Ini Kementerian, Lembaga, dan Daerah Terbaik Kelola Anggaran 2013

VIVAnews – Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) memberikan penghargaan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi yang mampu mengelola anggarannya dengan baik pada 2013.

Ketua TEPPA, Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Senin 24 Januari 2014 mengungkapkan, penilaian yang dilakukan bukanlah berdasarkan tingkat serapan anggaran. Namun, yang utama dinilai dari efektivitas dan efisiensi organisasi pelaksana dalam mengeksekusi anggarannya. “Hal tersebut menjadi kuncinya,” kata Kuntoro.

Dia memaparkan, secara garis besar, kriteria penilaian kinerja yang menjadi penilaian antara lain, deviasi antara target dan capaian, besaran pagu anggaran, besaran belanja modal, karakteristik keluaran kegiatan, sebaran geografis pekerjaan, pelaksanaan e-procurement, hingga intensitas pelapor sebagai indikator.
“Poin-poin itu diberi pembobotan berdasarkan tingkat kepentingannya,” ungkap dia.

Penilaian dilakukan berdasarkan skor 1-100 persen yang didapatkan kementerian dan lembaga atas kriteria yang telah ditetapkan. Penerima penghargaan tersebut yaitu:

Kategori Kementerian dan Lembaga
1. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dengan skor 82,4 persen (kinerja terbaik I).
2. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dengan skor 72,56 persen (kinerja terbaik II).
3. Lembaga Sandi Negara dengan skor 72,42 persen (kinerja terbaik III).
4. Badan SAR Nasional dengan skor 71,23 persen (kinerja memuaskan I).
5. Kementerian Agama dengan skor 70,95 persen (kinerja memuaskan II).
6. Kementerian Pertahanan dengan skor 70,62 persen (kinerja memuaskan III).

Kategori Pemerintah Provinsi
1. Kalimantan Timur dengan skor 80,86 persen (kinerja terbaik I).
2. Jawa Barat dengan skor 79,33 persen (kinerja terbaik II).
3. Jawa Timur dengan skor 76,88 persen (kinerja terbaik III).
4. Kepulauan Riau dengan skor 71,71 persen (kinerja memuaskan I).
5. Nusa Tenggara Barat dengan Skor 71,48 persen (kinerja memuaskan II).
6. Sumatera Barat dengan skor 70,84 persen (kinerja memuaskan III).

(umi)

viva.co.id 24 Februari 2014

Read More

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Cinta Karya Bangsa dari Wapres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Irwan Prayitno atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima Penghargaan Cinta Karya Anak Bangsa dari Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (5/2). Penghargaan yang  diselenggarakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan penilaian kepada seluruh daerah dalam Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Dari hasil penilaian Tim Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil menduduki Peringkat II lingkup Pemerintah Provinsi dari 15 Provinsi.Menurut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, penghargaan ini merupakan sebuah motivasi yang baik untuk selalu memperhatikan produksi anak-anak bangsa di tengah persaingan global. Dia berharap perhatian dan komitemen bersama para bupati/wali kota, pengusaha dan stakeholder lainnya memberikan peluang besar terhadap produksi dalam negeri. “Terutama produksi anak-anak bangsa di Sumatera Barat,’ujarnya.

Menurutnya penghargaan tersebut  merupakan kebanggaan bersama masyarakat Sumatra Barat. Demi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas serta kita pergunakan produksi anak-anak bangsa sebagai kebanggaan bersama.”Cintailah produksi negeri sendiri, sebagai semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” imbaunya.

Dari hasil evaluasi Tim  P3DN Provinsi Sumatera Barat, penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaa barang dan jasa dil ingkungan pemprov Sumbar mencapai Rp 52,75 miliar (68,66 %) dan nilai pengadaan barang dan jasa Rp 76.83 miliar. Pengadaan barang impor dilakukan pada barang-barang, yang belum diproduksi secara cukup baik.

republika.co.id 5 Februari 2014

Read More

Gubernur Kembali Raih Penghargaan

Jakarta, Singgalang. Hanya dalam rentang waktu satu hari, Gubernur Irwan Prayitno kembali mendapat penghargaan. Kali ini, menerima Anugerah Parahitha Ekapraya (APE) Tingkat Madya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Ibu ke-85 di Gedung Sasana Karya Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta, Rabu (18/12).

Sebelumnya pada 2012, Sumbar pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Parahitha Ekapraya (APE), namun untuk tingkat pratama.

Hal –hal menonjol yang  telah dilakukan pada tahun ini, antara lain meningkatnya indeks pemberdayaan perempuan (IPG) sumatera Barat menjadi 69,55 dan lebih tinggi dibandingkan target rata – rata IPG nasional 67,20.

“Penghargaan ini perwujudan sekaligus legalitas atas kepedulian pemprov terhadap penyelengaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” sebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai menerima penghargaan tersebut.

Selain pemberdayaan perempuan, pemprov juga komit dalam peningkatan kesejahteraan anak. Denan terwujudnya pengembangan kota layak anak.

Pada 2013 telah meraih lima penghargaan kota layak anak, Pariaman, Padang,  Payakumbuh, Sawahlunto dan Padang Panjang.

Bahkan, kabupaten/kota secara perlahan terus menunjukkan sebagai daerah ramah terhadap anak dan perempuan. Terbukti, Bukittingi mengalami peningkatan menjadi level madya. Kemudian Padang dan Padang panjang level pratama.

“Terjadi peningkatan pembangunan ekonomi  perempuan miskin dan perempuan kepala keluarga, serta pengembangan program pemberdayaan perempuan miskin nagari dalam kaitannya dengan ketahan pangan daerah melalaui kegiatan nagari perempuan Indonesia maju mandiri ,” ujarnya.

Disampaikannya, guna memacu program pemberdayaan perempuan pemprov melakukan berbagai strategi dan kebijakan yang menyentuh sendi – sendi kebutuhan masyarakat secara terpadu.

Strategi itu terdiri dari, rencana aksi daerah terhadap percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG). Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dalam bentuk pokja PUG di tingkat provinsi dan 19 kabupaten/kota.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG seperti organisasi perempuan, LSM/NGO, tokoh agama dan masyarakat. Serta peningkatan produk hukum/regulasi dan penegakan aturan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

“Penghargaan APE bentuk apresiasi pemerintah pusat dalam hal pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Semua itu tidak terkepas dari komitmen dan wujud peningkatan kinerja pemprov melakukan berbagai terobosan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai aspek kehidupan,” tutupnya.

