Pejabat Dilarang Terima Parsel

Liputan6.com, Padang: Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan, agar pejabat daerah dilarang menerima kiriman parsel menjelang Lebaran. "Sesuai edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pejabat dilarang menerima parsel karena termasuk gratifikasi (hadiah)," kata Irwan di Padang, Sumatra Barat, Ahad (7/8).

Gubernur menyatakan, pihaknya akan segera membuat surat edaran larangan menerima parsel bagi pejabat setempat. "Tidak hanya menerima parsel, sebaiknya para pejabat juga tidak berkirim parsel kepada orang lain yang terkait dengan jabatannya," ujarnya.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga mengimbau pejabat terkait masalah itu. "Karena itu, pejabat harus tegas untuk menolak pemberian parcel," kata Direktur LBH Padang Vino Oktavia.

Dikatakan Vino, walaupun ada tradisi untuk lebih mengeratkan silaturahim dengan berkirim parsel, hal tersebut tidak bisa ditolerir karena pemberian parcel masuk pada gratifikasi. Selama ini, biasanya yang berkirim parsel adalah bawahan kepada atasan atau rekanan kerja pada para pejabat.

"Tentu ada kepentingan sehingga mereka berkirim parcel," lanjut Vino. "Namun, jika yang berkirim parcel adalah para atasan kepada bawahan indikasi adanya kepentingan lebih kecil."(Ant/SHA)

liputan6.com 7 Agustus 2011

Read More

Sumbar Raih Adipura dan Kalpataru

DISERAHKAN DI ISTANA

PADANG, HALUAN — Gubernur Sumbar ikut hadir bersama be­berapa gubernur provinsi lain menerima penghargaan bergengsi di bidang lingkungan hidup di Istana Negara kemarin, Selasa (7/6). Sumbar mendapatkan peng­hargaan Terbaik 1 Penyusunan Buku dan Analisis Status Ling­kungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi.

Sejumlah bupati juga hadir menerima penghargaan serupa pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2011 itu, diantaranya Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit mene­rima penghargaan Terbaik 1 SLHD tingkat Kabupaten/Kota dan Fauzi Bahar untuk penyusunan SLHD Terbaik 2 Kota/Kabupaten.

Walikota Solok Irzal Ilyas juga hadir menjadi satu-satunya kepala daerah di Sumbar yang daerahnya mendapatkan Piala Adipura. Semen­tara itu untuk Kalpataru Kategori Perintis diterima langsung oleh Maramis Asid dari Pasaman Barat.

Kepala Bapedalda Sumbar Asrizal Asnan lewat siaran persnya yang diterima Haluan Rabu (7/6) mengatakan, Presiden RI pada kesempatan itu meminta para Gubernur dan Bupati/Walikota mempunyai komitmen untuk mewu­judkan Lingkungan Hidup yang baik.

Dalam peringatan hari Ling­kungan Hidup yang bertema “Hutan Penyangga Kehidupan” ini, SBY mengatakan, ada enam kebijakan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah yaitu menjaga hutan primer, mencegah illegal loging, mencegah kerusakan dan menata lahan gambut, penghutanan kembali, menanggulangi kebakaran hutan, dan melakukan gerakan nasional pena­naman pohon.

Presiden SBY juga menegaskan perlu kebijakan khusus berupa peningkatan kerjasama dengan negara sahabat melalui program Reducing Emissions from Defo­restation and Forest Degradation (REDD) dan penundaan izin baru tata kelola lahan gambut/hutan primer. Presiden menyadari keru­sakan yang terjadi beberapa tahun yang lalu bukan hal yang mudah untuk mem­perbai­ki, tetapi bukan juga tidak ada solusinya.

“Beberapa solusi yang bisa kita tempuh yaitu melalui kerja keras dalam menyelamatkan lingkungan hidup dan mengubah gaya hidup agar lebih hemat dan lebih efisien. Selain itu negara dan pemerintah harus mempunyai kebijakan lingkungan yang baik. Serius dalam menangani lingkungan dengan memberikan reward dan punishment. Didukung juga dengan Teknologi dan inovasi serta kerjasama yang efektif antar negara,” katanya.

SLHD

Keberhasilan Sumbar meraih penghargaan penyusunan Buku dan Analisis SLHD ini karena buku yang ditulis tim Bapedalda Sumbar dianggap telah mewakili standar layanan minimum informasi yang harus ada dalam SLHD. Standar tersebut meliputi informasi terkait dengan pencemaran air, udara, dan lingkungan hidup.

“Sejak 2007 hingga tahun ini, alhamdulillah Sumbar selalu menda­pat peringkat terbaik dalam SLHD ini. Namun sayang, meskipun sudah empat tahun berturut-turut mendapat penghargaan terbaik, informasi yang disajikan ini belum menjadi pega­ngan dalam mengambil kebijakan. Akibatnya masih banyak kegiatan sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan yang belum mendapatkan pembinaan teknis,” ujar Asrizal.

Sementara Kota Pariaman, meraih sertifikat Adipura mengung­guli 13 kabupaten/kota yang diusul­kan dengan masing mendapat piala dan sertifikat sebagai daerah yang bersih dan teduh (clean and green city) dan dianggap menerapkan prinsip yang bagus dalam mengelola lingkungan hidup (good environ­mental governance).

Seperti diberitakan sebelumnya, 6 kabupaten/kota dinyatakan lolos dalam Pemantauan I untuk dinilai sebagai peraih Adipura telah dilan­jutkan dengan Pemantauan II yaitu Kota Pariaman, Kota Padang Pan­jang, Kota Payakumbuh, Kabu­paten Tanah Datar, Kota Sawahlunto dan Kota Solok.

Mereka yang peduli dengan lingkungan juga mendapatkan peng­hargaan berupa Kalpataru. Tahun ini Sumbar mendapatkan Kalpataru kategori Perintis Ling­kungan yang diraih Maramis Asid dari Pasaman Barat.

Tamatan STM ini memutuskan untuk bekerja di bidang linkungan tanpa bantuan pemerintah. Ia telah mempelopori penghijauan lahan kritis seluas 1500 hektare, penanaman 11.700 batang pohon, pembibitan, berbagai penyuluhan lingkungan hidup, penangkapan illegal logging dan aktifitas lingkungan hidup lainnya dengan biaya mandiri.

Tak hanya untuk pemerintah, penghargaan pun diberikan kepada sekolah yang dianggap peduli dan berbudaya lingkungan. Tahun ini empat sekolah yaitu SDN 03 Alai Padang, SDN 13 Batu Gadang Indarung Padang, SDN 10 Sungai Sapih Padang dan MTsN Model Padang menyabot Piala Adiwiyata. Sementara untuk piagam Adiwiyata tahun ini diberikan pada SDN 13/IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman. (h/cw16/vie)

Haluan 8 Juni 2011

Read More

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan Lingkungan dari Presiden RI

Gubernur Irwan Prayitno dan beberapa Bupati dan Walikota di Sumatera Barat pada hari Selasa, siang, jam 11.00 Wib (7/6) di Istana Negara Jakarta, menerima penghargaan lingkungan dari Presiden Republik Indonesia dalam acara Peringatan Hari Lingkungan Se Dunia. Hadir dalam kesempatan tersebut Ibu Ani Bambang Yudho Yuno dan para Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Duta Besar dan beberapa undangan.

