Pemprov Sumbar Kembali Raih National Procurement Award

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan nasional. Kali ini di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengadaan Barang/Jasa yang dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Selasa (18/11) di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Sumbar meraih Natio nal Procurement Award untuk kategori Peran Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi.
“Kategori ini diberikan kepada provinsi yang berperan dalam membangun, mengembangkan dan melakukan pembinaan serta menjalin kebersamaan kepada kabupaten/kota dalam memajukan e-Procurement di daerah. Alhamdulillah kita dapat,” kata Gubernur Irwan Prayitno, Kamis (19/11) di Padang.

Menurut Irwan yang didampingi Kepala Bappeda Afriadi Laudin, penghargaan ini adalah untuk ketiga kalinya diterima LPSE Sumbar setelah sebelumnya menerima penghargaan sebagai Instansi Pelopor Dalam Pembentukan LPSE dan Implementasi e-Procurement (2011) dan Citizen Angagement serta nominasi untuk Organization Transformation (2012).

Dalam implementasi LPSE di Sumbar, LPSE provinsi telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam membangun LPSE di kabupaten/kota se Sumbar, baik dalam pengingkatan SDM pengelola, infrastruktur dalam bentuk kegiatan pembinaan, rapat koordinasi, bimtek, magang, sosialisasi dan fasilitasi dalam pembenahan infrastruktur.
Kemudian juga standarisasi LPSE di bidang layanan LPSE, kapasitas dan keamanan informasi yang telah diprogramkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurut gubernur, sebagai ujung tombak reformasi birokrasi, pelayanan publik merupakan barometer keberhasilan suatu provinsi/kabupaten/kota menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sebagai bagian dari pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah dituntut untuk lebih bersih, transparan, terbuka, akuntabel, tidak diskriminatif, cepat, tepat, murah, mudah, efisien, efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi.

“Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, LPSE Provinsi Sumbar memiliki pelayanan dengan nilai amat baik,” katanya.

Survei ini dilakukan LKPP dan ke depan diharapkan seluruh pelayanan publik di Sumbar terutama LPSE kabupaten/kota memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna.

Atas prestasi itu, Irwan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh bupati/walikota yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. “Ke depan kerja sama antara provinsi dan kabupaten/kota akan terus terbina,” harap Irwan.

Kepada pengguna LPSE (Pokja ULP, Asosiasi Penyedia Barang/Jasa) yang telah menggunakan LPSE sebagai fasilitasi antara pengguna dan penyedia barang/jasa, gubernur juga mengucapkan terima kasih pula. Sebab juga ikut menentukan keberhasilan Sumbar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berkualitas. (006)

Singgalang 21 November 2014

Read More

Sumbar Peroleh Anugerah Cinta Karya Bangsa 2014

PADANG – Pemprov Sumbar kembali menunjukkan prestasinya. Kali ini mendapatkan penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa 2014 yang diserahkan Menteri Perindustrian, M.S Hidayat, Rabu (15/10) di Jakarta.

Anugerah tersebut diberikan karena Pemprov Sumbar dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan masing-masing.

Komitmen itu dituangkan dalam sejumlah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan Pemprov Sumbar dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Ada tiga provinsi yang memperoleh anugerah ini, peringkat pertama diraih oleh Jawa Timur dan peringkat kedua Sumbar. Posisi ini sama dengan 2013. Kemudian di peringkat ketiga Sumatera Selatan.

Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, prestasi yang baik dan membanggakan ini tidak terlepas dari dukungan dan komitmen seluruh stakholder. Irwan berharap adanya penghargaan tersebut juga berdampak pada perekonomian Sumbar ke depan.

“Terima kasih kepada seluruh stakeholder, SKPD di lingkungan Sumbar serta masyarakat yang komit dalam menggunakan produk dalam negeri. Terutama di Sumbar ada banyak kerajinan dan produk UMKM yang perlu diberdayakan,” ujar Irwan, Kamis (16/10) usai menyambut piagam tersebut yang dibawa pulang oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Prof. Rahmad Syani.
Selain itu, ia juga menghimbau kepada pelaku usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun perseorangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumbar, untuk dapat berkomitmen menggunakan produk dalam negeri.

“Kita harapkan juga kepada pelaku usaha, BUMD dan BUMN untuk komitmennya agar selalu menggunakan produksi dalam negeri. Hal ini juga sebagai upaya untuk pemenuhan semua kebutuhan agar ekonomi nasional terus berkembang, kesempatan kerja terus meningkat, dan menghemat penggunaan devisa negara,” harap Irwan.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar, Rahmad Syani mengatakan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, ada beberapa ciri yang dinilai cinta terhadap produk dalam negeri. Ciri tersebut ada di lingkungan SKPD Provinsi Sumbar.

Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk dapat meraih penghargaan tersebut. Pertama, menjawab kuisioner yang dikirimkan oleh tim Kementerian Perindustrian. Isi pertanyaannya terkait kebijakan Pemprov Sumbar dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Kemudian tim datang melakukan verifikasi atas jawaban kuisioner yang dijawab sebelumnya. Jawaban dicocokkan dengan administrasi yang ada. Mulai dari dokumen pengadaan barang sampai dengan dokumen kontrak dengan penyedia yang dilakukan pada 20 Agustus 2014 lalu. Terakhir, presentasi di Jakarta. Presentasi ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah pada 12 September 2014 lalu.
“Alhamdulillah, dengan melalui tahap tersebut, kita berhasil mendapat peringkat 2 setelah Jawa Timur,” kata Rahmad Syani.

Sebelumnya, pada penyerahan anugerah tersebut, Menteri Perindustrian MS. Hidayat mengatakan, pemberian penghargaan Anugerah Cinta Karya Anak Bangsa merupakan apresiasi dan penghargaan pemerintah kepada kementerian/lembaga, BUMN, perguruan tinggi, pemerintah daerah bagi yang telah melaksanakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Peningkatan itu diaplikasikan dalam pengadaan barang dan jasa di masing-masing unit kerja. Sehingga dapat memacu dunia usaha selalu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar dapat memperkuat basis produk nasional.

“Untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, serta tumbuhnya kreativitas dan inovasi, tidaknya hanya dari kalangan pemerintah, namun juga pihak swasta. Sehingga diharapkan dapat memperkokoh kualitas produk dalam negeri menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015,” sebut MS. Hidayat. (401)

Singgalang 20 Oktober 2014

Read More

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Dari Business Review

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali menerima penghargaan. Kali ini, Irwan menerima penghargaan dari Business Review sebagai pembina BUMD terbaik khususnya Bank Nagari. Penghargaan oleh Business Review berlangsung di CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (16/9).

Salah satu contoh BUMD Pemprov Sumbar yang juga terbaik dari sisi pengelolaannya adalah Hotel Balairung di Jakarta.

Sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada  Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah .

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Budiono kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Pada pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (12/9) lalu.[dm]

pksnongsa.org

Read More

Irwan Prayitno: Pendapatan Per Kapita Warga Sumbar Naik

Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan pendapatan per kapita warga provinsi itu pada 2013 mencapai Rp22,9 juta per orang atau naik dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp20,28 juta per orang.

Gubernur Sumbar ketika menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum dan Plafon Anggaran Sementara APBD Sumbar 2015 di Padang, Kamis, menyebutkan terjadi kenaikan pendapatan per kapita sebesar 11,7 persen.

Ia mengatakan kondisi demikian diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan penduduk Sumbar.

Di sisi lain, meningkatnya pendapatan per kapita tersebut tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi Sumbar yang pada 2013 sedikit melambat yakni mencapai 6,18 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 6,35 persen.

“Perlambatan pertumbuhan ekonomi itu disebabkan pengaruh krisis ekonomi global yang mengakibatkan penurunan ekspor dan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Gubernur Sumbar menjelaskan berdasar data statistik tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Sumbar sudah mulai membaik sejak triwulan II tahun 2014.

“Pada periode itu, pertumbuhan ekonomi membaik dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya dimana terjadi peningkatan 0,9 persen,” katanya.

Peningkatan tersebut terjadi pada beberapa sektor ekonomi dimana pertumbuhan paling tinggi terjadi pada sertor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 3,6 persen.

Lalu sektor listrik, gas dan air bersih naik sebesar tiga persen, serta sektor jasa-jasa yang meningkat dua persen.

Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada semester I tahun 2014 dibanding semester I tahun 2013 naik sebesar 6,3 persen.

Dengan mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan target pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2015 dapat sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni sebesar 6,49 persen.

