat gempa 2009.  

Akibat gempa 7,9 SR pada 2009 telah menyebabkan 186 daerah irigasi dengan total lahan yang dialiri seluas 51.511 hektar di Sumbar rusak atau hancur, katanya.  

Dana tersebut bersumber dari APBD Perubahan 2009 sebesar Rp1,69 miliar, APBD 2010 sebesar Rp8,14 miliar dan APBD 2011 sebanyak Rp26,44 miliar.  

Ia menjelaskan, dana dialokasikan dalam APBD-Perubahan 2011 digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 16 daerah irigasi dengan luas lahan dialiri mencapai 16.752 hektar.  

Kemudian, dana dari APBD 2010 dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sembilan daerah irigasi dengan lahan teraliri mencapai 6.136 hektare.  

Selanjutnya, dana dari APBD 2011 digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk 86 daerah irigasi dengan luas lahan yang dialiri mencapai 15.000 hektare.  

Daerah irigasi yang rusak akibat gempa dan telah direahabilitasi dan direkonstruksi itu antara lain berada di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman, Agam, Pesisir Selatan dan Pasaman Barat. (Ant/Ol-3) 

mediaindonesia.com 1 Juni 2012

Read More

Penertiban Tonase Tak Terkait Inflasi

HASIL EVALUASI

PADANG, HALUAN — La­ra­­ngan truk mengangkut muatan berlebih melintas di jalan nasional di Sumatera Barat, tetap dilanjutkan. Kebijakan ini juga didukung oleh Kementrian Perhu­bungan dan Kementrian Pekerjaan Umum. Apalagi dampak yang dikhawatirkan selama ini berupa kenaikan harga barang yang memicu tingkat inflasi, ternyata tidak terbukti.

BPS Sumatera Barat telah mengeluarkan relis yang menyebutkan, tidak ada inflasi akibat penertiban truk ini. Bahkan BI Cabang Pa­dang dalam relisnya justru mengatakan, kebijakan Pem­prov Sumatera Barat mener­tibkan truk yang melebihi tonase ini turut andil mere­dam inflasi. “Penertiban truk yang melebihi tonase akan tetap kita lanjutkan. Pelaksanaannya memang belum sepenuhnya memuaskan. Namun secara bertahap akan dibenahi dan disempurnakan. Apalagi dampak yang ditimbulkannya justru mampu me­redam inflasi,” kata Gubernur Su­matera Barat Irwan Prayitno dalam ra­pat Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Truk Bermuatan Lebih di Guber­nu­ran Sumatera Barat, Jumat (21/10).

Dalam rapat yang dipimpin Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesra, Syafrial itu, dijelaskan Irwan, hal tersebut disampaikan Ketua Kadin Sumatera Barat kepada dirinya setelah bertemu dengan pimpinan BI. Dan tentunya relis kedua institusi itu, tak terlepas dari fakta di lapangan sejak diber­lakukannya pembatasan tonase.

Sebab, sejak diberlakukannya aturan truk mesti sesuai tonase, tidak ada lagi kemacetan di jalan raya, transportasi lancar karena tidak ada truk mogok akibat kelebihan beban. Ujung-ujungnya distribusi barang menjadi lancar sehingga meredam laju inflasi.

“Kabar pertakut yang sempat menghantui masyarakat beberapa waktu lalu, bahwa penertiban muatan truk ini akan memicu inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak benar. Bahkan sebaliknya mampu meredam inflasi,” tegasnya.

Mutasi Petugas JTO

Meski demikian sejumlah kekurangan di lapangan akan dibenahi dan disempurnakan, termasuk dugaan permainan petugas Jembatan Timbang Oto (JTO) dengan para sopir. Bahkan Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat melakukan penyegaran seluruh petugas di JTO ini. Dengan suasana baru ini diharapkan dapat menekan kabar kurang sedap tentang perilaku mereka.

“Seluruh petugas JTO kita mutasi. Kita harapkan, dengan penyegaran ini dugaan praktek-praktek yang tidak benar dapat dihindari,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat, Akmal.

Kekurangan lainnya adalah tempat penumpukan barang bongkaran yang terbatas. Sebab masih ditemukan truk yang bandel mengangkut muatan berlebih, sedangkan surat-surat kendaraan sudah ditilang semuanya, SIM, STNK dan juga buku KEUR. Yang dimiliki sopir hanya surat-surat tilang saja. Sementara kendaraan tidak boleh ditilang. Tentunya muatan kendaraan harus dibongkar, tetapi tempat penumpukan barang yang memadai belum ada.