Singgalang, 20 Desember 2013

Foto: Halaman depan Padang Ekspres 20 Desember 2013

Read More

Sumbar Raih Dua Penghargaan Paramakarya 2013

Jakarta –  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  sangat peduli dan perhatian terhadap peningkatan dan pengembangan UMKM. Hal ini tercermin dari berbagai program strategis pembinaan dan upaya pengembangan potensi UMKM di Sumatera Barat.

Salah satu program yang terus digalakan oleh Gubernur Irwan Prayitno adalah gerakan terpadu peningkatan UMKM yang diimplementasikan pada kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melalui Pelatihan Kewirausahaan Baru dan Peningkatan Produktifitas bagi UMKM.

Pada kegiatan Penghargaan PARAMAKARYA 2013 di Jakarta, Selasa malam (17/11), Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia memberikan 2 Penghargaan PARAMAKARYA 2013 kepada Provinsi Sumatera Barat dalam Kategori Usaha Mikro Kecil, Kualifikasi Pemimpin Baru, Arena Songket INJ Silungkang Kota Sawahlunto dengan jenis usaha Industri Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit dengan pimpinan Rita Kurnia.

Dan Sumatera Barat juga mendapatkan penghargaan pada Kategori Usaha Menengah, Kualifikasi Mulai Menghasilkan, Sanjai Balado Ummi Aufa Hakim Kota Bukittinggi dengan jenis usaha Industri Makanan dan Minuman di bawah pimpinan Lukman El Hakim. Kedua penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menko Perekonomian Dr. Ir. H. Hatta Rajasa atas nama Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Gubernur Irwan Prayitno yang didampingi Kadis Nakertrans Syofyan,SH, Kabiro Humas Irwan, S.Sos, MM di sela-sela kegiatan itu menyampaikan rasa bangga dan senang atas kedua penghargaan tersebut. Ini merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat  dua penghargaan sekaligus dalam 2 kategori dari total 20 penghargaan yang diberikan 12 untuk kategori Usaha Mikro Kecil dan 8 untuk Kategori Usaha Menengah.
Kita berharap keberhasilan ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan produktivitas UMKM di Provinsi Sumatera Barat. Awalnya kita telah berhasil mengusulkan 3 Perusahaan Kecil dan 3 perusahaan Menengah yang telah menerima SIDDHAKARYA 2013 yang diberikan Gubernur Sumatera Barat beberapa waktu lalu di Padang, ujarnya

Irwan Prayitno juga menerangkan, dari awalnya kita memberikan informasi dan menghimpun usulan dari Pemkab/ko dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian Pemprov. Sumbar membentuk Tim Penilai yang terdiri dari instansi terkait (Disnakertrans, Koperasi dan UMKM, Appindo dan Praktisi Produktivitas).
Pemerintah Provinsi melalui Tim Penilai melakukan verifikasi dan penilaian langsung di lapangan yang meliputi kelengkapan pertama, administrasi di antaranya surat izin usaha produksi, administrasi tenaga kerja, administrasi keuangan, administrasi pemasaran, administrasi orderan bahan baku dan lain-lain.  Kedua keunikan produksi, di mana penilaian difokuskan pada komponen lokal yang digunakan dalam produksi dan pembudayaan tradisional market yang berorientasi pada pertumbuhan usaha modern. Ketiga perkembangan pertumbuhan usaha dilihat dari indicator pemasaran produksi dari 3 tahun terakhir.

Keempat dilihat dari pertumbuhan tenaga kerja yang digunakan dalam 3 tahun terakhir terutama yang mempergunakan tenaga kerja local di sekitar produksi. Kelima  tertib administrasi usaha termasuk soal administrasi keuangan dan permodalan yang dilaksanakan. Keenam Kondisi fisik perusahaan, fisik bangunan dan sarana lainnya. Ketujuh manajemen perusahaan, di mana adanya keharmonisan hubungan kerja antara owner dengan pekerja/karyawan yang ditandai dengan tingkat kepuasan yang disampaikan oleh karyawan dengan bukti peningkatan produksi tahun ke tahun, ungkapnya.

Read More

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

Padang – Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, PSi, MSc, selaku Gubernur Sumatera Barat menerima penghargaan tertinggi dari Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional Presiden Republik Indonesia, yang diserahkan pada tanggal 29 November 2013 di Istana Negera yang diwakili Oleh Wapres Budiono.

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara merupakan  salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi yang luar biasa sekaligus untuk mendorong partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam upaya mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di daerah guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika ditemui di rumah dinasnya, Selasa siang (3/11) yang didampingi Kepala Badan Ketahanan Sumbar Ir. Effendi dan Kepala Biro Humas Irwan, S.Sos, MM menyampaikan, ada tahapan seleksi oleh Tim Juri Penilai Ketahanan Pangan dari UI, UGM,  IPB, Unpad,  ITB, LSM, Staf Ahli Presiden dan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dari 12 orang Gubernur yang diusulkan  mengikuti tes dan wawancara teknis hanya 5 orang yang mendapat penghargaan ini, antara lain Gubernur Jawa Barat, NTB, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Kita patut bangga bahwa Sumatera Barat secara umum telah memenuhi standar yang baik, sehingga kita mendapat penghargaan terbaik ini.

Banyak sektor yang tergabung dalam penilaian ini, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, Koperasi UKM, serta sektor perindustrian. Karena itu penghargaan ini amat istimewa sekali, mudah-mudahan ini dapat lebih memotivasi kita memajukan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat, ungkapnya

Selain itu kita juga mendapat penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2013 pada kategori Pelopor Ketahanan Pangan atas nama Syahrul Yondri dari kelurahan koto panjang Kota Payakumbuh, penemu/pengembang Tanaman Cabe Kopay. Untuk diketahui Cabe Kopay menjadi sorotan nasional sebagai sebuah keberhasilan meningkatkan kualitas cabe di Indonesia.

Kita juga mendapat penghargaan pada kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan  atas nama kelompok Tani Budidaya Tanaman Jeruk jenis Siam Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang diketuai oleh Datuk Bandaro Manih.