Sementara itu Ketua Komisi III Bidang Pembanguan DPRD Sumbar, HM Nurnas dapat memahami melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut dan berharap pertumbuhan ekonomi pada 2014 mencapai hingga 7,13 persen. (rfk/antara)

beritasumbar.com 22 Agustus 2014

Read More

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Cinta Karya Bangsa dari Wapres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Irwan Prayitno atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima Penghargaan Cinta Karya Anak Bangsa dari Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (5/2). Penghargaan yang  diselenggarakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan penilaian kepada seluruh daerah dalam Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Dari hasil penilaian Tim Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil menduduki Peringkat II lingkup Pemerintah Provinsi dari 15 Provinsi.Menurut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, penghargaan ini merupakan sebuah motivasi yang baik untuk selalu memperhatikan produksi anak-anak bangsa di tengah persaingan global. Dia berharap perhatian dan komitemen bersama para bupati/wali kota, pengusaha dan stakeholder lainnya memberikan peluang besar terhadap produksi dalam negeri. “Terutama produksi anak-anak bangsa di Sumatera Barat,’ujarnya.

Menurutnya penghargaan tersebut  merupakan kebanggaan bersama masyarakat Sumatra Barat. Demi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas serta kita pergunakan produksi anak-anak bangsa sebagai kebanggaan bersama.”Cintailah produksi negeri sendiri, sebagai semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” imbaunya.

Dari hasil evaluasi Tim  P3DN Provinsi Sumatera Barat, penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaa barang dan jasa dil ingkungan pemprov Sumbar mencapai Rp 52,75 miliar (68,66 %) dan nilai pengadaan barang dan jasa Rp 76.83 miliar. Pengadaan barang impor dilakukan pada barang-barang, yang belum diproduksi secara cukup baik.

republika.co.id 5 Februari 2014

Read More

Sumbar Raih Dua Penghargaan Paramakarya 2013

Jakarta –  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  sangat peduli dan perhatian terhadap peningkatan dan pengembangan UMKM. Hal ini tercermin dari berbagai program strategis pembinaan dan upaya pengembangan potensi UMKM di Sumatera Barat.

Salah satu program yang terus digalakan oleh Gubernur Irwan Prayitno adalah gerakan terpadu peningkatan UMKM yang diimplementasikan pada kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Pelatihan Kewirausahaan Baru dan Peningkatan Produktifitas bagi UMKM.

Pada kegiatan Penghargaan PARAMAKARYA 2013 di Jakarta, Selasa malam (17/11), Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia memberikan 2 Penghargaan PARAMAKARYA 2013 kepada Provinsi Sumatera Barat dalam Kategori Usaha Mikro Kecil, Kualifikasi Pemimpin Baru, Arena Songket INJ Silungkang Kota Sawahlunto dengan jenis usaha Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit dengan pimpinan Rita Kurnia.

Dan Sumatera Barat juga mendapatkan penghargaan pada Kategori Usaha Menengah, Kualifikasi Mulai Menghasilkan, Sanjai Balado Ummi Aufa Hakim Kota Bukittinggi dengan jenis usaha Industri Makanan dan Minuman di bawah pimpinan Lukman El Hakim. Kedua penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menko Perekonomian Dr. Ir. H. Hatta Rajasa atas nama Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Gubernur Irwan Prayitno yang didampingi Kadis Nakertrans Syofyan,SH, Kabiro Humas Irwan, S.Sos, MM di sela-sela kegiatan itu menyampaikan rasa bangga dan senang atas kedua penghargaan tersebut. Ini merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat  dua penghargaan sekaligus dalam 2 kategori dari total 20 penghargaan yang diberikan 12 untuk kategori Usaha Mikro Kecil dan 8 untuk Kategori Usaha Menengah.
Kita berharap keberhasilan ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan produktivitas UMKM di Provinsi Sumatera Barat. Awalnya kita telah berhasil mengusulkan 3 Perusahaan Kecil dan 3 perusahaan Menengah yang telah menerima SIDDHAKARYA 2013 yang diberikan Gubernur Sumatera Barat beberapa waktu lalu di Padang, ujarnya

Irwan Prayitno juga menerangkan, dari awalnya kita memberikan informasi dan menghimpun usulan dari Pemkab/ko dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian Pemprov. Sumbar membentuk Tim Penilai yang terdiri dari instansi terkait (Disnakertrans, Koperasi dan UMKM, Appindo dan Praktisi Produktivitas).
Pemerintah Provinsi melalui Tim Penilai melakukan verifikasi dan penilaian langsung di lapangan yang meliputi kelengkapan pertama, administrasi di antaranya surat izin usaha produksi, administrasi tenaga kerja, administrasi keuangan, administrasi pemasaran, administrasi orderan bahan baku dan lain-lain.  Kedua keunikan produksi, di mana penilaian difokuskan pada komponen lokal yang digunakan dalam produksi dan pembudayaan tradisional market yang berorientasi pada pertumbuhan usaha modern. Ketiga perkembangan pertumbuhan usaha dilihat dari indicator pemasaran produksi dari 3 tahun terakhir.

Keempat dilihat dari pertumbuhan tenaga kerja yang digunakan dalam 3 tahun terakhir terutama yang mempergunakan tenaga kerja local di sekitar produksi. Kelima  tertib administrasi usaha termasuk soal administrasi keuangan dan permodalan yang dilaksanakan. Keenam Kondisi fisik perusahaan, fisik bangunan dan sarana lainnya. Ketujuh manajemen perusahaan, di mana adanya keharmonisan hubungan kerja antara owner dengan pekerja/karyawan yang ditandai dengan tingkat kepuasan yang disampaikan oleh karyawan dengan bukti peningkatan produksi tahun ke tahun, ungkapnya.

Read More

Gubernur Sumbar Peduli Konsumen

Jakarta, Padek – Kepedulian Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terhadap upaya perlindungan konsumen di Sumbar, mendapat apresiasi dari Kementerian Perdagangan. Politisi PKS itu mendapat penghargaan selaku Kepala Daerah peduli Konsumen.

Penghargaan yang diserahkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Swis Bel Hotel Jakarta, Rabu (27/11) itu, juga diterima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X. ketiga provinsi itu dinilai memberikan perhatian dan kepedulian tinggi terhadap pentingnya perlindungan konsumen.

“Diharapkan agar peraih penhargaan ini dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya. Mereka tergerak untuk menjadi daerah berorientasi pada perlindungan konsumen,” ujar Gita Wirjawan.

Gita menegaskan, pemerintah akan terus mendorong upaya perlindungan konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk terwujudnya pelaku usaha bertanggung jawab dan mengedepankan etika perdagangan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam kesempatan itu menyebutkan perlindungan terhadap konsumen sangat penting, karena menyangkut aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan, serta lingkungan dari penggunaan produk yang dibeli dan dikonsumsi atau digunakan.

Hal ini juga memperkuat keberadaan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani perindustrian dan perdagangan dengan membentuk bidang pengawasan. Dengan begitu, pengawasan terhadap barang beredar di pasar bisa lebih intensif dilakukan.

“Kita juga mengalokasikan dukungan dana APBD yang meningkat setiap tahun untuk pemberdayaan konsumen, sosialisasi, pengawasan, dan pelayanaan tera-tera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Harapannya, UTTP bisa memenuhi standar teknis yang ditentukan sehinga konsumen tak dirugikan,” katanya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong dan memfasilitasi terbentuknya pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur di kabupaten dan kota sebagai upaya semua UTTP yang digunakan ditera dan tera ulang. Pemprov juga mendorong terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten dan kota untuk melayani penyelesaian sengketa pelaku usaha.

Saat ini, menurut Irwan, sudah terbentuk BPSK di Padang, Padangpariaman, Bukittinggi, Kota Solok dan Padang panjang. “Insha Allah dalam waktu dekat, menyusul Sijunjung, Pasaman Barat, Limapuluhkota, Payakumbuh dan Kota Pariaman,” ujarnya.

Upaya lain, memberikan dorongan pemberdayaan konsumen dengan iklan layanan public melalui media elektronik dan televisi berupa imbauan menjadi konsumen cerdas. Misalnya, teliti sebelum membeli, perhatikan label dan masa kadarluarsa, pastikan produk bertanda jaminan mutu (SNI) dan beli sesuai kebutuhan bukan keinginan.

Di samping itu, di Sumbar sudah dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan. “Tim ini sekarang aktif melakukan pengawasan secara berkala terhadap makanan, minuman dan obat-obatan yan beredar di tengah – tengah masyarakat,” katanya.

Padang Ekspres, 28 November 2013

Read More

Istana Puji Penyaluran KUR Sumatera Barat

Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief memuji Provinsi Sumatera Barat dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

“Tanpa hingar bingar penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Sumatra Barat sampai Juli 2013 sudah mencapai Rp3,6 triliun. Salah satu terbesar realisasi di Indonesia,” ujar Andi.

