PNS Pemprov Dapat THR Rp2 Juta

PADANG, HALUAN — Ber­bahagialah PNS di lingkungan Pemprov Sumbar. Mereka dapat menikmati Lebaran dengan suka cita. Betapa tidak, Pemprov Sum­bar sengaja meng­alokasikan da­na tunjangan kesejahteraan bagi mereka se­besar Rp2 juta per orang. Dana ini akan dibagikan sepekan jelang Lebaran.
Tunjangan kesejahteraan untuk PNS di lingkungan Pemprov Sum­bar ini sama dengan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai swasta. Uangnya dapat di­­­­man­faatkan PNS untuk mem­beli ber­bagai ke­butuhan me­nyam­­but Le­baran.

Gubernur Sumbar Ir­wan Pra­yit­no kepada wartawan Senin (30/1), di Padang mengatakan, seperti tahun sebelumnya, tahun ini Pemprov Sumbar kembali meng­alokasikan dana tunjangan kese­jahteraan bagi 8.500 PNS di lingkungan Pemprov Sumbar.

“Setiap PNS mulai dari go­longan I, golongan II, golongan III dan golongan IV mendapatkan Rp2 juta per orang. Rencananya akan dibagikan sepekan jelang Le­baran,” kata Irwan.

Bila dibanding tahun lalu, tunjangan kesejahteraan bagi PNS ini nilainya naik sebesar Rp500 ribu. Tahun lalu setiap PNS hanya menerima Rp1,5 juta per orang, sekarang menjadi Rp2 juta per orang.

Zakat Fitrah Tidak Dikelola BAZDA
Pada bagian lain terkait pem­bayaran zakat fitrah, menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tidak diwajibkan melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Sum­bar. Setiap PNS bebas menentukan kepada siapa zakat fitrahnya dibayarkan.

“Pembayaran zakat fitrah tidak kita kelola. Setiap PNS bebas menyalurkan kepada siapa yang diinginkannya. Boleh dibayarkan kepada sanak saudaranya yang tidak mampu atau disalurkan ke Bazda,” katanya.

Berbeda dengan zakat harta PNS, memang diwajibkan melalui Bazda. Menurut Kepala Biro Bina Sosial Setdaprov Sumbar Jefrinal Arifin, potensi zakat harta PNS di lingkungan Pemprov Sumbar cukup besar. Untuk zakat bulan Juni saja terkumpul Rp222 juta, sedangkan bulan Juli mencapai Rp379 juta. (h/vie)

Haluan 31 Juli 2012

Read More

Mengangkat Harkat Petani

SATU PETANI SATU SAPI

Satu petani satu sapi merupakan program yang mengefesienkan dan produktivitas petani di Sumatera Barat yang disinergikan dengan gerakan pensejahteraan petani. Semenjak digulirkan tahun lalu, telah memperlihatkan hasil.

Pada September 2011 lalu, Pemprov Sumbar melun­curkan program satu petani satu sapi. Setiap petani kurang mampu yang memiliki banyak waktu luang, diber­dayakan dengan memelihara seekor sapi. Sebab dalam kajian yang dilakukan, jam kerja efektif petani itu hanya 3,5 jam/hari. Waktu luang yang banyak itu akan diisi dengan memelihara ternak sapi.

Dalam perjalanannya,  prog­ram satu petani satu sapi  dibungkus menjadi program gerakan pensejah­teraan petani (GPP). Program ini dilaksa­nakan secara terin­tegrasi seluruh sektor terkait, seperti peternakan, perikanan, perke­bunan, kehutanan dan perta­nian.

Menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, modal penga­daan sapi bagi program satu petani satu sapi ini berawal dari dukungan para pegawai negeri sipil (PNS) di ling­kungan Pemprov Sumbar terutama pegawai eselon II, III dan IV. Dukungan modal dari PNS ini, diharapkan dapat sebagai contoh bagi pola pengumpulan modal lainnya.

“Modal awalnya dari du­kungan pada PNS di ling­kungan Pemprov Sumbar. Tapi pihak lain juga bisa berkontribusi, seperti bantuan dari kalangan perantau Mi­nang serta pihak ketiga baik swasta maupun BUMN,” kata Irwan.

Setelah program percon­tohan satu petani satu sapi di lingkungan Pemprov Sumbar dimulai, potensi perantau pun dijajaki. Salah satunya ketika pertemuan Saudagar Muda Minang (SMM) pada 15-16 September 2010 di Padang, ditawarkan sejumlah program yang bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat di antaranya satu petani satu sapi.

Dalam perjalanannya, program satu petani satu sapi dibungkus menjadi program Gerakan Pense­jahteraan Petani (GPP) yang dilak­sanakan secara terintegrasi dengan sektor lainnya. GPP meru­pakan gerakan terpadu yang diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai GPP antara lain meningkatkan jam kerja efektif Rumah Tangga Petanbi (RTP) dari 3,5 jam/hari menjadi paling tidak 8 jam/hari, melakukan diversifikasi usaha tani secara terpadu menjadi minimal 3 jenis usaha setiap RTP. Melalui GPP diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani menjadi Rp2.000.000/bulan.

“Melalui GPP, petani minimal memiliki 3 usaha tani, selain usaha utamanya bertanam padi juga bisa punya kolam ikan atau bertanam kakao. Atau kombinasi bertanam padi, punya ternak sapi dan kolam ikan. Pilihan usaha sangat tergan­tung potensi daerahnya,” jelas Irwan.

Ketika dimulai awal 2011, program GPP dialokasikan pada 62 nagari/desa/kelurahan yang tersebar pada 18 kabupaten/kota. Selanjutnya dari nagari yang telah ditetapkan peserta GPP, ditentukan pula kelompok tani sasaran berda­sar­kan usulan kabupaten/kota.

