Gubernur Terima Award Perikanan

Pertama di Indonesia


Jakarta - Gubernur Sumbar, H. Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan. Kali ini di bidang perikanan. Award tersebut langsung diserahkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Fadel Muhammad di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (11/10).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Yosmeri yang ikut mendampingi gubernur kepada Singgalang menyebutkan, award tersebut diberikan menteri atas prestasi dan partisipasi membangun perbenihan dan pembibitan ikan di Sumatra Barat.
"Award ini pertama kali diberikan dan di Indonesia Gubernur Sumbar-lah satu-satunya yang mendapatkan penghargaan bidang perikanan ini,” kata Yosmeri melalui telepon genggamnya.
Selama ini disampaikannya, Sumbar memiliki komitmen yang kuat dalam budidaya perikanan air tawar. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penggunaan induk dan benih ikan unggul. Selain itu, selalu disinergikan dengan kabupaten/kota. “Inilah yang dicermati pusat. Mereka melihat sinergi dan komitmen Sumbar terhadap budidaya perikanan air tawar sangat kuat, sehingga gubernur kita diberi penghargaan,” jelasnya.
Yosmeri membeberkan, untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar selama ini, tidak sebatas di kolam-kolam biasa, tapi juga sudah dikembangkan di kawasan perkebunan sawit atau kebun karet seperti yang dilakukan di Pasaman dan Dharmasraya. “Di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan lainnya kita juga terus mengembangkan budidaya ikan air tawar,” paparnya.
Berdasarkan catatan Singgalang, untuk ikan air tawar ini, DKP Sumbar juga mengembangkan budidaya ikan di sawah atau dikenal juga dengan mina padi. Baru-baru ini yang ditinjau adalah budidaya ikan mina padi di Kayu Tanam. Di sana perkembangannya cukup baik. (104)

Singgalang 12 Oktober 2011

Read More

Gubernur Raih Award

Padang, Padek—Sumatera Barat kembali mendapat penghargaan dari pusat. Kali ini, prestasi tingkat nasional itu diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas prestasi Sumbar membangun pembenihan dan pembibitan ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyerahkan langsung penghargaan itu kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, di kantor KKP, Selasa siang (11/10).

“Prestasi itu satu-satunya yang diberikan KKP kepada gubernur. Itu terkait upaya Pemprov bersama DKP Sumbar dalam mendorong pengembangan potensi perikanan di Ranah Minang, khususnya pengembangan budidaya air tawar,” kata Kepala DKP Sumbar Yosmeri kepada Padang Ekspres, seusai penerimaan penghargaan, Selasa (11/10).

Yosmeri mengaku tak tahu pasti, kapan KKP menilai kinerja Pemprov di sektor perikanan air tawar itu. Soalnya, penilaian tidak pernah diinformasikan KKP kepada seluruh daerah di Indonesia sebelumnya. Tahu-tahu, KKP kasih berita bahwa Gubernur Sumbar dapat penghargaan dari kementerian tersebut. “Ini jelas mengagetkan saya, dan sekaligus sebuah prestasi tak ternilai bagi Sumbar,” ungkap Yosmeri.

Dijelaskan, program pengembangan budidaya ikan air tawar sebenarnya sudah dijalankan DKP sejak tiga tahun belakangan. Tujuannya, di samping meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, juga upaya membuka lapangan pekerjaan baru.

Langkah pengembangan potensi budi daya ikan air tawar yang dimaksud Yosmeri, tidak lain dengan memacu minat masyarakat membuka lapangan usaha dengan menjadi petani ikan. Dan, itu diterapkan di berbagai kabupaten/kota di Sumbar.

“Misalnya di Dharmasraya. Di sana kami mendorong dan mengajarkan petani sawit beternak ikan air tawar. Bila dilihat dari kondisi daerahnya yang penuh dengan tanaman sawit, jelas tidak masuk akal. Pasalnya, itu jarang atau tidak pernah dilakukan orang. Namun, dengan pengarahan dan support yang kami berikan, nyatanya usaha budidaya ikan itu berjalan dan berkembang hingga kini,” papar Yosmeri.

Kini sudah ada lima kawasan minapolitan di kabupaten pemekaran Sijunjung itu. Di antaranya di Pulaupunjung, Sitiung, Kotobaru, Tiumang dan Kotosalak. Sedangkan luas arealnya diproyeksi mencapai 375 hektare.

Selain di Dhamasraya, program yang sama juga dilakukan di Pasaman, Padangpariaman, Agam dan seputaran Danau Singkarak. Khusus di Singkarak, DKP Sumbar bersama pemkab dan DKP setempat membuat keramba jaring apung, yang dikelola sejumlah kelompok tani jala apung (KJA).

Optimalkan BBI
Menyangkut pengembangan budidaya ikan air tawar, penghargaan KKP yang raih Sumbar juga merujuk dari komitmen Pemprov Sumbar dan DKP mengoptimalkan fungsi Balai Benih Ikan (BBI) yang dimiliki kabupaten kota dan provinsi. Targetnya, menghasilkan benih ikan air tawar yang produktif dan bersertifikasi.

Diakui Yosmeri, selama ini benih ikan yang beredar di Sumbar lebih banyak dipasok dari luar Sumbar, dan butuh biaya lebih besar untuk membelinya. “Nah, untuk memutus ketergantungan stok dari luar itu, kita mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Misalnya BBI di Pasaman, Solok, Dharmasraya dan Padangpariaman. Dengan harapan, mutu benih lebih terjamin dan harganya lebih murah di banding dibeli dari luar Sumbar,” sebut mantan Kadis DKP Pessel tersebut.

Galakkan Lubuk Larangan

Selain memacu sektor perikanan tangkap untuk meningkatkan nilai ekonomi dan minat konsumsi ikan pada masyarakat, DKP Sumbar juga memperbanyak lubuk larangan di berbagai tempat.

Data DKP Sumbar, konsumsi ikan hanya mencapai 25,86 kg per kapita per tahun. Angka tersebut belum mampu mencapai target konsumsi ikan nasional sebesar 30,47 kg per kapita per tahunnya. Rendahnya konsumsi ikan disebabkan terbatasnya ketersediaan ikan di pasar, harga ikan mahal dan minimnya makanan olahan dari ikan.

Sejauh ini, DKP sudah membuka lima kawasan lubuk larangan. Di antaranya, di Sijunjung, Pasaman, Limapuluh Kota, Solok Selatan dan Padang. Pembuatan lima lokasi lubuk larangan itu masuk program kerja DKP 2011. Di tahun sebelumnya, hal serupa dilakukan di beberapa tempat, termasuk di Talawi, Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk menunjang agar produksi ikan air tawar mampu memenuhi permintaan pasar, DKP mem-back-up tiap lubuk larangan itu dengan bibit ikan nila. Totalnya mencapai 220.000 bibit. Masing-masing untuk Sijunjung (40 ribu bibit), Pasaman (40 ribu bibit), Limapuluh Kota (40 ribu bibit), Solok Selatan (40 ribu bibit) dan Padang (60 ribu bibit). (zil)

Padang Ekspres 12 Oktober 2012

Read More

Sumbar Terima Penghargaan Regional Champion Bidang Penanaman Modal

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima Penganugerahan Pengahargaan sebagai Provinsi Terbaik Bidang Penanaman Modal (Regional Champion) tahun 2011 dari Pemerintah Pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sesuai dengan Keputusan Kepala BKPM Nomor 60 tahun 2011, terhitung tanggal 11 Oktober 2011.

Gubernur Irwan Prayitno menerima langsung Regional Champion yang diserahkan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa didampingi oleh Kepala BKPM Gita Wiryawan di Gedung Nusantara BKPM Jakarta. Pemberian Penganugerahan Penghargaan Regional Champion Bidang Penanaman Modal ini melalui seleksi ketat dari BUMN PT Wahana Data Utama dan konsultasi dengan lembaga kementrian terkait bidang ekonomi.

Direktur Utama PT Wahana Data Utama, Wahyudi Idris dalam kesempatan tersebut menyampaikan, "Materi penilaian diambil dari seleksi 26 provinsi, di luar 7 provinsi yang telah mendapatkan Regional Champion di tahun 2010 lalu. Tim memulai penilaian dengan memperhatikan beberapa kriteria terhadap penyelenggaaraan pemerintahan di Provinsi, terutama mengenai visi dan misi tentang pembangunan penanaman modal, komitmen Kepala Daerah untuk mendorong penanaman modal (Investasi daerah ) serta melihat potensi SDA dan SDM yang ada di daerah tersebut."