Tahun ini, Indonesia mengambil tema "Hutan Penyangga Kehidupan" yang mempunyai makna bahwa hutan memliki esensi sebagai penyangga keseimbangan lingkungan hidupnya. Dalam acara itu, Presiden juga menyerahkan penghargaan Kalpataru dan Adipura.

Tema tersebut menekankan pentingnya hutan yang berfungsi memberikan layanan bagi kehidupan. Hutan memiliki nilai keberlanjutan dan menegaskan keterkaitan antara kualitas kehidupan manusia dan kelestarian ekosistem hutan.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2011 sesuai dengan Tahun Hutan Internasional 2011 yang dideklarasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesesuaian tema ini merupakan pengakuan bahwa hutan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan, dan pencapaian tujuan MDGs (Millennium Development Goals).

Dalam laporannya, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menjelaskan perlunya antisipasi ancaman kelestarian hutan secara optimal, dimana aktivitas pembangunan harus berwawasan lingkungan dan mengacu pada daya dukung, tampung, dan pencadangan. "Upaya pencegahan dan rehabilitasi hutan masih terus ditingkatkan dan melibatkan semua komponen bangsa. Konversi lahan harus melihat aspek tata ruang melalui kajian lingkungan hidup strategis," ujar Gusti.

Sementara itu, Presiden SBY dalam sambutannya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab dan terus berupaya untuk melestarikan lingkungan. “Yang tulus, yang bertanggung jawab, bukan karena tekanan dari siapapun, tapi untuk kepentingan kita sendiri,” Presiden menegaskan.

Secara khusus, tepat pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2011, Presiden menggaris bawahi pentingnya untuk menindaklanjuti dan menyukseskan Protokol Nagoya agar pengaturan sumber flora, fauna, dan genetika menjadi adil. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk menyukseskan kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa sehingga penadahan hasil illegal logging bisa ditekan. Diperlukan kerja sama dan kemitraan dengan negara lain untuk mengatasi perubahan iklim ini.

Kepala Bapedalda, melalui Kabid Peningkatan Kapasitas Informasi lingkungan Bapedalda Prov. Sumbar, Ir. Siti Aisyah, MSi, juga menyampaikan, momen Hari Lingkungan Hidup Se Dunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, biasanya diisi dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Salah satu bentuknya adalah melalui pemberian penghargaan lingkungan hidup bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dan masyarakat yang menunjukkan komitmen dan kiprahnya di Bidang Lingkungan Hidup.

Terdapat 5 perhargaan lingkungan yang diterima Sumatera Barat dari Presiden Susulo Bambang Yudhoyono pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional yang diselenggarakan di Istana Negara tanggal 7 Juni 2011 pukul 11.00 WIB. Penghargaan tersebut adalah

Status Lingkungan Hidup (SLHD) Prov Terbaik No. 1 yang diterima oleh Bpk. Gubernur Irwan Prayitno
SLHD Kabupaten/kota Terbaik No. 1 diterima oleh Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit
SLHD Kabupaten/Kota Terbaik No.2 diterima oleh Walikota Padang Fauzi Bahar
KALPATURU kategori Perintis yang diterima oleh Maramis Asid dari Pasaman Barat
ADIPURA yang diterima oleh Walikota Solok oleh Irzal Ilyas

Pada kesempatan tersebut Presiden mengapresiasi bagi Gubernur dan Bupati/Walikota yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan lingkungan yang baik. Hal ini harus perlu terus dipertahankan. Dalam kaitannya dengan tema lingkungan Hidup “ FORET NUTURE AT YOUR SERVICE (Hutan penyangga kehidupan), presiden menyampaikan perlu adanya 6 kebijakan yang harus ditindak lanjuti oleh daerah yaitu :

1. - Menjaga Hutan Primer

2. - Mencegah Illegal Logging

3. - Mencegah Kerusakan Dan Menata Lahan Gambut

4. - Penghutanan Kembali

5. - Menanggulangi Kebakaran Hutan

6. - Melakukan Gerakan Nasional Penanaman Pohon.

Disamping itu perlu kebijakan khusus berupa :

1. - Peningkatan kerjasama dengan negara sahabat melalui program REDD ( Reduced Emissions From Deforestation and Degradation )

2. - Penundaan Izin Baru Tata Kelola Lahan Gambut/Hutan Primer.

Presiden juga menyadari kerusakan yang terjadi beberapa tahun yang lalu bukan hal yang mudah untuk memperbaiki, tetapi bukan juga tidak ada solusinya. Beberapa solusi yang bisa kita tempuh yaitu :

1. Pertama manusia harus bekerja keras dalam menyelamatkan lingkungan hidup dan mengubah gaya hidup agar lebih hemat dan lebih efisien.

2. Negara dan Pemerintah harus mempunyai kebijakan lingkungan yang baik.

3. Serius dalam menangani lingkungan dengan memberikan reward dan punishment.

4. Perlu teknologi dan inovasi.

5. Perlu kerjasama dan kemitraan yang efektif antar negara.

Presiden juga menyinggung tentang Protokol Kyoto yang secara internasional perlu kita taati. Disisi lain masih beberapa negara yang menampung hasil kayu ilegal logging menjadi penghambat bagi terlaksananya pelestarian lingkungan. Namun pada intinya Presiden mengharapkan kita tidak boleh mundur dan lemah dalam melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

[humas]

Read More

BPBD Sumbar Terbaik di Indonesia

DALAM PENANGANAN KEBENCANAAN

Padang-Singgalang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, meraih tiga penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tiga penghargaan tersebut menjadikan BPBD yang belum cukup berumur satu tahun tersebut sebagai BPBD terbaik se-Indonesia dalam penanganan kebencanaan di daerahnya.

”Alhamdulillah kita meraih tiga penghargaan sekaligus. Ini berkat kerjasama semua pihak terkait dalam penanganan bencana di daerah. Dukungan dari gubernur dan wagub serta SKPD terkait lainnya juga berperan, sehingga kita meraih penghargaan ini,” kata Kepala BPBD Sumbar, Harmensyah, kepada wartawan, Minggu (27/3).

Dikatakannya, tiga penghargaan itu adalah juara I kategori Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi (Rehab-Rekon), juara II kategori Penanganan Tanggap Darurat dan juara III kategori Kelembagaan Terbaik.

Dijelaskan Harmensyah, BPBD Sumbar berhak meraih penghargaan terbaik I kategori penanganan pada masa rehab-rekon, karena dalam waktu singkat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (yang baru dilantik 15 Agustus 2010 lalu-red) mampu memotivasi pemerintah kabupaten/kota, Tim Pendamping Masyarakat (TPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/NGO untuk mempercepat pencairan dana bantuan perbaikan rumah korban gempa 30 September 2009.

Dalam upaya percepatan, Pemprov Sumbar juga jemput bola ke pusat, mendesak pencairan dana bantuan rehab-rekon. Selain itu, juga melaksanakan road show ke beberapa daerah yang terkena gempa, untuk mematangkan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam prosses pencairan dana bantuan.