Kemarin kita juga mengusulkan Bupati Agam Ir. Indra Catri, namun belum beruntung. Tahun depan kita akan usulkan sebanyak-banyaknya, untuk keberhasilan dan peningkatan kualitas ketahanan pangan kita di setiap daerah di Sumatera Barat, ujarnya. [humasprov]

Read More

Gubernur Sumbar Peduli Konsumen

Jakarta, Padek – Kepedulian Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terhadap upaya perlindungan konsumen di Sumbar, mendapat apresiasi dari Kementerian Perdagangan. Politisi PKS itu mendapat penghargaan selaku Kepala Daerah peduli Konsumen.

Penghargaan yang diserahkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Swis Bel Hotel Jakarta, Rabu (27/11) itu, juga diterima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X. ketiga provinsi itu dinilai memberikan perhatian dan kepedulian tinggi terhadap pentingnya perlindungan konsumen.

“Diharapkan agar peraih penhargaan ini dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya. Mereka tergerak untuk menjadi daerah berorientasi pada perlindungan konsumen,” ujar Gita Wirjawan.

Gita menegaskan, pemerintah akan terus mendorong upaya perlindungan konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk terwujudnya pelaku usaha bertanggung jawab dan mengedepankan etika perdagangan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam kesempatan itu menyebutkan perlindungan terhadap konsumen sangat penting, karena menyangkut aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan, serta lingkungan dari penggunaan produk yang dibeli dan dikonsumsi atau digunakan.

Hal ini juga memperkuat keberadaan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani perindustrian dan perdagangan dengan membentuk bidang pengawasan. Dengan begitu, pengawasan terhadap barang beredar di pasar bisa lebih intensif dilakukan.

“Kita juga mengalokasikan dukungan dana APBD yang meningkat setiap tahun untuk pemberdayaan konsumen, sosialisasi, pengawasan, dan pelayanaan tera-tera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Harapannya, UTTP bisa memenuhi standar teknis yang ditentukan sehinga konsumen tak dirugikan,” katanya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong dan memfasilitasi terbentuknya pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur di kabupaten dan kota sebagai upaya semua UTTP yang digunakan ditera dan tera ulang. Pemprov juga mendorong terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten dan kota untuk melayani penyelesaian sengketa pelaku usaha.

Saat ini, menurut Irwan, sudah terbentuk BPSK di Padang, Padangpariaman, Bukittinggi, Kota Solok dan Padang panjang. “Insha Allah dalam waktu dekat, menyusul Sijunjung, Pasaman Barat, Limapuluhkota, Payakumbuh dan Kota Pariaman,” ujarnya.

Upaya lain, memberikan dorongan pemberdayaan konsumen dengan iklan layanan public melalui media elektronik dan televisi berupa imbauan menjadi konsumen cerdas. Misalnya, teliti sebelum membeli, perhatikan label dan masa kadarluarsa, pastikan produk bertanda jaminan mutu (SNI) dan beli sesuai kebutuhan bukan keinginan.

Di samping itu, di Sumbar sudah dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan. “Tim ini sekarang aktif melakukan pengawasan secara berkala terhadap makanan, minuman dan obat-obatan yan beredar di tengah – tengah masyarakat,” katanya.

Padang Ekspres, 28 November 2013

Read More

Pokja AMPL Sumbar Terbaik di Indonesia

Padang – Pokja  Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Sumbar, dinobatkan sebagai Pokja AMPL dengan kinerja terbaik di Indonesia, pada kategori Peran Provinsi dalam Konsistensi Peningkatan Capaian Lingkungan. 

Prestasi tersebut diraih pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) II, di Balai Kartini Jakarta 29-31 Oktober 2013.

Pokja AMPL Provinsi Sumbar, dinominasikan bersama dengan Pokja AMPL Provinsi NTT dan NTB. Berdasar penilaian dari Pokja AMPL Nasional bersama denan Waspola Facility dan juri independen dari perguruan tinggi, LSM dan unsur media massa serta para pemerhati pembangunan AMPL tingkat nasional, Pokja AMPL Sumbar diunggulkan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan pembangunan AMPL di Sumbar dalam upaya percepatan pencapaian tujuan MDGs, terutama Goal 7c.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya komitmen Pokja AMPL Provinsi Sumbar dalam bekerjasama dengan para stakeholder lainnya terhadap sektor air minum dan sanitasi. Konsistensi perencanaan pembangunan AMPL di Sumbar yang dimotori Pokja AMPL Sumbar terlihat, dengan dicantumkannya kebijakan dan target peningkatan akses air minum dan sanitasi yan layak, dalam dokumentasi RPJMD Sumbar 2010 – 2015.

Kemudian ditindaklanjuti dengan dokumen bersifat detail dan implementatif dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs (RAD MDGs) Sumbar tahun 2011 – 2015 dan dalam dokumentasi Renstra AMPL Sumbar tahun 2011 – 2015, sebagai wakil pemerintah di daerah, Pokja AMPL nasional menilai, Pokja AMPL Sumbar telah berhasil melakukan upaya advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengarusutamaan pembangunan AMPL di daerah. Hal ini disadari, bahwa kunci sukses percepatan pencapaian target pembangunan AMPL di Provinsi Sumbar harus mengikutsetakan seluruh elemen pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Rahmad Syahni (Kepala Bappeda Sumbar) mengatakan, beberapa upaya advokasi, fasilitasi dan dukungan dibuktikan dengan telah terbentuknya Pokja AMPL di seluruh kabupaten/kota, sebagai lembaga yang mewadahi stakeholder kunci dalam pembangunan AMPL di kabupaten/kota.

Pokja AMPL Sumbar, merupakan satu – satunya pokja yang berhasil dalam waktu singkat mengadvokasi lebih dari 94 persen pemerintah kabupaten/kota di suatu provinsi. “Sebanyak 18 Kabupaten/kota ikut serta dalam program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) sejak tahun 2006 hingga 2013. Selain itu, juga telah melakukan fasilitasi dan dukungan pendampingan penyusunan dokumen PPSP di kabupaten/kota,” ungkap Irwan.

Dukungan lainnya, fasilitasi dalam bentuk penyusunan dokumen renstra AMPL kabupaten/kota dan verifikasi dokumen RAD AMPL kabupaten/kota dalam menjaga sinergitas perencanaan dengan provinsi dan nasional. Sebagai upaya menjaga konsistensi setiap tahunnya terhadap kelembagaan Pokja AMPL Sumbar dengan dukungan dari Pokja AMPL nasional dan Waspola Facility dan WSP serta Bank Dunia melakukan penguatan kapasitas amggota Pokja AMPL provinsi dan kabupaten/kota.

