Sistem Ekonomi Kerakyatan Sumbar Lebih Baik

DIBANDING DAERAH LAIN

PADANG, HALUAN — Pene­rapan sistem ekonomi kerak­yatan di Sumatera Barat secara umum relatif lebih baik diban­dingkan dengan daerah lain. Hal ini diungkapkan oleh M. Setya­wan Santoso, Peneliti Ekonomi Madya Kantor Bank Indonesia Padang kepada Haluan Jumat (29/6) di ruang kerjanya.

Santoso menjelaskan bah­wa perekonomian Sumatera Barat bertumpu kepada eko­nomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berbeda dengan perekonomian provinsi Banten, di sana, perekonomian bertumpu kepada industri besar dan sedang, jadi 50 persen tanah di sana dipakai untuk aktivitas industri besar sedang. Industri besar dan sedang, sahamnya merupakan milik kantor pusat yang ada di Jakarta. Sedangkan untuk masyarakat hanya 50 persen kurang.

Sedangkan untuk Suma­tera Barat, 90 persen pere­konomian masyarakat berasal dari UM­KM, sehingga dari sektor keuangan, kredit dapat disa­lurkan. Karena itulah, sistem ekonomi kerakyatan di Suma­tera Barat bisa dika­takan lebih baik, sebab sejak awal peme­rintah daerah juga melakukan pembinaan cukup baik kepada pengusaha eko­nomi lokal. Yang ke dua peme­rintah daerah juga mem­berikan perlindungan yang cukup baik dari masuknya ekonomi konglomerasi. BI dan pemerintah, bekerjasama dalam mengatur dan mem­batasi masuknya ekonomi kong­lo­merasi dari berbagai sektor, termasuk sektor- sek­tor per­dagangan, dan ini sangat baik menumbuhkan per­eko­nomi lokal.

“Dampaknya terhadap kesejahteraan bagus. Karena kesejahteraan bersumber dari ekonomi lokal. Sehingga gap antara orang paling kaya dan orang paling miskin itu tidak besar. Karena di Padang, tidak banyak perusahaan-peru­sahaan raksasa seperti di pulau Jawa,” papar Santoso.

Santoso juga menjelaskan, “Kalau kita bandingkan an­tara Sumatera Barat dengan provinsi Riau dimana Pen­dapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih besar dibanding Sumatera Barat. Walau begitu, PDRB Sumatera Barat 100 persen untuk Su­ma­tera Barat. Intinya per­ekonomian di Sumatera Barat memang ditujukan untuk rakyatnya. Yang lebih penting itu, PDRB itu ditujukan untuk siapa, bukan besar kecilnya. Oleh karena itu kalau kita berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahtraan masyarakat, kita harus me­lihat dan me­ngetahui ma­syarakat kita sebagian besar berada di sektor apa?,” urai Santoso.

Untuk Sumatera Barat, masyarakat banyak bergerak di sektor perdagangan. Yang kedua di sektor pertanian. Jadi untuk pengembangan, di dua sektor tersebut harus lebih difokuskan. Harus ada jami­nan pemerintah dengan mem­perhatikan faktor-faktor yang mendukung seperti sarana dan prasarana. Karena dengan jaminan pemerintah itu ada­lah pintu masuk perbankan mau membangun.

“Akses ke bank merupakan pintu gerbang untuk membuka akses investor, seperti pembangunan jalan tol di Sumatera Barat,  atau real estate. Syaratnya perbankan lokal harus mau dulu membiayai usaha-usaha yang ada. Investor masuk kalau perbankan membiayai, perbankan membiayai kalau pemerintah memperhatikan,” tutupnya. 

Haluan 30 Juni 2012

Read More

Sumbar Tercepat Salurkan Dana BOS

Padang, Padek—Keberhasilan Pr­o­vinsi Sumbar tercepat me­nya­lurkan dana bantuan opera­sio­nal sekolah (BOS) triwulan per­tama tahun 2012, berbuah peng­hargaan. Kemarin (13/6), Gu­bernur Sumbar Irwan Prayit­no menerima penghargaan dari Wa­kil Presiden RI, Boediono atas k­e­berhasilan tersebut.


Boediono dalam penyerahan peng­hargaan bertepatan dengan pun­­cak peringatan Hari Pen­di­di­kan Nasional (Hardiknas), di Te­nis Indoor, Senayan, Jakarta, me­nye­butkan, peringatan Hardiknas tahun ini patut disyukuri ka­rena kembalinya fungsi kebu­da­yaan terintegrasi dalam Ke­men­terian Pendidikan setelah ter­pisah lebih dari 10 tahun. 

”Kita ingin generasi sekarang men­jadi generasi emas, penentu ke­majuan bangsa. Generasi s­­e­telah ini, harus lebih baik dari ge­nerasi saat ini. Caranya, de­ngan pendidikan yang ber­mutu dan berkarakter,” kata Wapres.
Terkait penyatuan pendi­di­kan dan kebudayaan, Wapres me­­nyebutkan, dalam pen­didi­kan tidak hanya hasil ujian na­sio­nal saja diharapkan, tapi juga ka­rakter menghasilkan calon ge­nerasi emas Indonesia. 

“Ibarat dua keping mata uang. Keping satu dengan lain­nya memiliki makna dan nilai sama, tidak bisa dipisahkan ka­rena di dalam proses pen­di­dikan ada penanaman nilai-ni­lai bu­daya,” ujar Wapres. 

Gubernur Sumbar, Irwan Pra­­yitno usai menerima peng­har­gaan, mengatakan peng­har­ga­an ini bukti kepedulian pe­me­rintah daerah di Sumbar mem­­perhatikan pendidikan. De­­ngan pe­nyaluran BOS cepat, pro­ses pen­didikan tidak akan tergang­gu. 

Sumbar mendapat penghar­ga­an karena dinilai paling cepat dari 33 provinsi di Indonesia. Peng­hargaan ini juga pertama ka­li dilaksanakan dalam penya­lu­ran BOS. “Saat ini peme­rintah pusat menargetkan tanggal 9-16 Januari mendatang sudah harus di­salurkan, kita bisa selesai jauh se­belum tanggal yang dite­tap­kan,” paparnya. 

Selain Sumbar, daerah lain yang juga mendapat pengha­r­ga­an adalah DKI Jakar­ta, Dae­rah Is­timewa Yogyakarta, Jawa Ti­mur, Jawa Tengah, Jambi, dan Ke­pulauan Riau. 

Sekadar diketahui, dana BOS Sum­bar 2012 mencapai Rp 540.894.950.000. Jumlah itu ber­da­sarkan jumlah siswa pe­ne­ri­ma, 886.057 orang ting­kat SD/MI dan SMP/MTs. Besarnya jum­lah dana BOS untuk Sumbar ta­hun ini disebabkan nilai dana BOS dinaik­kan oleh pusat mulai 2012. 

Tahun lalu, dana BOS hanya Rp 570 ribu per tahun untuk sis­wa SMP/MTs di kabupaten dan kota Rp 575 siswa. Sedang­kan un­tuk SD, dana BOS tahun lalu ha­nya Rp 397 ribu per tahun un­tuk kabupaten dan Rp 400 ribu kota. Sedangkan tahun ini, ma­sing-masing siswa menerima dana BOS Rp 710 ribu per tahun untuk tingkat SMP/MI, dan Rp 580 ribu per tahun untuk tingkat SD/MI. 