Sapi 8.409 Ekor untuk Petani

Program satu petani satu sapi diluncurkan Pemprov Sumbar tak terlepas dari besarnya potensi peternakan sapi di daerah ini. Berdasarkan kajian Fakultas Peternakan Univesitas Andalas  Padang tahun 2006, potensi lahan di Sumbar mampu menampung sebanyak 3,2 juta ekor sapi dan kerbau.

Sementara populasi sapi dan kerbau di Sumbar saat ini baru sekitar 500 ribu ekor. Masih terbuka peluang untuk pengembangan sapi dan kerbau sebanyak 2,7 juta ekor lagi. Soal pakan juga tak perlu dikhawatirkan.

“Potensi pengembangan peternakan sapi dan kerbau di daerah ini cukup besar. Masih tersedia lahan untuk 2,7 juta ekor sapi dan kerbau. Pakan hijauannya juga mencukupi,” terang Kepala Dinas Peternakan Sumbar, Edwardi.

Sebanyak 8.409 ekor sapi untuk petani yang tergabung dalam program satu petani satu sapi pun dibagikan. Jenisnya sapi bali, sapi peranakan ongole (PO) dan sapi turunan simental. Sapi-sapi yang akan dibagikan kepada petani untuk meningkatkan jam kerjanya ini, berasal dari pembiayaan APBD Sumbar sebesar Rp7,27 miliar.

APBN juga mengucurkan dana sebesar Rp65,412 miliar, dana perusahaan yang berasal dari CSR dan karyawan Rp2,765 miliar, bantuan investor baik PNS maupun perantau Rp240 juta dan dana perbankan berupa KUPS dan KUR sebesar Rp11,204 miliar, atau total seluruhnya Rp86,892 miliar.

Sapi Bali yang didatangkan itu memiliki spesifikasi tinggi minimal 105 cm dengan nilai kontrak pengadaan RpRp5,85 juta/ekor untuk sapi betina dan Rp7,5 juta/ekor untuk sapi jantan. Selanjutnya Sapi PO dengan nilai kontrak Rp7,75 juta/ekor untuk sapi jantan dan Rp7,15 juta/ekor untuk sapi betina. Terakhir pengadaan sapi turunan simental dengan nilai kontrak Rp9 juta/ekor untuk sapi betina, tidak ada sapi jantannya.

“Bila ditemukan sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, petani dapat meminta ganti. Sapi yang tidak sesuai spesifikasi akan ditukar dengan yang lain. Hal itu sudah diketahui oleh pihak penga­daan,” terang Edwardi.

Masyarakat petani penerima diharapkan dapat memeliharanya dengan baik dan dapat pula ber­kembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang pasti, sapi tersebut bukan jatah dari pemerintah daerah. Petani tidak diperkenankan mem­perjualbelikan sapi yang diberikan.

“Kita akan proses sesuai hukum yang berlaku bagi petani yang ketahuan nanti menjual sapinya tanpa sepengetahuan ketua kelompoknya,” ujar Edwardi.

Bantuan Sapi Berupa Uang Tunai

Tidak seluruh kelompok pene­rima program ini dalam bentuk barang, berupa sapi. Sebab sebagian diantaranya menerima dalam bentuk bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai. Uang ditransfer ke rekening kelompok untuk dibe­likan ternak sapi.

Menurut Edwardi, kelompok penerima sebelumnya mesti menga­jukan Rencana Usaha Kelompok (RUK). Pencairan dananya dila­kukan 3 tahap, masing-masing Tahap I 30 persen, Tahap II 40 persen dan Tahap III 30 persen.

Bagi pihak yang berlaku curang, menyalahgunakan dana yang dibe­rikan, maka sanksinya juga akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Program Satu Petani Satu ini, lanjutnya, baru dapat terlihat hasilnya setelah 3 tahun kemudian, tepatnya pada 2014 mendatang. Ternak yang dibantu akan berkem­bang biak.

Dukungan Kementerian Pertanian

Upaya Pemprov Sumbar di bidang pengembangan peternakan sapi mendapat perhatian khusus dari Kementrian Pertanian RI.  Bahkan peluang terbuka lebar bagi Sumbar sebagai daerah Sentra Sapi Perah dan Sapi Potong di wilayah Sumatera. Syaratnya polulasi sapi dapat ditingkatkan lagi dan jaminan ketersediaan pakan hijau.

Pemerintah pun melalui APBN 2012 sudah mengucurkan  dana Rp4,5 miliar untuk pengadaan sapi perah. APBD Sumbar juga menye­diakan dukungan dana Rp750 juta untuk pengadaan pejantan unggul (bull) sebanyak 5 ekor dari Aus­tralia. Dan daya dukung lahan di Sumbar ternyata mampu menam­pung 3,2 juta ekor sapi.

“Kita akan berikan perhatian khusus untuk Sumbar dan mem­pertimbangkannya menjadi Sentra Sapi Perah dan Sapi Potong untuk wilayah Sumatera,” kata Wakil Menteri Pertanian RI Rusman Heriawan saat penutupan Livestock Expo Sumbar ke-4 beberapa waktu lalu.

Dikatakan, semua bisa terwujud, tergantung upaya maksimal dari masyarakat, peternak dan Dinas Peternakan Sumbar. Yang pasti, populasi sapi harus ditambah dan adanya jaminan pakan hijau sebagai kebutuhan utama sapi-sapi tersebut.

Diharapkan lewat kegiatan tahunan Live Expo ini, dapat memotivasi dan membangkitkan semangat peternak untuk mengem­bangkan populasi ternaknya menuju swasembada daging dan pasokan susu murni. Di tempat ini mereka berkumpul, saling berbagi penga­laman dan belajar dengan rekannya dari kabupaten/kota lainnya di Sumbar. Ilmu yang diperoleh itu hendaknya dapat dikembangkan di daerahnya masing-masing.