”Hanya kurun waktu yang singkat semenjak dilantik, gubernur mampu mencairkan dana bantuan rehab-rekon sebesar Rp2 triliun, langsung ke rekening anggota kelompok masyarakat, untuk perbaikan 143 ribu korban gempa,” terang Harmensyah.

Untuk kategori penanganan tanggap darurat, BPBD Sumbar meraih penghargaan terbaik II. Dalam penilaiannya, BPBD Sumbar mampu melaksanakan kaji cepat, membuka akses bantuan dan melakukan koordinasi dengan seluruh aparat dan relawan kebencanaan pada masa tanggap darurat, pasca gempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 25 Oktober 2010.

”Meskipun dalam proses tanggap darurat di Mentawai kita dihadapkan pada cuaca dan gelombang laut yang ekstrim dalam menyalurkan bantuan, namun kita berhasil mengatasinya. Kekurangan aparatur, personil dan logistik yang juga menjadi persoalan waktu itu, juga dapat diatasi berkat koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait kebencanaan,” tambahnya.

Sedangkan penghargaan terbaik III kategori kelembagaan terbaik, diraih BPBD Sumbar karena dalam penilaian BNPB mampu melakukan pembinaan terhadap struktur kelembagaannya melalui rapat koordinasi BPBD Sumbar yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan.

BPBD Sumbar juga mampu memberikan dorongan kapasitas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

”Kita mampu mengkoordinir dan melibatkan seluruh pihak dalam penanganan bencana. Kita juga berhasil memberikan dorongan kapasitas dilaksanakan dengan memberikan pelatihan, kemampuan teknis lapangan dalam proses evakuasi dan penyaluran logistik masa tanggap darurat,” ujar Harmensyah.

Menurutnya, BPBD Sumbar juga telah mendorong kabupaten/kota untuk membentuk BPBD Kabupaten/kota. Hinga sekarang, menurutnya, sudah 17 Kabupaten/kota yang telah terbentuk. Dua kota masing-masing Payakumbuh dan Solok rencananya juga akan membentuk BPBD awal tahun ini.

Tiga penghargaan, tersebut diserahkan langsung Kepala BNPB Syamsul Maarif kepada Kepala BPBD Sumbar Harmensyah, 28 Februari-1Maret di Hotel Milenium, Jakarta pada rapat koordinasi BNPB dengan BPBD se-Indonesia. Sumbar memperoleh penghargaan terbanyak dibandingkan BPBD provinsi lain, padahal BPBD-nya baru dilantik 31 Maret 2010 lalu.

Singgalang, 28 Maret 2011

Read More

Bang Rida: Maaf Pak Gubernur…

Oleh Basril Basyar

(Ketua PWI Sumbar)

Berawal dari permintaan maaf Bang Rida pada malam resepsi HUT ke-12 Padang Ekspres di Convention Center UPI YPTK Padang, Minggu (20/3) malam. Selaku Chairman RPG (Riau Pos Group), Bang Rida-demikian Rida K Liamsi akrab dipanggil-menyampaikan permintaan maaf kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

“Mungkin saja ada pemberitaan yang kurang berkenan di hati Pak Gubernur selama Padang Ekspres berkiprah di daerah ini. Atas nama pimpinan saya mohon maaf,” kata Bang Rida. Begitulah sikap beliau sebagai pimpinan pucuk di media cetak yang terus menggeliat di Sumatera Barat.

Sebagai orang melayu yang santun dan selalu bersahaja, Bang Rida adalah sosok wartawan melayu yang rendah hati dan sangat dibanggakan. Beliau memulai karir dari bawah sebagai koresponden Tempo di Riau. Tidak pernah sombong dan selalu memposisikan dirinya sebagai motivator.

Cita-cita beliau, bagaimana media yang ia pimpin bisa menjadi milik masyarakat dan menyuarakan kepentingan publik. Dan, dengan demikian kehadiran Padang Ekspres di Ranah Minang akan selalu ditunggu.

Dalam posisi seperti itu pula, Bang Rida menyampaikan permintaan maaf sekiranya media mengusik kenyamanan seorang gubernur. Lalu apa kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno? Ternyata, apa yang disampaikan Bang Rida mendapat respon mendalam dari seorang Gubernur yang dipilih melalui pilkada langsung oleh rakyatnya.

Saya Pak Rida, kata gubernur memulai sambutannya, tidak pernah merasa terusik apalagi sakit hati akibat pemberitaan pers. Memang beberapa waktu yang silam saya sempat menjadi top dan terkenal di daerah ini, karena suatu pemberitaan. Gubernur memang tidak menyebut berita apa yang menjadikan beliau terkenal. Namun semua orang tentu mengetahui, termasuk hadirin malam itu.

Gubernur mengatakan bahwa ia memahami peranan media massa. Ia berterima kasih atas dukungan pemberitaan selama ini. Banyak informasi-informasi positif yang disampaikan. Tentu juga ada yang negatif. Namun itulah peranan media. Ketika membaca pemberitaan sebuah media tentang tugas dan tanggung jawab sebagai gubernur, ia mengaku saat itu pula langsung memanggil SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Dengan harapan masalah tersebut bisa diselesaikan segera.

Ia pun tidak pernah menyesalkan media dan mengaku tidak pernah memaki wartawan. “Pernah suatu ketika saya di SMS Montosori, minta tanggapan tentang sebuah pemberitaan Padek. Saya katakan, terima kasih ya. Ternyata berita Padek membuat saya terkenal ha ha ha,” kata gubernur membalas SMS itu. “Bukannya marah,” kata Montosori balik membalas. “Ya. Begitulah tipe saya Bang Rida,” kata Irwan.

Terus terang, kata Irwan, memang banyak tanggapan yang disampaikan orang yang simpatik kepadanya. Terkadang mau memukul, lempar batu, mau menganiaya sang wartawan dan lain sebagainya. Namun, ia tidak memilih jalan itu. Sebab, ia merasakan sangat banyak bantuan media terhadap tugasnya. “Dan saya tidak akan intervensi, termasuk membuat blok-blok dan mencari dukungan lain demi membela diri saya,” kata gubernur.

Ia menyatakan akan membiarkan saja bagaimana media menyikapi tugas-tugasnya sebagai gubernur. Dan ia pun tidak mau dipuji. Sebab hanya Allah yang pantas dan berhak dipuji. Termasuk prestasi mendapatkan award tentang penyaluran bantuan bencana. ”Saya tak memberi tahu wartawan tentang prestasi itu. Biarlah Allah yang tahu semuanya,” kata gubernur.

Sebagai Ketua PWI Sumbar saya menghormati sikap gubernur yang telah memberikan kebebasan berekspresi kepada wartawan dan medianya. Memang itulah salah satu amanat reformasi, sebuah kebebasan. Namun saya ingin menyampaikan informasi kondisi kekinian dari kalangan wartawan. Profesi wartawan telah dimasuki berbagai kalangan dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial bahkan perilaku. Profesi wartawan yang longgar telah dimanfaatkan banyak orang untuk berkiprah dalam bidang pers. Tidak ada larangan. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers membuka peluang bagi semua orang menjadi wartawan dan pimpinan media. Sehingga terjadilah jungkir-balik pemberitaan. Dan, kita dengar juga nasib wartawan yang memilukan, dianiaya dan dibunuh.