Berdasarkan Peraturan Men­­­t­eri Pendidikan dan Kebu­da­yaan Nomor 51 Tahun 2011 ten­tang Petunjuk Penggunaan Da­na BOS 2012, dana BOS me­ngalami pe­rubahan meka­nisme pe­nya­luran dari transfer ke ka­bupaten/kota tahun 2011 men­jadi transfer ke pro­vinsi tahun 2012. Dari pro­vinsi baru diserah­kan lang­sung ke rekening ma­sing-masing sekolah. Penya­lu­ran dilakukan setiap periode 3 bu­­l­anan, yaitu periode Januari-Ma­­ret, April-Juni, Juli-September dan Ok­tober-Desember.

Padang Ekspres 14 Juni 2012

Read More

Sumbar Raih Provinsi Terbaik

Sabet Sejumlah Prestasi Bidang LH

Padang, Padek—Tahun ini Sumbar mencatat prestasi yang sangat membanggakan di bidang lingkungan hidup de­ngan meraih 28 penghargaan. Dari tujuh kategori peng­har­gaan lingkungan hidup yang diperlombakan, Sumbar men­dapat penghargaan dari semua kategori tersebut. 

Kepala Badan Pe­ngen­da­lian Dampak Lingkungan Dae­rah (Bapedalda) Sumbar, Asri­zal Asnan menjelaskan, seperti kategori penyusunan buku Status Lingkungan Hi­dup Dae­­rah (SLHD). SLHD me­rupakan salah satu pelak­sanaan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang ling­kungan hidup, yaitu pelayanan informasi mengenai status mutu lingkungan hidup.

Hasil penilaian pemerintah pusat, Pemprov Sumbar kem­bali berhasil mempertahankan prestasi tahun 2011 dengan menyabet peringkat terbaik tahun ini bersama DKI Jakarta dan Jawa Timur. “Ini peng­har­gaan kelima diraih Pemprov Sumbar,” kata Asrizal.

Untuk penyusunan buku SLHD tingkat kabupaten/kota, Padang, Agam dan Paya­kumbuh berhasil meraih peng­hargaan itu. Padang dan Agam mendapat peringkat SLHD terbaik, se­dan­gkan Paya­kum­buh mendapat peringkat SLHD baik. Jika me­lihat kom­posisi tahun 2011, Padang dan Agam berhasil me­m­per­ta­hankan prestasi ini. Se­dang­kan Pesisir Selatan yang tahun lalu mendapatkan peng­har­gaan ini, tahun ini tercampak. Posisinya digantikan Paya­kumbuh.

Untuk kategori Adiwiyata Mandiri, juga menunjukkan prestasi yang membanggakan. Dua sekolah di Padang meraih penghargaan itu, SDN 13 Batu Gadang dan MTsN Model. Tahun lalu, tidak satu pun sekolah di Sumbar meraih Adiwiyata Mandiri.

Untuk Adiwiyata Nasional, 16 sekolah di Sumbar men­dapat penghargaan tersebut. Di an­taranya 6 sekolah di Padang, 2 sekolah di Bukit­tinggi dan 8 sekolah lagi di kabupaten/kota lain. Tahun 2011 lalu peng­hargaan Adi­wiyata Nasional hanya diraih 5 sekolah.

Begitu juga kategori Kal­pataru. Tahun ini diraih Wali Kota Payakumbuh Josrizal Zein. Tahun lalu diraih Marmis Asid dari Kabupaten Pasaman Barat. Penghargaan ling­ku­ngan untuk pribadi atau ke­lompok masyarakat atas upaya dan keswadayaannya dan telah menunjukkan kepeloporan dan sumbangsih bagi upaya-upaya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk Piala Adipura, di­raih Payakumbuh kategori kota sedang dan kota kecil oleh Solok dan Padangpanjang. Tahun 2011 lalu penghargaan ini hanya diraih Kota Solok.

Untuk penghargaan Serti­fikat Adipura, tahun ini diraih Lubuksikaping, Kabupaten Pasaman dan Padang. Paria­man yang tahun 2011 lalu me­raih penghargaan, kini gagal.

Asrizal Asnan mengatakan, ta­hun ini merupakan prestasi ter­besar yang diterima Sum­bar. “Jika dibanding tahun lalu, penghargaan tahun ini me­ning­kat luar biasa. Ini meng­gam­bar­kan koordinasi an­tara pe­me­rin­tah provinsi dengan daerah berjalan baik,” kata Asrizal.

Seluruh penghargaan itu akan diserahkan secara resmi pada peringatan Hari Ling­kungan Hidup Sedunia hari ini (5/6), di Istana Negara.

Ditambahkan Kepala Bi­dang Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkunan, Siti Aisyah, dari beberapa peng­hargaan itu, sebagian diser­ah­kan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri LH.

Penghargaan-penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden SBY tersebut, antara lain penghargaan penyusunan buku SLHD kategori terbaik tingkat provinsi, penghargaan penyusunan buku SLHD kate­gori terbaik tingkat kabu­paten/kota, penghargaan Adi­wiyata Mandiri, penghargaan Kalpataru, dan penghargaan Piala Adipura.(bis)

Padang Ekspres 5 Juni 2012

Read More

Sumbar Bangun 6,015 Km Irigasi selama 2011

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah membangun jaringan irigasi baru di wilayah tersebut sepanjang 6,015 kilometer (KM) selama 2011.  

Realisasi pembangunan irigasi tersebut jauh diatas target yang ditetapkan selama 2011 yakni hanya 2,313 KM, kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, di Padang, Kamis (31/5). 

Sementara itu, untuk perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Sumbar, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan dana APBD mencapai Rp36,27 miliar selama 2009 hingga 2011 untuk membiayai kegiatan tersebut, terutama terhadap irigasi yang rusak akibat gempa 2009.  

Akibat gempa 7,9 SR pada 2009 telah menyebabkan 186 daerah irigasi dengan total lahan yang dialiri seluas 51.511 hektar di Sumbar rusak atau hancur, katanya.  

Dana tersebut bersumber dari APBD Perubahan 2009 sebesar Rp1,69 miliar, APBD 2010 sebesar Rp8,14 miliar dan APBD 2011 sebanyak Rp26,44 miliar.  

Ia menjelaskan, dana dialokasikan dalam APBD-Perubahan 2011 digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi 16 daerah irigasi dengan luas lahan dialiri mencapai 16.752 hektar.  

Kemudian, dana dari APBD 2010 dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sembilan daerah irigasi dengan lahan teraliri mencapai 6.136 hektare.  

Selanjutnya, dana dari APBD 2011 digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk 86 daerah irigasi dengan luas lahan yang dialiri mencapai 15.000 hektare.  

Daerah irigasi yang rusak akibat gempa dan telah direahabilitasi dan direkonstruksi itu antara lain berada di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman, Agam, Pesisir Selatan dan Pasaman Barat. (Ant/Ol-3) 

mediaindonesia.com 1 Juni 2012

Read More

2011, PAD Sumbar Melebihi Target

PADANG – Gubernur Sumbar, H. Irwan Prayitno menyebutkan, selama 2011 pemerintah provinsi berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sampai 106,72 persen dari target yang ditetapkan. Realisasinya mencapai Rp1,224 triliun atau lebih dari yang direncanakan sebesar Rp1,147 triliun.