"Langkah-langkah pertama kami menyebarkan kuesioner kepada 26 provinsi, kemudian dari hasil kuisioner tersebut kami melakukan penetapan 10 provinsi yang sesuai dengan kriteria penilaian. Langkah selanjutnya kami melakukan penilaian ke lapangan untuk mencocokkan data kuesiorner, serta menilai program penyelenggaraan penanaman modal (investasi daerah). Kemudian juga kami melakukan kooordinasi melakukan klarifikasi data dengan lembaga kementerian bidang ekonomi lain mencocokan hasil penilaian kami, dari penilai tersebut kami menetapkan 60 % penilaian."

"Selanjutnya juga kami memberikan kepada setiap kepala daerah untuk menyampaikan presentasi di hadapan kementerian Koordinasi Perekonomian Nasional dan BKPM di Jakarta. Dari hasil itu kami menetapkan 7 provinsi Regional Champion tahun 2011. Segala hasil penilaian ini selakukan secara independen, tidak ada intervensi dari siapapun," ungkapnya.

3 Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Juga Mendapat Penganugerahan Penghargaan PTSP Klasifikasi Bintang Dua Bidang Pelayanan Penanaman Modal
3 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan Penghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Penanaman Modal yakni, Kabupaten Dhamasraya, Pasaman Barat dan Padang Pariaman. Ini sesuai dengan Keputusan Kepala BKPM Nomor 58 tahun 2011, tanggal 11 Oktober 2011. Wakil Bupati Dhamasraya Syafruddin, Bupati Pasaman Barat Baharuddin, Bupati Padang Pariaman Ali Mukni langsung menerima piagam penghargaan PTSP bidang Penanaman Modal ini yang diserahkan langsung oleh Kepala BKPM Gita Wiryawan di Ruangan Nusantara BKPM Jakarta.

Hasil penetapan penilai ini disampaikan Direktur Sucofindo Arif Safari yang menyampaikan, "Pedoman penilaian sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 tahun 2011, tentang metode penilaian PTSP yang amat memperhatikan tingkat kemampuan SDM, sarana prasarana dan sistem kelembagaan. Dari 265 kabupaten yang dilakukan verifikasi, kemudian dikualisifikasi dan dilakukan dominasi telah ditetapkan 30 kabupaten terbaik pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, klasifikasi bintang dua dan 10 kabupaten bintang satu."

"Tim juga menetapkan peringkat satu hingga tiga untuk masing-masing kabupaten dan kota se Indonesia. BUMN Scofindo sebagai lembaga penilaian melakukan kegiatan ini secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak manapun."

"Selain itu tujuan penilaian ini merupakan upaya untuk meningkatkan potensi daerah dalam mengelola pengembangan investasi sebagai dorongan kemajuan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Menteri Koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa dalam kesempatan tersebut menyampaikan, "Dalam pengembangan investasi usaha proaktif pemerintah daerah amatlah sangat penting di era otonomi saat ini. Kita juga mengetahui pertumbuhan ekonomi juga amat dipengaruhi dari investasi didalam menghadapi globalisasi ekonomi dunia."

"Oleh karena itu untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan investasi di daerah, kita perlu meningkatkan pelayanan yang terbaik, baik dalam administrasi, sistem pelayanan, kecakupan data informasi potensi, kepastian dan keamanan berinvestasi.

Kita saat ini terus berpacu dalam Doing Bisnis Indeks dalam menghadapi tantangan dan harapan globalisasi ekonomi dunia. Oleh karena itu sesungguhnya pemerintah amat memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yan gigih dan terus berkerja keras memajukan dan meningkatkan pelayanan di bidang investasi, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."

"Untuk spesifikasi proyek-proyek penting peningkatan perekonomian Negara dan masyarakat, pembangunan infrastuktur, dan lain-lain, dibutuhkan 4000 triliyun hingga tahun 2014. Sementara itu BUMN telah berkomitmen akan mendorong sebesar 900 triliyun, Pihak Perusahan Swasta 1500 Triliyun, selebihnya kita amat berharap dari investasi lainnya, baik yang ada di pusat maupun yang tumbuh di daerah-daerah di seluruh Indonesia."

Hatta Rajasa juga mengingatkan, “PTSP jangan sampai banyak banget jendelanya..! Semua itu agar semua usaha dan upaya tersebut dapat maksimal untuk kemajuan pembangunan di daerah. Kita mesti terus menerus menumbuhkan motivasi, semangat tinggi dan kegigihan bekerja dalam memajukan pembangunan di daerah."

"Bagi yang dapat penghargaan tahun ini, agar semua ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Dan bagi daerah yang belum mendapat penghargaan ini agar terus berpacu memperbaiki diri secara tersistem dan berkoordinasi secara baik dengan semua pihak untuk kemajuan bangsa dan Negara ini untuk kesejahteraan masyarakat, kita semua," himbaunya.

Kepala BKPM Gita Wiryawan dalam kesempatan tersebut menyampaikan, "Pemberian penghargaan ini bertujuan menberikan dorongan dan dukung agar bekerja lebih baik dan mampu membuat inovasi-inovasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Dalam pembangunan penanaman modal dan investasi, dalam pesaing kompetitif dan positif. Oleh karena itu kesiapan sarana dan prasarana di daerah dalam memberikan pelayanan amatlah membuka peluang bagi orang untuk melakukan investasi di daerah itu," katanya.

Gubernur Irwan Prayitno di sela-sela kegiatan tersebut menyampaikan, "Prestasi ini merupakan prestasi masyarakat Sumatera Barat dan kita semua. Penghargaan ini merupakan momentum dan motivasi bagi kita untuk bekerja lebih keras lagi. Kita juga menyadari usaha dan upaya yang telah kita lakukan dalam dua tahun ini, belum lagi maksimal."

"Namun pembenahan sistem dan kemudahan-mudahan yang kita berikan kepada para investor terus kita dorong dengan baik. Berbagai persoalan yang terjadi, kita berupaya memfasilitasinya dan berkoordinasi dengan pemkab/ko dimana investasi itu sedang dan akan dilaksanakan."

"Dalam dua tahun terakhir ini nilai investasi yang telah masuk ke Sumatera Barat lebih dari 11,3 Triliyun, yang terdiri dari PMA dan PMDN. Semua dari sektor pertambangan, energi (giotermal sudah lebih dari 6 triliyun) dan sektor-sektor lainnya," ujarnya.

Kepala BKPMD Ir. Masrul Zen dalam kesempatan tersebut menambahkan, keberhasilan penilaian Sumbar mendapat penganugerahan Penghargaan Regional Champion bidang Penanaman Modal, ini juga karena kita telah membuat inovasi baru tentang mempergunakan Satelit untuk menyempurkan data informasi potensi sumberdaya alam “ Geografi Information System”. [humas]

Rilis Humas Pemprov 12 Oktober 2011

Read More

Pemprov Sumbar Peduli UMKM

Padang – Singgalang 

Wujud kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tak perlu diragukan lagi. Lebih malah. Hambatan mendapatkan modal selama ini, secara bertahap teratasi. Pelaku UMKM kian lancar mendapatkan modal.

Ini tidak lain adalah berkat program Kredit Usaha Rakyat(KUR) yang digencarkan secara nasional. Baik Gubernur Sumbar Irwan Prayitno maupun Wagub Muslim Kasim, setiap berkunjung ke berbagai pelosok negeri ini, selalu mengkampanyekan KUR.

”Silahkan manfaatkan KUR memang disediakan perbankan untuk modal pengembangkan UMKM. Jangan khawatir, tak perlu jaminan maupun agunan untuk pinjaman Rp20 juta ke bawah yang selama ini dicemaskan. Soal jaminan, pemerintah yang nanggung,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam setia kesempatan bertemu dengan masyarakat dan pelaku UMKM.

Nyaris tak ada kata jenuh atau letih bagi orang nomor satu di daerah ini, untuk memperhatikan rakyatnya. Setiap kesempatan terus disuarakan. Suatu bukti, keberpihakan kepada rakyat tetap melekat.

Begitu pula Wagub Muslim Kasim bupati padang Pariaman dua periode ini, rela dibilang nyinyir, asalkan dana KUR dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pelaku UMKM di Sumbar. Perbankan yang ditunjuk pemerintah menyediakan dana KUR sangat besar untuk sektor usaha.

Bahkan, pernah suatu ketika, Muslim Kasim sedang di Kabupaten Agam, seorang pelaku UMKM mengeluh, karena saat meminjam modal KUR itu, malah diminta jaminan oleh Bank. Kontan, Wagub terkejut, karena rakyatnya dimain – mainkan. Saat itu juga langsung ditelpon orang bank tersebut. Alhasil, pinjaman KUR gol.

Mendapat perhatian serius agar KUR bisa dimanfaatkan oleh UMKM bisa dimanfaatkan oleh UMKM di Sumbar, dilatari juga, kondisi riil pelaku UMKM. Setiap meninjau ke lapangan, awal –awalnya, pasangan Irwan-MK menakhodai bduk pemprov sumbar, selalu yang menjadi maslah modal dan modal lagi bagi pelaku UMKM.