“Hal ini agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan AMPL dapat berjalan sesuai denan pencapaian MDGs tahun 2015,” harap Irwan.

Pada 2013, Pemprov melalui Pokja AMPL provinsi merupakan satu – satunya yang melakukan upaya advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan metoda Service Delivery Assessment (SDA) atau melakukan penilaian kinerja pelayanan AMPL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuannya, agar Pemprov dan kabupaten/kota dapat menilai dan menganalisa secara mandiri, bagaimana penilaian pelayanan AMPL yang telah dilakukan selama ini kepada masyarakat. “Apakah dinilai telah berhasil atau tidak? Selain itu, juga agar para aktor pemerintah daerah dapat mengetahui secara langsung sumbatan permasalahan pembangunan AMPL di daerah. Baik itu dilihat dari sisi kebijakan, perencanaan anggaran, pengeluaran, ekuitas, hasil, operasional dan manjemen serta penggunaan,” tambahnya.

Pembentukan penyadaran kepada seluruh stakeholder merupakan kunci pembangunan AMPL di kabupaten/kota. Karena itu, juga dilaksanakan pengembangan konsep horizontal learning, yakni pembelajaran antara sesama yang setingkat, guna memperoleh wawasan dan pemahaman yan berasal best practice dari daerah yang telah lebih dahulu memulai suatu program. “Upaya ini dinilai sangat efektif dalam upaya mengajak kabupaten/kota dan para stakeholder lainnya untuk turut serta membangun komitmen dalam pelaksanaan pembangunan AMPL,” ulas Irwan.

Sebagai bentuk penggalangan komitmen di tingkat pimpinan daerah, Pokja AMPL provinsi juga telah memfasilitasi ikrar bersama secara tertulis antara gubernur dan wakil gubernur Sumbar dengan bupati/walikota seluruh Sumbar pada 13 Juni 2011 di kabupaen Pasaman. Penggalangan komitmen dengan substansi yakni, seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama provinsi meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penangulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian tujuan MDGs 2015. Terutama dengan pemenuhan target peningkatan akses air minum dan sanitasi layak di Sumbar.

Posmetro, 6 November 2013

Read More

Gubernur Terima Anugrah Nugra Jasadarma Pustaloka 2013

Padang – Gubernur Irwan Prayitno terima penghargaan tertinggi Anugrah Nugra Jasadarma Pustaloka 2013, kategori tokoh masyarakat atas dedikasi dan perhatiannya terhadap pengembangan perpustakaan dan minat baca di Indonesia.

Penghargaan ini diberikan dalam acara Gemilang Perpusnas 2013 di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (29/10) lalu.Selain itu Irwan juga menerima penghargaan kategori sebagai pembina Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Sumbar. Irwan masuk dalam nominasi Harapan II di Tingkat Nasional.

“Untuk bidang kearsipan ini, prestasi tersebut sudah luar biasa. Soalnya Sumbar mendapatkannya tanpa didukung depo yang memadai untuk menyimpan arsip yang ambruk akibat gempa 30 September 2009. Tapi keterbatasan itu tidak membuat pemprov abai, justru kian semangat untuk membenahi arsip. Gubernur sering mewanti-wanti soal ini”, terang Alwis yang merupakan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar.

Irwan mendapatkan penghargaan itu, ternyata memiliki sejarah panjang terkait perpustakaan. Sejak dulu sudah diperlihatkan kepeduliannya terhadap perpustakaan. Ketika masih dipercaya duduk di Komisi X DPR-RI, Irwan getol memback-up dunia pendidikan khususnya Perpusnas. Telah pula melahirkan banyak buku dan tulisan.

Menurut Alwis, setelah dilantik jadi Gubernur, Irwan langsung memerintahkan SKPD terkait untuk memindahkan layanan perpustakaan umum dari Tabing, Padang ke pusat kota (kawasan GOR Agus Salim) agar memudahkan pengunjung menjangkaunya. Layanan perpustakaan di Tabing, karena gedung perpustakaan Sumbar ambruk akibat gempa 30 September 2009 sehingga untuk layanan perpustakaan terpaksa mengontrak gedung lain.

“Gubernur juga memerintahkan agar segera pula dibangun kembali gedung perpustakaan yang representatif. Tahun ini sudah dianggarkan dalam APBD Sumbar. Mudah-mudahan 2014 bisa dimanfaatkan”, jelas Alwis. [singgalang/posmetro]

irwan-prayitno.com

Read More

Istana Puji Penyaluran KUR Sumatera Barat

Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief memuji Provinsi Sumatera Barat dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

“Tanpa hingar bingar penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Sumatra Barat sampai Juli 2013 sudah mencapai Rp3,6 triliun. Salah satu terbesar realisasi di Indonesia,” ujar Andi.

Dia memaparkan, tahun lalu, realisasi KUR yang disalurkan tujuh bank di Sumbar mencapai Rp3 triliun. Pada 2011 realisasinya baru Rp1,8 triliun. Sejak Pemerintah menggenjot KUR yang dimulai pada 2007, peningkatan realisasinya setiap tahun mencapai 20-50%. Realisasi tahun ini masih akan terus bertambah. Penyaluran KUR sebesar itu sudah menyentuh 169.227 debitur. Ditargetkan seluruh pelaku UMKM di Sumbar yang melebihi 500.000 orang bisa mendapatkan KUR. 

Menurut Andi, penyerapan KUR terbesar terjadi di sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada 2013, sektor tersebut menyerap Rp2 triliun dana KUR. Adapun sektor pertanian menyerap Rp773 miliar dan sektor industri pengolahan menyerap Rp131 miliar.

Andi mengatakan mayoritas pelaku UMKM di Sumbar bergerak di bidang perdagangan. Porsi mereka mencapai 99%. Karena itu, penyaluran KUR diprioritaskan di sektor tersebut. Selain itu, resiko kredit di sektor tersebut juga terhitung kecil, yakni hanya 2,5%.