Berdasarkan penelitian Dewan Pers di 15 kota besar di Indonesia, hanya 20 persen wartawan yang memahami kode etik jurnalistik. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi jurnalistik kita. Hal lain yang mungkin saja terjadi adalah ketika wartawan melakukan trial by the press, menghukum seseorang melalui pemberitaan. Kadang seorang wartawan itu dikalahkan oleh wacananya sendiri atau news as discourse. Fakta memang harus fakta yang disajikan seorang wartawan dalam pemberitaannya. Tetapi, lagi-lagi faktanya adalah sesuai dengan selera dan pesanan orang yang berkepentingan dengan itu.

Ketika saya mengikuti Forum Dialog Pers Profesional dan Bermartabat di Yogyakarta, Dr Ibnu Hamad mengatakan bahwa pemberitaan pers terkadang juga bias. Pengaruh kedekatan dengan seseorang sangat menentukan. Sesorang wartawan tanpa dia sadari akan memilih fakta yang dekat dengan emosinya.

Kadang kita sulit untuk mempercayai sebuah pemberitaan, karena suasana kebatinannya terganggu, ada kecenderungan mereka akan memiliki fakta-fakta atau frase yang dekat dengan dirinya. Doktor Komunikasi itu mengungkapkan, dalam mengkonstruksikan sebuah berita, ia akan menandai fakta dan kata yang dekat dengan dirinya. Sehingga tanpa disadari ada pihak-pihak tertentu yang merasa terdzolimi. Belum lagi kepentingan pemilik media. Oleh sebab itu, jalinan silahturahmi dan komunikasi seorang gubernur dengan wartawan dan pimpinan media sangat diperlukan. Gubernur perlu duduk bersama dengan teman-teman media. Jelaskanlah apa yang sudah dikerjakan. Termasuk menerima masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Apakah dilaksanakan atau tidak, gubernur punya pertimbangan ”Nan jaleh mereka alah sato sakaki.”

Ketika Gamawan Fauzi menjabat sebagai gubernur, ia melakukan komunikasi yang intens dengan wartawan, termasuk pimpinan media. Sekiranya ada hal-hal yang kurang pas dalam pemberitaan, ia melakukan klarifikasi dengan santun. Gubernur Azwar Anas juga seperti itu dan diikuti oleh penerusnya Hasan Basri Durin, Muckhlis Ibrahim, Zainal Bakar.

Kita harapkan pemimpin selalu dengan rakyat, termasuk media. Kata pepatah minang, pemimpin itu hanya ditinggikan serantiang dan didahulukan selangkah. Kalau pers dibiarkan ”bakato hatinyo”, kasian kita dengan rakyat dan daerah, kalau opini yang terbentuk tak sesuai dengan yang sebenarnya sebab belum semua mereka paham, bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak.

Padang Ekspres, 22 Maret 2011

Read More

Gubernur Irwan Mengalah

Gedung Megah Untuk Anak Buah

Padang-Jalan-jalanlah ke kantor gubernur Sumbar di Jalan Sudirman nomor 51, Padang. Persis di sebelah kiri bangunan utama kantor gubernur, kini sudah berdiri sebuah gedung megah berlantai dua. Gedung itu, dari awal diplot untuk ruangan kerja gubernur dan wagub Sumbar.

Gubernur Irwan Prayitno dan Wagub Muslim Kasim pun siap-siap pula pindah ke sana dari ruangan kerja sederhana yang ditempati sejak 15 Agustus 2010. Ya, ruangan darmawanita yang berada di sisi kanan bangunan kantor gubernur, disulap jadi ruangan kerja. Kendati hanya “kelas melati” baik Irwan maupun Muslim enjoy bekerja sebagai pelayan masyarakat.

“Kami berdua sepakat untuk tidak pindah dulu ke gedung mewah itu. Biarlah di sini saja. Untuk sementara waktu, gedung tersebut, dimanfaatkan oleh PNS rumah bagonjong. Lihatlah sejak gempa dahsyat 30 September 2009, mereka bekerja di aula. Bersempit-sempit. Pasti tak nyaman,” ujar Gubernur Irwan baru-baru di Padang.

Pernyataan Gubernur itu, mengejutkan hadirin yang kebanyakan CPNS. Tak disangka dan tak diduga. Mau mengalah kepada staf yang tak lain adalah anak buah sendiri. Gedung itu, juga sudah dirancang sebagai ruangan kerja gubernur dan wagub.

Sebenarnya, usai dilantik sebagai kepala daerah, mantan anggota DPR RI tiga periode ini berpikir demikian. Apa bisa bekerja nyaman dengan kondisi aula yang disulap seperti ruangan kerja. Berpadat-padat, bertumpuk-tumpuk. Ibarat sebuah pasar. Bercampur dan hiruk pikuk.

Padahal pekerjaan yang dilakoni butuh ketenangan, kenyamanan. Segala surat-surat baik dari pusat maupun dari nagari, termasuk yang urgen, semua diproses di kantor gubernur. PNS itulah yang bekerja.

”Salah seorang PNS yang bekerja di aula mendatangi saya. Dia curhat soal lingkungan kerja di aula yang penuh sesak itu. Dia menyampaikan aspirasi soal kerja di aula yang tidak nyaman dan mengganggu. PNS itu tidak bereselon, hanya staf biasa. Tapi apa yang dia aspirasikan itu memang menjadi pikiran pula bagi kami berdua. Mereka tak nyaman bekerja,” ujar Irwan.

Ditanyakan kepada pegawai lain. Juga menyatakan hal yang sama. Kondisi lingkungan yang begitu akan mengganggu kinerja. Alhasil, gubernur pun membicarakan dengan wagub perihal tersebut. Apalagi pembangunan kantor gubernur, pengganti yang rusak belum jelas kapan selesainya. Gubernur dan wagub sepakat, gedung megah yang diperuntukan bagi gubernur dan wagub dimanfaatkan oleh PNS di aula.

Langkah bijak dari gubernur pilihan rakyat itu, spontan membuat PNS yang selama ini bertumpuk-tumpuk bekerja di aula, gembira dan senang. ”Tampak benar kepemimpinan pasangan Irwan-MK. Mengalah demi anak buah. Rasanya kami berdosa kalau tak bekerja sungguh-sungguh,” ujar seorang PNS.

Kabiro Humas dan Protokol Setdaprov Surya Budhi mengaku kebijakan gubernur itu, mendapat respon luar biasa dari kalangan PNS. ”Pemimpin bijak dan arif. Tak rela staf bekerja tak nyaman. Itu terus yang diucapkan. Ini sekaligus cambuk bagi kami sebagai staf untuk bekerja lebih maksimal,” singkatnya.

Gedung megah itu nanti sebut Budhi akan ditempati oleh PNS di jajaran Biro Hukum, Biro Organisasi dan Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau.