Memang tidak banyak provinsi yang menggelar kegiatan serupa dan rutin diadakan setiap tahun. Untuk itu apresiasi bagi Sumbar yang memiliki komitmen yang tinggi di bidang pembangunan peternakan, sekaligus tantangan bagi peternak sapi potong dan sapi perah.

Menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, komitmen pembangunan di bidang peternakan tak terlepas dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha pertanian yang dikelola masyarakat selama ini masih belum maksimal, dengan jam kerja 3 jam/hari sementara lahan yang dimiliki hanya 0,3 hektare.

Melalui program Gerakan Pen­sejahteraan Petani (GPP) yang didalamnya ada program satu petani satu sapi, maka efektifitas kerja petani ditingkatkan, di­samping menanam padi juga me­melihara ternak seperti sapi, kambing, kerbau dan ayam. Di­lengkapi lagi dengan usaha bidang perikanan dan perkebunan seperti kolam ikan dan kebun kakao, tergantung potensi masing-masing daerah.

“Kita sangat komit untuk me­ning­katkan kesejahteraan ma­syarakat melalui GPP, termasuk didalamnya peternakan,” kata Irwan.

Sentra Pemerahan Susu di Sumatera

Rusman juga menyebutkan, Sumbar juga berpeluang sebagai sentra pemerahan susu di Sumatera. Sebab sampai saat ini sentra pemerahan susu terpusat di pulau Jawa, seperti di Lembang , Penga­lengan (Jawa Barat), Banyumas dan Ungaran (Jawa Tengah).

Sedangkan di luar Jawa khususnya Sumatera, belum ada sentra pemerahan susu. Yang ada hanya beberapa industri pemerahan susu. Padahal susu dikonsumsi  merata oleh seluruh penduduk di tanah air dari Sabang ke Merauke, sedangkan sentra produksinya tidak demikian, terpusat di Jawa saja.

“Untuk luar Jawa, belum ada sentra pemerahan susu yang diansalkan, yang ada hanya industriu pemerahan susu. Bila ingin siswa sekolah sebagai target konsumen susu segar maka sentra produksinya harus tersebar merata di sejumlah daerah, termasuk di Sumbar,” katanya.

Konsumsi susu segar masyarakat Indonesia masih sangat rendah, hanya 11 liter/kapita/tahun atau setara 5 tetes/hari, paling rendah di Asia Tenggara. Thailan mengkonsumsi 22 liter/kapita/tahun,  Malaysia mengkonsumsi 27 liter/kapita/tahun. Belanda tercatat paling tinggi konsumsi susunya 130 liter/kapita/tahun.

Haluan, 29 Juli 2012

Read More

Ekonomi Sumbar Tumbuh 7 Persen

Padang, Metro

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi sebelum dan pascagempa di Sumbar justru menunjukkan kenaikan. Jika sebelum gempa 30 September 2009, pertumbuhan ekonomi di Sumbar tidak pernah berada di atas 6 persen. Setelah mendapatkan musibah gempa besar yang meluluhlantakkan segala sarana dan fasilitas publik, pertumbuhan ekonomi justru mampu menembus angka 7 persen.

”Pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini, baru sekali ini terjadi di dalam sejarah pertumbuhan ekonomi di Sumbar,” ungkap Irwan, saat kunjungan tim safari Ramadhan ke Mesjid Nurul Ilmi, Kampus Unand Limau Manis, Kamis malam (26/7).

Dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi, maka berdampak tingkat kemiskinan yang semakin berkurang. Selain itu, juga semakin meningkatnya aktivitas perekonomian di Sumbar.

Hal ini, menurut Irwan terlihat dari meningkatnya hunian hotel-hotel dan penginapan di Sumbar. ”Musibah yang datang adalah sebuah ujian bagi kita untuk naik ke fase yang lebih baik,” tuturnya.

Safari ramadhan yang dilaksanakan di kampus Unand dilakukan pasca banjir bandang tiga hari lalu. Sehingga kehadiran gubernur mendapat antusias dari masyarakat dan mahsiswa serta pihak rektorat Unand.

Posmetro, Sabtu, 28 Juli 2012

Read More

Kesaksian di Twitter

Saya pernah jadi murid Irwan Prayitno di bimbel miliknya. Beliau doktor psikologi. Terakhir ketemu beberapa bulan lalu, masih sederhana.

Irwan Prayitno layat om saya yg wafat. Dia datang setir mobil sendiri, tak ada protokoler dan pengawal. Santun.
@arfibambani
Arfi#MafiaDendeng
28-07-2012

Read More

LAPORAN KEUANGAN 2011: Sumbar Kembali Raih WDP

PADANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemprov Sumbar 2011. Opini ini sama dengan 2010, karena BPK masih menemukan beberapa kesalahan yang sama.

“Tanpa mengurangi keberhasilan yang sudah dicapai Pemprov pada 2011 dalam laporan keuangan, kami masih menemukan beberapa kesalahan yang berulang,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Betty Ratna Nuraeny dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Senin (23/7) di ruang sidang utama DPRD.

BPK disampaikannya masih menemukan sejumlah kesalahan pada penganggaran dan realisasinya,terutama terkait belanja modal yang mencapai Rp39,7 miliar. Kemudian investasi aset tanah yang tidak disesuaikan dengan harga wajar pada saat peroleh tanah sesuai standar akuntasi pemerintah. Aset tanah tersebut masih dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2010 yang pada waktu penilaian dilakukan senilai Rp153,66 miliar.