Andi pun memuji sikap Gubernur Sumbar Irwan Prajitno yang memposisikan dana KUR sebagai hak masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya mempelajari karakter usaha masyarakatnya, mengadakan rapat reguler dengan delapan perbankan untuk mamastikan bahwa program wajib sebagai salah satu cara meredam kemiskinan dan mencipakan pengusaha lokal itu berjalan.

nurcholish@wartaekonomi.com

wartaekonomi.com 2 November 2013

Foto: Humas Kepresidenan

Read More

Sumatera Barat Sumbang Produksi Beras Nasional 800.000 Ton Lebih

PADANG, KOMPAS.com — Sumatera Barat berharap bisa menyumbang 826.000 ton beras untuk mencapai target swasembada beras nasional yang membutuhkan pasokan produksi 10 juta ton. Hal itu menjadikan provinsi ini masuk dalam salah satu dari 12 provinsi penyangga produksi beras nasional.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan, pihaknya terus melakukan intensifikasi pertanian guna mencapai produksi pangan secara maksimal.

“Kami juga melakukan percepatan dan perluasan adopsi teknologi dan juga dari hasil riset-riset yang kita aplikasikan, peningkatan SDM, petani dan para penyuluh, juga berbagai upaya lainnya, seperti pengendalian hama penyakit,” kata Irwan dalam sambutannya pada Peringatan Hari Pangan Sedunia di Padang, Kamis (31/10/2013).

Dia mengklaim, masyarakat Sumatera Barat selalu mengurangi konsumsi beras. Saat ini konsumsi beras di Sumatera Barat telah mencapai angka 117 kilogram per kapita per tahun. Adapun pada tahun 2012, konsumsi beras di Sumatera Barat mencapai 123 kilogram per kapita per tahun.

“Tentunya ini di bawah nasional yang 139 kilogram per kapita per tahun. Walaupun banyak restoran Padang kita berhasil mengurangi makan beras,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Irwan, dalam hal ekstensifikasi pertanian, pihaknya juga banyak memperoleh dukungan dari kementerian terkait, seperti teknologi cetak sawah dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dari Kementerian Pertanian.

Pihaknya juga memperoleh bantuan pembangunan infrastruktur dan irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Terkait diversifikasi pangan, Irwan menekankan pihaknya terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat.

“Kemudian diversifikasi, kita juga selalu melakukan upaya-upaya dengan pola pangan kita di Sumatera Barat 77,5 dalam tahun 2012. Ini di atas nasional yang 75,4, menggambarkan kita di sini cukup berhasil atau setidaknya mengurangi terus-menerus makan beras bagi Sumatera Barat,” pungkasnya.

kompas.com 1 November 2013

Read More

Sumbar Terbaik Lalu Lintas

PADANG —  Pemerintah Provinsi Sumbar meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama terbaik se-Indonesia. Pemerintah provinsi dinilai sukses membina kabupaten/kota untuk menata lalu lintas yang baik.

Bagi Pemprov Sumbar WTN Wiratama merupakan penghargaan yang pertama di bidang ini. Sedangkan 10 kabupaten/kota yang meraih penghargaan di bidang lalu lintas tersebut yakni, Padang, Padang Panjang, Kota Solok, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman, Pasaman dan Pesisir Selatan meraih piala WTN. Kemudian Agam dan Tanah Datar meraih plakat WTN.

Dengan perolehan itu 80 persen daerah yang diusulkan Pemprov Sumbar meraih Piala WTN. Sementara syarat meraih WTN Wiratama hanya 50 persen meraih piala WTN dari daerah yang diusulkan. Hasil itu menempatkan Sumbar terbaik, diikuti Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali.

“Kita bersyukur dengan komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan sistem lalu lintas yang lebik baik. Untuk itu ke depan mari kita sepakat untuk memperbaiki sistem angkutan umum,” sebut Gubernur Irwan Prayitno saat melepas piala WTN ke daerah masing-masing di Gubernuran Sumbar, Sabtu (5/10).

Dikatakannya, dari kasat mata saat ini memang masih ada sejumlah ruas jalan yang macet. Jika sudah jam sibuk, terutama traffic light mati, pasti akan terjadi kemacetan. Namun, kemacetan tidak menjadi indikator mutlak dan penilaian WTN, melainkan banyak indikator lain.

“Banyak memang yang mempertanyakan pada saya, kenapa Padang yang jalannya masih macet, kemudian juga memperoleh penghargaan WTN, karena memang indikatornya tidak hanya jalan saja,” ujar Gubernur Irwan Prayitno.

Meski begitu, kekurangan itu harus menjadi motivasi dan koreksi pemerintah daerah ke depan, sehingga mampu menciptakan sistem transportasi yang baik dan nyaman. “Karena yang diumpat masyarakat jika jalannya buruk dan macet, pasti pemerintah daerah,” ujarnya.

Dikatakannya, tahun ini Sumbar hanya mengikuti WTN bidang tertib lalu lintas. Rencananya, tahun depan harus ikut bidang tata kelola angkutan.

“Jangan diartikan kita sekadar mengejar penghargaan, tetapi berlomba memperbaiki layanan bagi masyarakat. Kita benar-benar siapkan angkot, travel, bus yang layak dan memenuhi syarat. Jika kita mampu memberikan layanan transportasi yang baik bagi masyarakat, maka apresiasi akan datang sendiri,” kata Irwan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Sumbar, Mudrika mengatakan sistem pengelolaan lalu lintas Sumbar sebenarnya belum sempurna. Hanya saja dari daerah lain, kabupaten/kota di Sumbar lebih baik. Dengan demikian Sumbar mendapatkan penghargaan atas pengelolaan tersebut.
“Kita bukan sempurna, semua juga masih ada yang kurang. Tapi saat ini kebetulan kita itu lebih baik dari daerah lain,” sebut Mudrika.

Dikatakannya, banyak indikator dalam penilaian WTN tersebut. Selain jalan, juga termasuk kebijakan kepala daerah dalam mengelola lalu lintas. Termasuk gambaran visi misi kepala dareah dalam pengelolaan sistem lalu lintas.

“Banyak indikatornya, tidak hanya kemacetan. Di antaranya, visi misi kepala daerah, apa langkah yang diambil kepala dareah, tingkat kecelakaan dan ketertiban berkendara,” ungkapnya.

Dengan berhasilnya meraih penghargaan tersebut, tahun depan Sumbar akan mengirim sebanyak 14 sampai 16 kabupaten/kota. Dengan begitu akan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan sistem transportasi di Sumbar. (401)

Singgalang 7 Oktober 2013

Read More

Pemprov Sumbar Terima Penghargaan dari Wapres

PADANG — Pemprov Sumbar meraih penghargaan atas penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan 2012, dengan capaian kualitas tertinggi. Penghargaan tersebut diterima Gubernur Irwan Prayitno dari Wakil Presiden, Boediono pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2013 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (12/9).