Dengan demikian di aula, tinggal dihuni oleh tiga biro lagi. Biro Perekonomian, Biro Bina Sospora dan Biro Pemerintahan dan Kependudukan. Sehingga tak bertumpuk-tumpuk lagi. Sudah bisa diatur dengan suasana lebih nyaman dan tentram.

Singgalang, 1 Maret 2011

Read More

Ditunggu Gubernur Untuk Makan Bersama

SUKA DUKA SUPIR SEORANG PETINGGI DAERAH


Padang, Haluan-Ikhlas, patuh dan tertib. Itulah prinsip hidup yang diterapkan oleh supir BA 1, Ahsanunas (36) dalam bertugas. Terlebih ini kali pertamanya ia bekerja untuk melayani orang nomor satu di Sumbar dengan segudang agenda atau pun acara ketimbang menjadi sopir pajabat terdahulu.


Pegawai humas kantor Gubernur serta para wartawan yang posko di sana, bisa saja angkat tangan untuk tidak mengiringi perjalanan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam hari yang bersamaan. Namun, hal itu tak mungkin pula ia lakukan, mencoba berputar arah dan menggantikannya dengan sopir yang lain dalam hari itu juga.

Buktinya, sejak ia bekerja setelah satu bulan Irwan Prayitno dilantik, sampai saat ini belum ada teguran lisan dari pemimpin Sumbar itu terhadap kinerjanya. Tetapi dibalik kesibukannya membawa mobil itu, hari-harinya justru lebih terasa ringan. Kenapa tidak, satu per satu perbatasan lintas daerah yang banyak menghabiskan waktu dan perjalanan antar daerah jauh serta memiliki resiko tinggi, ia lewati dengan canda tawa.

Ternyata, selama diperjalanan Irwan Prayitno dan sopirnya sering bergurau layaknya kakak beradik tanpa mengurangi rasa hormat dan tak melampaui tata krama.

Selain bercerita, Irwan pun sering merintahnya untuk memutarkan lagu dan bernyanyi bersama. Siapa yang menyangka, ternyata mereka berdua memiliki lagu kesukaan dengan judul ”bareh solok”. Itu lagu yang selalu didendangkan oleh Irwan dan sopirnya. Selama ia bekerja menjadi sopir pegawai atau pejabat lainnya sejak awal tahun 2002 sebagai pegawai honorer dan diangkat menjadi PNS tahun 2008, ia tersanjung dengan sikap dan perhatian komandannya yang saat ini.

”Bertahun-tahun menjadi sopir pejabat, baru kali ini pimpinan yang benar-benar perhatian dengan sopirnya, begitu juga dengan ajudan atau polisi yang membawa mobil voreijder (iring-iringan pengawal). Setiap singgah di rumah makan atau dimana pun ia selalu menawarkan kami untuk masuk dan makan,” tuturnya.

\Namun yang sangat mengesankan, ketika ia ditunggu Irwan untuk sama-sama masuk rumah makan. ”Ia rela menanti saya di pintu rumah makan,” jelasnya Uun, sapaan akrabnya.

Dari ketiga anak-anaknya, hanya nama anak terakhirnya yang memberi kesan hingga diberi nama Firma Maulana Putra.

Nama Firma itu singkatan dari Firdaus K dan Marlis, sepasang calon bupati Sijunjung pada tahun lalu. Karena sebelumnya ia membawa Firdaus K (mantan Sekda Pemprov yang juga mantan komandannya) serta pasanganya Marlis ketika hendak berkampanye dalam pemilu Bupati Sijunjung tahun lalu. Ketika sedang bertugas itulah, ia tak sempat mendampingi istrinya dalam bersalin.

Pertama kali ia bekerja di lingkungan pemerintahan sejak awal tahun 2002 sebagai sopir  rumah tangga di kantor Gubernur, dan pindah kebagian Biro Humas Setdaprov pada tahun 2003 dengan lama kerja 6 bulan. Selanjutnya, ia dipindahkan untuk membawa Asrul Mas’ud, mantan Asisten IV selama 3,5 tahun. Lalu berpindah untuk menjadi mantan Sekda Pemprov Yohanes Dahlan, lalu Firdaus K. Dimasa Firdauslah, ia diangkat sebagai PNS. Setelah pemunduran diri Firdaus, selama 3 bulan ia disiapkan di Biro Umum, hingga dipercaya sebagai sopir BA 1 setelah satu bulan Irwan dilantik.

Haluan, 18 Februari 2011

Read More

Gubernur Tolak Uang Setoran

Gubernur Irwan Prayitno minta agar tidak mengadu-domba dirinya dengan Wakil Gubernur Muslim Kasim. “IP dan MK satu dalam mengemban amanah rakyat Sumatera Barat.

Padang, Haluan-Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan sikapnya hanya akan mengangkat dan memberhentikan pejabat melalui mekanisme yang jelas dan berdasarkan pertimbangan objektif. Bukan berdasarkan pertimbangan orang dekat, tim sukses, teman sekampung, ataupun karena membayar uang setoran.

Penegasan itu disampaikannya dalam pidato setelah melantik Suprapto sebagai Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjal Tarkim) Provinsi Sumatera Barat di auditorium Gubernuran, Padang, Kamis (17/2) kemarin. Suprapto berasal dari pejabat eselon III di Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta. Ia menggantikan pejabat lama Doddy Ruswandi yang telah pindah ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.

Gubernur menjamin, pengangkatan pejabat eselon di semua SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) akan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, proses fit and proper test dan uji kemampuan seseorang dalam memangku jabatan.

Namun, dalam penilaian tersebut, gubernur juga memperhatikan nilai kinerja, loyalitas dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah sebagai pelaksanaan visi dan misi gubernur.

Tolak uang setoran

Tak lama setelah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 15 Agustus 2010, memang deras rumor berhembus di lingkungan Rumah Bagonjong (sebutan kantor gubernur) bahwa Irwan Prayitno –Muslim Kasim akan ‘menghabisi’ pejabat-pejabat semasa Gubernur Gamawan Fauzi-Marlis Rahman. Bahkan pernah diisukan Irwan pernah menyebut hanya sekitar 30 persen pejabat di lingkungan pemprov Sumbar yang akan dipakai.

Tetapi ia pernah pula menyampaikan kabar menyejukan tak lama setelah dilantik, bahwa mutasi atau penggantian pejabat tidak akan ada sampai tahun 2011. Dan itu memang terbukti,   karena hingga enam bulan ia menjabat belum ada mutasi besar-besaran di lingkungan pemerintah daerah Sumatera Barat. Kecuali hanya untuk pengisian jabatan-jabatan yang kosong karena pejabatnya pensiun  atau pindah tugas.

Dalam pidatonya kemarin, Gubernur Irwan Prayitno menyebutkan, pengangkatan pejabat SKPD di pemerintah provinsi tidak sama dengan pengangkatan menteri kabinet oleh presiden. “Kalau di kabinet, berganti presiden berganti pula menterinya. Karena menteri itu jabatan politis. Sedangkan pejabat SKPD di pemerintah daerah adalah jabatan karir,” katanya menegaskan.