Baik Irwan maupun MK sadar benar, UMKM inilah terbukti paling ampuh akibat krisis ekonomi. Mampu bertahan. Tak ada jalan lain, harus diperhatikan. Harus serius bahu membahu dengan berbagai pihak, tentunya juga dengan kabupaten/ kota.

Komitmen gubernur dan wagub Sumbar untuk peduli UMKM, digencarkan pula oleh bupati/walikota se-Sumbar. Dimanapun dan kapanpun bertemu, KUR selalu dikumandangkan. ”Manfaatkan KUR. Tak ada jaminan atau agunan. Ada bank yang meminta jaminan, laporkan. Begitu kira- kira yang disampaikan agar pemanfaatan KUR ini benar – benar membumi di ranah minang.

Gencarkan ajakan gubernur, wagub dan semua pihak terkait, secara bertahap membuahkan hasil. KUR diincar pelaku UMKM. Mereka datang ke perbankan yang ditunjuk pemerintah menyalurkan KUR. Ada tujuh bank yang ditunjuk, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank NBI, Bank Syariah Mandiri, Bukopin dan BTN. Khusus di Sumbar ditambah Bank Nagari.

”Selama 2011 saja, hingga September, KUR yang sudah direalisasikan mencapai Rp873,26 miliar. Sedangkan total KUR sejak diluncurkan mencapai Rp1,616 triliun untuk 91.125 debitur,” kata Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sumbar Afriadi Laudin, Kamis (6/10) di Padang.

Dia menjelaskan, KUR yang diprogramkan pemerintah itu sesungguhnya untuk modal kerja dan usaha kepada UMKM yang dibidang usaha produktif dinilai layak, namun belum bankable. ”Keinginan meminjam modal ke bank ada, tapi syarat tak terpenuhi. Jaminan tak ada, KUR masuk disini,” terang dia.

Singgalang, 7 Oktober 2011

Read More

Sapu Jagad Membangun Rumah Korban Gempa

DUA TAHUN USAI GEMPA

Tak terasa, sudah dua tahun gempa dahsyat yang memporak-porandakan Sumbar berlalu. Alhamdulillah, hingga saat ini Pemprov Sumbar sudah berhasil menata kembali puing-puing yang hancur akibat gempa, seperti perbaikan rumah masyarkat, sarana prasarana baik jalan maupun jembatan, pasar serta terakhir dibangun gedung milik pemerintah sendiri.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Perumahan masyarakat telah dimulai sejak awal 2010 melalui Pilot Projek Tahap I. Kala itu telah diselesaikan perbaikan rumah sebanyak 6.983 unit rumah dengan alokasi dana dari BNPB sebesar Rp114,5 miliar. Pembangunan rumah percontoan ini dilakukan pada 6 kabupaten/kota.

Tahap II yang dibagi menjadi tahap II A dengan dana Rp350 miliar telah diperbaiki sebanyak 22.138 unit rumah rusak berat dan rusak sedang dan Tahap II B dengan dana sebesar Rp1,65 triliun untuk perbaikan 100.588 unit rumah rusak berat dan rusak sedang (tahap II B). Lokasinya tersebar pada 10 kabupaten/kota yang terkena bencana, masing-masing Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupetn Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota pdang Panjang, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Dan kini tengah berlangsung Rehab Rekon Tahap III untuk memperbaiki 20.984 unit rumah rusak berat dan rusak sedang pada 4 kabupaten/kota masing- masing Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat dengan alokasi dana Rp300 miliar.

Untuk tahap IV telah dialokasikan pula dalam APBN 2011 Perubahan sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan 19.463 unit rumah rusak berat dan sedang. Fasilitator yang akan diterjunkan sudah menjalani seleksi. Begitu dananya turun, fasilitator segera bekerja.

Sementara itu, menurut Kepala BPBD Sumbar Harmensyah, data rumah korban gempa itu terus bertambah. Awalnya berdasarkan rencana aksi data korban gempa yang tersisa hanya 34.000 unit. Artinya dengan dikerjakannya Tahap III maka rumah masyarakat yang tersisa 13.500 unit lagi. Tetapi kini jumlahnya menjadi 54.000 unit, dengan data tambahan sekitar 20.000 unit.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di tempat terpisah mengatakan, bila pada pelaksanaan Rehab Rekon Tahai IV masih tersisa juga rumah masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, maka diadakan tahap V dengan sistim sapu jagad. Soalnya dananya, diupayakan tetap dengan bantuan BNPB. Tetapi bila tidak memungkinkan maka akan dibiayai oleh APBD Sumbar.

”Seluruh rumah masyarakat yang rusak akibat gempa akan mendapatkan bantuan. Mereka yang belum mendapat bantuan setelah berakhirnya Tahap IV, maka akan diupayakan dengan sitem sapu jagad pada Tahap V,” tegas Irwan.
 

Bahagia Dapat Bantuan
Senyum kebahagiaan terpancar di wajah masyrakat korban gempa 30 September 2009. Mereka telah lama menantinya. Akhirnya bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah mereka yang rusak akibat gempa, cair juga. Rumah rusak berat mendapatkan bantuan Rp15 juta dan rumah rusak sedang mendapatkan Rp10 juta.

Meski uang itu tak dapat menyelesaikan pembangunan rumah, namun mereka tetap bersyukur karena ternyata pemerintah sangat memperhatikan nasib mereka.

”Kami hampir putus asa, orang mendata rumah sudah beberapa kali datang, tapi dananya belum juga turun. Fasilitator ini juga sudah lam mendata rumah kami, tapi baru sekarang dana bantuan kami terima. Tapi kami bersyukur,” ujar Juriah, salah satu korban gempa bumi 2009 di Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman.

Kini Juriah dan keluarganya tidak lagi kedinginan di malam hari dan kepanasan di siang hari. Rumah mereka tengah diperbaiki dengan bantuan pemerintah. Rumah yang mereka dibangun kembali itu menggunakan konsep rumah ramah gempa.

Perbaikan Jalan dan Jembatan Tuntas

Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat gempa 30 September 2009 lalu, juga telah selesai diperbaiki. Masyarakat kini dapat melewati ruas jalan tersebut dengan nyaman. Tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Jalan sudah kembali rata tidak ada lagi yang terban, serta tak ada lagi yang retak – retak bahkan menganga di tengah badan jalan.

Perbaikan dilakukan lewat Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa 2009 sektor infrastruktur jalan dan jembatan. Pekerjaan dimulai awal Februari 2010 dan selesai bulan Mei 2010 dengan alokasi dana hibah BNPB sekitar Rp48,3 miliar. Tahap II tahun 2011, dimulai Desember 2010 lalu dengan dana Rp52 miliar.

Usai gempa, kondisi jalan dan jembatan itu memang sangat menakutkan. Bila ada yang berani melewatinya, tentu harus hati – hati dan hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki atau bersepeda motor. Bila tidak berani, maka harus mencari jalan alternatif. Mobil tak ada yang bisa lewat karena nyaris sebagian badan jalan itu terban, ada pula yang amblas, bahkan retak – retak membelah badan jalan.

”Usai gempa 2009 lalu, banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, ada yang amblas, terban bahkan retak –retak, ” kata Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar, Ir Suprapto.

Haluan 1 Oktober 2011

Read More

Sumbar Sukses Entaskan Kemiskinan

ANALISA BANK INDONESIA

Padang, Singgalang

Badan Pusat statistik (BPS) pada Maret 2011 mencatat, angka kemiskinan di Sumbar tersisa 9,04 persen atau 442.082 jiwa dari jumlah penduduk daerah ini. Data yang dirilis BPS pada Juli 2011 itu menunjukan angka kemiskinan di Sumbar terendah sejak 10 tahun terakhir.

Pada kurun waktu 10 tahun terakhir, kemiskinan di Sumbar tertinggi terjadi pada 2001 dan 2006 lalu. Hal ini menurut tim kajian ekonomi regional (KER) Bank Indonesia (BI) Padang terjadi karena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Di tahun itu, angka kemiskinan masing-masing tercatat sebesar 15,21 persen dan 12,51 persen.

Mulai menurunnya angka kemiskinan di Sumbar mengindikasikan program pengentasan kemiskinan di daerah ini terbilang berhasil. Pada jangka panjang, tim kajian ekonomi regional BI ini seperti yang disampaikan Deputi BI Padang, M. Emil Akbar dalam pengantar buku KER memperkirakan penurunan tingkat kemiskinan di daerah ini akan searah dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hal tersebut tergambar dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dalam periode 2002-2011 yang diikuti penurunan penduduk miskin. Selain itu, kestabilan harga juga diperkirakan mampu mendorong penurunan tingkat kemiskinan.