Sementara belanja daerah dapat di realisir sebesar Rp2,132 triliun lebih dari yang dianggarkan sebesar Rp2,328 tri liun lebih atau dengan capaian kinerja 91,59 persen. Belanja itu terdiri dari belan ja langsung, Rp1,045 triliun lebih dan belanja tak langsung, Rp1.150 triliun lebih.

“Sampai akhir tahun anggaran terdapat surplus sebesar Rp51,366 miliar yang dipengaruhi realisasi pendapatan daerah yang melebihi target sebesar Rp112 miliar lebih atau 5,45 persen diatas target yang ditetapkan dan sisi belanja daerah yang tidak terealisasi Rp195 miliar lebih atau 8,39 persen,” kata gubernur saat membacakan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Pro vinsi Sumbar 2011 dalam rapat pari purna DPRD Sumbar, Jumat (29/3) lalu.

Gubernur pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, H. Yulteknil juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Sumbar 2011 mencapai 6,22 persen atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang baru mencapai 5,93 persen. Peningkatan jumlah PDRB harga berlaku dari Rp87,22 triliun pada 2010 menjadi Rp98,92 triliun pada 2011. “Sektor pertanian masih menjadi kontribusi dominan dalam perekonomian daerah dengan kontribusi 23,84 persen dari perekonomian daerah,” katanya.

Seiring dengan itu disampaikannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2008 baru bertengger pada 72,96 kemudian naik 73,44 pada 2009.

Pada 2010 naik menjadi 73,78 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 72,72. Namun diakui, secara nasional sejak 2008, IPM Sumbar masih berada pada peringkat 9 nasional.

“Ini perlu mendapatkan perhatian dari kita bersama, bahwa upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Sumbar perlu lebih diperkuat lagi, baik dari segi anggaran maupun dari segi efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan,” sebutnya.

Diawal pembacaan LKPj-nya gubernur mengakui, tahun kedua kepemimpinannya bersama Wagub Muslim Kasim menjadi masa yang membutuhkan kerja keras. Gubernur juga menyebutkan, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus disikapinya dengan seksama.

Terlepas dari itu, dia optimis dengan kebulatan tekad serta memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat akan dapat mendorong pelaksanaan otonomi daerah yang lebih profesional, sehingga implementasi terhadap hak, wewenang, dan kewajiban menjalankan otonomi daerah benar-benar mampu memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumbar.

Sementara Yulteknil usai paripurna menyatakan, penyampaian LKPj kepala daerah merupakan amanat UU. Kepala daerah menurut aturan harus menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Nanti kita dalami apakah apa yang dilaporkan sudah sesuai dengan yang direalisasi kan, baik fisik maupun keuangan. Dari itu tim pembahas diharapkan benar-benar teliti,” ujarnya.

Untuk membahas ini, DPRD Sumbar juga sudah menetapkan 19 anggota dewan dari berbagai fraksi untuk menjadi tim perumus rekomendasi.

Singgalang, 2 April 2012

Read More

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan dari KemenPAN-RB

JAKARTA, SO. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima penghargaan atas prestasinya sebagai penyelenggara pemerintah daerah, yang meerapkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja. Piagam kategori CC tersebut diserahkan langsung oleh Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Kantor Kemen PAN-RB, Jalan Sudirman-Jakarta, (21/02).

Penghargaan yang sama juga diterima oleh Gubernur Yogyakarta, Kalbar, Kepri, Maluku, NTB, Riau, Sulut, Sumsel, Sumut, Kalsel, NTT, Bali, DKI Jakarta, Jabar, Jatim dan Sulteng.

Pemberian apresiasi dan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah ini merupakan rangkaian kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai Instruksi Presiden Nomor 7/1999.

Muatan dari evaluasi tidak hanya berdasarkan desk evaluation dari LAKIP (Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Provinsi saja, tetapi juga melalui penilaian di lapangan, guna melihat lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja. (lala)

Read More

Ketika Gubernur Berkunjung ke Mentawai

Pakai Sandal Jepit, Sulit Dikenali Warga

Poom…poom…poom. Suara bel KM Ambu-Ambu yang membawa rombongan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno itu langsung disambut pagar betis dari tim gabungan keamanan Polres dan Kodim Mentawai. Kedatangan orang nomor satu di Sumbar itu sudah pasti membawa misi untuk melantik orang nomor satu di Bumi Sikerei.


Sekitar pukul 06.00 WIB, KM Ambu-Ambu mendarat di Dermaga Tuapejat Mentawai, Senin (5/12). Perlahan, pintu kapal dibuka dan langsung berhamburan keluar penumpang kapal yang sesak padat.
Sementara itu, panitia pelantikan sudah siap menyambut gubernur. Namun, sosok Irwan Prayitno sulit dikenali begitu keluar dari pintu kapal. Sebab, penampilan mantan anggota DPR itu tak ubahnya penumpang kapal lainnya.

Celana jins hitam dengan kaos oblong abu-abu dengan jaket kulit hitamnya, membuat warga Bumi Sikerei dan jajaran SKPD tidak mengenal gubernurnya. Keluar dari kapal, Irwan Prayitno bersama istri berjalan santai sambil senyum ramah di belakang seorang pekerja angkat barang kapal.

“Mana pak gubernur, kok tukang angkat karung yang keluar,” tanya seorang warga yang berdiri persis di samping Padang Ekspres karena tidak sabar melihat gubernurnya.

Bukan hanya warga, beberapa PNS dan polisi yang menjaga keamanan sepanjang jalan di Dermaga Tuapejat juga hampir tidak mengenal sosok gubenur. Sampai di loket tiket kapal, baru Irwan Prayitno bersama istri masuk ke dalam mobil yang dikawal mobil patroli dari Polres Mentawai.

“Lho, pak gubernur sudah naik mobil, kok tidak kelihatan keluar dari kapal ya,” kata seorang warga yang belum sempat melihat gubernurnya datang. Maklum, kedatangan Irwan Prayitno di dermaga tidak disambut dengan berbagai tarian adat atau kalung kerangka bunga layaknya kebiasaan kedatangan pejabat tinggi.

Di kedai lontong, seorang polisi yang sedang sarapan pun menceritakan kecemasannya terhadap keamanan Gubernur Sumbar. Sebab protap standar VVIP yang sudah disusun justru kurang maksimal dalam menyambut Irwan Prayitno.

“Biasanya pejabat itu pakai baju safari atau batik dan diberi jalan khusus. Tapi ini tidak, pakaian gubernur seperti gaya cover boy, dan berjalan sama dengan kerumunan penumpang lainnya. Tentu tidak kelihatan dengan petugas keamanan. Padahal, Irwan Prayitno itu di samping gubernur juga ustad, tapi penampilannya sangat berbeda jauh,” katanya dengan cemas sambil terus melahap sarapan lontongnya.

Di sebelah kiri depan kantor bupati, masyarakat pendukung Yudas-Rijel sudah duduk rapi menghadap TV LCD berukuran 32 inchi. Sementara panas matahari mulai mengusik konsentrasi. Namun, masyarakat tidak menghiraukan dan tetap menunggu hasil keputusan surat sakti dari Mendagri yang akan dibacakan Gubernur itu.