Dia memaparkan, tahun lalu, realisasi KUR yang disalurkan tujuh bank di Sumbar mencapai Rp3 triliun. Pada 2011 realisasinya baru Rp1,8 triliun. Sejak Pemerintah menggenjot KUR yang dimulai pada 2007, peningkatan realisasinya setiap tahun mencapai 20-50%. Realisasi tahun ini masih akan terus bertambah. Penyaluran KUR sebesar itu sudah menyentuh 169.227 debitur. Ditargetkan seluruh pelaku UMKM di Sumbar yang melebihi 500.000 orang bisa mendapatkan KUR. 

Menurut Andi, penyerapan KUR terbesar terjadi di sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada 2013, sektor tersebut menyerap Rp2 triliun dana KUR. Adapun sektor pertanian menyerap Rp773 miliar dan sektor industri pengolahan menyerap Rp131 miliar.

Andi mengatakan mayoritas pelaku UMKM di Sumbar bergerak di bidang perdagangan. Porsi mereka mencapai 99%. Karena itu, penyaluran KUR diprioritaskan di sektor tersebut. Selain itu, resiko kredit di sektor tersebut juga terhitung kecil, yakni hanya 2,5%.

Andi pun memuji sikap Gubernur Sumbar Irwan Prajitno yang memposisikan dana KUR sebagai hak masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya mempelajari karakter usaha masyarakatnya, mengadakan rapat reguler dengan delapan perbankan untuk mamastikan bahwa program wajib sebagai salah satu cara meredam kemiskinan dan mencipakan pengusaha lokal itu berjalan.

nurcholish@wartaekonomi.com

wartaekonomi.com 2 November 2013

Foto: Humas Kepresidenan

Read More

Investasi Naik 239 Persen

Padang — Krisis ekonomi global tidak mempengaruhi minat investor menanamkan investasi di Sumbar. Hingga kini telah terjadi peningkatan nilai investasi sebanyak 239 persen dari target investasi penanaman modal asing (PMA).

Data Badan Koordinasi Pe­na­naman Modal (BKPMP) Sumbar, realisasi PMA di Sumbar mencapai USD 55.194,50. Sementara untuk penanaman modal dalam negeri ( PMDN) sebesar Rp 368,45 miliar atau 79 persen. Persentase realisasi PMDN jauh lebih rendah diban­dingkan realisasi PMA.

Kepada Padang Ekspres, kema­rin (9/9), Kepala BKPMP Sumbar Masrul Zein mengatakan, tahun ini ada 24 PMA berinvestasi di Sumbar. Dari 24 perusahaan itu, terserap 266 tenaga kerja. PMA tersebut bergerak di bidang usaha  pertambangan umum, jasa pertambangan, pro­perti, geothermal, jasa akomodasi,  perkebunan sawit, pengolahan sa­wit, industri bumbu masak, industri kemasan air minum, industri mi­nyak goreng dan perdagangan ekspor.

Adapun 24 PMA yang telah menanamkan investasi adalah PT Jio Gua Mining USD 200 ribu, PT Jixing Mining Indonesia USD 32 ribu, PT Dempo Tongda Properties USD 488,5 ribu, PT Barenjoy Indonesia USD 82 ribu, PT Tirta Inves­tama USD 6.598,91 (seleng­kapnya lihat grafis).
“Hari ini, investor asal Turki, yakni Hitay Group akan datang ke Sumbar.

Mereka telah diberi izin untuk survei panas bumi di lintas Pariaman dan Tanahdatar. Nilai investasi yang akan dita­nam­kan Hitay, informasi se­mentara jum­lahnya triliunan,” ujarnya.
Kedatangan investor Turki ini tindak lanjut kunjungan gubenur ke Turki. Mereka ter­ta­rik dan mengurus izin untuk survei. Izin Hitay Group untuk survei telah ada dari peme­rintah pusat. Makanya, mereka datang ke sini,” tuturnya.

Sedangkan realisasi PMDN, baru terealisasi Rp 365 miliar dari target Rp 461 miliar. “Kami tetap optimis, target PMDN tercapai sampai akhir tahun. Kan masih ada empat bulan lagi,” tuturnya.

Untuk PMDN ada 14 peru­sahaan menanamkan investa­sinya. Empat belas perusahaan telah menyerap 310 tenaga kerja. Di antaranya PT Selago Makmur Rp 10 miliar, PT Bina Pratama (Solsel) Rp 8,147 mi­liar (selengkapnya lihat grafis).

PT Bina Prtaama (Sijun­jung) Rp15,405 miliar, PT Bumi Sarimas Indonesia Rp12,780 miliar, PT Semesta Berjaya Rp33,26 juta, PT Wira Inno Mas 23,910 miliar, PT Lestari Jaya Basamo Rp250 juta, PT Bintara Tani Rp 15,60 juta, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk  Rp304,83 juta, PT Japfa Com­feed Indonesia (Tbk) Rp61,125 miliar, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Rp32,074 miliar, PT Selo Kencana Energi  Rp158 miliar, PT Koperasi Sopir Taxi (Kosti) Padang Rp 11, 031 miliar.

“Pada 18 September men­datang, BKPMP Sumbar akan mengelar temu usaha di Ja­karta. Temu usaha tersebut untuk mempromosikan poten­si- potensi daerah. Rencananya kami akan tawarkan untuk pembangunan cable car di tiga daerah yakni Padangpariaman, Tanahdatar dan Padang­pan­jang,” tuturnya.

Masrul mengatakan data realisasi investasi yang dida­patkannya  bersumber dari loporan pemerintah kota dan kabupaten. Setiap tahunnya, baik PMDN atau PMA wajib memberikan laporan kegiatan investasinya. Berdasarkan la­po­ran tersebut, diketahui nilai investasi yang ditanamkan PMA dan PMDN.

“Data kami bukan sem­barang data saja, tapi data yang valid. Kami melihatnya dari laporan kegiatan investasinya. Selain itu, kami akan juga mela­kukan pengawasan terha­dap kegiatan investasi yang telah dilakukan,” tuturnya. (ayu)

Padang Ekspres 10 September 2013

Foto: Emin Hitay bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

irwan-prayitno.com

Read More

Jamkrida Mudahkan Kredit UMKM

Padang – Gubernur Sum­bar, Irwan Prayitno dan Ketua DPRD Sum­bar Yultekhnil mendapat peng­har­gaan dari Kementerian Kope­rasi dan UKM. Penghargaan diserahkan Asis­ten Deputi Urusan Res­truk­turisasi Usaha, Kementerian Kope­ra­si dan UMKM, Willem Pasaribu, Jumat (30/8) lalu di auditorium Gubernuran.

Penghargaan ini diberikan atas prakarsa dan inisiatif  Irwan dan Yultekhnil dalam penye­diaan jaminan kredit untuk akses pembiayaan kopera­si dan UKM. “Diharapkan keberadaan PT Jaminan Kredit Daerah (Jam­­­­krida), koperasi dan UMKM di Sumbar akan sem­a­kin berkembang,” ujar Asisten De­puti Urusan Restrukturisasi Usa­ha, Kementerian Koperasi dan UKM, Willem H Pasaribu.

Ia menjelaskan, Sumbar b­e­rada di peringkat 8 besar se­cara na­sional dalam penyerapan Kre­dit Usaha Rakyat (KUR). “Ini ben­tuk kepedulian kepala dae­rah dan DPRD dalam mendu­kung program pengembangan ko­perasi dan UMKM. Pendirian Jam­krida salah satu bentuk ke­pe­dulian pemerintah daerah ter­hadap pengembangan ko­pe­rasi,” tutur Willem.

Ia mengatakan, UMKM me­mi­liki peran strategis dalam per­eko­nomian nasional. Lebih 99 per­sen pelaku usaha di Indonesia dari UMKM dan mampu me­nyerap lebih 97 persen tenaga ker­ja. “Suatu keharusan untuk mem­berdayakan UMKM dan ko­perasi agar perekonomian na­sional tetap berjalan. Berbagai ken­dala yang dihadapi UMKM dan koperasi harus dicarikan so­lusinya,” tukasnya.

Salah satu kendala yang di­hadapi UMKM dan koperasi, yak­ni permodalan. Banyak ko­pe­­rasi  dan UMKM mengalami ken­­dala mengakses sumber pem­­biayaan bank. Padahal per­ban­kan adalah sumber pem­biayaan terbesar dalam per­eko­no­mian nasional.

“Pemerintah secara nasional telah mengembangkan skema pen­jaminan kredit atau pem­bia­yaan yang memungkinkan UMKM dan koperasi yang be­lum bankable untuk dapat me­ng­a­kses perbankan. Skema ter­sebut dikenal dengan KUR,” ulasnya.