Pada buku KER yang diterbitkan BI Padang, juga tergambar di 2011 ini, penurunan tingkat kemiskinan berasal dari pedesaaan. Dimana presentasi penduduk miskin di pedesaan menurun dari 10,88 persen pada 2010 menjadi 10,07 persen pada 2011. Tapi tidak demikian dengan perkotaan. Di perkotaan tingkat kemiskinan justru meningkat dari 6,84 persen menjadi 7,42 persen.

Peneliti Muda Senior BI Padang, Agung Bayu Purwoko kepada Singgalang Selasa (20/9) memaparkan membaiknya tingkat kemiskinan di pedesaan diperkirakan disebabkan meningkatknya harga komoditas pertanian khususnya perkebunan pada 2010-2011 yang cukup tinggi. Bahkan, ini juga diakui perusahaan sektor perdagangan yang meningkatkan penjualannya ke daerah perkebunan, seperti Dharmasraya dan Pasaman Barat.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di daerah ini pada triwulan II – 2011 diperkirakan melambat. Hal ini merupakan proses kembalinya pertumbuhan ekonomi menuju keseimbangannya pascarecovery. Realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan (yoy) di triwulan II – 2011 ini sebesar 6,48 persen atau lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,87 persen.

Inflasi Sumbar menunjukan tren menurun. Di triwulan II ini, secara tahunan inflasi Kota Padang berada pada level yang cukup rendah di bawah angka inflasi nasional, yakni 4,82 persen. Sedangkan, secara triwulan mengalami deflasi -0,89 persen. ”Kecukupan pasokan bahan makanan menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya inflasi,” jelasnya.

Singgalang, September 2011

Read More

Pejabat Dilarang Terima Parsel

Liputan6.com, Padang: Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan, agar pejabat daerah dilarang menerima kiriman parsel menjelang Lebaran. "Sesuai edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pejabat dilarang menerima parsel karena termasuk gratifikasi (hadiah)," kata Irwan di Padang, Sumatra Barat, Ahad (7/8).

Gubernur menyatakan, pihaknya akan segera membuat surat edaran larangan menerima parsel bagi pejabat setempat. "Tidak hanya menerima parsel, sebaiknya para pejabat juga tidak berkirim parsel kepada orang lain yang terkait dengan jabatannya," ujarnya.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga mengimbau pejabat terkait masalah itu. "Karena itu, pejabat harus tegas untuk menolak pemberian parcel," kata Direktur LBH Padang Vino Oktavia.

Dikatakan Vino, walaupun ada tradisi untuk lebih mengeratkan silaturahim dengan berkirim parsel, hal tersebut tidak bisa ditolerir karena pemberian parcel masuk pada gratifikasi. Selama ini, biasanya yang berkirim parsel adalah bawahan kepada atasan atau rekanan kerja pada para pejabat.

"Tentu ada kepentingan sehingga mereka berkirim parcel," lanjut Vino. "Namun, jika yang berkirim parcel adalah para atasan kepada bawahan indikasi adanya kepentingan lebih kecil."(Ant/SHA)

liputan6.com 7 Agustus 2011

Read More

Sumbar Raih Adipura dan Kalpataru

DISERAHKAN DI ISTANA

PADANG, HALUAN — Gubernur Sumbar ikut hadir bersama be­berapa gubernur provinsi lain menerima penghargaan bergengsi di bidang lingkungan hidup di Istana Negara kemarin, Selasa (7/6). Sumbar mendapatkan peng­hargaan Terbaik 1 Penyusunan Buku dan Analisis Status Ling­kungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi.

Sejumlah bupati juga hadir menerima penghargaan serupa pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2011 itu, diantaranya Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit mene­rima penghargaan Terbaik 1 SLHD tingkat Kabupaten/Kota dan Fauzi Bahar untuk penyusunan SLHD Terbaik 2 Kota/Kabupaten.

Walikota Solok Irzal Ilyas juga hadir menjadi satu-satunya kepala daerah di Sumbar yang daerahnya mendapatkan Piala Adipura. Semen­tara itu untuk Kalpataru Kategori Perintis diterima langsung oleh Maramis Asid dari Pasaman Barat.

Kepala Bapedalda Sumbar Asrizal Asnan lewat siaran persnya yang diterima Haluan Rabu (7/6) mengatakan, Presiden RI pada kesempatan itu meminta para Gubernur dan Bupati/Walikota mempunyai komitmen untuk mewu­judkan Lingkungan Hidup yang baik.

Dalam peringatan hari Ling­kungan Hidup yang bertema “Hutan Penyangga Kehidupan” ini, SBY mengatakan, ada enam kebijakan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah yaitu menjaga hutan primer, mencegah illegal loging, mencegah kerusakan dan menata lahan gambut, penghutanan kembali, menanggulangi kebakaran hutan, dan melakukan gerakan nasional pena­naman pohon.

Presiden SBY juga menegaskan perlu kebijakan khusus berupa peningkatan kerjasama dengan negara sahabat melalui program Reducing Emissions from Defo­restation and Forest Degradation (REDD) dan penundaan izin baru tata kelola lahan gambut/hutan primer. Presiden menyadari keru­sakan yang terjadi beberapa tahun yang lalu bukan hal yang mudah untuk mem­perbai­ki, tetapi bukan juga tidak ada solusinya.

“Beberapa solusi yang bisa kita tempuh yaitu melalui kerja keras dalam menyelamatkan lingkungan hidup dan mengubah gaya hidup agar lebih hemat dan lebih efisien. Selain itu negara dan pemerintah harus mempunyai kebijakan lingkungan yang baik. Serius dalam menangani lingkungan dengan memberikan reward dan punishment. Didukung juga dengan Teknologi dan inovasi serta kerjasama yang efektif antar negara,” katanya.

SLHD

Keberhasilan Sumbar meraih penghargaan penyusunan Buku dan Analisis SLHD ini karena buku yang ditulis tim Bapedalda Sumbar dianggap telah mewakili standar layanan minimum informasi yang harus ada dalam SLHD. Standar tersebut meliputi informasi terkait dengan pencemaran air, udara, dan lingkungan hidup.

“Sejak 2007 hingga tahun ini, alhamdulillah Sumbar selalu menda­pat peringkat terbaik dalam SLHD ini. Namun sayang, meskipun sudah empat tahun berturut-turut mendapat penghargaan terbaik, informasi yang disajikan ini belum menjadi pega­ngan dalam mengambil kebijakan. Akibatnya masih banyak kegiatan sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan yang belum mendapatkan pembinaan teknis,” ujar Asrizal.

Sementara Kota Pariaman, meraih sertifikat Adipura mengung­guli 13 kabupaten/kota yang diusul­kan dengan masing mendapat piala dan sertifikat sebagai daerah yang bersih dan teduh (clean and green city) dan dianggap menerapkan prinsip yang bagus dalam mengelola lingkungan hidup (good environ­mental governance).

Seperti diberitakan sebelumnya, 6 kabupaten/kota dinyatakan lolos dalam Pemantauan I untuk dinilai sebagai peraih Adipura telah dilan­jutkan dengan Pemantauan II yaitu Kota Pariaman, Kota Padang Pan­jang, Kota Payakumbuh, Kabu­paten Tanah Datar, Kota Sawahlunto dan Kota Solok.

Mereka yang peduli dengan lingkungan juga mendapatkan peng­hargaan berupa Kalpataru. Tahun ini Sumbar mendapatkan Kalpataru kategori Perintis Ling­kungan yang diraih Maramis Asid dari Pasaman Barat.

Tamatan STM ini memutuskan untuk bekerja di bidang linkungan tanpa bantuan pemerintah. Ia telah mempelopori penghijauan lahan kritis seluas 1500 hektare, penanaman 11.700 batang pohon, pembibitan, berbagai penyuluhan lingkungan hidup, penangkapan illegal logging dan aktifitas lingkungan hidup lainnya dengan biaya mandiri.

Tak hanya untuk pemerintah, penghargaan pun diberikan kepada sekolah yang dianggap peduli dan berbudaya lingkungan. Tahun ini empat sekolah yaitu SDN 03 Alai Padang, SDN 13 Batu Gadang Indarung Padang, SDN 10 Sungai Sapih Padang dan MTsN Model Padang menyabot Piala Adiwiyata. Sementara untuk piagam Adiwiyata tahun ini diberikan pada SDN 13/IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman. (h/cw16/vie)

Haluan 8 Juni 2011

Read More

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan Lingkungan dari Presiden RI

Gubernur Irwan Prayitno dan beberapa Bupati dan Walikota di Sumatera Barat pada hari Selasa, siang, jam 11.00 Wib (7/6) di Istana Negara Jakarta, menerima penghargaan lingkungan dari Presiden Republik Indonesia dalam acara Peringatan Hari Lingkungan Se Dunia. Hadir dalam kesempatan tersebut Ibu Ani Bambang Yudho Yuno dan para Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Duta Besar dan beberapa undangan.