Setelah SK dibacakan, tepuk tangan meriah pun bergemuruh. Hebohnya lagi, ketika Yudas-Rijel selesai dilantik, suara teriakan dukungan dari massanya pun terdengar lantang. “Maju terus moncong putih. Bangkit perjuangan,” kata pendukung Yudas. (***)

Padang Ekspres 6 Desember 2011

Read More

Penertiban Tonase Tak Terkait Inflasi

HASIL EVALUASI

PADANG, HALUAN — La­ra­­ngan truk mengangkut muatan berlebih melintas di jalan nasional di Sumatera Barat, tetap dilanjutkan. Kebijakan ini juga didukung oleh Kementrian Perhu­bungan dan Kementrian Pekerjaan Umum. Apalagi dampak yang dikhawatirkan selama ini berupa kenaikan harga barang yang memicu tingkat inflasi, ternyata tidak terbukti.

BPS Sumatera Barat telah mengeluarkan relis yang menyebutkan, tidak ada inflasi akibat penertiban truk ini. Bahkan BI Cabang Pa­dang dalam relisnya justru mengatakan, kebijakan Pem­prov Sumatera Barat mener­tibkan truk yang melebihi tonase ini turut andil mere­dam inflasi. “Penertiban truk yang melebihi tonase akan tetap kita lanjutkan. Pelaksanaannya memang belum sepenuhnya memuaskan. Namun secara bertahap akan dibenahi dan disempurnakan. Apalagi dampak yang ditimbulkannya justru mampu me­redam inflasi,” kata Gubernur Su­matera Barat Irwan Prayitno dalam ra­pat Evaluasi Pelaksanaan Penertiban Truk Bermuatan Lebih di Guber­nu­ran Sumatera Barat, Jumat (21/10).

Dalam rapat yang dipimpin Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesra, Syafrial itu, dijelaskan Irwan, hal tersebut disampaikan Ketua Kadin Sumatera Barat kepada dirinya setelah bertemu dengan pimpinan BI. Dan tentunya relis kedua institusi itu, tak terlepas dari fakta di lapangan sejak diber­lakukannya pembatasan tonase.

Sebab, sejak diberlakukannya aturan truk mesti sesuai tonase, tidak ada lagi kemacetan di jalan raya, transportasi lancar karena tidak ada truk mogok akibat kelebihan beban. Ujung-ujungnya distribusi barang menjadi lancar sehingga meredam laju inflasi.

“Kabar pertakut yang sempat menghantui masyarakat beberapa waktu lalu, bahwa penertiban muatan truk ini akan memicu inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak benar. Bahkan sebaliknya mampu meredam inflasi,” tegasnya.

Mutasi Petugas JTO

Meski demikian sejumlah kekurangan di lapangan akan dibenahi dan disempurnakan, termasuk dugaan permainan petugas Jembatan Timbang Oto (JTO) dengan para sopir. Bahkan Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat melakukan penyegaran seluruh petugas di JTO ini. Dengan suasana baru ini diharapkan dapat menekan kabar kurang sedap tentang perilaku mereka.

“Seluruh petugas JTO kita mutasi. Kita harapkan, dengan penyegaran ini dugaan praktek-praktek yang tidak benar dapat dihindari,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumatera Barat, Akmal.

Kekurangan lainnya adalah tempat penumpukan barang bongkaran yang terbatas. Sebab masih ditemukan truk yang bandel mengangkut muatan berlebih, sedangkan surat-surat kendaraan sudah ditilang semuanya, SIM, STNK dan juga buku KEUR. Yang dimiliki sopir hanya surat-surat tilang saja. Sementara kendaraan tidak boleh ditilang. Tentunya muatan kendaraan harus dibongkar, tetapi tempat penumpukan barang yang memadai belum ada.

Untuk itu, telah direncanakan pemindahan JTO Sungai Lansek (Sijunjung) ke perbatasan Sumatera Barat di Kabupaten Dharmasraya. Anggaran pemindahannya diajukan dalam APBD Sumatera Barat 2012 mendatang sebesar Rp2 miliar. Lahan yang dibutuhkan luasnya sekitar 1 hektar sebagai stockpile.

Diharapkan dengan dipindahkannya JTO ini, akan semakin memudahkan proses penertiban truk yang melebihi muatan saat memasuki wilayah Sumatera Barat.

Tilang melayang 13.062 berkas

Truk pengangkut semen dinilai cukup taat dengan ketentuan pembatasan tonase ini. Sosialiasi yang diberikan mereka pahami. Dan PT Semen Padang turut berkontribusi bagi pembangunan daerah ini sebesar Rp1,2 miliar/tahun.

Berbeda dengan perusahaan batubara yang sama sekali tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi daerah. Dan ternyata truk batubara termasuk kendaraan yang bandel karena masih banyak ditemukan yang tidak sesuai tonase.

Selama pelaksanaan penertiban yang melibatkan aparat kepolisian selama 45 hari sejak 1 Juli hingga 23 Agustus 2011, jumlah tilang pelanggaran muatan lebih sebanyak 13.062 berkas. Ini merupakan jumlah penindakan terbesar dalam sejarah penindakan yang pernah dilakukan JTO.

Haluan, 23 Oktober 2011

Read More

Layanan Satu Pintu, Inovasi Terbaik

Sumbar Raih “Investment Award 2011”

Bencana yang kerap terjadi di Sumbar tak lantas menyurutkan bidang investasi. Buktinya, Sumbar dan tiga Kabupaten meraih penghargaan di bidang ivestasi melalaui Investment Award 2011 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat. Hal tersebut terkait dengan inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diberikan kepada calan investor.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung BKPM, Jakarta, Rabu (12/10) kemarin siang. Untuk provinsi diserahkan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan diterima langsung oleh masing – masing gubernur, termasuk Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, sedangkan untuk kabupaten dan kota diserahkan oleh Kepala BKPM Gita Wiryawan yang untuk tiga Kabupaten di Sumbar diterima oleh Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Bupati Pasaman Barat Baharuddin R, dan Wakil Bupati Dharmasraya, Syafruddin R.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengakui Sumbar belum termasuk daerah tujuan utama investasi di Indonesia, apalagi investasi besar. Tetapi, dari tahun ke tahun, nilai investasi yang masuk cukup signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tahun ini, kata Irwan, tercatat senilai RP1,2 triliun investasi yang masuk ke Sumbar. Investasi tersebut tersebar di berbagai sektor seperti pariwisata, perdagangan pertambangan dan energi, seperti Geotermal di Solok Selatan.

”Alhamdulillah, sejumlah penanaman modal asing seperti dari Jerman, Jepang dan Korea sudah mulai masuk. Begitu juga dari kalangan swasta nasional, seperti Rajawali dan sebagainya,” kata Irwan yang didampingi Kepala Badan BKPMD Masrul Zein, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Burhasman Bur.

”Untuk perhotelan, ada 2.000 kamar yang sedang dibangun di berbagai lokasi,” kata Irwan menambahkan.

Ia mengakui masalah tanah ulayat di Sumbar masih menjadi keluhan. Tetapi, Pemprov, Kabupaten kota selalu ikut memfasilitasi dan memberikan pengertian kepada masyarakat, sehingga masalahnya bisa diatasi.

”Faktor keterlibatan Pemda menangani masalah tanah ulayat ini juga termasuk penilaian diraihnya penghargaan Invesment Award ini,” ujar Gubernur.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sumbar Masrul Zein, menambahkan bahwa peluang investasi di Ranah Minang cukup menjanjikan, terutama di bidang pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian.