Untuk itu, telah direncanakan pemindahan JTO Sungai Lansek (Sijunjung) ke perbatasan Sumatera Barat di Kabupaten Dharmasraya. Anggaran pemindahannya diajukan dalam APBD Sumatera Barat 2012 mendatang sebesar Rp2 miliar. Lahan yang dibutuhkan luasnya sekitar 1 hektar sebagai stockpile.

Diharapkan dengan dipindahkannya JTO ini, akan semakin memudahkan proses penertiban truk yang melebihi muatan saat memasuki wilayah Sumatera Barat.

Tilang melayang 13.062 berkas

Truk pengangkut semen dinilai cukup taat dengan ketentuan pembatasan tonase ini. Sosialiasi yang diberikan mereka pahami. Dan PT Semen Padang turut berkontribusi bagi pembangunan daerah ini sebesar Rp1,2 miliar/tahun.

Berbeda dengan perusahaan batubara yang sama sekali tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi daerah. Dan ternyata truk batubara termasuk kendaraan yang bandel karena masih banyak ditemukan yang tidak sesuai tonase.

Selama pelaksanaan penertiban yang melibatkan aparat kepolisian selama 45 hari sejak 1 Juli hingga 23 Agustus 2011, jumlah tilang pelanggaran muatan lebih sebanyak 13.062 berkas. Ini merupakan jumlah penindakan terbesar dalam sejarah penindakan yang pernah dilakukan JTO.

Haluan, 23 Oktober 2011

Read More

Sapu Jagad Membangun Rumah Korban Gempa

DUA TAHUN USAI GEMPA

Tak terasa, sudah dua tahun gempa dahsyat yang memporak-porandakan Sumbar berlalu. Alhamdulillah, hingga saat ini Pemprov Sumbar sudah berhasil menata kembali puing-puing yang hancur akibat gempa, seperti perbaikan rumah masyarkat, sarana prasarana baik jalan maupun jembatan, pasar serta terakhir dibangun gedung milik pemerintah sendiri.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Perumahan masyarakat telah dimulai sejak awal 2010 melalui Pilot Projek Tahap I. Kala itu telah diselesaikan perbaikan rumah sebanyak 6.983 unit rumah dengan alokasi dana dari BNPB sebesar Rp114,5 miliar. Pembangunan rumah percontoan ini dilakukan pada 6 kabupaten/kota.

Tahap II yang dibagi menjadi tahap II A dengan dana Rp350 miliar telah diperbaiki sebanyak 22.138 unit rumah rusak berat dan rusak sedang dan Tahap II B dengan dana sebesar Rp1,65 triliun untuk perbaikan 100.588 unit rumah rusak berat dan rusak sedang (tahap II B). Lokasinya tersebar pada 10 kabupaten/kota yang terkena bencana, masing-masing Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupetn Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota pdang Panjang, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Dan kini tengah berlangsung Rehab Rekon Tahap III untuk memperbaiki 20.984 unit rumah rusak berat dan rusak sedang pada 4 kabupaten/kota masing- masing Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat dengan alokasi dana Rp300 miliar.

Untuk tahap IV telah dialokasikan pula dalam APBN 2011 Perubahan sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan 19.463 unit rumah rusak berat dan sedang. Fasilitator yang akan diterjunkan sudah menjalani seleksi. Begitu dananya turun, fasilitator segera bekerja.

Sementara itu, menurut Kepala BPBD Sumbar Harmensyah, data rumah korban gempa itu terus bertambah. Awalnya berdasarkan rencana aksi data korban gempa yang tersisa hanya 34.000 unit. Artinya dengan dikerjakannya Tahap III maka rumah masyarakat yang tersisa 13.500 unit lagi. Tetapi kini jumlahnya menjadi 54.000 unit, dengan data tambahan sekitar 20.000 unit.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di tempat terpisah mengatakan, bila pada pelaksanaan Rehab Rekon Tahai IV masih tersisa juga rumah masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, maka diadakan tahap V dengan sistim sapu jagad. Soalnya dananya, diupayakan tetap dengan bantuan BNPB. Tetapi bila tidak memungkinkan maka akan dibiayai oleh APBD Sumbar.