Tahun ini, Indonesia mengambil tema "Hutan Penyangga Kehidupan" yang mempunyai makna bahwa hutan memliki esensi sebagai penyangga keseimbangan lingkungan hidupnya. Dalam acara itu, Presiden juga menyerahkan penghargaan Kalpataru dan Adipura.

Tema tersebut menekankan pentingnya hutan yang berfungsi memberikan layanan bagi kehidupan. Hutan memiliki nilai keberlanjutan dan menegaskan keterkaitan antara kualitas kehidupan manusia dan kelestarian ekosistem hutan.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2011 sesuai dengan Tahun Hutan Internasional 2011 yang dideklarasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesesuaian tema ini merupakan pengakuan bahwa hutan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan, dan pencapaian tujuan MDGs (Millennium Development Goals).

Dalam laporannya, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menjelaskan perlunya antisipasi ancaman kelestarian hutan secara optimal, dimana aktivitas pembangunan harus berwawasan lingkungan dan mengacu pada daya dukung, tampung, dan pencadangan. "Upaya pencegahan dan rehabilitasi hutan masih terus ditingkatkan dan melibatkan semua komponen bangsa. Konversi lahan harus melihat aspek tata ruang melalui kajian lingkungan hidup strategis," ujar Gusti.

Sementara itu, Presiden SBY dalam sambutannya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab dan terus berupaya untuk melestarikan lingkungan. “Yang tulus, yang bertanggung jawab, bukan karena tekanan dari siapapun, tapi untuk kepentingan kita sendiri,” Presiden menegaskan.

Secara khusus, tepat pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2011, Presiden menggaris bawahi pentingnya untuk menindaklanjuti dan menyukseskan Protokol Nagoya agar pengaturan sumber flora, fauna, dan genetika menjadi adil. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk menyukseskan kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa sehingga penadahan hasil illegal logging bisa ditekan. Diperlukan kerja sama dan kemitraan dengan negara lain untuk mengatasi perubahan iklim ini.

Kepala Bapedalda, melalui Kabid Peningkatan Kapasitas Informasi lingkungan Bapedalda Prov. Sumbar, Ir. Siti Aisyah, MSi, juga menyampaikan, momen Hari Lingkungan Hidup Se Dunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, biasanya diisi dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Salah satu bentuknya adalah melalui pemberian penghargaan lingkungan hidup bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dan masyarakat yang menunjukkan komitmen dan kiprahnya di Bidang Lingkungan Hidup.

Terdapat 5 perhargaan lingkungan yang diterima Sumatera Barat dari Presiden Susulo Bambang Yudhoyono pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional yang diselenggarakan di Istana Negara tanggal 7 Juni 2011 pukul 11.00 WIB. Penghargaan tersebut adalah

Status Lingkungan Hidup (SLHD) Prov Terbaik No. 1 yang diterima oleh Bpk. Gubernur Irwan Prayitno
SLHD Kabupaten/kota Terbaik No. 1 diterima oleh Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit
SLHD Kabupaten/Kota Terbaik No.2 diterima oleh Walikota Padang Fauzi Bahar
KALPATURU kategori Perintis yang diterima oleh Maramis Asid dari Pasaman Barat
ADIPURA yang diterima oleh Walikota Solok oleh Irzal Ilyas

Pada kesempatan tersebut Presiden mengapresiasi bagi Gubernur dan Bupati/Walikota yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan lingkungan yang baik. Hal ini harus perlu terus dipertahankan. Dalam kaitannya dengan tema lingkungan Hidup “ FORET NUTURE AT YOUR SERVICE (Hutan penyangga kehidupan), presiden menyampaikan perlu adanya 6 kebijakan yang harus ditindak lanjuti oleh daerah yaitu :

1. - Menjaga Hutan Primer

2. - Mencegah Illegal Logging

3. - Mencegah Kerusakan Dan Menata Lahan Gambut

4. - Penghutanan Kembali

5. - Menanggulangi Kebakaran Hutan

6. - Melakukan Gerakan Nasional Penanaman Pohon.

Disamping itu perlu kebijakan khusus berupa :

1. - Peningkatan kerjasama dengan negara sahabat melalui program REDD ( Reduced Emissions From Deforestation and Degradation )

2. - Penundaan Izin Baru Tata Kelola Lahan Gambut/Hutan Primer.

Presiden juga menyadari kerusakan yang terjadi beberapa tahun yang lalu bukan hal yang mudah untuk memperbaiki, tetapi bukan juga tidak ada solusinya. Beberapa solusi yang bisa kita tempuh yaitu :

1. Pertama manusia harus bekerja keras dalam menyelamatkan lingkungan hidup dan mengubah gaya hidup agar lebih hemat dan lebih efisien.

2. Negara dan Pemerintah harus mempunyai kebijakan lingkungan yang baik.

3. Serius dalam menangani lingkungan dengan memberikan reward dan punishment.

4. Perlu teknologi dan inovasi.

5. Perlu kerjasama dan kemitraan yang efektif antar negara.

Presiden juga menyinggung tentang Protokol Kyoto yang secara internasional perlu kita taati. Disisi lain masih beberapa negara yang menampung hasil kayu ilegal logging menjadi penghambat bagi terlaksananya pelestarian lingkungan. Namun pada intinya Presiden mengharapkan kita tidak boleh mundur dan lemah dalam melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

[humas]

Read More

BPBD Sumbar Terbaik di Indonesia

DALAM PENANGANAN KEBENCANAAN

Padang-Singgalang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, meraih tiga penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tiga penghargaan tersebut menjadikan BPBD yang belum cukup berumur satu tahun tersebut sebagai BPBD terbaik se-Indonesia dalam penanganan kebencanaan di daerahnya.

”Alhamdulillah kita meraih tiga penghargaan sekaligus. Ini berkat kerjasama semua pihak terkait dalam penanganan bencana di daerah. Dukungan dari gubernur dan wagub serta SKPD terkait lainnya juga berperan, sehingga kita meraih penghargaan ini,” kata Kepala BPBD Sumbar, Harmensyah, kepada wartawan, Minggu (27/3).

Dikatakannya, tiga penghargaan itu adalah juara I kategori Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi (Rehab-Rekon), juara II kategori Penanganan Tanggap Darurat dan juara III kategori Kelembagaan Terbaik.

Dijelaskan Harmensyah, BPBD Sumbar berhak meraih penghargaan terbaik I kategori penanganan pada masa rehab-rekon, karena dalam waktu singkat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (yang baru dilantik 15 Agustus 2010 lalu-red) mampu memotivasi pemerintah kabupaten/kota, Tim Pendamping Masyarakat (TPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/NGO untuk mempercepat pencairan dana bantuan perbaikan rumah korban gempa 30 September 2009.

Dalam upaya percepatan, Pemprov Sumbar juga jemput bola ke pusat, mendesak pencairan dana bantuan rehab-rekon. Selain itu, juga melaksanakan road show ke beberapa daerah yang terkena gempa, untuk mematangkan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam prosses pencairan dana bantuan.

”Hanya kurun waktu yang singkat semenjak dilantik, gubernur mampu mencairkan dana bantuan rehab-rekon sebesar Rp2 triliun, langsung ke rekening anggota kelompok masyarakat, untuk perbaikan 143 ribu korban gempa,” terang Harmensyah.

Untuk kategori penanganan tanggap darurat, BPBD Sumbar meraih penghargaan terbaik II. Dalam penilaiannya, BPBD Sumbar mampu melaksanakan kaji cepat, membuka akses bantuan dan melakukan koordinasi dengan seluruh aparat dan relawan kebencanaan pada masa tanggap darurat, pasca gempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 25 Oktober 2010.

”Meskipun dalam proses tanggap darurat di Mentawai kita dihadapkan pada cuaca dan gelombang laut yang ekstrim dalam menyalurkan bantuan, namun kita berhasil mengatasinya. Kekurangan aparatur, personil dan logistik yang juga menjadi persoalan waktu itu, juga dapat diatasi berkat koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait kebencanaan,” tambahnya.

Sedangkan penghargaan terbaik III kategori kelembagaan terbaik, diraih BPBD Sumbar karena dalam penilaian BNPB mampu melakukan pembinaan terhadap struktur kelembagaannya melalui rapat koordinasi BPBD Sumbar yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan.

BPBD Sumbar juga mampu memberikan dorongan kapasitas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

”Kita mampu mengkoordinir dan melibatkan seluruh pihak dalam penanganan bencana. Kita juga berhasil memberikan dorongan kapasitas dilaksanakan dengan memberikan pelatihan, kemampuan teknis lapangan dalam proses evakuasi dan penyaluran logistik masa tanggap darurat,” ujar Harmensyah.