Hadir pada acara tersebut para menteri kabinet, para pimpinan lembaga tinggi negara, para kepala daerah dan sekitar 780 peserta Rakernas. Penghargaan yang sama juga diberikan kepada beberapa kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah lainnya.
 
Wakil Presiden Boediono, menyatakan selamat pada pemerintah daerah yang telah mencapai kualitas terbaik dalam laporan keuangan. Capaian tersebut hendaknya terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu bagi yang belum mendapatkan capaian terbaik, agar terus melakukan perbaikan.
Menurutnya, untuk memperbaiki laporan keuangan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pe merintah lainnya harus meningkatkan sinergi antar unit internal. Kemudian memetakan permasalahan dalam pengelolaan keuangan serta mencari solusi terbaik.
 
“Selain itu diharapkan ada kerja sama antar kementerian atau pemerintah daerah dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Meningkatkan komunikasi dengan BPK terutama terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan. Meningkatkan komitmen bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus dikelola dengan baik dan transparan,” kata Boediono.
 
Sementara, Menteri Keuangan, Muhamad Chatib Basri mengemukakan pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. SPIP merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan. Di samping itu, dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah telah berkomitmen untuk menerapkan akuntansi berbasis aktual.
 
Penerapan akuntansi berbasis aktual ini dipersiapkan secara bertahap mulai tahun 2013 dan akan diberlakukan penuh pada 2015 sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 
Gubernur Irwan Prayitno menyatakan, penghargaan itu merupakan hasil kerja keras Pemprov Sumbar. Penghargaan itu juga jadi bukti Pemprov Sumbar telah mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel. “Ini adalah kebanggaan Sumbar. Ini keberhasilan kita bersama, hasil kerja keras Pemprov Sumbar,” kata Irwan.
 
Disebutkan, penghargaan ini juga tidak lepas dari pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2012. Mulai dari pengawasan inspektorat sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian juga pengawasan internal secara berkala kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
 
Pemprov Sumbar telah menyerahkan LKPD 2012 secara tepat tanggal 25 Maret 2013, sesuai dengan UU nomor 15 tahun 2004. BPK-RI menyatakan LHP Pemprov menyajikan informasi keuangan dengan kriteria, kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintah. Kemudian kecakupan pengungkapan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal.
 
Sejalan dengan itu, Pemprov Sumbar juga sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk LKPD 2012. Sementara sebelumnya, LKPD tahun 2009 memperoleh disclaimer kemudian 2010 sampai 2012 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). “Upaya yang kita lakukan adalah perbaikan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah, melakukan perubahan atas Pergub tentang Akuntasi Pemprov Sumbar sebagaimana direkomendasi oleh BPK-RI atas LKPD tahun 2009, 2010, dan 2011,” ungkapnya.
 
Termasuk mendata aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan standar akutansi pemerintah PP No.17/2010. Menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK dilakukan peningkatan SDM yang profesional di bidang keuangan daerah serta rapat-rapat koordinasi yang rutin di SKPD secara intensif.
 
“Mudah-mudahan penghargaan yang diterima ini memberi kita motivasi dan kepercayaan diri untuk sela lu melakukan pengelolaan keuangan yang benar-benar sesuai ketentuan yang berlaku,” harapanya. (401)

 Singgalang 16 September 2013

Read More

Anggaran Pendidikan-Kesehatan Bertambah

Padang, Padek—Sektor pembangunan masih menjadi fokus anggaran Pemprov Sumbar jelang akhir tahun yang tinggal tiga bulan lagi. Ini terlihat dengan ditambahnya anggaran sektor pekerjaan umum sebesar Rp 22,647 miliar. Jumlah ini meningkat 39,52 persen dari anggaran sebelumnya Rp 595,307 miliar. Totalnya menjadi Rp 617,954 miliar.

Penambahan anggaran itu untuk mem­bayar kontrak tahun jamak pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permu­kiman (Prasjaltarkim) dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). “Karena kontrak tahun jamak berakhir 2014, alokasi ang­garan pada APBD-P 2013 hanya bersifat pem­bayaran sesuai kondisi fisik di lapa­ngan,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayit­no dalam rapat paripurna penyampaian nota jawaban Gubernur Sumbar atas pe­man­dangan umum Fraksi DPRD Sumbar terhadap Ranperda APBD-P 2013 di DPRD Sumbar, kemarin.

Pemprov juga telah menyiapkan angga­ran Rp 16,866 miliar untuk perencanaan pembangunan yang semula dipatok Rp 16,498 miliar atau bertambah Rp 367,976 juta alias meningkat 1,08 persen.

Sementara untuk sektor perumahan memang terpinggirkan,

setelah anggarannya dikurangi Rp 4,820 miliar. Jumlah ini turun Rp 1,03 miliar dari sebe­lumnya Rp 20,929 miliar, sehingga menjadi Rp 16,109 miliar.

Ini disebabkan sisa tender pada kegiatan teknis, sosia­lisasi, fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sebesar Rp 1,360 miliar.

Adapun kegiatan yang ba­tal karena bukan kewenangan senilai Rp 3,459 miliar pada kegiatan koordinasi, fasilitasi dan stimulasi program penu­runan kemiskinan melalui bidang ke-PU-an. Namun, itu dinilai tidak berpengaruh pada pencapaian target kinerja program dan kegiatan SKPD.

Sedangkan untuk penataan ruang yang sebelumnya diang­garkan Rp 3,779 miliar, ber­kurang Rp 234,587 juta atau turun 0,23 persen dari ang­garan sebelumnya Rp 3,544 miliar.

“Ini dikarenakan adanya sisa tender pada kegiatan pe­nyusunan RTR dan zoning regulation daerah perbatasan dan kegiatan penyusunan ren­cana induk ruang terbuka hijau,” tambah Gubernur.

Demikian juga dengan per­pustakaan yang semula diang­garkan Rp 2,787 miliar, turun 0,17 persen menjadi Rp 2,585 miliar. Sementara untuk per­tanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pari­wisata, kelautan dan perika­nan, perdagangan dan industri secara keseluruhan, diang­garkan Rp 191,323 miliar. Jumlah ini menurun Rp 1,645 miliar (12,24 persen).