“Dari itu, Pemprov melalui inspektorat kami minta agar lebih mengawasi dan melakukan pengendalian,” sarannya.

Kelemahan yang juga menyebabkan opini WDP adalah karena Pemprov menyajikan nilai penyertaan modal pada PT BCS sesuai nilai aset yang diserahkan berdasarkan hasil penilaian perusahaan jasa penilai (appraiser) per 30 Desember 2011, yakni Rp125,54 miliar. Kelemahan pertama, karena saat appraiser melakukan inspeksi untuk tujuan penilaian terdapat aset yang diinspeksi berupa gedung masih dalam proses pengerjaan dengan nilai kontrak Rp25,73 miliar. Kemudian 7 Desember 2011, nilai kontraknya diaddendum menjadi Rp28,04 miliar. Sementara gedung baru dapat diselesaikan pekerjaannya 24 Desember 2011. 

Kelemahan kedua, terkait kepemilikan Pemprov pada PT BCS melebihi 50 persen, sehingga penyajian nilai penyertaan modal seharusnya menggunakan equity method, bukan cost method seperti yang dilakukan pemprov.

Hal lain yang menyebabkan status WDP, karena Pemprov tidak menyajikan aset tidak berwujud yang merupakan bagian dari kelompok aset lainnya dalam neraca per 31 Desember 2011. Pemprov mengadakan dan memiliki software maupun hasil penelitian, namun tidak melaksanakan pencatatan yang memadai dan tidak melakukan inventarisasi terhadap sofware dan hasil itu tidak disajikan dalam aset tidak berwujud.

“BPK mengindentifikasi keberadaan sofware dan hasil penelitian minimal senilai Rp6,51 miliar pada enam satu kerja pemprov yang seharusnya diakui sebagai aset tak berwujud,” kata Betty.

Pemprov disampaikan Betty telah melaporkan Investasi Non Permanen Lainnya Rp10,46 miliar. Namun hal itu belum berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) sesuai standar akuntansi pemerintah.

“Belum ada kebijakan pemprov yang mengatur tentang metode penyajian investasi non permanen,” katanya lagi.

Sementara permasalahan terkait kepatuhan perundang-undangan juga menjadi temuan BPK, antara lain pada belanja bantuan sosial minimal Rp21,325 miliar yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai risiko sosial. Seterusnya pajak kendaraan bermotor atas kendaraan bermotor yang tidak mendaftar ulang pada saat jatuh tempo dan telah kadaluarsa penagihannya mencapai Rp23,910 miliar. Selanjutnya, kekurangan volume pekerjaan Rp658,285 juta pada pembangunan lanjutan kantor penghubung.

Walau masih WDP, BPK tetap memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras pemprov. Dibandingkan 2010, laporan keuangan 2011 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, yakni jumlah akun yang tidak wajar (pengecualian) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pengungkapan informasi keuangan dana Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sudah mengalami perbaikan.

Rekomendasi
Betty menyebutkan, rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak penyerahan LHP ke DPRD Sumbar. “Rekomendasi ini tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditindaklanjuti dengan efektif. Untuk itu, kami harapkan laporan keuangan yang belum sesuai ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib keuangan dan taat pada Undang-Undang,” pesannya.

Gubernur Irwan Prayitno usai rapat paripurna tersebut, tetap bersyukur mendapat opini WDP. “Alhamdulillah masih WDP. Bila dibandingkan 2010, itemnya sudah berkurang meski ada beberapa hal yang masih menjadi catatan,” katanya.

Dia optimis dengan berbagai perubahan dan pengendalian yang dilakukan, pada APBD 2012 akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian seperti harapannya pada 2011 lalu.

“Kami tetap melakukan pengendalian, bahkan sejak mendapatkan draft LHP BPK ini pada minggu lalu, kami sudah melakukan pengendalian dan insya Allah sudah selesai sesuai waktu yang diberikan, yakni dua bulan dari sekarang,” katanya.

Ketua DPRD Yultekhnil menilai upaya pemprov mendapatkan opini WTP sudah ada. Sayangnya masih tersandung dengan beberapa masalah serupa, terutama masalah aset dan bantuan sosial. Untuk itu, terkait aset, dia meminta pemprov melalui Biro Aset benar-benar bekerja dengan baik, sehingga masalah ini tidak lagi menjadi batu sandungan dalam meraih WTP.

Untuk menindaklanjuti LHP ini, DPRD juga sudah membentuk pansus yang beranggotakan 12 anggota DPRD .(104)

Singgalang 24 Juli 2012

Read More

Batalkan Puasa Sunat Karena Hormati Undangan

GUBERNUR SUMBAR IRWAN PRAYITNO

Ramadhan kali ini agaknya tidak jauh berbeda dengan Ramadhan tahun lalu bagi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan keluarga. Kesibukannya sebagai orang nomor satu di Sumbar, tetap padat. Bahkan selama Ramadhan ada agenda khusus yang rutin dilakukannya, yaitu memimpin Tim Ramadhan Pemprov Sumbar berkunjung ke masjid/mushala di kabupaten/kota.

Namun Ramadhan selalu membawa berkah tersendiri baginya. Sebab dengan kesibukan yang luar biasa, putra Kuranji ini sering tidak punya waktu untuk kumpul dan makan bersama dengan keluarga. Justru momen Ramadhan ini, biasanya kesempatan untuk kumpul saat makan sahur, Irwan menikmati betul makan bersama saat sahur.

“Kami jarang makan bersama. Tetapi saat Ramadhan, saya selalu usahakan kumpul bersama keluarga saat makan sahur. Momen ini menjadi saat – saat yang paling saya nanti, karena saya bisa mencurahkan perhatian yang lebih banyak untuk keluarga,” kata ayah 10 putra ini.