Selain itu, perubahan RTRW Sumbar yang mengalihfngsikan kawasan hutan juga membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modal di bidang pertambangan. Untuk 2011, kata Masrul, nilai investasi yang masuk tercatat Rp228 miliar untuk investasi dalam negeri. Sedangkan investasi asing senilai USD 39.000.

Disebutkan, target investasi dalam negeri pada 2011 sebesar Rp639 miliar dan investasi asing sebesar USD 59.000. ”Kalau dilihat target, memang masih belum tercapai. Tapi, kita optimis dengan kepedulian seluruh elemen masyarakat dan pemda kabupaten kota, target kita bisa tercapai,” katanya.

Disebutkan, selain kendala tanah ulayat, kendala lain yang sering dihadapi pemerintah dalam menjual potensi daerah adalah karena tidak adanya data potensi dari kabupaten kota. BKPMD sedang mencoba menginventarisir data tersebut ke dalam sistem yang bisa diakses secara online oleh calon investor. ”Karena itu kita mengimbau kabupeten kota serius mendata potensi daerahnya,” katanya.

Posmetro, 14 Oktober 2011

Read More

Sumbar Raih Investment Award

Jakarta, Padek—Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dinilai terbaik di bidang penanaman modal atau Regional Champion 2011. Bersama Sumbar, enam provinsi lainnya Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, juga memperoleh penghargaan Investment Award 2011.

Penyerahan Investment Award 2011 dilakukan Menko Perekonomian Hatta Radjasa di aula gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (12/10), disaksikan Kepala BKPM Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Gita Wirjawan dalam sambutannya mengatakan, penetapan tujuh provinsi terbaik di bidang penanaman modal Regional Champion 2011 dilakukan setelah penilaian kinerja Pemprov di bidang perekonomian, iklim investasi, proyek strategis yang ditawarkan, ketersediaan sumber daya alam, manusia dan sarana dan prasarana.

”Dalam konteks tersebut di atas, penganugerahaan penghargaan Investment Award Regional Champion mencerminkan makna implementasi kebijakan ekonomi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan diskriminasi positif antardaerah,” tegas Gita Wirjawan.

Melalui penghargaan ini, diharapkan para pemenang bersemangat merevitalisasi kinerja dalam mengembangkan inovasi kebijakan pemerintahan khususnya di bidang penanaman modal.

Direktur Utama PT Wahana Data Utama, Yudi A Idrus (selaku pihak yang dapat kepercayaan dari BKPM untuk memberikan penilaian) menjelaskan, tujuh provinsi itu hasil seleksi dari 26 provinsi di luar tujuh provinsi yang telah ditetapkan sebagai Regional Champion 2010, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, Pemprov Sumbar telah memberikan pelayanan prima kepada investor, kemudahan perizinan, Amdal hingga urusan ke menteri terkait. ”Kemudahan-kemudahan itu yang selama ini kita berikan,” kata Irwan Prayitno.

Gubernur mengungkapkan, sektor investasi unggulan Sumbar di antaranya pariwisata yang meliputi pembangunan cable car di Maninjau, Ngarai Sianok dan Lembah Anai, pembangunan resort di kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan dan Danau Diatas dan Danau Dibawah Kabupaten Solok.

Tawaran investasi lainnya meliputi pembangunan infrastruktur shortcut jalan kereta api Padang-Solok dan investasi di bidang eksploitasi panas bumi (geothermal) dan air (hidro) sebagai sumber energi listrik Sumbar.

Total investasi yang masuk ke Sumbar selama dua tahun terakhir Rp 11,3 triliun. Proyeksi investasi ke depan, Pemprov Sumbar tengah menjajaki potensi Sumbar. ”Untuk proyeksi tahun depan, kita lihat potensi yang ada dulu,” katanya.

Selain memberikan penghargaan kepada tujuh provinsi, Kepala BKPM mengapresiasi 20 kabupaten dan 10 kota di Indonesia yang dinilai optimal menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 2011 di bidang penanaman modal. Di Sumbar, penghargaan diraih tiga kabupaten; Padangpariaman, Dharmasraya dan Pasaman Barat.

Padang Ekspres, 13 Oktober 2011

Read More

Provinsi dan 3 Kabupaten Terima Investment Award 2011

PENGHARGAAN PEMERINTAH PUSAT

JAKARTA, HALUAN — Provinsi Sumatera Barat dan tiga Kabupaten di Ranah Minang, masing-masing Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat dan Dharmasyara meraih penghargaan Investment Award 2011 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat atas prestasinya memberikan pelayanan kepada calon investor.
Sumatera Barat adalah salah satu dari tujuh provinsi yang dinobatkan sebagai Regional Champion terbaik tahun ini dalam bidang penanaman modal, sehingga berhak mendapatkan tropi dari pemerintah. Enam provinsi lainnya adalah Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulsel, Sulut, dan Sultra. Sedang Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat dan Dharmasraya termasuk 20 kabupaten terbaik di Indonesia dalam hal pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk penanaman modal.
Penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung BKPM, Jakarta, Rabu (12/10) siang. Untuk provinsi diserahkan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan diterima langsung oleh masing-masing gubernur, ter­masuk Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, sedang untuk kabupaten dan kota diserahkan oleh Kepala BKPM Gita Wiryawan yang untuk tiga kabupaten di Sumbar diterima olah Bupati Padang Pariaman Ali Muchni, Bupati Pasaman Barat Baharuddin R, dan Wakil Bupati Dharmasraya, H Syafruddin R.
Khusus untuk kota dan kabupaten, pemerintah juga memberikan tropi, seperangkat komputer dan pelatihan untuk tiga kota dan tiga kabupaten terbaik 1,2 dan tiga di antara 30 kota dan kabupaten penerima Investment Award tersebut.
Cukup Signifikan
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno yang ditanya pers usai menerima penghargaan dari BKPM, mengakui daerahnya belum termasuk daerah tujuan utama investasi di Indonesia, apalagi investasi besar. Tetapi, dari tahun ke tahun, nilai investasi yang masuk ke daerah ini cukup signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Tahun ini, kata Irwan, tercatat senilai Rp1,2 triliun investasi yang masuk ke Sumatera Barat, terbe­sar di bidang perkebunan di Kepulauan Mentawai, pertam­bangan dan energy, seperti Geotermal di Solok Selatan.
“Alhamdulillah, sejumlah penanaman modal asing seperti dari Jerman, Jepang dan Korea sudah mulai masuk. Begitu juga dari kalangan swastanasional, seperti Rajawali dan sebagainya,” kata Irwan yang didampingi Kepala Badan BKPMD, Masrul Zein, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Burhasman Bur, Kepala Biro Humas dan Proto­koler Surya Budhi . “Untuk perhotelan, ada 2000 kamar yang sedang dibangun di berbagai lokasi,” Irwan menambahkan.
Ia mengakui masalah tanah ulayat di Sumatera Barat masih menjadi keluhan. Tetapi, Pemda Provinsi, Kota dan Kabupaten selalu ikut memfasilitasi dan memberikan pengertian kepada masyarakat, sehingga masalahnya bisa di atasi. “Faktor keterlibatan Pemda menangani maslah tanah ulayat ini juga termasuk penilaian diraihnya penghargaan Invest­ment Award ini,” ujar Gubernur.
Bagi Bupati Pasaman Barat Baharuddin R dan Bupati Padang Pariaman Ali Muchni, peng­har­gaan ini jelas memberikan motivasi bagi daerah dalam menggenjot investasi di masa mendatang.
“Kami sudah berupaya mem­berikan pelayanan terbaik, cepat dan aman. Mari berinvestasi di Pasaman Barat,” kata Bahar.
Kepala BKPMD Sumbar, Masrul Zein, menambahkan bahwa peluang investasi di Ranah Minang cukup menjanjikan, terutama di bidang pariwisata sebagai tulangpunggung pereko­nomian daerah ini di masa mendatang. Namun dia menam­pik bahwa investasi di bidang perkebunan selama ini tidak memberikan arti yang signifikan untuk pendapatan asli daerah.
”Tak semua bisa diukur ke PAD. Yang pasti, Dharmasraya dan Pasaman Barat bisa berkem­bang adalah karena perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah itu mampu mengembangkan perekonomian masyarakat, se­ hing­ga bisa menjadi kabupaten yang otonom dan mandiri,” ujarnya.
Kepala BKPMD Dhar­mas­raya, Lily Arni, mengakui bahwa pelayanan satu pintu yang dite­rap­kan di daerahnya, mendapat perhatian bagi kalangan investor. Sebab, pelayanan yang selama ini harus melalui berbagai kantor dan badan, bisa ditangani di satu tempat saja. “Ini merupakan penghargaan kedua bagi Dhar­masraya,” ujarnya.
Jangan Lewat Jendela
Hatta Rajasa mengapresiasi atas prestasi tujuh provinsi dan 30 kota dan kabupaten yang menerima peng­hargaan Investment Award tahun 2011 ini.
“Rp4000 triliun investasi yang dibutuhkan sampai 2014 untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil,” katanya.
Kepala BKPM Gita Wir­yawan dalam sambutannya menjelaskan pola penilaian yang menetapkan tujuh provinsi, 10 kota dan 20 kabupaten pe­nerima Investment Awart tahun ini. Arahnya, kata dia, adalah tentang bentuk pelayanan yang diberikan, sedang tahun lalu, di mana Riau, Jabar, Kaltim, DKI, Jatim dan Papua menjadi pemenang adalah karena me­rupakan daerah tujuan investasi utama di Indonesia. “Dengan pemberian investment award ini, kita harapkan daerah-daerah ikut berlomba menjadi destinasi investasi di masa mendatang,” jelasnya. (h/sal)