Untuk mengisi jabatan politik bisa berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya dari pegawai negeri sipil (PNS). Sementara untuk jabatan karier, seperti kepala SKPD di pemda provinsi, harus diisi oleh PNS yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan ada mekanisme dan aturannya.

“Pelantikan hari ini (kemarin-red) merupakan aplikasi dari sistem dan mekanisme yang telah sesuai dengan aturan itu,” kata Irwan.

Mekanisme pengangkatan pejabat tersebut, kata gubernur, memerlukan proses yang panjang. Termasuk proses pengangkatan Kepala Dinas Prasjal dan Tarkim ini. “Saudara Suprapto ditunjuk sesuai dengan kompetensinya, demi memajukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki Sumbar. Jadi tak ada istilah orang dekat,” jelasnya.

Dalam sambutan itu, Irwan membantah rumor yang berkembang selama ini bahwa ia akan mengganti sebagian besar pejabat lama dan akan memasukkan orang-orang dekat, orang sekampung dan tim sukses sebagai pejabat baru. Ia bahkan menegaskan, dalam seleksi calon pejabat, tidak ada perbedaan yang namanya tim sukses, orang dekat atau orang sekampung.

Di luar faktor-faktor di atas, Irwan juga mengingatkan, dalam setiap pengusulan pejabat, tidak ada uang setoran. “Tidak ada itu. Jika itu (uang setoran) ketahuan , walaupun yang bersangkutan yang terbaik, takkan akan diterima, dan tetap akan diproses sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Jangan Adu Domba IP-MK

Dalam kesempatan tersebut Irwan Prayitno juga mengklarifikasi selentingan yang mengatakan terjadinya perpecahan antara gubernur dengan wakil gubernur, antara Irwan Prayitno dengan Muslim Kasim. Untuk itu ia mengingatkan setiap birokrat di daerah ini, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, agar tidak terbawa pengaruh yang menghasut atau mempertentangkan keputusan gubernur dengan wakil gubernur.

“Perlu diketahui, IP dan MK itu adalah satu penerima amanah rakyat Sumbar,” katanya menyebut inisial namanya dan nama wagub. Oleh karena itu, ia mengingatkan semua pejabat agar jangan ada usaha-usaha adu domba. “Jika ketahuan akan diberikan sanksi yang tegas,” sambungnya.

Irwan juga mengajak masyarakat agar berprasangka baik dan membangun hubungan yang lebih harmonis lagi dimasa-masa mendatang. Karena stabilitas pembangunan di daerah ini merupakan tugas bersama.

Suprapto pernah di Sumbar

Kepada Kepala Dinas Prasjal Tarkim yang baru, Suprapto, Gubernur meminta agar bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, termasuk memperhatikan penataan ruang yang berkualitas dan permukiman yang serasi, seimbang dan layak huni bagi masyarakat daerah ini.

Sebelumnya Suprapto menjabat Kepala Bidang (pejabat eselon IIIa) Peralatan dan Pengujian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jakarta pada Ditjen Bina Marga Kementerian PU. Ia bukan orang baru di daerah ini karena pernah 10 tahun bertugas di Sumbar. Sebelum berkarir di pusat, Suprapto pernah menjabat Kepala RBO (Regional Bettermen Office) Padang (1993-1996), dan Kepala Subdin Pembangunan Dinas Binamarga Sumbar (1996-200). Pertengahan 2003, ia mendapat tugas sebagai Kasubdit Lampung-Bengkulu Ditjen Binamarga hingga 2005. dari 2005-2007, menjabat Kepala Balai Peralatan Wilayah IV Semarang.

Kepada pejabat lama Doddy Ruswandi, Gubernur mengucapkan terima kasih atas pengabdian di Sumatera Barat selama ini, dan mendoakan sukses di tempat yang baru. ”Kita berkeyakinan bahwa Saudara Doddy dalam dua bulan mendatang dapat menempati eselon I di BNPB Pusat. Diharapkan juga nanti dapat mengemban tugas membantu Sumbar sebagai salah satu daerah rawan bencana,” ujarnya.

Acara pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala Dinas Prasjal Tarkim ini juga dihadiri Wakil Gubernur Muslim Kasim, para Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar, para staf ahli gubernur, para asisten serta para mitra kerja Dinas Prasjal Tarkim.

Haluan, 18 Februari 2011

Read More

Yang Di Sawah Terkaget

Kunker gubernur Sumbar ke Kabupaten Pasaman yang berlangsung selama 24 jam, rombongan sempat berhenti di sejumlah tempat yang memang tak masuk dalam agenda kegiatan. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah fasilitas pengairan raksasa yakni Bendungan Irigasi Panti Rao. Ditempat tersebut, gubernur, bupati dan rombongan mendengarkan paparan dari Kepala PSDA Provinsi Sumbar Ali Musri terkait penuntasan sekaligus kendala pemanfaatan infrastruktur dimaksud.

Di hadapan bupati, muspida, gubernur menginstruksikan agar dana pemeliharaan bendungan irigasi ini bisa ditingkatkan lagi, agar bisa lebih berfungsi secara maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat banyak khususnya petani.

Usai mengunjungi fasilitas pengairan itu, rombongan meneruskan kegiatan kunker ke Kecamatan Pao Selatan. Dalam perjalanan menuju lokasi Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) Maju Berkarya di Kauman Kecamatan Rao Selatan, rombongan sempat berhenti disejumlah lokasi pertanian.

Di Jorong Suka Damai Nagari Panti, sejumlah petani yang sedang sibuk memanen padi terperangah. Tanpa diduga, para petani tersebut didatangi oleh orang nomor satu di Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman beserta rombongan.

Menurut Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Sumbar, Surya Budhi SH saat melihat hamparan sawah yang begitu luas, gubernur spontan ingin melihat dan berdialog langsung dengan kalangan petani di Kabupaten Pasaman itu, terutama di wilayah Panti Tapus Rao yang terkenal sebagai daerah lumbung beras di kabupaten tersebut.

Tidak hanya di lokasi tersebut, hal yang sama juga terjadi di Beringin, gubernur, bupati dan rombongan juga terhenti pada kolam ikan masyarakat. Tak hanya kagum dengan luas kolam tersebut, namun Irwan juga terkesima dengan ternak ikan masyarakat didaerah itu. Kendati harus meniti jembatan bambu seadanya, namun hal itu tak mengurungkan niat kedua pemimpin daerah itu.

Saat berada di kolam masyarakat, gubernur mengatakan, kolam ikan di Kabupaten Pasaman sangat unik. Tidak hanya luas, namun kondisi alam di Kabupaten Pasaman merupakan berkah bagi petani ikan. Beternak ikan kelihatannya memang berkah dan haknya orang Pasaman,” sebut Irwan pada Bupati Pasaman Benny Utama.

Posmetro, 9 Februari 2011

Read More

Bank Nagari Raih Seluruh Penghargaan

BUMD & CEO BUMD AWARD 2010

PADANG, HALUAN — Bank Nagari berhasil meraih seluruh kategori peng­hargaan dalam “Anugerah BUMD & CEO BUMD Award 2010.” Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majalah Bussi­ness Review, Jumat (21/1) di Ballrom Le Meredien Hotel Jakarta.