Selain itu, pada malam hari selalu dimanfaatkannya bersama keluarga untuk melaksanakan salat malam berjamaah. Sedangkan waktu lainnya lebih banyak dihabiskan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Berpuasa bagi Irwan sudah menjadi kebiasaan. Irwan membiasakan dirinya menjalani puasa sunat Senin dan Kamis. Kebiasaan ini sudah dimulainya sejak masih kuliah tanpa henti. Karena itu, tidak ada yang berubah atau spesial saat menjalani puasa Ramadhan yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam.

”Saya sudah membiasakan diri berpuasa sejak masih kuliah dengan rutin puasa sunat Senin dan Kamis. Karena itu saat puasa Ramadhan, saya menjalaninya sama dengan puasa sunat, tidak ada yang spesial, termasuk menu makannya, seperti biasanya,” katanya.

Untuk menjaga kebugaran dan kesehatan selama puasa, Irwan selalu memakan makanan yang manis-manis. Selain itu perbanyak minum air putih. Yang pasti pasang niat untuk menjalani puasa dan berupaya meraih rahmat Allah yang bertebaran di bulan penuh berkah itu.

Namun sekali waktu, Irwan terpaksa membatalkan puasa sunatnya. Dia  masih ingat, ketika maju sebagai calon Gubernur Sumbar yang dihelat tahun 2005 silam, beberapa kali Irwan membatalkan puasanya. Hal itu terjadi tahun 2005 silam , beberapa kali Irwan membatalkan puasanya. Hal itu terjadi saat sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, hidangan yang disajikan dan tawaran makan tak mungkin ditolaknya.

Begitu pula ketika sudah menjadi gubernur Sumbar saat ini, beberapa kali Irwan juga terpaksa membatalkan puasa sunatnya karena menghormati undangan yang punya hajat.

Haluan, 22 Juli 2012

Read More

Berhasil Naikkan Produksi Beras di atas 5 Persen Sumbar Kembali Mendapat Penghargaan Ketahanan Pangan

Jakarta – Prestasi ditorehkan Pemerintah Sumbar dalam upaya peningkatan produksi beras nasional. Sumbar kembali mendapat penghargaan ketahanan pangan yang diberikan langsung oleh Presiden di Grand Bali Room, Hotel Kempinsky Grand Indonesia, di Jakarta, Rabu (18/7/2012). 

Penghargaan ini diterima oleh Gubernur Sumbar Prof Dr. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc. Bersama Gubernur juga menerima penghargaan yang sama 7 Bupati dan 3 Walikota di Sumatera Barat. Turut pula hadir pada acara itu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Ir. Djoni dan Kepala-Kepala Dinas terkait di Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan. 


‘Alhamdulillah, kita mendapatkan penghargaan dari kepala negara tentang peningkatan produksi beras lebih dari lima persen. Rencana penyerahan di Jakarta pada Rabu (18/7),’ kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Selasa (17/7).

Menurut Gubernur, terjadinya peningkatan produksi beras itu, tak terlepas dari gerakan dalam percetakan sawah baru di kabupaten dan kota. Sebab, pemerintah provinsi sejak dua tahun terakhir terus mendorong daerah untuk pembukaan lahan terlantar untuk cetak baru dengan memberikan bantuan senilai Rp10 juta/hektare.

Gerakan untuk cetak lahan sawah baru, kata Gubernur, selalu ditantang bupati dan wali kota se-Sumbar, sehingga produksi beras semakin meningkat. Namun, problem sekarang yang dihadapkan petani di Sumbar ketersediaan benih, karena sistem pengadaannya dari pusat, dampaknya bisa mengganggu tanam dan panen serentak.

Sedangkan dari produksi penangkar yang ada di daerah, tambahnya, belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan benih bagi petani pada sentra-sentra padi Sumbar. Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar, Djoni mengatakan surplus beras pada 2011, sudah mencapai 663.788 ton setelah ditekan konsumsi 2,5 persen.

Ketersedian beras Sumbar pada 2011 sebesar 1.268.535 ton, artinya produksi mengalami peningkatan melebihi dari lima persen. Sedangkan pada 2012 ditargetkan ketersediaan beras sebanyak 1.363.172 ton, dari jumlah tersebut surplus sekitar 765.621 ton setelah ditekan konsumsi 2,5 persen.

Menurut dia, upaya pencapaian target per tahun tersebut, makanya berbagai program pendukung telah dan sedang dilaksanakan, termasuk pembukaan lahan sawah baru yang ditargetkan 2.250 hektare pada 2012.
Ketujuh Bupati yang menerima penghargaan ketahanan pangan itu adalah Bupati Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Walikota yang menerima adalah Kota Payakumbuh, Padang Panjang dan Kota Sawahlunto.

Keberhasilan Pemerintah Sumbar bersama Kabupaten dan Kota menerima penghargaan ketahanan pangan ini tidak terlepas dari keberhasilan Sumbar dalam meningkatkan produksi beras di atas 5 persen. Upaya-upaya itu dilakukan pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Pada tahun 2011 lalu, produksi padi  Sumbar memang meningkat melebihi 5 persen dari produksi tahun 2010. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Produksi Pangan Diperta Sumbar. Ir. Elviana Anwar,  tahun 2011, angka tetap produksi padi mencapai 2. 279.602 ton Gabah Kering Giling (GKG), sedangkan pada tahun 2011 produksi padi Sumbar sebesar 2.211.248 ton GKG. Tahun 2012 ini, Diperta Sumbar kembali menargetkan produksi mencapai  2.397.597 ton GKG. [humas]

Read More

Pers Harus Dorong Pembangunan

Tokoh dan Wartawan Berprestasi Dapat Penghargaan

Padang, Padek—Persatuan War­tawan Indonesia (PWI) Sumbar mem­berikan penghargaan pada enam to­koh Sumbar dan enam wartawan ber­prestasi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, di Hotel Inna Muara, tadi malam (17/7).