Menurutnya, BPBD Sumbar juga telah mendorong kabupaten/kota untuk membentuk BPBD Kabupaten/kota. Hinga sekarang, menurutnya, sudah 17 Kabupaten/kota yang telah terbentuk. Dua kota masing-masing Payakumbuh dan Solok rencananya juga akan membentuk BPBD awal tahun ini.

Tiga penghargaan, tersebut diserahkan langsung Kepala BNPB Syamsul Maarif kepada Kepala BPBD Sumbar Harmensyah, 28 Februari-1Maret di Hotel Milenium, Jakarta pada rapat koordinasi BNPB dengan BPBD se-Indonesia. Sumbar memperoleh penghargaan terbanyak dibandingkan BPBD provinsi lain, padahal BPBD-nya baru dilantik 31 Maret 2010 lalu.

Singgalang, 28 Maret 2011

Read More

Bang Rida: Maaf Pak Gubernur…

Oleh Basril Basyar

(Ketua PWI Sumbar)

Berawal dari permintaan maaf Bang Rida pada malam resepsi HUT ke-12 Padang Ekspres di Convention Center UPI YPTK Padang, Minggu (20/3) malam. Selaku Chairman RPG (Riau Pos Group), Bang Rida-demikian Rida K Liamsi akrab dipanggil-menyampaikan permintaan maaf kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

“Mungkin saja ada pemberitaan yang kurang berkenan di hati Pak Gubernur selama Padang Ekspres berkiprah di daerah ini. Atas nama pimpinan saya mohon maaf,” kata Bang Rida. Begitulah sikap beliau sebagai pimpinan pucuk di media cetak yang terus menggeliat di Sumatera Barat.

Sebagai orang melayu yang santun dan selalu bersahaja, Bang Rida adalah sosok wartawan melayu yang rendah hati dan sangat dibanggakan. Beliau memulai karir dari bawah sebagai koresponden Tempo di Riau. Tidak pernah sombong dan selalu memposisikan dirinya sebagai motivator.

Cita-cita beliau, bagaimana media yang ia pimpin bisa menjadi milik masyarakat dan menyuarakan kepentingan publik. Dan, dengan demikian kehadiran Padang Ekspres di Ranah Minang akan selalu ditunggu.

Dalam posisi seperti itu pula, Bang Rida menyampaikan permintaan maaf sekiranya media mengusik kenyamanan seorang gubernur. Lalu apa kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno? Ternyata, apa yang disampaikan Bang Rida mendapat respon mendalam dari seorang Gubernur yang dipilih melalui pilkada langsung oleh rakyatnya.

Saya Pak Rida, kata gubernur memulai sambutannya, tidak pernah merasa terusik apalagi sakit hati akibat pemberitaan pers. Memang beberapa waktu yang silam saya sempat menjadi top dan terkenal di daerah ini, karena suatu pemberitaan. Gubernur memang tidak menyebut berita apa yang menjadikan beliau terkenal. Namun semua orang tentu mengetahui, termasuk hadirin malam itu.

Gubernur mengatakan bahwa ia memahami peranan media massa. Ia berterima kasih atas dukungan pemberitaan selama ini. Banyak informasi-informasi positif yang disampaikan. Tentu juga ada yang negatif. Namun itulah peranan media. Ketika membaca pemberitaan sebuah media tentang tugas dan tanggung jawab sebagai gubernur, ia mengaku saat itu pula langsung memanggil SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Dengan harapan masalah tersebut bisa diselesaikan segera.

Ia pun tidak pernah menyesalkan media dan mengaku tidak pernah memaki wartawan. “Pernah suatu ketika saya di SMS Montosori, minta tanggapan tentang sebuah pemberitaan Padek. Saya katakan, terima kasih ya. Ternyata berita Padek membuat saya terkenal ha ha ha,” kata gubernur membalas SMS itu. “Bukannya marah,” kata Montosori balik membalas. “Ya. Begitulah tipe saya Bang Rida,” kata Irwan.

Terus terang, kata Irwan, memang banyak tanggapan yang disampaikan orang yang simpatik kepadanya. Terkadang mau memukul, lempar batu, mau menganiaya sang wartawan dan lain sebagainya. Namun, ia tidak memilih jalan itu. Sebab, ia merasakan sangat banyak bantuan media terhadap tugasnya. “Dan saya tidak akan intervensi, termasuk membuat blok-blok dan mencari dukungan lain demi membela diri saya,” kata gubernur.

Ia menyatakan akan membiarkan saja bagaimana media menyikapi tugas-tugasnya sebagai gubernur. Dan ia pun tidak mau dipuji. Sebab hanya Allah yang pantas dan berhak dipuji. Termasuk prestasi mendapatkan award tentang penyaluran bantuan bencana. ”Saya tak memberi tahu wartawan tentang prestasi itu. Biarlah Allah yang tahu semuanya,” kata gubernur.

Sebagai Ketua PWI Sumbar saya menghormati sikap gubernur yang telah memberikan kebebasan berekspresi kepada wartawan dan medianya. Memang itulah salah satu amanat reformasi, sebuah kebebasan. Namun saya ingin menyampaikan informasi kondisi kekinian dari kalangan wartawan. Profesi wartawan telah dimasuki berbagai kalangan dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial bahkan perilaku. Profesi wartawan yang longgar telah dimanfaatkan banyak orang untuk berkiprah dalam bidang pers. Tidak ada larangan. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers membuka peluang bagi semua orang menjadi wartawan dan pimpinan media. Sehingga terjadilah jungkir-balik pemberitaan. Dan, kita dengar juga nasib wartawan yang memilukan, dianiaya dan dibunuh.

Berdasarkan penelitian Dewan Pers di 15 kota besar di Indonesia, hanya 20 persen wartawan yang memahami kode etik jurnalistik. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi jurnalistik kita. Hal lain yang mungkin saja terjadi adalah ketika wartawan melakukan trial by the press, menghukum seseorang melalui pemberitaan. Kadang seorang wartawan itu dikalahkan oleh wacananya sendiri atau news as discourse. Fakta memang harus fakta yang disajikan seorang wartawan dalam pemberitaannya. Tetapi, lagi-lagi faktanya adalah sesuai dengan selera dan pesanan orang yang berkepentingan dengan itu.

Ketika saya mengikuti Forum Dialog Pers Profesional dan Bermartabat di Yogyakarta, Dr Ibnu Hamad mengatakan bahwa pemberitaan pers terkadang juga bias. Pengaruh kedekatan dengan seseorang sangat menentukan. Sesorang wartawan tanpa dia sadari akan memilih fakta yang dekat dengan emosinya.

Kadang kita sulit untuk mempercayai sebuah pemberitaan, karena suasana kebatinannya terganggu, ada kecenderungan mereka akan memiliki fakta-fakta atau frase yang dekat dengan dirinya. Doktor Komunikasi itu mengungkapkan, dalam mengkonstruksikan sebuah berita, ia akan menandai fakta dan kata yang dekat dengan dirinya. Sehingga tanpa disadari ada pihak-pihak tertentu yang merasa terdzolimi. Belum lagi kepentingan pemilik media. Oleh sebab itu, jalinan silahturahmi dan komunikasi seorang gubernur dengan wartawan dan pimpinan media sangat diperlukan. Gubernur perlu duduk bersama dengan teman-teman media. Jelaskanlah apa yang sudah dikerjakan. Termasuk menerima masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Apakah dilaksanakan atau tidak, gubernur punya pertimbangan ”Nan jaleh mereka alah sato sakaki.”

Ketika Gamawan Fauzi menjabat sebagai gubernur, ia melakukan komunikasi yang intens dengan wartawan, termasuk pimpinan media. Sekiranya ada hal-hal yang kurang pas dalam pemberitaan, ia melakukan klarifikasi dengan santun. Gubernur Azwar Anas juga seperti itu dan diikuti oleh penerusnya Hasan Basri Durin, Muckhlis Ibrahim, Zainal Bakar.

Kita harapkan pemimpin selalu dengan rakyat, termasuk media. Kata pepatah minang, pemimpin itu hanya ditinggikan serantiang dan didahulukan selangkah. Kalau pers dibiarkan ”bakato hatinyo”, kasian kita dengan rakyat dan daerah, kalau opini yang terbentuk tak sesuai dengan yang sebenarnya sebab belum semua mereka paham, bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak.

Padang Ekspres, 22 Maret 2011

Read More

Gubernur Irwan Mengalah

Gedung Megah Untuk Anak Buah

Padang-Jalan-jalanlah ke kantor gubernur Sumbar di Jalan Sudirman nomor 51, Padang. Persis di sebelah kiri bangunan utama kantor gubernur, kini sudah berdiri sebuah gedung megah berlantai dua. Gedung itu, dari awal diplot untuk ruangan kerja gubernur dan wagub Sumbar.