Lima kategori penghargaan itu adalah The Best BUMD of the year 2010, The Best Bank Daerah of the year 2010, The Best Finance 2010, The Best Marketing & Customer Satisfaction 2010, dan The Best Human Capital Management Sistem Alignment 2010.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga mendapatkan penghargaan dari Business Review sebagai Pembina Bank Daerah Terbaik tahun 2010 dan Pembina BUMD Terbaik tahun 2010.

BUMD Award merupakan apre­siasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada BUMD yang berprestasi dan berhasil me­ning­katkan kinerja perusahaannya.

Selain itu, BUMD tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan pere­kono­mian di daerahnya masing-masing.

Ketua Dewan Juri, Suryo Danis­woro menyebutkan, Bank Nagari bersama Bank Sumut, BPD Bank Kalimantan Barat, BPR Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo dan BPD Jatim, menjadi fenomenal, karena berhasil menjadi sandaran pere­konomian masyarakat.

“Kinerja BUMD yang meningkat memang disebabkan oleh usaha manajemen bukan karena faktor eksternal sehingga ini menjadi salah satu alasan kenapa penghargaan ini diberikan,” kata Suryo.

Sementara itu Suryadi Asmi juga menyatakan kebahagiaannya. “Hasil kerja keras kita selama ini, ternyata dinilai sangat bagus secara nasional. Bahkan, Gubernur kita pun men­dapat penghargaan serupa sebagai Pembina daerah terbaik dan Pem­bina BUMD terbaik 2010,” katanya.

Bank Nagari akan semakin meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat. “Penghargaan ini merupakan motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja,” tutur Suryadi Asmi.

Selain Suryadi, Direktur Pema­saran Bank Nagari Indra Wediana, Sekretaris Perusahaan Bank Nagari Wilson Hasan, Kepala Divisi Peren­canaan Bank Nagari Rishenri dan beberapa kepala Cabang Bank Nagari juga ikut hadir menerima penghargaan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyampaikan apre­siasinya atas penghargaan yang diraih dalam BUMD Award 2010 tersebut. (h/ita)

http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=875:bank-nagari-raih-seluruh-penghargaan-&catid=1:haluan-padang&Itemid=70

Read More

Irwan Mampu Hentikan Tangis Warga Kasai

Pejabat Pertama yang Ikut ‘Berendam’ Bersama Warga

Kasang-Cuaca mendung, apalagi hujan lebat, adalah hal yang amat menakutkan bagi warga komplek perumahan Bumi Kasai Permai, Kanagarian Kasang, kecamatan Batang Anai, Padang pariaman.

Sebab komoplek perumahan yang dibangun tahun 1996 itu sangat rawan banjir. Air bah datang tiap bulan dan nyaris tiap minggu, terutama di musim penghujan.

Suasana yang membuat rusuh hati warga tersebut seakan berhenti total seiring terpilihnya Irwan Prayitno menjadi Gubernur Sumbar menggantikan Marlis Rahman lewat Pilkada serentak di ranah Minang.

Bahkan Irwan tercatat sebagai gubernur atau pejabat pertama yang rela ’berenang/berendam’ bersama warga membagikan ransum ketika banjir bandang melanda komplek itu, Minggu (26/9) silam.

”Pak Irwan adalah pejabat pertama yang mampu maantok-an (menghentikan) tangis warga Bumi Kasai yang sudah amat menderita akibat banjir sejak tahun 1997 silam”, ujar dua tokoh pemuda setempat, Zainal Aleks dan Edi Nur. ”Irwan tidak menebar janji seperti pejabat lainnya, tapi memberi bukti. Sayab salut dengan beliau”, tambah Endang dan Syafrizal Oyong.

Tingginya respon gubernur pilihan rakyat itu terhadap rakyat badarai, terlihat ketika warga Bumi Kasai Permai dilanda banjir bandang, Minggu, (26/9). Malam itu juga Irwan meluncur ke lokasi musibah. 

Kedatangannya ditunggu oleh Kapolsek Batang Anai, Walinagari Kasang, M. Tasir Koto, Camat Batang Anai, Syofrion dan Syamsawir Dauang (tokoh masyarakat) serta sejumlah tokoh pemuda.

Dengan menaiki perahu karet bersama Kabiro Humas Kantor Gubernur, Surya Budhi, gubernur berkeliling komplek, utamanya di Jln Jawa/RT 03. Kesempatan itu dimanfaatkan Irwan untuk menyerap aspirasi warga terhadap masalah banjir.

Menanggapi seabrek keluhan masyarakat, kepada Singgalang, Irwan menegaskan, ”Bagaimanapun juga, Bumi Kasai tak boleh banjir lagi. Kita akan upayakan penanggulangannya secepat mungkin, agar derita dunsanak-dunsanak kita ini cepat berakhir”, ujar Irwan di tengah hujan gerimis.

Ternyata Irwan tidak sekadar berjanji. Beberapa hari kemudian atau menjelang terbang ke Jepang, gubernur mendrop sebuah alat berat eskavator untuk melakukan pembersihan drainase dan gorong-gorong hingga ke Korong Kasai.

Kasai tak banjir lagi. Kalau pun air bandar sempat dua kali naik ke jalan, itu lebih karena ada penyumbatan polong di Korong Kasai. ”Jika masyarakat melakukan pembersihan sekaligus tidak membuang sampah ke bandar, Insya Allah warga bakal bebas dari banjir”, ujar Rasminedi, Ketua RT 03 beberapa waktu lalu.

Terima Kasih

Sementara itu, Walinagari Kasang, M. Tasir Koto yang dimintai tanggapannya soal penanganan banjir di Bumi Kasai, mengucapkan terima kasih banyak pada Gubernur Irwan. ”Atas nama warga Nagari Kasang, saya minta terima kasih kepada pak Irwan. Beliau telah mampu maantok-an tangih warga”, ujar Tasir.

Kendati demikian, tambah Tasir, agar komplek perumahan benar-benar bebas dari banjir, perlu upaya lanjutan dari Pemprov Sumbar dengan membuat pengendalian banjir yang permanen.

Singgalang 15 Desember 2010

Read More

Gubernur Duduk di Kelas Ekonomi

Kesaksian Taufiq Ismail

Pesawat Garuda GA 162 dari Padang, mendarat mulus di Bandara Soekarno Hatta, Senin (13/12). Saya dan istri ada di pesawat yang sama. Kami yang duduk di bagian ekonomi, tak tahu persis siapa saja gerangan yang duduk di kelas eksekutif.


Perjalanan 90 menit setelah selesai, kami harus bergegas untuk urusan masing-masing. Di antara yang bergegas itu, ada Gubernur Sumbar, Prof. Irwan Prayitno.

Para penumpang kelas eksekutif dijemput dengan mobil khusus, namun karena Irwan duduk di kelas ekonomi, maka naik buslah ia bersama-sama kami. Bergelantungan. Apa adanya.

Menurut saya ada gubernur di Indonesia yang duduk di kelas ekonomi dalam sebuah penerbangan adalah istimewa. Mungkin bagi orang lain tidak. Kabarnya Gamawan Fauzi juga begitu ketika ia jadi gubernur. Pemilik Singgalang, Basril Djabar, juga begitu, meski ia sudah jadi komisaris PT Semen Padang.

