18 Februari 2011

Gubernur Tolak Uang Setoran

Gubernur Irwan Prayitno minta agar tidak mengadu-domba dirinya dengan Wakil Gubernur Muslim Kasim. “IP dan MK satu dalam mengemban amanah rakyat Sumatera Barat.

Padang, Haluan-Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan sikapnya hanya akan mengangkat dan memberhentikan pejabat melalui mekanisme yang jelas dan berdasarkan pertimbangan objektif. Bukan berdasarkan pertimbangan orang dekat, tim sukses, teman sekampung, ataupun karena membayar uang setoran.

Penegasan itu disampaikannya dalam pidato setelah melantik Suprapto sebagai Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman (Prasjal Tarkim) Provinsi Sumatera Barat di auditorium Gubernuran, Padang, Kamis (17/2) kemarin. Suprapto berasal dari pejabat eselon III di Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta. Ia menggantikan pejabat lama Doddy Ruswandi yang telah pindah ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.

Gubernur menjamin, pengangkatan pejabat eselon di semua SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) akan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, proses fit and proper test dan uji kemampuan seseorang dalam memangku jabatan.

Namun, dalam penilaian tersebut, gubernur juga memperhatikan nilai kinerja, loyalitas dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah sebagai pelaksanaan visi dan misi gubernur.

Tolak uang setoran
Tak lama setelah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 15 Agustus 2010, memang deras rumor berhembus di lingkungan Rumah Bagonjong (sebutan kantor gubernur) bahwa Irwan Prayitno –Muslim Kasim akan ‘menghabisi’ pejabat-pejabat semasa Gubernur Gamawan Fauzi-Marlis Rahman. Bahkan pernah diisukan Irwan pernah menyebut hanya sekitar 30 persen pejabat di lingkungan pemprov Sumbar yang akan dipakai.

Tetapi ia pernah pula menyampaikan kabar menyejukan tak lama setelah dilantik, bahwa mutasi atau penggantian pejabat tidak akan ada sampai tahun 2011. Dan itu memang terbukti,   karena hingga enam bulan ia menjabat belum ada mutasi besar-besaran di lingkungan pemerintah daerah Sumatera Barat. Kecuali hanya untuk pengisian jabatan-jabatan yang kosong karena pejabatnya pensiun  atau pindah tugas.

Dalam pidatonya kemarin, Gubernur Irwan Prayitno menyebutkan, pengangkatan pejabat SKPD di pemerintah provinsi tidak sama dengan pengangkatan menteri kabinet oleh presiden. “Kalau di kabinet, berganti presiden berganti pula menterinya. Karena menteri itu jabatan politis. Sedangkan pejabat SKPD di pemerintah daerah adalah jabatan karir,” katanya menegaskan.

Untuk mengisi jabatan politik bisa berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya dari pegawai negeri sipil (PNS). Sementara untuk jabatan karier, seperti kepala SKPD di pemda provinsi, harus diisi oleh PNS yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan ada mekanisme dan aturannya.

“Pelantikan hari ini (kemarin-red) merupakan aplikasi dari sistem dan mekanisme yang telah sesuai dengan aturan itu,” kata Irwan.

Mekanisme pengangkatan pejabat tersebut, kata gubernur, memerlukan proses yang panjang. Termasuk proses pengangkatan Kepala Dinas Prasjal dan Tarkim ini. “Saudara Suprapto ditunjuk sesuai dengan kompetensinya, demi memajukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki Sumbar. Jadi tak ada istilah orang dekat,” jelasnya.

Dalam sambutan itu, Irwan membantah rumor yang berkembang selama ini bahwa ia akan mengganti sebagian besar pejabat lama dan akan memasukkan orang-orang dekat, orang sekampung dan tim sukses sebagai pejabat baru. Ia bahkan menegaskan, dalam seleksi calon pejabat, tidak ada perbedaan yang namanya tim sukses, orang dekat atau orang sekampung.

Di luar faktor-faktor di atas, Irwan juga mengingatkan, dalam setiap pengusulan pejabat, tidak ada uang setoran. “Tidak ada itu. Jika itu (uang setoran) ketahuan , walaupun yang bersangkutan yang terbaik, takkan akan diterima, dan tetap akan diproses sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Jangan Adu Domba IP-MK
Dalam kesempatan tersebut Irwan Prayitno juga mengklarifikasi selentingan yang mengatakan terjadinya perpecahan antara gubernur dengan wakil gubernur, antara Irwan Prayitno dengan Muslim Kasim. Untuk itu ia mengingatkan setiap birokrat di daerah ini, terutama di lingkungan pemerintah provinsi, agar tidak terbawa pengaruh yang menghasut atau mempertentangkan keputusan gubernur dengan wakil gubernur.

“Perlu diketahui, IP dan MK itu adalah satu penerima amanah rakyat Sumbar,” katanya menyebut inisial namanya dan nama wagub. Oleh karena itu, ia mengingatkan semua pejabat agar jangan ada usaha-usaha adu domba. “Jika ketahuan akan diberikan sanksi yang tegas,” sambungnya.

Irwan juga mengajak masyarakat agar berprasangka baik dan membangun hubungan yang lebih harmonis lagi dimasa-masa mendatang. Karena stabilitas pembangunan di daerah ini merupakan tugas bersama.

Suprapto pernah di Sumbar
Kepada Kepala Dinas Prasjal Tarkim yang baru, Suprapto, Gubernur meminta agar bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya, termasuk memperhatikan penataan ruang yang berkualitas dan permukiman yang serasi, seimbang dan layak huni bagi masyarakat daerah ini.

Sebelumnya Suprapto menjabat Kepala Bidang (pejabat eselon IIIa) Peralatan dan Pengujian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Jakarta pada Ditjen Bina Marga Kementerian PU. Ia bukan orang baru di daerah ini karena pernah 10 tahun bertugas di Sumbar. Sebelum berkarir di pusat, Suprapto pernah menjabat Kepala RBO (Regional Bettermen Office) Padang (1993-1996), dan Kepala Subdin Pembangunan Dinas Binamarga Sumbar (1996-200). Pertengahan 2003, ia mendapat tugas sebagai Kasubdit Lampung-Bengkulu Ditjen Binamarga hingga 2005. dari 2005-2007, menjabat Kepala Balai Peralatan Wilayah IV Semarang.

Kepada pejabat lama Doddy Ruswandi, Gubernur mengucapkan terima kasih atas pengabdian di Sumatera Barat selama ini, dan mendoakan sukses di tempat yang baru. ”Kita berkeyakinan bahwa Saudara Doddy dalam dua bulan mendatang dapat menempati eselon I di BNPB Pusat. Diharapkan juga nanti dapat mengemban tugas membantu Sumbar sebagai salah satu daerah rawan bencana,” ujarnya.

Acara pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala Dinas Prasjal Tarkim ini juga dihadiri Wakil Gubernur Muslim Kasim, para Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar, para staf ahli gubernur, para asisten serta para mitra kerja Dinas Prasjal Tarkim.

Haluan, 18 Februari 2011