Sementara pada sektor pendidikan yang semula Rp 67,361 miliar, bertambah Rp 95,751 juta menjadi Rp 67,457 miliar (naik 4,31 persen). De­mikian juga untuk sektor kese­hatan, yang semula Rp 234,574 miliar bertambah Rp 21,346 miliar menjadi Rp 255,921 miliar (naik 16,37 persen).

Secara keseluruhan, kese­pakatan TAPD dan DPRD Sum­­­bar didapatkan APBD-P 2013 sebesar Rp 3,4459 triliun. Terdiri anggaran pendapatan daerah Rp 3,183 triliun dan anggaran penerimaan pembia­yaan dari sisa lebih perhitu­ngan anggaran (silpa) Rp 272,750 miliar. Sedangkan di pos belanja, dialokasikan Rp 3,333 triliun dan alokasi pe­nge­luaran pembiayaan Rp 126,541 miliar.

Harus Terserap dengan Baik

Wakil Ketua DPRD Sum­bar, Asli Chaidir yang me­mimpin sidang, mengakui ada penyesuaian anggaran di ber­bagai sektor dalam APBD-P 2013, hasil kesepakatan Bang­gar dan TAPD.

Kendati demikian, dia meng­ingatkan agar dana yang telah dianggarkan tersebut dapat terserap dengan baik untuk meningkatkan kese­jahteraan masyarakat serta dalam mewujudkan percepa­tan pembangunan di segala bidang.

“Jadi jangan sampai kita sudah susah payah meng­anggarkan, namun tidak terse­rap dengan baik. Karena itu, masing-masing SKPD harus matang menyusun kegiatan agar terealisasi hingga akhir tahun nanti. Semua penger­jaan fisik harus segera diten­der,” tegas politisi PAN itu. (zul)

Padang Ekspres 11 September 2013

Read More

Investasi Naik 239 Persen

Padang — Krisis ekonomi global tidak mempengaruhi minat investor menanamkan investasi di Sumbar. Hingga kini telah terjadi peningkatan nilai investasi sebanyak 239 persen dari target investasi penanaman modal asing (PMA).

Data Badan Koordinasi Pe­na­naman Modal (BKPMP) Sumbar, realisasi PMA di Sumbar mencapai USD 55.194,50. Sementara untuk penanaman modal dalam negeri ( PMDN) sebesar Rp 368,45 miliar atau 79 persen. Persentase realisasi PMDN jauh lebih rendah diban­dingkan realisasi PMA.

Kepada Padang Ekspres, kema­rin (9/9), Kepala BKPMP Sumbar Masrul Zein mengatakan, tahun ini ada 24 PMA berinvestasi di Sumbar. Dari 24 perusahaan itu, terserap 266 tenaga kerja. PMA tersebut bergerak di bidang usaha  pertambangan umum, jasa pertambangan, pro­perti, geothermal, jasa akomodasi,  perkebunan sawit, pengolahan sa­wit, industri bumbu masak, industri kemasan air minum, industri mi­nyak goreng dan perdagangan ekspor.

Adapun 24 PMA yang telah menanamkan investasi adalah PT Jio Gua Mining USD 200 ribu, PT Jixing Mining Indonesia USD 32 ribu, PT Dempo Tongda Properties USD 488,5 ribu, PT Barenjoy Indonesia USD 82 ribu, PT Tirta Inves­tama USD 6.598,91 (seleng­kapnya lihat grafis).
“Hari ini, investor asal Turki, yakni Hitay Group akan datang ke Sumbar.

Mereka telah diberi izin untuk survei panas bumi di lintas Pariaman dan Tanahdatar. Nilai investasi yang akan dita­nam­kan Hitay, informasi se­mentara jum­lahnya triliunan,” ujarnya.
Kedatangan investor Turki ini tindak lanjut kunjungan gubenur ke Turki. Mereka ter­ta­rik dan mengurus izin untuk survei. Izin Hitay Group untuk survei telah ada dari peme­rintah pusat. Makanya, mereka datang ke sini,” tuturnya.

Sedangkan realisasi PMDN, baru terealisasi Rp 365 miliar dari target Rp 461 miliar. “Kami tetap optimis, target PMDN tercapai sampai akhir tahun. Kan masih ada empat bulan lagi,” tuturnya.

Untuk PMDN ada 14 peru­sahaan menanamkan investa­sinya. Empat belas perusahaan telah menyerap 310 tenaga kerja. Di antaranya PT Selago Makmur Rp 10 miliar, PT Bina Pratama (Solsel) Rp 8,147 mi­liar (selengkapnya lihat grafis).

PT Bina Prtaama (Sijun­jung) Rp15,405 miliar, PT Bumi Sarimas Indonesia Rp12,780 miliar, PT Semesta Berjaya Rp33,26 juta, PT Wira Inno Mas 23,910 miliar, PT Lestari Jaya Basamo Rp250 juta, PT Bintara Tani Rp 15,60 juta, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk  Rp304,83 juta, PT Japfa Com­feed Indonesia (Tbk) Rp61,125 miliar, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Rp32,074 miliar, PT Selo Kencana Energi  Rp158 miliar, PT Koperasi Sopir Taxi (Kosti) Padang Rp 11, 031 miliar.

“Pada 18 September men­datang, BKPMP Sumbar akan mengelar temu usaha di Ja­karta. Temu usaha tersebut untuk mempromosikan poten­si- potensi daerah. Rencananya kami akan tawarkan untuk pembangunan cable car di tiga daerah yakni Padangpariaman, Tanahdatar dan Padang­pan­jang,” tuturnya.

Masrul mengatakan data realisasi investasi yang dida­patkannya  bersumber dari loporan pemerintah kota dan kabupaten. Setiap tahunnya, baik PMDN atau PMA wajib memberikan laporan kegiatan investasinya. Berdasarkan la­po­ran tersebut, diketahui nilai investasi yang ditanamkan PMA dan PMDN.