Gubernur Sumbar, Irwan Pra­yitno mengakui selama ini ken­dala UMKM adalah keku­ra­ngan modal. Sumbar memiliki ba­nyak  UMKM sehingga gara­pan target Jamkrida dapat men­capai 99 persen.

­Irwan menambahkan, kebe­r­a­­daan Jamkrida sangat  penting un­­t­uk memberikan kemudahan U­MKM yang terkendala  agu­nan.

Pembentukan Jamkrida me­la­lui Perda No 15 Tahun 2012. Pem­prov juga telah mengan­to­ngi akta pendirian persero  ter­ba­tas (PT) Jamkrida  dari notaris ser­ta pengesahan dari Kemen­te­rian Hukum dan HAM dan per­setujuan dari Otoritas Jasa Ke­uangan (OJK).

Mekanisme penjaminan kre­dit melalui kerja sama tiga pi­hak. Yakni PT Jamkrida Sum­bar, perbankan dan debitur bank/UMKM. Penjaminan di­awali dengan adanya pengajuan kre­dit dari calon nasabah UMKM kepada bank, sekaligus pe­ngajuan penjamin kredit.

Kemudian bank melakukan p­e­nelitian atas kelayakan usaha na­sabah. Apabila nasabah di­ang­gap layak, bank akan me­nyam­paikan permintaan  pen­ja­minan kredit kepada PT Jam­krida dan merealisasikan  kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, PT Jamkrida Sumbar menerbitkan  sertifikat pen­jamin  setelah menerima im­bal jasa penjamin (IJP) dari na­sa­bah melalui bank. Jika di ke­mu­dian hari debitur tidak  da­pat me­menuhi kewajibannya, bank da­pat mengajukan klaim ke­pada PT Jamkrida dan mene­rima pem­bayaran klaim sesuai porsi pen­jamin.

“PT Jamkrida tetap mene­rap­kan prinsip kehati-hatian da­lam menyetujui penjaminan kre­­dit atau pembiayaan,” ujar­nya.

Ada dua  model penjaminan: tidak langsung dan langsung. Penjaminan tidak langsung dengan mempercayakan kepada bank, penilaian kelayakan usaha  calon debitur  sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran kredit bank. Plafon penjamin mulai Rp 1 juta sampai Rp 250 juta.

Sedangkan penjaminan lang­­sung , PT Jamkrida melaku­kan sendiri kelayakan usaha calon debitur. Plafon penjami­nan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta.

“Sasaran nasabah penjamin adalah pelaku usaha UMKM seperti pedagang, peternak, petani, bengkel, warung-warung serta pelaku usaha program dana bergulir seperti peternak sapi, ayam, petani karet, sawit dan lain-lain,” ucapnya.

Dirut PT Jamkrida Sumbar, Munandar Kasim mengatakan, saat ini dana Jamkrida sebesar Rp 25 miliar dari Rp 100 miliar dana yang dialokasikan. “Jika Jamkrida mendapat respons positif dari pelaku usaha dan berjalan lancar, dana yang akan dialokasikan ke Jamkrida akan ditambah. Meski baru Rp 25 miliar, namun sudah dapat menjamin kredit Rp 450 miliar. Pembagiannya 60 persen untuk usaha produktif dan 40 persen usaha nonproduktif,” ulasnya.

Sedangkan besaran plafon untuk penjaminan tidak lang­sung, mulai Rp 1 juta hingga Rp 250 juta. Penjaminan langsung di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta. “Tahap awal ini, Jamkrida akan memberikan jaminan di luar penyaluran KUR.  Di tahun mendatang, Jamkrida juga akan memberikan jaminan KUR di Sumbar,” ucapnya. (ayu)

Padang Ekspres 2 September 2013

Read More

Proyeksi BI: Ekonomi Sumbar Lebih Baik

Padang - Berdasarkan perkembangan indikator – indikator perekonomian yang ada, Bank Indonesia (BI) menilai, sepanjang 2013, perekonomian Sumbar diprediksi bakal tumbuh hingga 6,5 persen atau lebih. Dengan catatan, pemerintah daerah harus menjaga laju inflasi Kota Padang sebagai barometer inflasi di Sumbar.
 Peneliti Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Wilayah VIII, M. Setyawan Santoso, mengatakan, berdasarkan proyeksi BI, kinerja ekonomi Sumbar akan terlihat mulai triwulan II. Optimisnya pertumbuhan ekonomi Sumbar dikarenakan semakin membaiknya daya beli masyarakat, sehingga memberikan andil signifikan terhadap sektor perdagangan. Selama ini, sektor perdagangan tercatat penyumbang cukup tinggi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya.
 ”Ternyata perekonomian Sumbar maupun nasional relatif lebih baik pada tahun ini. Asumsi ini agak berbeda dengan pendapat ekonom – ekonom nasional yang selama ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih belum membaik tahun ini, ” kata pria yang akrab disapa M. San itu pada Singgalang di

Padang, Selasa (26/3).

Selain peningkatan konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan lainnya adalah adanya perkiraan meningkatnya rencana pembelian barang – barang tahan lama seperti barang elektronik, kendaraan bermotor dan furnitur. Hal itu disebabkan mulai membaiknya harga komoditas seperti kelapa sawit, karet dan berbagai komoditi primer lainnya. Pasalnya, dari Januari hingga Februari tahun ini, harga ekspor dua komoditi tersebut mulai menunjukan tren meningkat.

Bahkan, lanjut, M. San, pertumbuhan itu menjadi semakin tinggi, jika pemerintah daerah bersama Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID) Sumbar dapat menjaga pergerakan laju inflasi yang hingga periode Februari sudah mulai agak mencemaskan.

Dengan pertumbuhan 6,5 persen tersebut, idealnya laju inflasi Kota Padang sepanjang tahun ini hanya sebesar 5 persen. Sementara hingga saat ini, laju infalsi Kota Padang sebagai laju inflasi di Sumbar sudah mencapai 1,78 persen.

”Kita harapkan laju inflasi mulai triwulan II hingga triwulan VI tahun ini dapat lebih stabil. Sebab, harga sejuumlah komoditi yang selama ini tercatat sebagai pembentuk inflasi dengan bobot yang besar mulai turun, sejalan dengan adanya panen raya padi di Jawa. Selain itu, juga adanya panen bawang merah dan bawang putih, akibat cuaca yang mulai stabil,” ungkapnya.

Harus Berkualitas
Dihubungi secara terpisah, Ekonom Universitas Negeri Padang (UNP), Syamsul Amar, mengatakan, dalam pertumbuhan ekonomi, yang paling penting bukan besaram pertmbuhan itu saja. Akan tetapi, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kualitas dari pertumbuhan sendiri. Artinya, bagaimana semua lapisan masyarakat bisa menikmati dan berpartisipasi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Selama ini, besarnya pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih dinikmati sebagian kecil masyarakat yang memiliki modal besar. Sementara, golongan menengah ke bawah belum terlalu menikmati dari besarnya pertumbuhan ekonomi Sumbar. ”Sebab, di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi daerah ini, ternyata angka kemiskinan kita masih tetap tinggi dan tidak turun secara signifikan,” kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi UNP itu.

Selama ini, komoditi primer yang dihasilkan daerah ini belum bisa memberikan nilai lebih pada masyarakat. Apa yang dihasilkan Sumbar sebagian besarmnya dibawa keluar daerah. Daerah hanya mendapatkan pajak, retribusi dan gaji karyawan yang dinilai tidak seberapa jika dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan komoditi primer tersebut.

Untuk itu, menurutnya, perlu adanya regulasi yang lebih berpihak pada ekonomi kelas bawah, sehingga mereka dapat berperan serta dalam menciptakan pertumbuhan. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi golongan menengah ke bawah.

Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). ”Selama ini, masyarakat hanya terkesan sebagai penonton, di tengah maraknya pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.

Singgalang, 25 Maret 2013

Read More

Pemprov Jamin Kredit 934 Ribu UMKM

Padang—Setelah melalui pemba­ha­san cukup panjang dan melelahkan, akhir­nya Rancangan Perda Pendirian PT Penja­mi­nan Kredit Daerah Sumbar disahkan men­­jadi peraturan daerah (perda). Penge­sa­han ranperda ini sekaligus menjadi kado ak­­hir tahun bagi sekitar 934 ribu usaha mi­kro kecil dan menengah (UMKM) se-Sumbar.

Dalam rapat paripurna digelar tadi ma­lam (21/12), di ruang rapat gedung DPRD Sum­bar, 6 fraksi menyatakan menerima, dua frak­­si menolak. Enam fraksi yang menye­tu­jui itu adalah F-Demokrat, F-Perjuangan Re­for­masi, F-Golkar, F-PPP, F-PAN dan F-PKS. Dua fraksi menolak yakni F-Hanura dan F-Gerindra.