Haluan 13 Oktober 2011

Read More

Irwan dan 3 Bupati Terima Anugerah Investasi

Jakarta, Singgalang
Pemerintah Sumatra Barat bersama enam provinsi lainnya, dianugari penghargaan oleh kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai daerah terbaik bidang penanaman modal (Regional Champions) Tahun 2011. Selain itu, tiga kabupaten di Sumbar, Dharmasraya, Padang Pariaman, dan Pasaman Barat bersama 27 kabupaten/kota, masuk nominasi untuk Penyelenggara PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) Bidang Penanaman Modal Kabupaten dan Kota Terbaik 2011.
Penganugrahan disampaikan Kepala BKPM Gita Wirjawan dan Menko Perekonomian Hatta Radjasa pada Investment Award 2011 di kantor BKPM di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (12/10).
Pada penyerahan anugerah itu, hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, antara lain Menperin MS. Hidayat dan Menhut Zulkiflimansah.
Gubernur Irwan Prayitno menerima penghargaan sebagai provinsi terbaik bidang penanaman modal (Regional Champions) 2011 yang diberikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa yang didampingi Kepala BKPM Gita Wirjawan. Begitu pula dengan tiga bupati asal Sumbar yang langsung menerima penghargaan sebagai kabupaten/kota penyelenggara PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) bidang penanaman modal kabupaten dan kota terbaik 2011 dari Kepala BKPM.
Irwan Prayitno mengatakan, selama ini Pemprov Sumbar memberikan pelayanan yang mudah kepada investor yang ingin menanamkan investasinya.
“Mulai dari menyambut mereka, membantu memberikan izin dengan mudah, termasuk prosesnya sampai ke Amdal, sampai urusan ke menteri terkait. Kemudahan-kemudahan itu yang selama ini kita berikan,” ujarnya.
Dijelaskan, sektor investasi unggulan yang ditawarkan, di antaranya pariwisata yang meliputi pembangunan cable car di Maninjau, Ngarai Sianok dan Lembah Anai, pembangunan resort di kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan dan di kawasan Danau Di Atas dan Danau Di Bawah, Kabupaten Solok.
Tawaran investasi lainnya, meliputi pembangunan infrastruktur shortcut jalan Kereta Api Padang-Solok dan investasi di bidang eksploitasi panas bumi (geothermal) dan air (hidro) sebagai sumber energy listrik.
Di singgung tentang nilai investasi yang masuk ke Sumbar, Irwan Prayitno mengungkapkan, selama dua tahun terakhir, sebesar Rp11,3 triliun. Proyeksi investasi ke depan, Pemrov Sumbar melihat masih banyak potensi yang bisa dijual. Di samping tergantung dari investor yang akan datang untuk menanamkan modalnya. “Proyeksi tahun depan, kita lihat potensi yang ada dulu,” katanya.
Gita Wirjawan menuturkan, dari 26 provinsi ini dilakukan penilaian kinerja pemerintah daerah, iklim investasi daerah, alam, dan juga sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana.
“Penetapan provinsi terbaik penanaman modal, dilakukan penilai kinerja pemerintah daerah, iklim investasi daerah, alam, maupun manusia, sarana dan prasarana,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia mengatakan, provinsi yang telah bekerja keras dalam menaikkan nilai inevstasi sehingga menjadi regional champion agar tetap terus mempertahankan dan meningkatkanya.
Sedangkan untuk daerah atau provinsi yang belum, lanjut Gita agar terus melakukan upaya dalam meningkatkan penanaman modal.
Hal yang sama juga disampaikan Gita Wirjawan kepada kabupaten/kota yang mendapatkan perhargaan.
Dikatakan, penganugerahan PTSP untuk memotivasi dan mendorong penanaman modal di kabupaten dan kota, dan meningkatkan pelayanan dalam pelayanan modal. “Apalagi peranan pemerintah daerah sangat diperlukan terutama untuk mengantisipasi ketatnya persaingan global, upaya daerah menarik para calon pemodal,” kata Gita Wirjawan.
Berdasarkan pengumpulan data/informasi, dipilih 20 nominasi untuk penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal kabupaten terbaik. Penghargaan kepada kabupaten di Sumbar didapatkan Pasaman Barat, Padang Pariaman dan Dharmasraya.(603)