Gubernur Irwan terlihat oleh istri saya melangkah ke ruang ekonomi. Di sini rakyat badarai memilih tempat duduk, sesuai kemampuan keuangan masing-masing. Tidak seorang pun di antara kami yang akan berkecil hati, jika Irwan Prayitno, duduk di eksekutif, sebab ia gubernur. Kami bangga kalau gubernur duduk di kursi yang nyaman.

Namun saya tak percaya, kenapa ia melangkah ke ruang rakyat ini. Saya dan istri duduk di kursi 5 AB, Gubernur Irwan justru lebih ke belakang lagi, 12 C. Kami berbasa-basi sejenak, lantas Irwan meluncur ke belakang, tenggelam di kursinya.

Saya sudah lama juga hidup, sering naik pesawat bersama banyak orang dari pejabat tinggi hingga orang biasa. Bagi saya ada gubernur rendah hati seperti ini, menjadi obat. Ia tak berjarak dengan rakyat. Ia tampil apa adanya.

Begitulah ketika Garuda mendarat di Cengkareng, kami tak bisa pakai pintu garbarata, sehingga harus dijemput pakai bus besar. Semua penumpang kelas ekonomi naik ke sana. Juga Gubernur Sumbar.

Bersama kami, ia berdesak-desakan dan bergelentungan. Bagi saya ini memang luar biasa, ketika para pejabat kita merasa risih duduk di kelas ekonomi. Bagi saya ini juga sebuah keteladanan, ketika di banyak bandara, ada lahan parkir khusus untuk pejabat, persis di mulut pintu kedatangan.

Naik train

Jika di Indonesia, para menteri, kepala daerah menggunakan jasa transportasi umum dapat dinilai sebagai hal yang luar biasa. Tidak demikian halnya di negara-negara maju di Eropa, seperti Belanda, Inggris dan Jerman.
Dalam keseharian, belakangan ini, pemandangan seperti itu di negara-negara yang disebutkan tadi bukanlah pemandangan yang aneh. Bahkan, mereka menggunakan transportasi umum tanpa pengawalan.

Di Eropa sana, menteri, gubernur maupun walikota sudah terbiasa naik train, bus. Sedangkan mobil dinas mereka diperlukan sewaktu-waktu untuk mengangkut dokumen-dokumen sang mentri maupun kepala daerah.

Menurut Willy Laurens, 61, pengusaha nasional Belanda, yang merupakan indo Belanda Depok, belakangan ini pemerintah setempat menganjurkan para menteri untuk menggunakan transportasi umum, hal itu dilakukan untuk mengurangi defisit anggaran. Belanda tahun ini mengalami defisit anggaran untuk bidang militer. 

Sedangkan Jerman dan Inggris melakukan pengurangan defisit anggaran hingga 40 persen untuk periode 2010-2014, sebagai bagian dari upaya konsolidasi fiskal.

(Taufiq Ismail seperti dituturkan pada Susilo Abadi Piliang)

http://www.hariansinggalang.co.id/sgl.php?module=detailberita&id=2466

Read More

Terbang dengan Kelas Ekonomi

IRWAN PRAYITNO

Menjabat sebagai gubernur bukan berarti harus hidup mewah. Prinsip itu setidaknya melekat pada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, terutama dalam masa perjalanan dinas dengan menggunakan pesawat udara.



Dalam sebulan, minimal ada dua agenda Irwan yang membuatnya harus terbang dari Padang-Jakarta. Namun dalam memilih pesawat, Irwan tidak terlalu fokus pada salah satu maskapai penerbangan nasional terbesar yang tergolong mahal dari penerbangan lainnya.

”Apapun pesawatnya, itu tidak masalah. Yang penting waktu penerbangannya sesuai dengan jadwal kebutuhan saya”, ujar Irwan ketika ditemui Haluan di kawasan Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin (6/12).

Irwan juga memilih kelas ekonomi, dan mengaku tidak pernah memesan kelas bisnis atau eksekutif selama menjabat sebagai gubernur, dengan alasan penghematan. Menurutnya, dengan kelas ekonomi, bisa menghemat APBD hingga 7 miliar pertahun.

”Kalau di kelas bisnis, setidaknya harus mengeluarkan biaya sebesar Rp2,4 juta. Tapi dengan kelas ekonomi, kita hanya mengeluarkan Rp800 ribu. Penghematannya bisa mencapai Rp7 miliar pertahun, dan uangnya dikembalikan ke APBD dan bisa dipergunakan untuk program lainnya”, ujar Irwan.

Irwan berharap, langkah ini bisa diterapkan oleh pejabat lainnya di lingkungan Pemprov Sumbar beserta jajaran. Menurutnya, saat ini baru Wagub Muslim Kasim dan beberapa pejabat lainnya yang mengikuti langkah penghematan itu. Siapakah pejabat yang akan menyusul langkah Irwan ini? (h/wan)

Haluan 8 Desember 2010

Read More

Anggaran ke-pu-an, Sumbar Terbesar Kedua di Indonesia

Padang, Singgalang

Untuk pekerjaan umum (ke-PU-an) di Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim serta PSDA Sumbar memperoleh dana APBN sebesar Rp1,5 triliun pada 2011 mendatang. Dana itu terbesar kedua di Indonesia setelah Sumatra Utara. Bahkan jika dibanding periode sebelumnya, naik 300 persen.Itu disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, di Tanah Datar usai mencanangkan tiga nagari sebagai model untuk pertanian dan peternakan dua hari lalu dan dipertegas lagi pada Singgalang.

”Ya dana itu untuk perbaikan jalan-jalan dan irigasi yang ada di Sumbar. Nilainya Rp1,5 triliun, realisasinya 2011 mendatang,” kata Irwan. Kepala Dinas Prasjal dan Tarkim, Dody Ruswandi kepada Singgalang, Jumat (22/10) mengatakan dana APBN untuk jalan nasional Sumbar 2011 adalah Rp958 miliar di bawah Balai Besar Jalan Nasional dan di bawah koordinasi Dinas Prasjaltarkim. kemudian ditambah dana untuk bidang Cipta Karya Tarkim APBN Rp320 miliar untuk 2011 langsung di bawah Dinas Prasjaltarkim. Sedangkan untuk bidang PSDA Rp230 miliar untuk 2011 di bawah Balai Sungai PWS dan di bawah koordinasi Dinas PSDA. Total Rp1,5 triliun.

“Memang pada era Gubernur Irwan Irwan dan Wagub Muslim Kasim anggaran ini meningkat 300 persen dibanding 2010. Alhamdulillah,” kata dia.

(107)

Singgalang 23 Oktober 2012

Read More

Menemui Korban Banjir

Hanya Irwan yang mau berhujan-hujan naik perahu karet menemui korban banjir di Kasai, perbatasan Padang dan Pariaman. Padahal banjir besar semacam itu sudah ratusan kali terjadi sejak gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi hanya Irwan yang datang ke sana.

Ersi Rusli, “Terlalu Dini Menilai Irwan”

*Singgalang 1 Oktober 2010

Read More