Juru bicara F-Demokrat, Novrizon me­nga­takan, untuk mendukung kelang­sungan UMKM agar tetap eksis, me­mang diperlukan sebuah lem­baga penjaminan kredit. PT pen­jaminan kredit daerah ini me­rupakan solusi yang tepat men­jawab persoalan sulitnya di­ha­dapi UMKM dalam men­dapat­kan akses kredit.

F-Demokrat menekankan operasional PT Penjaminan Kre­dit haruslah diisi personel pro­fesional di bidangnya. Selain itu, perlu pengawalan dan pe­nga­wa­san dari PT Penja­minan Kre­dit Daerah. “Perlu ada koordinasi antara provinsi dengan seluruh kabupaten/kota di Sumbar,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar SKPD terkait terus melakukan pembinaan kepada UMKM agar senantiasa berkembang.

Juru bicara F-Perjuangan Re­formasi, Syahrial mengu­tara­kan, perlu terus-menerus dila­ku­kan pembinaan terhadap UMKM. Pendirian PT Pen­jami­nan Kredit Daerah dinilainya, sa­ngat tepat untuk menjawab per­soalan yang dihadapi UMKM se­lama ini. 

Dalam pembentukannya, dia menyarankan, agar direksi dipilih dari kalangan profesional dan memahami dunia perban­kan, serta melalui fit and proper test. “Yang tak kalah penting, ti­dak berhubungan dengan salah satu partai politik,” ujarnya.

Terkait pelaksanaannya, F-Per­juangan berharap dapat di­ber­lakukan suku bunga ren­dah. Pem­prov Sumbar juga di­ingat­kan untuk melakukan so­sia­lisasi secara transparan ke­pa­da kabu­pa­ten/kota. “Peme­rin­tah ka­bu­paten/kota harus di­ikut­ser­ta­kan dalam kepe­mili­kan saham ke depan,” sarannya.

Sementara itu, juru bicara F-Gol­kar, Saidal Masfiyuddin tan­pa menyampaikan kesim­pulan, se­c­ara tegas langsung menye­tujui Ranperda Pendirian PT Pen­jaminan Kredit Daerah men­jadi perda.

Syukriadi Syukur, juru bi­cara F-PPP, menyatakan keha­di­ran PT Penjaminan Kredit Dae­rah wujud keberpihakan ke­pada UMKM yang terabaikan se­lama ini. “Tentunya pembe­rian modal melalui kredit ini da­pat mendorong perkembangan UMKM,” ujarnya.

Dia mengemukakan pen­dirian PT Penjaminan Kredit Dae­rah adalah solusi yang meng­gai­rahkan. “UMKM selama ini ba­nyak mendorong pem­bangu­nan daerah. Kami yakin dengan pen­dirian PT Penjaminan Kredit Daerah ini dapat menghapus praktik rentenir,” jelasnya.

Muzli M Nur, juru bicara F-PAN juga memberi dukungan terhadap pemberian fasilitas pembiayaan bagi UMKM terse­but. Adanya pendirian PT Penja­minan Kredit Daerah ini, mam­pu mengembangkan eko­no­mi mas­yarakat mengatasi peng­ang­gu­ran dan mengurangi kemis­ki­nan. “Masyarakat kita yang se­lama ini memang banyak ber­ge­rak di sektor informal akan mu­­dah nantinya mendapat ak­ses modal,” ungkapnya.

Juru bicara F-PKS, Sultani me­nyatakan, kehadiran PT Pen­ja­minan Kredit Daerah sangat ber­manfaat bagi UMKM.

Dua Fraksi Menolak

Pandangan berbeda di­utara­kan juru bicara F-Hanura, M Ta­uhid. Fraksi ini secara tegas be­lum menyetujui Ranperda PT Pen­jaminan Kredit Daerah. Alasannya, masih ada penda­naan lain melalui Kredit Usaha Rak­yat (KUR) yang selama ini be­lum terserap maksimal.

Hal senada disampaikan juru bicara F-Gerindra, Dar­ma­wi. Fraksi ini juga belum me­nyetujui kecuali Pemprov Sum­bar mengikutsertakan ka­bupa­ten/kota dalam penyertaan mo­dal.

Penolakan dua fraksi terse­but membuat pengambilan ke­pu­t­usan berjalan alot. Sesuai tatib, pimpinan sidang Leonardy Ha­r­mainy melakukan perun­di­ngan dengan kedua fraksi yang menolak. Namun, perundingan itu berakhir tanpa hasil. 

Akhirnya, pengambilan ke­pu­tusan dilakukan melalui voting (suara terbanyak). Voting yang diikuti 39 anggota itulah, se­banyak 35 orang menyetujui dan tidak setuju 4 orang. “Kare­na sebagian besar menyetujui, se­cara prinsip Ranperda Pen­di­rian PT Penjaminan Kredit Dae­rah dapat ditetapkan men­jadi perda,” ujar Leonardy Har­mainy, didampingi dua wa­kil ketua DPRD Sumbar lainnya, Asli Chaidir dan Trinda Farhan Satria. Penetapan ini juga di­hadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan sejumlah pejabat SKPD.

Padang Ekspres, 22 Desember 2012

Read More

Anggaran Jamkesda Sumbar 2013 Sebesar Rp 50 Miliar

Padang, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar untuk program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesda) tahun 2013. Jika dulu Pemprov menanggung 30 persen dan kabupaten/kota 70 persen, sekarang Pemprov menanggung 40 persen, pemkab/pemko 60 persen.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, dengan besarnya alokasi dana yang diku­curkan, maka semakin banyak masyarakat miskin di Sumbar yang mendapat pelayanan kesehatan maksimal.

Namun menurutnya, bupati dan wali kota di wanti-wanti untuk menyukseskan program jamkesda tersebut, sehingga tak ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

Pada tahun 2011lalu, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran Rp 3,93 miliar untuk jamkesda. Hasilnya, sebanyak 324.983 warga miskin telah diikutkan dalam program tersebut. Pemprov Sumbar juga menargetkan, pada tahun 2014 atau paling lama 2015, seluruh warga miskin Sumbar masuk dalam jaminan pelayanan kesehatan. Saat ini, dari data Dinkes Sumbar, total masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan di Sumbar sebanyak 61,6 persen.

Namun Gubernur belum dapat memastikan, berapa banyak masyarakat yang terlayani dengan anggaran yang di alokasikan tersebut. Sebab, infor­masi yang diterimanya, Askes meminta kenaikan premi dari Rp 6 ribu menjadi Rp 12 ribu.

classyfm.co.id,10 Desember 2012

Read More

Realisasi Investasi Sumbar Tumbuh Bagus

PADANG - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Muhammad Chatib Basri menilai realisasi investasi Sumatera Barat tumbuh cukup bagus pada semester pertama 2012 karena sudah mencapai US$27,6 juta.

"Jika dibandingkan dengan sepanjang tahun lalu yang hanya US$22,6 juta, tahun ini baru enam bulan pertama sudah lebih baik," katanya di Padang, Jumat (19/10).

Kepala BKPM berkunjung kerja ke Sumbar dalam rangka pembukaan sosialisasi Implementasi dan Bimbingan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) didampingi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Menurut dia, terjadi peningkatan nilai investasi Sumbar tahun ini tak terlepas dari minat investor menanamkan modalnya di Sumbar, dan hal ini wujud dari upaya pemerintah provinsi.

Bisa dibayangkan apabila proses perizinan lebih dipermudah, kemudian transparan, cepat sehingga gampang bagi investor untuk menanamkan modalnya, katanya.

Dampaknya investasi Sumbar akan jauh lebih tinggi lagi, kemakmuran masyarakat daerah dan banyak penyerapan tenaga kerja, ujarnya.

Ia mengatakan, 33 provinsi di Indonesia hingga kini sudah menerapkan sistem PTSP termasuk sekitar 105 kabupaten dan kota.

"Makanya diharapkan semua kabupaten dan kota yang belum sudah dapat menerapkan PTSP, sehingga pelayanan lebih sederhana lagi," katanya.

Menyinggung keluhan investor terhadap pelayanan perizinan di Indonesia, menurut dia masih seputar aturan yang tak pasti dan perizinan yang berbelit.

Hal itu tak dapat dipungkiri karena penerapan sistem administrasi modern baru. "Makanya diharapkan melalui PTSP dapat memberi dampak positif. Mudah-mudahan melalui dengan pelayanan yang baik dan cepat investor banyak datang ke Sumbar dan keluhan-keluhan yang ada dapat diatasi," ujarnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengingatkan jajarannya lebih maksimal dalam penerapan PTSP, karena merupakan suatu keharusan dan tak bisa ditawar-tawar.