“Data kami bukan sem­barang data saja, tapi data yang valid. Kami melihatnya dari laporan kegiatan investasinya. Selain itu, kami akan juga mela­kukan pengawasan terha­dap kegiatan investasi yang telah dilakukan,” tuturnya. (ayu)

Padang Ekspres 10 September 2013

Foto: Emin Hitay bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

irwan-prayitno.com

Read More

Jamkrida Mudahkan Kredit UMKM

Padang – Gubernur Sum­bar, Irwan Prayitno dan Ketua DPRD Sum­bar Yultekhnil mendapat peng­har­gaan dari Kementerian Kope­rasi dan UKM. Penghargaan diserahkan Asis­ten Deputi Urusan Res­truk­turisasi Usaha, Kementerian Kope­ra­si dan UMKM, Willem Pasaribu, Jumat (30/8) lalu di auditorium Gubernuran.

Penghargaan ini diberikan atas prakarsa dan inisiatif  Irwan dan Yultekhnil dalam penye­diaan jaminan kredit untuk akses pembiayaan kopera­si dan UKM. “Diharapkan keberadaan PT Jaminan Kredit Daerah (Jam­­­­krida), koperasi dan UMKM di Sumbar akan sem­a­kin berkembang,” ujar Asisten De­puti Urusan Restrukturisasi Usa­ha, Kementerian Koperasi dan UKM, Willem H Pasaribu.

Ia menjelaskan, Sumbar b­e­rada di peringkat 8 besar se­cara na­sional dalam penyerapan Kre­dit Usaha Rakyat (KUR). “Ini ben­tuk kepedulian kepala dae­rah dan DPRD dalam mendu­kung program pengembangan ko­perasi dan UMKM. Pendirian Jam­krida salah satu bentuk ke­pe­dulian pemerintah daerah ter­hadap pengembangan ko­pe­rasi,” tutur Willem.

Ia mengatakan, UMKM me­mi­liki peran strategis dalam per­eko­nomian nasional. Lebih 99 per­sen pelaku usaha di Indonesia dari UMKM dan mampu me­nyerap lebih 97 persen tenaga ker­ja. “Suatu keharusan untuk mem­berdayakan UMKM dan ko­perasi agar perekonomian na­sional tetap berjalan. Berbagai ken­dala yang dihadapi UMKM dan koperasi harus dicarikan so­lusinya,” tukasnya.

Salah satu kendala yang di­hadapi UMKM dan koperasi, yak­ni permodalan. Banyak ko­pe­­rasi  dan UMKM mengalami ken­­dala mengakses sumber pem­­biayaan bank. Padahal per­ban­kan adalah sumber pem­biayaan terbesar dalam per­eko­no­mian nasional.

“Pemerintah secara nasional telah mengembangkan skema pen­jaminan kredit atau pem­bia­yaan yang memungkinkan UMKM dan koperasi yang be­lum bankable untuk dapat me­ng­a­kses perbankan. Skema ter­sebut dikenal dengan KUR,” ulasnya.

Gubernur Sumbar, Irwan Pra­yitno mengakui selama ini ken­dala UMKM adalah keku­ra­ngan modal. Sumbar memiliki ba­nyak  UMKM sehingga gara­pan target Jamkrida dapat men­capai 99 persen.

­Irwan menambahkan, kebe­r­a­­daan Jamkrida sangat  penting un­­t­uk memberikan kemudahan U­MKM yang terkendala  agu­nan.

Pembentukan Jamkrida me­la­lui Perda No 15 Tahun 2012. Pem­prov juga telah mengan­to­ngi akta pendirian persero  ter­ba­tas (PT) Jamkrida  dari notaris ser­ta pengesahan dari Kemen­te­rian Hukum dan HAM dan per­setujuan dari Otoritas Jasa Ke­uangan (OJK).

Mekanisme penjaminan kre­dit melalui kerja sama tiga pi­hak. Yakni PT Jamkrida Sum­bar, perbankan dan debitur bank/UMKM. Penjaminan di­awali dengan adanya pengajuan kre­dit dari calon nasabah UMKM kepada bank, sekaligus pe­ngajuan penjamin kredit.

Kemudian bank melakukan p­e­nelitian atas kelayakan usaha na­sabah. Apabila nasabah di­ang­gap layak, bank akan me­nyam­paikan permintaan  pen­ja­minan kredit kepada PT Jam­krida dan merealisasikan  kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, PT Jamkrida Sumbar menerbitkan  sertifikat pen­jamin  setelah menerima im­bal jasa penjamin (IJP) dari na­sa­bah melalui bank. Jika di ke­mu­dian hari debitur tidak  da­pat me­menuhi kewajibannya, bank da­pat mengajukan klaim ke­pada PT Jamkrida dan mene­rima pem­bayaran klaim sesuai porsi pen­jamin.

“PT Jamkrida tetap mene­rap­kan prinsip kehati-hatian da­lam menyetujui penjaminan kre­­dit atau pembiayaan,” ujar­nya.

Ada dua  model penjaminan: tidak langsung dan langsung. Penjaminan tidak langsung dengan mempercayakan kepada bank, penilaian kelayakan usaha  calon debitur  sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran kredit bank. Plafon penjamin mulai Rp 1 juta sampai Rp 250 juta.

Sedangkan penjaminan lang­­sung , PT Jamkrida melaku­kan sendiri kelayakan usaha calon debitur. Plafon penjami­nan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta.

“Sasaran nasabah penjamin adalah pelaku usaha UMKM seperti pedagang, peternak, petani, bengkel, warung-warung serta pelaku usaha program dana bergulir seperti peternak sapi, ayam, petani karet, sawit dan lain-lain,” ucapnya.

Dirut PT Jamkrida Sumbar, Munandar Kasim mengatakan, saat ini dana Jamkrida sebesar Rp 25 miliar dari Rp 100 miliar dana yang dialokasikan. “Jika Jamkrida mendapat respons positif dari pelaku usaha dan berjalan lancar, dana yang akan dialokasikan ke Jamkrida akan ditambah. Meski baru Rp 25 miliar, namun sudah dapat menjamin kredit Rp 450 miliar. Pembagiannya 60 persen untuk usaha produktif dan 40 persen usaha nonproduktif,” ulasnya.

Sedangkan besaran plafon untuk penjaminan tidak lang­sung, mulai Rp 1 juta hingga Rp 250 juta. Penjaminan langsung di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta. “Tahap awal ini, Jamkrida akan memberikan jaminan di luar penyaluran KUR.  Di tahun mendatang, Jamkrida juga akan memberikan jaminan KUR di Sumbar,” ucapnya. (ayu)

Padang Ekspres 2 September 2013

Read More