Enam tokoh peduli pers yang mendapatkan penghar­gaan itu adalah Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Dirut PT Semen Padang Munadi Arifin, Dirut Bank Nagari Sur­yadi Asmi, Wali Kota Pa­dang Fauzi Bahar, Bupati Pasaman Benny Utama, dan Bupati So­lok Syamsu Rahim.

Untuk wartawan ber­pres­tasi, diterima Koordinator Li­putan Padang Ekspres Sanny Ardhy atas prestasinya meraih Rida Award 2012 dan sejum­lah perlombaan karya jur­nalistik lainnya.

Tokoh peraih penghargaan su­d­ah melewati tahapan selek­si. Beberapa kriteria peni­laian an­tara lain, perhatian penuh pa­da wartawan dan Persatuan War­tawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi wartawan. Lalu, ikut mendorong tercipta­nya praktik jurnalisme sehat dan bersih, serta ikut men­cip­takan wartawan yang pro­fesional.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meng­harapkan wartawan se­makin objektif dan pro­fesional da­lam bertugas. Dia menga­takan, selama ini terjadi dile­ma antara kebebasan pers dengan kebijakan pembangunan. Pers sangat mempengaruhi pem­bangunan. Jika pers men­do­rong pembangunan, maka se­suatu yang kecil bisa men­jadi besar. Sebaliknya, apabila pem­beritaan pers tidak men­do­rong pembangunan, maka se­buah proyek besar untuk ke­maslahatan masyarakat, bisa menjadi batal.

“Untuk itu, kita berharap war­tawan membuat berita yang sifatnya mendorong pem­bangunan. Kita juga ber­harap pada PWI, Dewan Pers dan se­mua pihak bisa men­dapatkan for­mula bagai­mana kebebasan pers tidak berbenturan dengan kebijakan pembangunan,” papar Irwan.

Dia tidak menafikan bah­wa selama ini di Sumbar ba­nyak war­tawan nakal, yang hanya me­­manfaatkan profesi war­ta­w­an untuk kepentingan pri­ba­di. Walaupun begitu, dia ber­prin­sip tidak pernah me­ng­in­tervensi pemberitaan media.

“Saya tidak pernah me­ngacuhkan wartawan nakal yang melakukan pendekatan de­­ngan penekanan-pene­ka­nan. Namun, saya sangat meng­­hargai wartawan pro­fe­sio­nal. Untuk itu, saya me­ngu­cap­kan selamat pada war­ta­wan yang telah memperoleh ser­tifikat kompetensi warta­wan,” ujar putra Kuranji ini.

Sedangkan Wali Kota Pa­dang Fauzi Bahar yang diper­caya mewakili penerima peng­hargaan, menyampaikan bah­wa pemberitaan media sangat mem­­bantu proses pem­b­a­ngunan Padang pasca­gempa. Selain itu, pemberitaan pers juga sangat membantu pro­mosi pariwisata daerah.

Banyak Penumpang Gelap

Pada kesempatan itu juga hadir Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan De­wan Pers, Wina Armada Su­kardi. Dia memaparkan ten­tang standar kompetensi war­tawan.

Menurutnya, di balik kebe­basan pers sejak era refor­masi, banyak penumpang gelap dan ra­cun yang merusak kebe­basan pers. Yaitu, banyak­nya orang yang mengaku pers, na­mun tidak membuat berita, bahkan kerjanya memeras.

“Jika hal ini dibiarkan terus me­nerus, akan merusak kebe­basan pers dan masyarakat se­bagai pemegang mandat ke­bebasan pers akan me­n­cabut mandatnya, dan tidak percaya lagi pada pers,” paparnya.

Akibatnya, menurut Wina, mas­yarakat pers yang pro­fesional menjadi resah. Akhir­nya, setelah melalui pem­baha­san panjang, maka diam­bil kesimpulan bahwa wartawan adalah profesi terbuka, namun harus memiliki standar kom­petensi.

Saat ini, kata Wina, setiap wartawan harus mengikuti ujian kompetensi wartawan. Ke depan, hanya wartawan ber­­kompeten yang dapat per­lin­dungan hukum. Dewan Pers se­dang menyusun bagai­mana ca­ranya agar media yang me­mi­liki wartawan berk­om­pe­tensi boleh dipasang iklan oleh instansi-instansi.

Wina juga menyebutkan, saat ini Dewan Pers Indonesia ada­lah Dewan Pers nomor dua ter­baik di dunia. Sehingga, banyak negara lain menga­dakan studi banding dan bela­jar ke Indonesia.

Sebelumnya, Ketua PWI Sumbar Basril Basyar mene­kankan, PWI sangat hati-hati memberikan penghargaan. “Kita tak latah memberikan peng­hargaan, karena akan be­risiko terhadap organisasi mau­pun yang menerima peng­hargaan tersebut. Khusus un­tuk kemitraan tokoh yang peduli terhadap pers, kita memberikan kriteria dan pe­nilaian yang sangat ketat. Kepedulian itu bukan sesaat, tetapi konsisten dan terukur,” ujarnya.

Fotografer Padek Juara

Pada acara tersebut, juga di­se­rahkan hadiah untuk pe­me­nang karya jurnalistik un­tuk peliputan iven Dragon Boat Internasional yang dilak­sanakan oleh Pemko Padang.

Sy Ridwan, fotografer Pa­dang Ekspres keluar seba­gai juara pertama karya foto jur­na­listik. Sedangkan untuk kar­ya tulis media cetak dan on­line dimenangkan Benny Okva, dari Posmetro Padang (Pa­dang Ekspres Group).