Menurut dia, dengan segala kemudahan dan proses yang cepat diberikan, nilai investasi daerah akan terus meningkat setiap tahunnya.

"Sejalan dengan itu tentu gencar dalam mempromosikan potensi yang dimiliki penting juga, makanya berbagai kesempatan terus dilakukan dalam dan luar negeri," katanya. (Ant/Ol-3) 

 

mediaindonesia.com 19 Oktober 2012

Read More

PDRB Sumbar Meningkat Menjadi Rp98,92 Triliun

Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan laju perekonomian daerahnya terus membaik, yang diukur dari Product Domestic Regional Brutto atau PDRB atas harga berlaku hingga akhir 2011 yang mencapai Rp98,92 triliun.

"Capaian PDRB sebesar itu meningkat 13,41 persen dibanding 2010 yang saat itu hanya Rp87,22 triliun," katanya di Padang, Senin.

Penjelasan tersebut disampaikannya dalam nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafont anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Sumbar 2013.

Ia menjelaskan kegiatan usaha pertanian tercatat sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Sumbar dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata 24,75 persen per tahun.

Dari sembilan sektor ekonomi penyumbang PDRB, maka pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata 24,75 persen pertahun, katanya.

Ia memberikan rincian, PDRB sektor pertanian sebesar rata-rata 24 persen itu berasal dari kontribusi lima subsektor yakni, tanaman pangan sebesar 12,79 persen, perkebunan (5,48), peternakan (2,02), kehutanan (1,52) dan subsektor perikanan dengan kontribusi 2,94 persen.

Penyumbang PDRB terbesar kedua Sumbar dalam lima tahun terakhir adalah sektor perdagangan sebesar 17,5 persen terdiri dari subsektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 16,92 persen, hotel (0,15) dan restoran (0,43).

Penyumbang terbesar ketiga pada sektor jasa-jasa sebesar 15,87 persen, meliputi subsektor jasa pemerintah (10,91) dan jasa swasta (4,97).

Selanjutnya PDRB Sumbar dari kontribusi sektor angkutan dan komunikasi dengan kontribusi PDRB sebesar 14,83 persen dengan rincian subsektor angkutan (12,18) dan komunikasi (2,65).

Sektor-sektor penyumbang PDRB Sumbar lainnya adalah, industri pengolahan dengan kontribusi rata-rata 11,79 persen pertahun, kemudian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,96 persen.
Berikutnya, sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi pada PDRB sebesar 3,39 persen dan sektor listrik dan air minum sebesar 1,34 persen. (*)

sitinjaunews.com 16 Oktober 2012

Read More

Tekan Angka Kemiskinan dengan GPP

DUA TAHUN KEPEMIMPINAN IRWAN PRAYITNO – MUSLIM KASIM (15 AGUSTUS 2012 – 15 AGUSTUS 2012)

Padang- Kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim berhasil menekan angka kemiskinan di Sumbar. Selain itu, program gerakan pensejahteraan petani (GPP) juga dinilai berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Sumbar turun dari 8,99 persen pada September 2011 menjadi 8,19 persen pada Maret 2012. Sawahlunto paling sedikit orang miskin, hanya sebanyak 2,48 persen dan Mentawai paling banyak dengan jumlah 19,77 persen.

”Kita bersyukur akhirnya dapat menekan angka kemiskinan di Sumbar. Artinya berbagai program kemiskinan di Sumbar berjalan cukup dengan baik,” sebut Gubernur Irwan Prayitno didampingi Asisten II Setprov Sumbar, Syafrial.

Penurunan tersebut sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar tahun 2006-2012 sebanyak 0,6 pertahun. Untuk itu, pada RPJM Sumbar 2010-2015 percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi salah satu target utama.

Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, pada tahun 2010, tingkat kemiskinan makro di Sumbar sebesar 9,50 persen, mengalami penurunan pada kondisi Maret 2011 menjadi 9,04 persen.

Kemudian pada bulan September 2011 turun lagi menjadi 8,99 persen. Dan pada Maret 2012 tingkat kemiskinan sudah mencapai 8,18 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 404,736 jiwa.

Penurunan tingkat kemiskinan pada 2010-2012 ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari peningkatan index garis kemiskinan. Jika sebelumnya sebesar Rp230.000/kapita/bulan menjadi Rp.277.784/kapita/bulan.

Dampaknya, indeks kedalaman kemiskinan juga ikut turun, dari angka 1,49 persen di tahun 2010 turun menjadi 1,12 pada Maret 2012. Bahkan, indeks keparahan kemiskinan juga dapat ditekan dari angka 0,39 persen pada 2012 turun menjadi 0,29 pada Maret 2012.

Selain itu, angka penurunan juga turun. Jika tahun 2012 sebesar 6,95 persen turun menjadi 6,25 persen pada kondisi Februari 2012.

Sementara tingkat penurunan angka kemiskinan di kabupaten dan kota di Sumbar lebih cepat lagi. Sebanyak 12 kabupaten dan kota mampu menekan angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sedangkan 7 kabupaten/kota lainnya capaian penurunan angka kemiskinannya berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada posisi 11,96 persen.

Secara umum, penurunan kemiskinan di Sumbar berada pada track, sebanyak 0,6 persen pertahun. Dari periode 2006 sampai 2010 secara makro penurunan kemiskinan sudah mencapai sebesar 12,51 persen dengan pengurangan penduduk miskin dari sebanyak 550.251 jiwa menjadi sebanyak 430.024 jiwa. ”Jika kita perhatikan kemiskinan itu lebih banyak di kabupaten dan terendah di kota,” ujarnya Syahrial.

Menurutnya, saat ini masih ada kendala dalam menanggulangi kemiskinan, seperti terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebutuhan dasar. Pemberdayaan masyarakat miskin dan lebih rendahnya tingkat daya beli masyarakat.

Sementara itu, keberhasilan diraih satuan perangkat kerja daerah dalam merealisasikan program Irwan Prayitno dan Muslim Kasim terlihat pada Satpol PP Sumbar.

Seperti, melaksanakan operasi gabungan dalam penertiban penyakit masyarakat (Pekat), melakukan pengamanan dan pengawasan perkantoran dan asset Pemprov Sumbar, pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Selain  itu, penertiban depot dan peredaran air minum isi ulang dan pengawasan bea cukai ilegal di Sumbar.

Terkait dengan pengawasan, Inspektorat Provinsi Sumbar seperti, keberhasilan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan memberikan pelayanan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan inspektorat.

Membentuk Forum Bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Forbes-Apip) se-Sumbar periode 2012-2015 yang bertujuan mengoptimalisasikan peran aparat intern pemerintah serta meningkatkan sinergitas institusi pengawasan intern pemerintah se-Sumbar.

Sedangkan Dinas Energi Sumbar Daya Mineral (ESDM) juga berhasil melaksanakan, meningkatkan jumlah rumah tangga yang mendapat layanan listrik.

Jumlah rumah tangga di wilayah pedesaan yang teraliri listrik mampu terealisasi 145 rumah tangga. Jorong yang terlayani jaringan listrik mencapai tiga jorong dan terbentuknya unit pengelolaan listrik di pedesaan (nagari) mandiri sebanyak tiga unit.

Keberhasilan yang telah diraih oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah meraih berbagai penghargaan tingkat nasional.

Pada tahun 2011, terdapat lima penghargaan, yakni penghargaan terhadap Gubernur berupa Satyalancana Pembangunan dan empat penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.

Pada tahun 2012, juga berhasil meraih penghargaan Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya dan enam penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.

Sedangkan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), keberhasilan yang telah diraih adalah terlaksananya program pengembangan, pengelolaan jaringan irirgasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Pada tahun 2012, sudah melaksanakan perbaikan jaringan irigasi pada 87 daerah irigasi seluas 45.403 hektare, pemeliharaan jaringan irigasi dalam upaya mempertahankan fungsi jaringan pada 30 daerah irigasi dengan luas mencapai 35.541 hektare. Perbaikan jaringan irigasi pasca bencana gempa sebanyak 35 daerah irigasi seluas 20.000 hektare.

Sedangkan pada tahun 2012, juga sudah melaksanakan pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian dengan prioritas utama kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat. Dari target 3 kilometer (37.412 hektare), tahun 2011 mencapai 9,35 kilometer dengan luas area terairi seluas 50.736 hektare. Kemudian, pembangunan irigasi mampu membangun satu unit bendungan seluas 3.000 hektare.

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, capaian program kegiatan tahun 2012 di antaranya, peningkatan produksi perikanan. Tahun 2012 sebesar 211.971,30 ton, tahun 2011 (337.011,68 ton), terjadi peningkatan sebesar 58,99 persen. Sedangkan pencapaian produksi pada semester 1 tahun 2012 sebesar 182.164,27 ton.