Singgalang 13 Oktober 2011

Read More

Gubernur Terima Award Perikanan

Pertama di Indonesia


Jakarta - Gubernur Sumbar, H. Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan. Kali ini di bidang perikanan. Award tersebut langsung diserahkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Fadel Muhammad di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (11/10).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Yosmeri yang ikut mendampingi gubernur kepada Singgalang menyebutkan, award tersebut diberikan menteri atas prestasi dan partisipasi membangun perbenihan dan pembibitan ikan di Sumatra Barat.
"Award ini pertama kali diberikan dan di Indonesia Gubernur Sumbar-lah satu-satunya yang mendapatkan penghargaan bidang perikanan ini,” kata Yosmeri melalui telepon genggamnya.
Selama ini disampaikannya, Sumbar memiliki komitmen yang kuat dalam budidaya perikanan air tawar. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penggunaan induk dan benih ikan unggul. Selain itu, selalu disinergikan dengan kabupaten/kota. “Inilah yang dicermati pusat. Mereka melihat sinergi dan komitmen Sumbar terhadap budidaya perikanan air tawar sangat kuat, sehingga gubernur kita diberi penghargaan,” jelasnya.
Yosmeri membeberkan, untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar selama ini, tidak sebatas di kolam-kolam biasa, tapi juga sudah dikembangkan di kawasan perkebunan sawit atau kebun karet seperti yang dilakukan di Pasaman dan Dharmasraya. “Di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan lainnya kita juga terus mengembangkan budidaya ikan air tawar,” paparnya.
Berdasarkan catatan Singgalang, untuk ikan air tawar ini, DKP Sumbar juga mengembangkan budidaya ikan di sawah atau dikenal juga dengan mina padi. Baru-baru ini yang ditinjau adalah budidaya ikan mina padi di Kayu Tanam. Di sana perkembangannya cukup baik. (104)

Singgalang 12 Oktober 2011

Read More

Gubernur Raih Award

Padang, Padek—Sumatera Barat kembali mendapat penghargaan dari pusat. Kali ini, prestasi tingkat nasional itu diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas prestasi Sumbar membangun pembenihan dan pembibitan ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyerahkan langsung penghargaan itu kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, di kantor KKP, Selasa siang (11/10).

“Prestasi itu satu-satunya yang diberikan KKP kepada gubernur. Itu terkait upaya Pemprov bersama DKP Sumbar dalam mendorong pengembangan potensi perikanan di Ranah Minang, khususnya pengembangan budidaya air tawar,” kata Kepala DKP Sumbar Yosmeri kepada Padang Ekspres, seusai penerimaan penghargaan, Selasa (11/10).

Yosmeri mengaku tak tahu pasti, kapan KKP menilai kinerja Pemprov di sektor perikanan air tawar itu. Soalnya, penilaian tidak pernah diinformasikan KKP kepada seluruh daerah di Indonesia sebelumnya. Tahu-tahu, KKP kasih berita bahwa Gubernur Sumbar dapat penghargaan dari kementerian tersebut. “Ini jelas mengagetkan saya, dan sekaligus sebuah prestasi tak ternilai bagi Sumbar,” ungkap Yosmeri.

Dijelaskan, program pengembangan budidaya ikan air tawar sebenarnya sudah dijalankan DKP sejak tiga tahun belakangan. Tujuannya, di samping meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, juga upaya membuka lapangan pekerjaan baru.

Langkah pengembangan potensi budi daya ikan air tawar yang dimaksud Yosmeri, tidak lain dengan memacu minat masyarakat membuka lapangan usaha dengan menjadi petani ikan. Dan, itu diterapkan di berbagai kabupaten/kota di Sumbar.

“Misalnya di Dharmasraya. Di sana kami mendorong dan mengajarkan petani sawit beternak ikan air tawar. Bila dilihat dari kondisi daerahnya yang penuh dengan tanaman sawit, jelas tidak masuk akal. Pasalnya, itu jarang atau tidak pernah dilakukan orang. Namun, dengan pengarahan dan support yang kami berikan, nyatanya usaha budidaya ikan itu berjalan dan berkembang hingga kini,” papar Yosmeri.

Kini sudah ada lima kawasan minapolitan di kabupaten pemekaran Sijunjung itu. Di antaranya di Pulaupunjung, Sitiung, Kotobaru, Tiumang dan Kotosalak. Sedangkan luas arealnya diproyeksi mencapai 375 hektare.

Selain di Dhamasraya, program yang sama juga dilakukan di Pasaman, Padangpariaman, Agam dan seputaran Danau Singkarak. Khusus di Singkarak, DKP Sumbar bersama pemkab dan DKP setempat membuat keramba jaring apung, yang dikelola sejumlah kelompok tani jala apung (KJA).

Optimalkan BBI
Menyangkut pengembangan budidaya ikan air tawar, penghargaan KKP yang raih Sumbar juga merujuk dari komitmen Pemprov Sumbar dan DKP mengoptimalkan fungsi Balai Benih Ikan (BBI) yang dimiliki kabupaten kota dan provinsi. Targetnya, menghasilkan benih ikan air tawar yang produktif dan bersertifikasi.

Diakui Yosmeri, selama ini benih ikan yang beredar di Sumbar lebih banyak dipasok dari luar Sumbar, dan butuh biaya lebih besar untuk membelinya. “Nah, untuk memutus ketergantungan stok dari luar itu, kita mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Misalnya BBI di Pasaman, Solok, Dharmasraya dan Padangpariaman. Dengan harapan, mutu benih lebih terjamin dan harganya lebih murah di banding dibeli dari luar Sumbar,” sebut mantan Kadis DKP Pessel tersebut.

Galakkan Lubuk Larangan

Selain memacu sektor perikanan tangkap untuk meningkatkan nilai ekonomi dan minat konsumsi ikan pada masyarakat, DKP Sumbar juga memperbanyak lubuk larangan di berbagai tempat.

Data DKP Sumbar, konsumsi ikan hanya mencapai 25,86 kg per kapita per tahun. Angka tersebut belum mampu mencapai target konsumsi ikan nasional sebesar 30,47 kg per kapita per tahunnya. Rendahnya konsumsi ikan disebabkan terbatasnya ketersediaan ikan di pasar, harga ikan mahal dan minimnya makanan olahan dari ikan.

Sejauh ini, DKP sudah membuka lima kawasan lubuk larangan. Di antaranya, di Sijunjung, Pasaman, Limapuluh Kota, Solok Selatan dan Padang. Pembuatan lima lokasi lubuk larangan itu masuk program kerja DKP 2011. Di tahun sebelumnya, hal serupa dilakukan di beberapa tempat, termasuk di Talawi, Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk menunjang agar produksi ikan air tawar mampu memenuhi permintaan pasar, DKP mem-back-up tiap lubuk larangan itu dengan bibit ikan nila. Totalnya mencapai 220.000 bibit. Masing-masing untuk Sijunjung (40 ribu bibit), Pasaman (40 ribu bibit), Limapuluh Kota (40 ribu bibit), Solok Selatan (40 ribu bibit) dan Padang (60 ribu bibit). (zil)

Padang Ekspres 12 Oktober 2012

Read More

Sumbar Terima Penghargaan Regional Champion Bidang Penanaman Modal

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima Penganugerahan Pengahargaan sebagai Provinsi Terbaik Bidang Penanaman Modal (Regional Champion) tahun 2011 dari Pemerintah Pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sesuai dengan Keputusan Kepala BKPM Nomor 60 tahun 2011, terhitung tanggal 11 Oktober 2011.

Gubernur Irwan Prayitno menerima langsung Regional Champion yang diserahkan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa didampingi oleh Kepala BKPM Gita Wiryawan di Gedung Nusantara BKPM Jakarta. Pemberian Penganugerahan Penghargaan Regional Champion Bidang Penanaman Modal ini melalui seleksi ketat dari BUMN PT Wahana Data Utama dan konsultasi dengan lembaga kementrian terkait bidang ekonomi.