Selain untuk karya foto jur­nalistik dan karya tulis media cetak dan online. Peng­har­gaan juga diberikan untuk kar­ya jurnalistik untuk radio dan televisi. 

Padang Ekspres 18 Juli 2012

Read More

UMKM Jantung Ekonomi Rakyat

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno Raih Satyalancana Pembangunan Koperasi Dan UKM

 

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumbar terus meningkat. Dari data tanggal 15 Juni 2012 diketahui bahwa KUR telah dicairkan sebanyak Rp.1,9 triliun. Uang sebanyak itu telah dikucurkan untuk membantu pengembangan usaha sebanyak 137.817 pengusaha yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah.

Artinya, jumlah UMKM Sumbar yang selama ini menjadi penyumbang besar dalam sektor perekonomian terus meningkat dan berkembang. Hal ini tidak lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan UMKM ini. Diantaranya dengan mencanangkan gerakan terpadu pensejahteraan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Hal di atas menjadi salah satu dari sekian banyak indikator penilaian, sehingga Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendapatkan penghargaan Satyalancana Pembangunan bidang koperasi dan UMKM dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono, di Palangkaraya Kalimantan Tengah hari ini (12/7).

Selain hal diatas, ada beberapa hal lainnya yang dilakukan oleh Gubernur Sumbar bersama jajarannya untuk memajukan sektor UMKM ini. Diantaranya, penerbitan peraturan daerah dan keputusan gubernur dalam pembentukan lembaga yang mengurus koperasi dan UMKM.

Komitmen dari Pemerintah Provinsi itu mulai menunjukkan hasil, ada pun beberapa prestasi diantaranya, meningkatkan jumlah koperasi sebesar 4,12 persen, meningkatkan persentase koperasi yang aktif dari 64,50 persen menjadi 66,13 persen dan menumbuhkembangkan 107 unit koperasi Jasa Keuangan Syariah baru.

Kemudian, Irwan Prayitno berperan aktif dalam mendorong percepatan penyaluran KUR dengan terus melakukan sosialisasi keuntungan penggunaan KUR ini baik bagi pengusaha UMKM maupun pihak perbankan. Lalu, mendorong dan memotivasi lingkungan dan masyarakat sekitarnya untuk berusaha.

“Gubernur juga berkomitmen dan menyediakan sarana dan prasarana serta dukungan dana bagi pengembangan koperasi dan UMKM, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM, dan memudahkan layanan koperasi dan UMKM,” ujar Kabid Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Dan UMKM Sumbar, Junaidi Skom MM, kemarin (10/7).

Komitmen diatas berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Koperasi dan UMKM di Sumbar. Yaitu, meningkatnya persentase modal sendiri sebesar 18,75 persen dan modal luar 26,87 persen. Meningkatkan persentase volume usaha/omzet sebesar  sebesar 29,65 persen dan Sisa Hasil Usaha sebesar 65,80 persen, meningkatnya persentase jumlah koperasi yang melaksanakan RAT sebesar 12,40 persen.

Tidak hanya itu, aparatur pemerintahan dan pihak terkait untuk pengembangan koperasi dan UMKM juga digenjot kualits dan Sumber Daya Manusianya, sehingga meningkatnya SDM sebesar 23,53 persen melalui penyelenggaraan diklat bagi aparatur Pembina, Pengurus, Pengawas Dan Pengelola Koperasi serta pelaku usaha mikro.

Jika sektor Koperasi dan UMKM terus berkembang, diharapkan dapat mewujudkan ekonomi masyarakat Sumbar yang tangguh, produktif berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global. Dan semakin memperkuat Koperasi dan UMKM sebagai jantung ekonomi rakyat lalu dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar.

“KUR amat tepat bagi pengembangan usaha di Sumbar. Karena bisa menambah peluang gerak dalam berusaha bagi usaha mikro dan kecil yang banyak berkembang di Sumbar, hampir 90 %,” kata Irwan Prayitno beberapa waktu yang lalu.

Sebagai bentuk dukungannya, Irwan dengan tegas menyatakan perbankan di Sumbar akan rugi jika tidak masuk ke sektor usaha kecil. Irwan mencontohkan pengalaman BRI yang berkutat pada masyarakat pedesaan dan sangat sedikit yang kreditnya macet. Menurutnya, akan banyak unit usaha yang terbantu jika perbankan bisa menyalurkan KUR secra maksimal. Efeknya tentu kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD Sumbar.

Untuk meningkatkan akses permodalan perbankan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), saat ini Pemprov Sumbar sedang mencanangkan pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD). Rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk pendirian lembaga yang akan datang diberi nama PT Jamkrida itu, telah diserahkan ke DPRD Sumbar dan saat ini masih dalam pembahasan.

Data dari Pemprov Sumbar, terdapat sebanyak lebih dari 930 ribu UKM di Sumbar. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 446 ribu UKM yang ingin mengajukan kredit, tapi 62 persen atau sekitar 275 ribu tidak bisa mengakses kredit ke bank, karena kendala agunan atau tidak adanya aset yang akan dijadikan agunan, dan bunga kredit  tinggi.

Padahal, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah bagi masyarakat yang bergerak di sektor UMKM dan koperasi di Sumbar, seperti Program Pengembangan Energi Nabati dan Rehabilitasi Perkebunan (KPERNRP), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Usaha Penggemukan Sapi (KUPS). Untuk KUPS saja nilainya Rp3,9 triliun. Namun semua kredit tidak bisa diakses semua UMKM dan kopersai, karena terganjal persyaratan penjaminan.