Termasuk peningkatan produksi benih pada BB. Tahun 2012, sebesar 21.380.325 ekor. Tahun 2011 sebesar 47.538.705 ekor, terjadi peningkatan 122,25 persen.

Ekspor Komoditas Perikanan tahun 2010 sebesar 1.122.900 kilogram. Tahun 2011 sebesar 1.578.991,70 kilogram, meningkat sebesar 40,62 persen.

Sedangkan, capaian PAD tahun 2011 sebesar 337.809.515 meningkat sebesar 94,23 persen. Program yang telah berhasil dilaksanakan, pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap.

Kegiatan strategis, pengembangan sentra tuna wilayah barat. Tahun 2010, jumlah ekspor tuna mencapai 481.425 kilogram. Sementara, tahun 2012 jumlah ekspor 450.337 kilogram. Jumlah kapal penangkap ikan tuna tahun 2011 mencapai 104 unit kapal.

Sedangkan jumlah nelayan tradisional yang telah dilatih teknik pengangkapan tuna sistem long-line tahun 2012 mencapai 30 orang. Jumlah industri pengelolaan tuna sebanyak tiga unit. Jika tahun 2011 produksi tuna mencapai 4.000,6 ton, maka hingga Juni 2012 mampu mencapai 15.203,4 ton, melebihi capaian target 2012 sebesar 945 ton.

Untuk, pengembangan perikanan budidaya. Adanya pelaksanaan, pengembangan budi daya bandeng sebagai umpan tuna. Peningkatan mutu UPA melalaui pengadaan induk unggul pengembangan budidaya system keramba jaring apung (KJA). Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan.

Singgalang, 16 Agustus 2012

Read More

BI Prediksi Ekonomi Sumbar Triwulan II Tumbuh 5,3 Persen

PADANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Wilayah VIII memprediksi, pada triwulan II tahun ini perekonomian Sumbar tumbuh hingga 5,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peneliti Ekonomi Madya Tim Ekonomi Moneter KPW BI Wilayah VIII, M. Setyawan Santoso, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tiga bulan ke II ini didorong oleh adanya pertumbuhan dari sisi penawaran dan sisi permintaan.

Dari sisi penawaran, disebabkan semakin membaiknya kinerja sejumlah sektor ekonomi di daerah ini seperti sektor pertanian, peradagangan, transportasi dan telekomunikasi serta jasa-jasa. Sedangkan dari sisi permintaan, adanya peningkatan konsumsi rumah tangga, perusahaan swasta dan pemerintah.

”Awalnya kita prediksi di bawah 5,3 persen. Tapi, karena kian membaiknya kinerja beberapa sektor perekonomian dan peningkatan sisi konsumsi, maka kita prediksi tumbuh hingga 5,3 persen,” katanya dalam perbincangan dengan Singgalang di kantornya, Jalan Khatib Sulaeman, Padang, Selasa (32/7).

Dari sisi penawaran, pada triwulan II sektor pertanian diperkirakan mengalami pertmbuhan sebesar 5,5 persen. Hal itu disebabkan kondisi iklim yang cukup kondusif hingga pertengahan tahun ini, sehingga produksi tanaman pangan seperti padi dan palawija menjadi lebih baik.

Sementara itu, sektor perdagangan diperkirakan tumbuh sebesar enam persen. Pertumbuhan sektor ini dipicu oleh dua faktor, yakni adanya rembesan pertumbuhan sektor industri di provinsi lain dan peningkatan komsumsi domestik, baik oleh masyarakat Sumbar, maupun daerah lain yang melakukan pembelian barang dari Sumbar.

”Mungkin yang sedikit akan terpengaruh adalah perdagangan CPO ke luar negeri seperti ke Eropa. Sebab, mereka kan sekarang lagi krisis, jadi daya belinya juga berkurang. Namun, serapan industri dalam negeri kita terhadap CPO hingga kini masih tetap bagus,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya M. San, sektor transportasi dan telekomunikasi juga diprediksi mengalami pertumbuhan hingga delapan persen. Sedangkan untuk sektor jasa-jasa diperkirakan tumbuh hingga 7,5 persen. Hal itu sejalan denganpertumbuhan hotel dan restoran di daerah ini.

Sedangkan dari sisi permintaan, peran konsumsi rumah tangga dan perusahaan di daerah ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Singgalang, 1 Agustus 2012

Foto: Kaskus

Read More

Mengangkat Harkat Petani

SATU PETANI SATU SAPI

Satu petani satu sapi merupakan program yang mengefesienkan dan produktivitas petani di Sumatera Barat yang disinergikan dengan gerakan pensejahteraan petani. Semenjak digulirkan tahun lalu, telah memperlihatkan hasil.

Pada September 2011 lalu, Pemprov Sumbar melun­curkan program satu petani satu sapi. Setiap petani kurang mampu yang memiliki banyak waktu luang, diber­dayakan dengan memelihara seekor sapi. Sebab dalam kajian yang dilakukan, jam kerja efektif petani itu hanya 3,5 jam/hari. Waktu luang yang banyak itu akan diisi dengan memelihara ternak sapi.

Dalam perjalanannya,  prog­ram satu petani satu sapi  dibungkus menjadi program gerakan pensejah­teraan petani (GPP). Program ini dilaksa­nakan secara terin­tegrasi seluruh sektor terkait, seperti peternakan, perikanan, perke­bunan, kehutanan dan perta­nian.

Menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, modal penga­daan sapi bagi program satu petani satu sapi ini berawal dari dukungan para pegawai negeri sipil (PNS) di ling­kungan Pemprov Sumbar terutama pegawai eselon II, III dan IV. Dukungan modal dari PNS ini, diharapkan dapat sebagai contoh bagi pola pengumpulan modal lainnya.

“Modal awalnya dari du­kungan pada PNS di ling­kungan Pemprov Sumbar. Tapi pihak lain juga bisa berkontribusi, seperti bantuan dari kalangan perantau Mi­nang serta pihak ketiga baik swasta maupun BUMN,” kata Irwan.

Setelah program percon­tohan satu petani satu sapi di lingkungan Pemprov Sumbar dimulai, potensi perantau pun dijajaki. Salah satunya ketika pertemuan Saudagar Muda Minang (SMM) pada 15-16 September 2010 di Padang, ditawarkan sejumlah program yang bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat di antaranya satu petani satu sapi.

Dalam perjalanannya, program satu petani satu sapi dibungkus menjadi program Gerakan Pense­jahteraan Petani (GPP) yang dilak­sanakan secara terintegrasi dengan sektor lainnya. GPP meru­pakan gerakan terpadu yang diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai GPP antara lain meningkatkan jam kerja efektif Rumah Tangga Petanbi (RTP) dari 3,5 jam/hari menjadi paling tidak 8 jam/hari, melakukan diversifikasi usaha tani secara terpadu menjadi minimal 3 jenis usaha setiap RTP. Melalui GPP diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani menjadi Rp2.000.000/bulan.

“Melalui GPP, petani minimal memiliki 3 usaha tani, selain usaha utamanya bertanam padi juga bisa punya kolam ikan atau bertanam kakao. Atau kombinasi bertanam padi, punya ternak sapi dan kolam ikan. Pilihan usaha sangat tergan­tung potensi daerahnya,” jelas Irwan.

Ketika dimulai awal 2011, program GPP dialokasikan pada 62 nagari/desa/kelurahan yang tersebar pada 18 kabupaten/kota. Selanjutnya dari nagari yang telah ditetapkan peserta GPP, ditentukan pula kelompok tani sasaran berda­sar­kan usulan kabupaten/kota.

Sapi 8.409 Ekor untuk Petani

Program satu petani satu sapi diluncurkan Pemprov Sumbar tak terlepas dari besarnya potensi peternakan sapi di daerah ini. Berdasarkan kajian Fakultas Peternakan Univesitas Andalas  Padang tahun 2006, potensi lahan di Sumbar mampu menampung sebanyak 3,2 juta ekor sapi dan kerbau.

Sementara populasi sapi dan kerbau di Sumbar saat ini baru sekitar 500 ribu ekor. Masih terbuka peluang untuk pengembangan sapi dan kerbau sebanyak 2,7 juta ekor lagi. Soal pakan juga tak perlu dikhawatirkan.

“Potensi pengembangan peternakan sapi dan kerbau di daerah ini cukup besar. Masih tersedia lahan untuk 2,7 juta ekor sapi dan kerbau. Pakan hijauannya juga mencukupi,” terang Kepala Dinas Peternakan Sumbar, Edwardi.