Direktur Utama PT Wahana Data Utama, Wahyudi Idris dalam kesempatan tersebut menyampaikan, "Materi penilaian diambil dari seleksi 26 provinsi, di luar 7 provinsi yang telah mendapatkan Regional Champion di tahun 2010 lalu. Tim memulai penilaian dengan memperhatikan beberapa kriteria terhadap penyelenggaaraan pemerintahan di Provinsi, terutama mengenai visi dan misi tentang pembangunan penanaman modal, komitmen Kepala Daerah untuk mendorong penanaman modal (Investasi daerah ) serta melihat potensi SDA dan SDM yang ada di daerah tersebut."

"Langkah-langkah pertama kami menyebarkan kuesioner kepada 26 provinsi, kemudian dari hasil kuisioner tersebut kami melakukan penetapan 10 provinsi yang sesuai dengan kriteria penilaian. Langkah selanjutnya kami melakukan penilaian ke lapangan untuk mencocokkan data kuesiorner, serta menilai program penyelenggaraan penanaman modal (investasi daerah). Kemudian juga kami melakukan kooordinasi melakukan klarifikasi data dengan lembaga kementerian bidang ekonomi lain mencocokan hasil penilaian kami, dari penilai tersebut kami menetapkan 60 % penilaian."

"Selanjutnya juga kami memberikan kepada setiap kepala daerah untuk menyampaikan presentasi di hadapan kementerian Koordinasi Perekonomian Nasional dan BKPM di Jakarta. Dari hasil itu kami menetapkan 7 provinsi Regional Champion tahun 2011. Segala hasil penilaian ini selakukan secara independen, tidak ada intervensi dari siapapun," ungkapnya.

3 Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Juga Mendapat Penganugerahan Penghargaan PTSP Klasifikasi Bintang Dua Bidang Pelayanan Penanaman Modal
3 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan Penghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang Penanaman Modal yakni, Kabupaten Dhamasraya, Pasaman Barat dan Padang Pariaman. Ini sesuai dengan Keputusan Kepala BKPM Nomor 58 tahun 2011, tanggal 11 Oktober 2011. Wakil Bupati Dhamasraya Syafruddin, Bupati Pasaman Barat Baharuddin, Bupati Padang Pariaman Ali Mukni langsung menerima piagam penghargaan PTSP bidang Penanaman Modal ini yang diserahkan langsung oleh Kepala BKPM Gita Wiryawan di Ruangan Nusantara BKPM Jakarta.

Hasil penetapan penilai ini disampaikan Direktur Sucofindo Arif Safari yang menyampaikan, "Pedoman penilaian sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 tahun 2011, tentang metode penilaian PTSP yang amat memperhatikan tingkat kemampuan SDM, sarana prasarana dan sistem kelembagaan. Dari 265 kabupaten yang dilakukan verifikasi, kemudian dikualisifikasi dan dilakukan dominasi telah ditetapkan 30 kabupaten terbaik pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, klasifikasi bintang dua dan 10 kabupaten bintang satu."

"Tim juga menetapkan peringkat satu hingga tiga untuk masing-masing kabupaten dan kota se Indonesia. BUMN Scofindo sebagai lembaga penilaian melakukan kegiatan ini secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak manapun."

"Selain itu tujuan penilaian ini merupakan upaya untuk meningkatkan potensi daerah dalam mengelola pengembangan investasi sebagai dorongan kemajuan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Menteri Koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa dalam kesempatan tersebut menyampaikan, "Dalam pengembangan investasi usaha proaktif pemerintah daerah amatlah sangat penting di era otonomi saat ini. Kita juga mengetahui pertumbuhan ekonomi juga amat dipengaruhi dari investasi didalam menghadapi globalisasi ekonomi dunia."

"Oleh karena itu untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan investasi di daerah, kita perlu meningkatkan pelayanan yang terbaik, baik dalam administrasi, sistem pelayanan, kecakupan data informasi potensi, kepastian dan keamanan berinvestasi.

Kita saat ini terus berpacu dalam Doing Bisnis Indeks dalam menghadapi tantangan dan harapan globalisasi ekonomi dunia. Oleh karena itu sesungguhnya pemerintah amat memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yan gigih dan terus berkerja keras memajukan dan meningkatkan pelayanan di bidang investasi, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."

"Untuk spesifikasi proyek-proyek penting peningkatan perekonomian Negara dan masyarakat, pembangunan infrastuktur, dan lain-lain, dibutuhkan 4000 triliyun hingga tahun 2014. Sementara itu BUMN telah berkomitmen akan mendorong sebesar 900 triliyun, Pihak Perusahan Swasta 1500 Triliyun, selebihnya kita amat berharap dari investasi lainnya, baik yang ada di pusat maupun yang tumbuh di daerah-daerah di seluruh Indonesia."

Hatta Rajasa juga mengingatkan, “PTSP jangan sampai banyak banget jendelanya..! Semua itu agar semua usaha dan upaya tersebut dapat maksimal untuk kemajuan pembangunan di daerah. Kita mesti terus menerus menumbuhkan motivasi, semangat tinggi dan kegigihan bekerja dalam memajukan pembangunan di daerah."

"Bagi yang dapat penghargaan tahun ini, agar semua ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Dan bagi daerah yang belum mendapat penghargaan ini agar terus berpacu memperbaiki diri secara tersistem dan berkoordinasi secara baik dengan semua pihak untuk kemajuan bangsa dan Negara ini untuk kesejahteraan masyarakat, kita semua," himbaunya.

Kepala BKPM Gita Wiryawan dalam kesempatan tersebut menyampaikan, "Pemberian penghargaan ini bertujuan menberikan dorongan dan dukung agar bekerja lebih baik dan mampu membuat inovasi-inovasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Dalam pembangunan penanaman modal dan investasi, dalam pesaing kompetitif dan positif. Oleh karena itu kesiapan sarana dan prasarana di daerah dalam memberikan pelayanan amatlah membuka peluang bagi orang untuk melakukan investasi di daerah itu," katanya.

Gubernur Irwan Prayitno di sela-sela kegiatan tersebut menyampaikan, "Prestasi ini merupakan prestasi masyarakat Sumatera Barat dan kita semua. Penghargaan ini merupakan momentum dan motivasi bagi kita untuk bekerja lebih keras lagi. Kita juga menyadari usaha dan upaya yang telah kita lakukan dalam dua tahun ini, belum lagi maksimal."

"Namun pembenahan sistem dan kemudahan-mudahan yang kita berikan kepada para investor terus kita dorong dengan baik. Berbagai persoalan yang terjadi, kita berupaya memfasilitasinya dan berkoordinasi dengan pemkab/ko dimana investasi itu sedang dan akan dilaksanakan."

"Dalam dua tahun terakhir ini nilai investasi yang telah masuk ke Sumatera Barat lebih dari 11,3 Triliyun, yang terdiri dari PMA dan PMDN. Semua dari sektor pertambangan, energi (giotermal sudah lebih dari 6 triliyun) dan sektor-sektor lainnya," ujarnya.

Kepala BKPMD Ir. Masrul Zen dalam kesempatan tersebut menambahkan, keberhasilan penilaian Sumbar mendapat penganugerahan Penghargaan Regional Champion bidang Penanaman Modal, ini juga karena kita telah membuat inovasi baru tentang mempergunakan Satelit untuk menyempurkan data informasi potensi sumberdaya alam “ Geografi Information System”. [humas]

Rilis Humas Pemprov 12 Oktober 2011

Read More