Gubernur Irwan Prayitno dan Wagub Muslim Kasim pun siap-siap pula pindah ke sana dari ruangan kerja sederhana yang ditempati sejak 15 Agustus 2010. Ya, ruangan darmawanita yang berada di sisi kanan bangunan kantor gubernur, disulap jadi ruangan kerja. Kendati hanya “kelas melati” baik Irwan maupun Muslim enjoy bekerja sebagai pelayan masyarakat.

“Kami berdua sepakat untuk tidak pindah dulu ke gedung mewah itu. Biarlah di sini saja. Untuk sementara waktu, gedung tersebut, dimanfaatkan oleh PNS rumah bagonjong. Lihatlah sejak gempa dahsyat 30 September 2009, mereka bekerja di aula. Bersempit-sempit. Pasti tak nyaman,” ujar Gubernur Irwan baru-baru di Padang.

Pernyataan Gubernur itu, mengejutkan hadirin yang kebanyakan CPNS. Tak disangka dan tak diduga. Mau mengalah kepada staf yang tak lain adalah anak buah sendiri. Gedung itu, juga sudah dirancang sebagai ruangan kerja gubernur dan wagub.

Sebenarnya, usai dilantik sebagai kepala daerah, mantan anggota DPR RI tiga periode ini berpikir demikian. Apa bisa bekerja nyaman dengan kondisi aula yang disulap seperti ruangan kerja. Berpadat-padat, bertumpuk-tumpuk. Ibarat sebuah pasar. Bercampur dan hiruk pikuk.

Padahal pekerjaan yang dilakoni butuh ketenangan, kenyamanan. Segala surat-surat baik dari pusat maupun dari nagari, termasuk yang urgen, semua diproses di kantor gubernur. PNS itulah yang bekerja.

”Salah seorang PNS yang bekerja di aula mendatangi saya. Dia curhat soal lingkungan kerja di aula yang penuh sesak itu. Dia menyampaikan aspirasi soal kerja di aula yang tidak nyaman dan mengganggu. PNS itu tidak bereselon, hanya staf biasa. Tapi apa yang dia aspirasikan itu memang menjadi pikiran pula bagi kami berdua. Mereka tak nyaman bekerja,” ujar Irwan.

Ditanyakan kepada pegawai lain. Juga menyatakan hal yang sama. Kondisi lingkungan yang begitu akan mengganggu kinerja. Alhasil, gubernur pun membicarakan dengan wagub perihal tersebut. Apalagi pembangunan kantor gubernur, pengganti yang rusak belum jelas kapan selesainya. Gubernur dan wagub sepakat, gedung megah yang diperuntukan bagi gubernur dan wagub dimanfaatkan oleh PNS di aula.

Langkah bijak dari gubernur pilihan rakyat itu, spontan membuat PNS yang selama ini bertumpuk-tumpuk bekerja di aula, gembira dan senang. ”Tampak benar kepemimpinan pasangan Irwan-MK. Mengalah demi anak buah. Rasanya kami berdosa kalau tak bekerja sungguh-sungguh,” ujar seorang PNS.

Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov Surya Budhi mengaku kebijakan gubernur itu, mendapat respon luar biasa dari kalangan PNS. ”Pemimpin bijak dan arif. Tak rela staf bekerja tak nyaman. Itu terus yang diucapkan. Ini sekaligus cambuk bagi kami sebagai staf untuk bekerja lebih maksimal,” singkatnya.

Gedung megah itu nanti sebut Budhi akan ditempati oleh PNS di jajaran Biro Hukum, Biro Organisasi dan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau.

Dengan demikian di aula, tinggal dihuni oleh tiga biro lagi. Biro Perekonomian, Biro Bina Sospora dan Biro Pemerintahan dan Kependudukan. Sehingga tak bertumpuk-tumpuk lagi. Sudah bisa diatur dengan suasana lebih nyaman dan tentram.

Singgalang, 1 Maret 2011

Read More

Ditunggu Gubernur Untuk Makan Bersama

SUKA DUKA SUPIR SEORANG PETINGGI DAERAH


Padang, Haluan-Ikhlas, patuh dan tertib. Itulah prinsip hidup yang diterapkan oleh supir BA 1, Ahsanunas (36) dalam bertugas. Terlebih ini kali pertamanya ia bekerja untuk melayani orang nomor satu di Sumbar dengan segudang agenda atau pun acara ketimbang menjadi sopir pajabat terdahulu.


Pegawai humas kantor Gubernur serta para wartawan yang posko di sana, bisa saja angkat tangan untuk tidak mengiringi perjalanan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam hari yang bersamaan. Namun, hal itu tak mungkin pula ia lakukan, mencoba berputar arah dan menggantikannya dengan sopir yang lain dalam hari itu juga.

Buktinya, sejak ia bekerja setelah satu bulan Irwan Prayitno dilantik, sampai saat ini belum ada teguran lisan dari pemimpin Sumbar itu terhadap kinerjanya. Tetapi dibalik kesibukannya membawa mobil itu, hari-harinya justru lebih terasa ringan. Kenapa tidak, satu per satu perbatasan lintas daerah yang banyak menghabiskan waktu dan perjalanan antar daerah jauh serta memiliki resiko tinggi, ia lewati dengan canda tawa.

Ternyata, selama diperjalanan Irwan Prayitno dan sopirnya sering bergurau layaknya kakak beradik tanpa mengurangi rasa hormat dan tak melampaui tata krama.

Selain bercerita, Irwan pun sering merintahnya untuk memutarkan lagu dan bernyanyi bersama. Siapa yang menyangka, ternyata mereka berdua memiliki lagu kesukaan dengan judul ”bareh solok”. Itu lagu yang selalu didendangkan oleh Irwan dan sopirnya. Selama ia bekerja menjadi sopir pegawai atau pejabat lainnya sejak awal tahun 2002 sebagai pegawai honorer dan diangkat menjadi PNS tahun 2008, ia tersanjung dengan sikap dan perhatian komandannya yang saat ini.

”Bertahun-tahun menjadi sopir pejabat, baru kali ini pimpinan yang benar-benar perhatian dengan sopirnya, begitu juga dengan ajudan atau polisi yang membawa mobil voreijder (iring-iringan pengawal). Setiap singgah di rumah makan atau dimana pun ia selalu menawarkan kami untuk masuk dan makan,” tuturnya.

\Namun yang sangat mengesankan, ketika ia ditunggu Irwan untuk sama-sama masuk rumah makan. ”Ia rela menanti saya di pintu rumah makan,” jelasnya Uun, sapaan akrabnya.

Dari ketiga anak-anaknya, hanya nama anak terakhirnya yang memberi kesan hingga diberi nama Firma Maulana Putra.

Nama Firma itu singkatan dari Firdaus K dan Marlis, sepasang calon bupati Sijunjung pada tahun lalu. Karena sebelumnya ia membawa Firdaus K (mantan Sekda Pemprov yang juga mantan komandannya) serta pasanganya Marlis ketika hendak berkampanye dalam pemilu Bupati Sijunjung tahun lalu. Ketika sedang bertugas itulah, ia tak sempat mendampingi istrinya dalam bersalin.

Pertama kali ia bekerja di lingkungan pemerintahan sejak awal tahun 2002 sebagai sopir  rumah tangga di kantor Gubernur, dan pindah kebagian Biro Humas Setdaprov pada tahun 2003 dengan lama kerja 6 bulan. Selanjutnya, ia dipindahkan untuk membawa Asrul Mas’ud, mantan Asisten IV selama 3,5 tahun. Lalu berpindah untuk menjadi mantan Sekda Pemprov Yohanes Dahlan, lalu Firdaus K. Dimasa Firdauslah, ia diangkat sebagai PNS. Setelah pemunduran diri Firdaus, selama 3 bulan ia disiapkan di Biro Umum, hingga dipercaya sebagai sopir BA 1 setelah satu bulan Irwan dilantik.

Haluan, 18 Februari 2011

Read More

Gubernur Tolak Uang Setoran

Gubernur Irwan Prayitno minta agar tidak mengadu-domba dirinya dengan Wakil Gubernur Muslim Kasim. “IP dan MK satu dalam mengemban amanah rakyat Sumatera Barat.

Padang, Haluan-Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan sikapnya hanya akan mengangkat dan memberhentikan pejabat melalui mekanisme yang jelas dan berdasarkan pertimbangan objektif. Bukan berdasarkan pertimbangan orang dekat, tim sukses, teman sekampung, ataupun karena membayar uang setoran.