Sebanyak 8.409 ekor sapi untuk petani yang tergabung dalam program satu petani satu sapi pun dibagikan. Jenisnya sapi bali, sapi peranakan ongole (PO) dan sapi turunan simental. Sapi-sapi yang akan dibagikan kepada petani untuk meningkatkan jam kerjanya ini, berasal dari pembiayaan APBD Sumbar sebesar Rp7,27 miliar.

APBN juga mengucurkan dana sebesar Rp65,412 miliar, dana perusahaan yang berasal dari CSR dan karyawan Rp2,765 miliar, bantuan investor baik PNS maupun perantau Rp240 juta dan dana perbankan berupa KUPS dan KUR sebesar Rp11,204 miliar, atau total seluruhnya Rp86,892 miliar.

Sapi Bali yang didatangkan itu memiliki spesifikasi tinggi minimal 105 cm dengan nilai kontrak pengadaan RpRp5,85 juta/ekor untuk sapi betina dan Rp7,5 juta/ekor untuk sapi jantan. Selanjutnya Sapi PO dengan nilai kontrak Rp7,75 juta/ekor untuk sapi jantan dan Rp7,15 juta/ekor untuk sapi betina. Terakhir pengadaan sapi turunan simental dengan nilai kontrak Rp9 juta/ekor untuk sapi betina, tidak ada sapi jantannya.

“Bila ditemukan sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, petani dapat meminta ganti. Sapi yang tidak sesuai spesifikasi akan ditukar dengan yang lain. Hal itu sudah diketahui oleh pihak penga­daan,” terang Edwardi.

Masyarakat petani penerima diharapkan dapat memeliharanya dengan baik dan dapat pula ber­kembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang pasti, sapi tersebut bukan jatah dari pemerintah daerah. Petani tidak diperkenankan mem­perjualbelikan sapi yang diberikan.

“Kita akan proses sesuai hukum yang berlaku bagi petani yang ketahuan nanti menjual sapinya tanpa sepengetahuan ketua kelompoknya,” ujar Edwardi.

Bantuan Sapi Berupa Uang Tunai

Tidak seluruh kelompok pene­rima program ini dalam bentuk barang, berupa sapi. Sebab sebagian diantaranya menerima dalam bentuk bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai. Uang ditransfer ke rekening kelompok untuk dibe­likan ternak sapi.

Menurut Edwardi, kelompok penerima sebelumnya mesti menga­jukan Rencana Usaha Kelompok (RUK). Pencairan dananya dila­kukan 3 tahap, masing-masing Tahap I 30 persen, Tahap II 40 persen dan Tahap III 30 persen.

Bagi pihak yang berlaku curang, menyalahgunakan dana yang dibe­rikan, maka sanksinya juga akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Program Satu Petani Satu ini, lanjutnya, baru dapat terlihat hasilnya setelah 3 tahun kemudian, tepatnya pada 2014 mendatang. Ternak yang dibantu akan berkem­bang biak.

Dukungan Kementerian Pertanian

Upaya Pemprov Sumbar di bidang pengembangan peternakan sapi mendapat perhatian khusus dari Kementrian Pertanian RI.  Bahkan peluang terbuka lebar bagi Sumbar sebagai daerah Sentra Sapi Perah dan Sapi Potong di wilayah Sumatera. Syaratnya polulasi sapi dapat ditingkatkan lagi dan jaminan ketersediaan pakan hijau.

Pemerintah pun melalui APBN 2012 sudah mengucurkan  dana Rp4,5 miliar untuk pengadaan sapi perah. APBD Sumbar juga menye­diakan dukungan dana Rp750 juta untuk pengadaan pejantan unggul (bull) sebanyak 5 ekor dari Aus­tralia. Dan daya dukung lahan di Sumbar ternyata mampu menam­pung 3,2 juta ekor sapi.

“Kita akan berikan perhatian khusus untuk Sumbar dan mem­pertimbangkannya menjadi Sentra Sapi Perah dan Sapi Potong untuk wilayah Sumatera,” kata Wakil Menteri Pertanian RI Rusman Heriawan saat penutupan Livestock Expo Sumbar ke-4 beberapa waktu lalu.

Dikatakan, semua bisa terwujud, tergantung upaya maksimal dari masyarakat, peternak dan Dinas Peternakan Sumbar. Yang pasti, populasi sapi harus ditambah dan adanya jaminan pakan hijau sebagai kebutuhan utama sapi-sapi tersebut.

Diharapkan lewat kegiatan tahunan Live Expo ini, dapat memotivasi dan membangkitkan semangat peternak untuk mengem­bangkan populasi ternaknya menuju swasembada daging dan pasokan susu murni. Di tempat ini mereka berkumpul, saling berbagi penga­laman dan belajar dengan rekannya dari kabupaten/kota lainnya di Sumbar. Ilmu yang diperoleh itu hendaknya dapat dikembangkan di daerahnya masing-masing.

Memang tidak banyak provinsi yang menggelar kegiatan serupa dan rutin diadakan setiap tahun. Untuk itu apresiasi bagi Sumbar yang memiliki komitmen yang tinggi di bidang pembangunan peternakan, sekaligus tantangan bagi peternak sapi potong dan sapi perah.

Menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, komitmen pembangunan di bidang peternakan tak terlepas dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha pertanian yang dikelola masyarakat selama ini masih belum maksimal, dengan jam kerja 3 jam/hari sementara lahan yang dimiliki hanya 0,3 hektare.

Melalui program Gerakan Pen­sejahteraan Petani (GPP) yang didalamnya ada program satu petani satu sapi, maka efektifitas kerja petani ditingkatkan, di­samping menanam padi juga me­melihara ternak seperti sapi, kambing, kerbau dan ayam. Di­lengkapi lagi dengan usaha bidang perikanan dan perkebunan seperti kolam ikan dan kebun kakao, tergantung potensi masing-masing daerah.

“Kita sangat komit untuk me­ning­katkan kesejahteraan ma­syarakat melalui GPP, termasuk didalamnya peternakan,” kata Irwan.

Sentra Pemerahan Susu di Sumatera

Rusman juga menyebutkan, Sumbar juga berpeluang sebagai sentra pemerahan susu di Sumatera. Sebab sampai saat ini sentra pemerahan susu terpusat di pulau Jawa, seperti di Lembang , Penga­lengan (Jawa Barat), Banyumas dan Ungaran (Jawa Tengah).

Sedangkan di luar Jawa khususnya Sumatera, belum ada sentra pemerahan susu. Yang ada hanya beberapa industri pemerahan susu. Padahal susu dikonsumsi  merata oleh seluruh penduduk di tanah air dari Sabang ke Merauke, sedangkan sentra produksinya tidak demikian, terpusat di Jawa saja.

“Untuk luar Jawa, belum ada sentra pemerahan susu yang diansalkan, yang ada hanya industriu pemerahan susu. Bila ingin siswa sekolah sebagai target konsumen susu segar maka sentra produksinya harus tersebar merata di sejumlah daerah, termasuk di Sumbar,” katanya.

Konsumsi susu segar masyarakat Indonesia masih sangat rendah, hanya 11 liter/kapita/tahun atau setara 5 tetes/hari, paling rendah di Asia Tenggara. Thailan mengkonsumsi 22 liter/kapita/tahun,  Malaysia mengkonsumsi 27 liter/kapita/tahun. Belanda tercatat paling tinggi konsumsi susunya 130 liter/kapita/tahun.

Haluan, 29 Juli 2012

Read More

Ekonomi Sumbar Tumbuh 7 Persen

Padang, Metro

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi sebelum dan pascagempa di Sumbar justru menunjukkan kenaikan. Jika sebelum gempa 30 September 2009, pertumbuhan ekonomi di Sumbar tidak pernah berada di atas 6 persen. Setelah mendapatkan musibah gempa besar yang meluluhlantakkan segala sarana dan fasilitas publik, pertumbuhan ekonomi justru mampu menembus angka 7 persen.

”Pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini, baru sekali ini terjadi di dalam sejarah pertumbuhan ekonomi di Sumbar,” ungkap Irwan, saat kunjungan tim safari Ramadhan ke Mesjid Nurul Ilmi, Kampus Unand Limau Manis, Kamis malam (26/7).

Dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi, maka berdampak tingkat kemiskinan yang semakin berkurang. Selain itu, juga semakin meningkatnya aktivitas perekonomian di Sumbar.

Hal ini, menurut Irwan terlihat dari meningkatnya hunian hotel-hotel dan penginapan di Sumbar. ”Musibah yang datang adalah sebuah ujian bagi kita untuk naik ke fase yang lebih baik,” tuturnya.

Safari ramadhan yang dilaksanakan di kampus Unand dilakukan pasca banjir bandang tiga hari lalu. Sehingga kehadiran gubernur mendapat antusias dari masyarakat dan mahsiswa serta pihak rektorat Unand.

Posmetro, Sabtu, 28 Juli 2012

Read More