Ahli Ekonomi dan Kewirausahaan dari Universitas Andalas Syahrial Syarif menjelaskan, jika LPKD sudah terbentuk, UMKM yang ingin mendapatkan akses permodalan tapi tidak memiliki agunan, tinggal mengajukan permohonannya ke Bank. Selanjutnya bank, misalnya Bank Nagari atau bank umum, melakukan penilaian. Bila dinilai layak, bank akan memberitahukan ke PT Jamkrida untuk penjaminan dan kredit pun bisa dikucurkan.

”Sistemnya seperti asuransi, ada fee panjaminan yang harus dibayarkan oleh setiap peminjam. Dalam hal ini nantinya fee akan dibayarkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ketua Lembaga Manajemen Unand, Syahrial Syarif menjelaskan, dengan adanya LPKD ini nantinya banyak UMKM yang akan bisa tumbuh. Karena, selama ini banyak pengusaha UMKM yang berpotensi untuk berkembang terpaksa pinjam uang ke lembaga non perbankan yang bunganya beasr, sehingga usahanya besar di modal.

”Saya yakin jika LPKD terwujud UMKM akan terus meningkat, akibatnya kontribusi terhadap PDRD juga akan semakin tinggi, ” papar mantan Dekan FE Unand ini.

Padang Ekspres, 12 Juli 2012

Read More

Gubernur Terima Satyalencana Pembangunan

Dinilai Peduli Pengembangan Koperasi

Padang, Padek—Gubernur Sumbar Irwan Prayitno men­dapat penghargaan Sat­ya­len­cana Pembangunan. Peng­har­gaan tersebut akan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Boediono saat acara HUT ke-65 koperasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 12 Juli mendatang. Gubernur Irwan Prayitno dinilai memiliki per­hatian besar terhadap per­kembangan koperasi.

“Penghargaan itu dipe­roleh setelah verifikasi tim pusat di seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan gubernur memisahkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Per­da­ga­ngan (Koperindag) dengan Dinas Koperasi dan UKM, juga mendapa apresiasi,” ujarnya.

Dia menyebutkan, tim pu­sat juga memberikan apresiasi de­ngan komitmen gubernur me­la­kukan integrasi program pen­­gem­bangan koperasi da­lam Ren­cana Pembangunan Jangka Me­negah (RPJM). Program gu­bernur dalam bidang pe­ngem­bangan gerakan ter­padu ko­perasi dan UKM, ge­rakan pen­se­jah­teraan petani (GPP) dan gerakan pem­ber­dayaan ekonomi masyarakat pesisir (Ge-PEM).

“Gubernur dinilai sebagai tokoh yang telah memberikan pencerahan terhadap koperasi dan kelembagaan koperasi di Sumbar. Selain Gubernur, Ketua KPN Handayani Keca­matan Payakumbuh Abdul Gani juga mendapatkan peng­hargaan Satyalancana Wira Karya,” ungkapnya.

Achmad  Charisma me­nga­takan, koperasi yang lam­bat perkembangannya akan diper­kuat dengan bantuan per­mo­dalan dan kredit. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, kredit usaha rakyat (LUR) sudah diku­cur­kan Rp 2,1 triliun.

Dia mengakui saat ini ma­sih banyak koperasi yang no­naktif. Dari 3.734 ke­lem­ba­gaan ko­pe­rasi, 1.500 koperasi nonaktif.

Dinas Koperasi dan UKM juga memberikan pendidikan dan latihan pengurus koperasi dalam bidang manajerial  dan menginventarisasi pengurus nonaktif. Kemudian, melatih pengurus menggunakan tek­nologi informasi dalam pe­ngem­bangan usahanya se­hingga, pengelolaan koperasi transparan dan akuntabel. “Jika koperasi sudah berbasis IT, semua pihak dapat saling mengawasi. Jadi tak ada lagi kecurigaan antara anggota terhadap pengurus, atau se­baliknya,” jelasnya.

Achmad mengatakan, tak sulit mendapatkan bantuan permodalan bagi koperasi. Per­syaratannya, kota/kabu­paten harus mengajukan usu­lan. Sete­lah itu, Dinas Koperasi dan UKM Sumbar mene­rus­kan per­mo­honan itu ke Ke­menterian. Se­lanjutnya, tim kementerian melakukan veri­fikasi ke la­pangan. “Jika  dinilai layak, dana dikucurkan untuk bantuan per­modalan,” ucap­nya.

Padang Ekspres 12 Juli 2012

Read More

Penduduk Miskin Sumbar Berkurang

Padang, Padek—Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatra Barat mengalami penurunan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Maret 2012 jumlah masyarakat miskin sumbar sebanyak 404 736 jiwa. Artinya mengalami penurunan hingga 8,19 persen dari tahun 2011 yang jumlahnya mencapai 442 085 jiwa.

“Stabilnya harga barang dan rendahnya inflasi diduga menjadi faktor menurunnya jumlah penduduk miskin,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar Muchsin Ayub di kantornya kemarin (3/7).

Dilihat dari wilayah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin perdesaan lebih besar daripada penduduk miskin perkotaan. Dari data yang didapat Padang Ekspres, diketahui penduduk miskin di perkotaan mencapai 127.806 jiwa, sedangkan di pedesaan jumlahnya mencapai 276 930 jiwa.

Jika dipersentasekan maka jumlah penduduk miskin di pedesaan 9,14 persen, sedangkan di perkotaan hanya 6,67 persen.

Kata Muchsin Ayub, dari Maret 2011 ke Maret 2012 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 12,69 ribu jiwa. Diikuti di daerah perdesaan jumlah penduduk miskin juga menurun sebanyak 24,66 ribu jiwa.

Perubahan tersebut mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebanyak 37,35 ribu jiwa dari Maret 2011 ke Maret 2012.  

Padang Ekspres 3 Juli 2012

Read More