Penegasan itu disampaikannya dalam pidato setelah melantik Suprapto sebagai Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjal Tarkim) Provinsi Sumatera Barat di auditorium Gubernuran, Padang, Kamis (17/2) kemarin. Suprapto berasal dari pejabat eselon III di Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta. Ia menggantikan pejabat lama Doddy Ruswandi yang telah pindah ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.

Gubernur menjamin, pengangkatan pejabat eselon di semua SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) akan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, proses fit and proper test dan uji kemampuan seseorang dalam memangku jabatan.

Namun, dalam penilaian tersebut, gubernur juga memperhatikan nilai kinerja, loyalitas dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah sebagai pelaksanaan visi dan misi gubernur.

Tolak uang setoran

Tak lama setelah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 15 Agustus 2010, memang deras rumor berhembus di lingkungan Rumah Bagonjong (sebutan kantor gubernur) bahwa Irwan Prayitno –Muslim Kasim akan ‘menghabisi’ pejabat-pejabat semasa Gubernur Gamawan Fauzi-Marlis Rahman. Bahkan pernah diisukan Irwan pernah menyebut hanya sekitar 30 persen pejabat di lingkungan pemprov Sumbar yang akan dipakai.

Tetapi ia pernah pula menyampaikan kabar menyejukan tak lama setelah dilantik, bahwa mutasi atau penggantian pejabat tidak akan ada sampai tahun 2011. Dan itu memang terbukti,   karena hingga enam bulan ia menjabat belum ada mutasi besar-besaran di lingkungan pemerintah daerah Sumatera Barat. Kecuali hanya untuk pengisian jabatan-jabatan yang kosong karena pejabatnya pensiun  atau pindah tugas.

Dalam pidatonya kemarin, Gubernur Irwan Prayitno menyebutkan, pengangkatan pejabat SKPD di pemerintah provinsi tidak sama dengan pengangkatan menteri kabinet oleh presiden. “Kalau di kabinet, berganti presiden berganti pula menterinya. Karena menteri itu jabatan politis. Sedangkan pejabat SKPD di pemerintah daerah adalah jabatan karir,” katanya menegaskan.

Untuk mengisi jabatan politik bisa berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya dari pegawai negeri sipil (PNS). Sementara untuk jabatan karier, seperti kepala SKPD di pemda provinsi, harus diisi oleh PNS yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan ada mekanisme dan aturannya.

“Pelantikan hari ini (kemarin-red) merupakan aplikasi dari sistem dan mekanisme yang telah sesuai dengan aturan itu,” kata Irwan.

Mekanisme pengangkatan pejabat tersebut, kata gubernur, memerlukan proses yang panjang. Termasuk proses pengangkatan Kepala Dinas Prasjal dan Tarkim ini. “Saudara Suprapto ditunjuk sesuai dengan kompetensinya, demi memajukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki Sumbar. Jadi tak ada istilah orang dekat,” jelasnya.

Dalam sambutan itu, Irwan membantah rumor yang berkembang selama ini bahwa ia akan mengganti sebagian besar pejabat lama dan akan memasukkan orang-orang dekat, orang sekampung dan tim sukses sebagai pejabat baru. Ia bahkan menegaskan, dalam seleksi calon pejabat, tidak ada perbedaan yang namanya tim sukses, orang dekat atau orang sekampung.

Di luar faktor-faktor di atas, Irwan juga mengingatkan, dalam setiap pengusulan pejabat, tidak ada uang setoran. “Tidak ada itu. Jika itu (uang setoran) ketahuan , walaupun yang bersangkutan yang terbaik, takkan akan diterima, dan tetap akan diproses sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Jangan Adu Domba IP-MK

Dalam kesempatan tersebut Irwan Prayitno juga mengklarifikasi selentingan yang mengatakan terjadinya perpecahan antara gubernur dengan wakil gubernur, antara Irwan Prayitno dengan Muslim Kasim. Untuk itu ia mengingatkan setiap birokrat di daerah ini, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, agar tidak terbawa pengaruh yang menghasut atau mempertentangkan keputusan gubernur dengan wakil gubernur.

“Perlu diketahui, IP dan MK itu adalah satu penerima amanah rakyat Sumbar,” katanya menyebut inisial namanya dan nama wagub. Oleh karena itu, ia mengingatkan semua pejabat agar jangan ada usaha-usaha adu domba. “Jika ketahuan akan diberikan sanksi yang tegas,” sambungnya.

Irwan juga mengajak masyarakat agar berprasangka baik dan membangun hubungan yang lebih harmonis lagi dimasa-masa mendatang. Karena stabilitas pembangunan di daerah ini merupakan tugas bersama.

Suprapto pernah di Sumbar

Kepada Kepala Dinas Prasjal Tarkim yang baru, Suprapto, Gubernur meminta agar bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, termasuk memperhatikan penataan ruang yang berkualitas dan permukiman yang serasi, seimbang dan layak huni bagi masyarakat daerah ini.

Sebelumnya Suprapto menjabat Kepala Bidang (pejabat eselon IIIa) Peralatan dan Pengujian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jakarta pada Ditjen Bina Marga Kementerian PU. Ia bukan orang baru di daerah ini karena pernah 10 tahun bertugas di Sumbar. Sebelum berkarir di pusat, Suprapto pernah menjabat Kepala RBO (Regional Bettermen Office) Padang (1993-1996), dan Kepala Subdin Pembangunan Dinas Binamarga Sumbar (1996-200). Pertengahan 2003, ia mendapat tugas sebagai Kasubdit Lampung-Bengkulu Ditjen Binamarga hingga 2005. dari 2005-2007, menjabat Kepala Balai Peralatan Wilayah IV Semarang.

Kepada pejabat lama Doddy Ruswandi, Gubernur mengucapkan terima kasih atas pengabdian di Sumatera Barat selama ini, dan mendoakan sukses di tempat yang baru. ”Kita berkeyakinan bahwa Saudara Doddy dalam dua bulan mendatang dapat menempati eselon I di BNPB Pusat. Diharapkan juga nanti dapat mengemban tugas membantu Sumbar sebagai salah satu daerah rawan bencana,” ujarnya.

Acara pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala Dinas Prasjal Tarkim ini juga dihadiri Wakil Gubernur Muslim Kasim, para Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar, para staf ahli gubernur, para asisten serta para mitra kerja Dinas Prasjal Tarkim.

Haluan, 18 Februari 2011

Read More

Yang Di Sawah Terkaget

Kunker gubernur Sumbar ke Kabupaten Pasaman yang berlangsung selama 24 jam, rombongan sempat berhenti di sejumlah tempat yang memang tak masuk dalam agenda kegiatan. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah fasilitas pengairan raksasa yakni Bendungan Irigasi Panti Rao. Ditempat tersebut, gubernur, bupati dan rombongan mendengarkan paparan dari Kepala PSDA Provinsi Sumbar Ali Musri terkait penuntasan sekaligus kendala pemanfaatan infrastruktur dimaksud.

Di hadapan bupati, muspida, gubernur menginstruksikan agar dana pemeliharaan bendungan irigasi ini bisa ditingkatkan lagi, agar bisa lebih berfungsi secara maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat banyak khususnya petani.

Usai mengunjungi fasilitas pengairan itu, rombongan meneruskan kegiatan kunker ke Kecamatan Pao Selatan. Dalam perjalanan menuju lokasi Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) Maju Berkarya di Kauman Kecamatan Rao Selatan, rombongan sempat berhenti disejumlah lokasi pertanian.

Di Jorong Suka Damai Nagari Panti, sejumlah petani yang sedang sibuk memanen padi terperangah. Tanpa diduga, para petani tersebut didatangi oleh orang nomor satu di Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman beserta rombongan.

Menurut Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Sumbar, Surya Budhi SH saat melihat hamparan sawah yang begitu luas, gubernur spontan ingin melihat dan berdialog langsung dengan kalangan petani di Kabupaten Pasaman itu, terutama di wilayah Panti Tapus Rao yang terkenal sebagai daerah lumbung beras di kabupaten tersebut.

Tidak hanya di lokasi tersebut, hal yang sama juga terjadi di Beringin, gubernur, bupati dan rombongan juga terhenti pada kolam ikan masyarakat. Tak hanya kagum dengan luas kolam tersebut, namun Irwan juga terkesima dengan ternak ikan masyarakat didaerah itu. Kendati harus meniti jembatan bambu seadanya, namun hal itu tak mengurungkan niat kedua pemimpin daerah itu.

Saat berada di kolam masyarakat, gubernur mengatakan, kolam ikan di Kabupaten Pasaman sangat unik. Tidak hanya luas, namun kondisi alam di Kabupaten Pasaman merupakan berkah bagi petani ikan. Beternak ikan kelihatannya memang berkah dan haknya orang Pasaman,” sebut Irwan pada Bupati Pasaman Benny Utama.

Posmetro, 9 Februari 2011

Read More