PADANG – Gubernur Sumbar, H. Irwan
Prayitno menyebutkan, selama 2011 pemerintah provinsi berhasil
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sampai 106,72 persen dari
target yang ditetapkan. Realisasinya mencapai Rp1,224 triliun atau lebih
dari yang direncanakan sebesar Rp1,147 triliun.
Sementara belanja daerah dapat di realisir
sebesar Rp2,132 triliun lebih dari yang dianggarkan sebesar Rp2,328 tri
liun lebih atau dengan capaian kinerja 91,59 persen. Belanja itu
terdiri dari belan ja langsung, Rp1,045 triliun lebih dan belanja tak
langsung, Rp1.150 triliun lebih.
“Sampai akhir tahun anggaran terdapat
surplus sebesar Rp51,366 miliar yang dipengaruhi realisasi pendapatan
daerah yang melebihi target sebesar Rp112 miliar lebih atau 5,45 persen
diatas target yang ditetapkan dan sisi belanja daerah yang tidak
terealisasi Rp195 miliar lebih atau 8,39 persen,” kata gubernur saat
membacakan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)
Kepala Daerah Pro vinsi Sumbar 2011 dalam rapat pari purna DPRD Sumbar,
Jumat (29/3) lalu.
Gubernur pada rapat paripurna yang
dipimpin Ketua DPRD Sumbar, H. Yulteknil juga menyebutkan pertumbuhan
ekonomi Sumbar 2011 mencapai 6,22 persen atau lebih tinggi dari tahun
sebelumnya yang baru mencapai 5,93 persen. Peningkatan jumlah PDRB harga
berlaku dari Rp87,22 triliun pada 2010 menjadi Rp98,92 triliun pada
2011. “Sektor pertanian masih menjadi kontribusi dominan dalam
perekonomian daerah dengan kontribusi 23,84 persen dari perekonomian
daerah,” katanya.
Seiring dengan itu disampaikannya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) juga terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tahun 2008 baru bertengger pada 72,96 kemudian naik 73,44 pada 2009.
Pada 2010 naik menjadi 73,78 atau lebih
tinggi dari rata-rata nasional sebesar 72,72. Namun diakui, secara
nasional sejak 2008, IPM Sumbar masih berada pada peringkat 9 nasional.
“Ini perlu mendapatkan perhatian dari kita
bersama, bahwa upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Sumbar
perlu lebih diperkuat lagi, baik dari segi anggaran maupun dari segi
efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan,” sebutnya.
Diawal pembacaan LKPj-nya gubernur
mengakui, tahun kedua kepemimpinannya bersama Wagub Muslim Kasim menjadi
masa yang membutuhkan kerja keras. Gubernur juga menyebutkan, masih
terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus disikapinya
dengan seksama.
Terlepas dari itu, dia optimis dengan
kebulatan tekad serta memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat
akan dapat mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang lebih profesional,
sehingga implementasi terhadap hak, wewenang, dan kewajiban menjalankan
otonomi daerah benar-benar mampu memberikan ruang bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Sumbar.
Sementara Yulteknil usai paripurna
menyatakan, penyampaian LKPj kepala daerah merupakan amanat UU. Kepala
daerah menurut aturan harus menyampaikannya paling lambat 3 bulan
setelah tahun anggaran berakhir. “Nanti kita dalami apakah apa yang
dilaporkan sudah sesuai dengan yang direalisasi kan, baik fisik maupun
keuangan. Dari itu tim pembahas diharapkan benar-benar teliti,”
ujarnya.
Untuk membahas ini, DPRD Sumbar juga sudah
menetapkan 19 anggota dewan dari berbagai fraksi untuk menjadi tim
perumus rekomendasi.
Singgalang, 2 April 2012
2 April 2012
2011, PAD Sumbar Melebihi Target
Senin, April 02, 2012
Keuangan Daerah, Prestasi dan Penghargaan