”Seluruh rumah masyarakat yang rusak akibat gempa akan mendapatkan bantuan. Mereka yang belum mendapat bantuan setelah berakhirnya Tahap IV, maka akan diupayakan dengan sitem sapu jagad pada Tahap V,” tegas Irwan.
 

Bahagia Dapat Bantuan
Senyum kebahagiaan terpancar di wajah masyrakat korban gempa 30 September 2009. Mereka telah lama menantinya. Akhirnya bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah mereka yang rusak akibat gempa, cair juga. Rumah rusak berat mendapatkan bantuan Rp15 juta dan rumah rusak sedang mendapatkan Rp10 juta.

Meski uang itu tak dapat menyelesaikan pembangunan rumah, namun mereka tetap bersyukur karena ternyata pemerintah sangat memperhatikan nasib mereka.

”Kami hampir putus asa, orang mendata rumah sudah beberapa kali datang, tapi dananya belum juga turun. Fasilitator ini juga sudah lam mendata rumah kami, tapi baru sekarang dana bantuan kami terima. Tapi kami bersyukur,” ujar Juriah, salah satu korban gempa bumi 2009 di Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman.

Kini Juriah dan keluarganya tidak lagi kedinginan di malam hari dan kepanasan di siang hari. Rumah mereka tengah diperbaiki dengan bantuan pemerintah. Rumah yang mereka dibangun kembali itu menggunakan konsep rumah ramah gempa.

Perbaikan Jalan dan Jembatan Tuntas

Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat gempa 30 September 2009 lalu, juga telah selesai diperbaiki. Masyarakat kini dapat melewati ruas jalan tersebut dengan nyaman. Tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Jalan sudah kembali rata tidak ada lagi yang terban, serta tak ada lagi yang retak – retak bahkan menganga di tengah badan jalan.

Perbaikan dilakukan lewat Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa 2009 sektor infrastruktur jalan dan jembatan. Pekerjaan dimulai awal Februari 2010 dan selesai bulan Mei 2010 dengan alokasi dana hibah BNPB sekitar Rp48,3 miliar. Tahap II tahun 2011, dimulai Desember 2010 lalu dengan dana Rp52 miliar.

Usai gempa, kondisi jalan dan jembatan itu memang sangat menakutkan. Bila ada yang berani melewatinya, tentu harus hati – hati dan hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki atau bersepeda motor. Bila tidak berani, maka harus mencari jalan alternatif. Mobil tak ada yang bisa lewat karena nyaris sebagian badan jalan itu terban, ada pula yang amblas, bahkan retak – retak membelah badan jalan.

”Usai gempa 2009 lalu, banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, ada yang amblas, terban bahkan retak –retak, ” kata Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar, Ir Suprapto.

Haluan 1 Oktober 2011

Read More

Anggaran ke-pu-an, Sumbar Terbesar Kedua di Indonesia

Padang, Singgalang

Untuk pekerjaan umum (ke-PU-an) di Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim serta PSDA Sumbar memperoleh dana APBN sebesar Rp1,5 triliun pada 2011 mendatang. Dana itu terbesar kedua di Indonesia setelah Sumatra Utara. Bahkan jika dibanding periode sebelumnya, naik 300 persen.Itu disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, di Tanah Datar usai mencanangkan tiga nagari sebagai model untuk pertanian dan peternakan dua hari lalu dan dipertegas lagi pada Singgalang.

”Ya dana itu untuk perbaikan jalan-jalan dan irigasi yang ada di Sumbar. Nilainya Rp1,5 triliun, realisasinya 2011 mendatang,” kata Irwan. Kepala Dinas Prasjal dan Tarkim, Dody Ruswandi kepada Singgalang, Jumat (22/10) mengatakan dana APBN untuk jalan nasional Sumbar 2011 adalah Rp958 miliar di bawah Balai Besar Jalan Nasional dan di bawah koordinasi Dinas Prasjaltarkim. kemudian ditambah dana untuk bidang Cipta Karya Tarkim APBN Rp320 miliar untuk 2011 langsung di bawah Dinas Prasjaltarkim. Sedangkan untuk bidang PSDA Rp230 miliar untuk 2011 di bawah Balai Sungai PWS dan di bawah koordinasi Dinas PSDA. Total Rp1,5 triliun.

“Memang pada era Gubernur Irwan Irwan dan Wagub Muslim Kasim anggaran ini meningkat 300 persen dibanding 2010. Alhamdulillah,” kata dia.

(107)

Singgalang 23 Oktober 2012

Read More