Pemprov Jamin Kredit 934 Ribu UMKM

Padang—Setelah melalui pemba­ha­san cukup panjang dan melelahkan, akhir­nya Rancangan Perda Pendirian PT Penja­mi­nan Kredit Daerah Sumbar disahkan men­­jadi peraturan daerah (perda). Penge­sa­han ranperda ini sekaligus menjadi kado ak­­hir tahun bagi sekitar 934 ribu usaha mi­kro kecil dan menengah (UMKM) se-Sumbar.

Dalam rapat paripurna digelar tadi ma­lam (21/12), di ruang rapat gedung DPRD Sum­bar, 6 fraksi menyatakan menerima, dua frak­­si menolak. Enam fraksi yang menye­tu­jui itu adalah F-Demokrat, F-Perjuangan Re­for­masi, F-Golkar, F-PPP, F-PAN dan F-PKS. Dua fraksi menolak yakni F-Hanura dan F-Gerindra.

Juru bicara F-Demokrat, Novrizon me­nga­takan, untuk mendukung kelang­sungan UMKM agar tetap eksis, me­mang diperlukan sebuah lem­baga penjaminan kredit. PT pen­jaminan kredit daerah ini me­rupakan solusi yang tepat men­jawab persoalan sulitnya di­ha­dapi UMKM dalam men­dapat­kan akses kredit.

F-Demokrat menekankan operasional PT Penjaminan Kre­dit haruslah diisi personel pro­fesional di bidangnya. Selain itu, perlu pengawalan dan pe­nga­wa­san dari PT Penja­minan Kre­dit Daerah. “Perlu ada koordinasi antara provinsi dengan seluruh kabupaten/kota di Sumbar,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar SKPD terkait terus melakukan pembinaan kepada UMKM agar senantiasa berkembang.

Juru bicara F-Perjuangan Re­formasi, Syahrial mengu­tara­kan, perlu terus-menerus dila­ku­kan pembinaan terhadap UMKM. Pendirian PT Pen­jami­nan Kredit Daerah dinilainya, sa­ngat tepat untuk menjawab per­soalan yang dihadapi UMKM se­lama ini. 

Dalam pembentukannya, dia menyarankan, agar direksi dipilih dari kalangan profesional dan memahami dunia perban­kan, serta melalui fit and proper test. “Yang tak kalah penting, ti­dak berhubungan dengan salah satu partai politik,” ujarnya.

Terkait pelaksanaannya, F-Per­juangan berharap dapat di­ber­lakukan suku bunga ren­dah. Pem­prov Sumbar juga di­ingat­kan untuk melakukan so­sia­lisasi secara transparan ke­pa­da kabu­pa­ten/kota. “Peme­rin­tah ka­bu­paten/kota harus di­ikut­ser­ta­kan dalam kepe­mili­kan saham ke depan,” sarannya.

Sementara itu, juru bicara F-Gol­kar, Saidal Masfiyuddin tan­pa menyampaikan kesim­pulan, se­c­ara tegas langsung menye­tujui Ranperda Pendirian PT Pen­jaminan Kredit Daerah men­jadi perda.

Syukriadi Syukur, juru bi­cara F-PPP, menyatakan keha­di­ran PT Penjaminan Kredit Dae­rah wujud keberpihakan ke­pada UMKM yang terabaikan se­lama ini. “Tentunya pembe­rian modal melalui kredit ini da­pat mendorong perkembangan UMKM,” ujarnya.

Dia mengemukakan pen­dirian PT Penjaminan Kredit Dae­rah adalah solusi yang meng­gai­rahkan. “UMKM selama ini ba­nyak mendorong pem­bangu­nan daerah. Kami yakin dengan pen­dirian PT Penjaminan Kredit Daerah ini dapat menghapus praktik rentenir,” jelasnya.

Muzli M Nur, juru bicara F-PAN juga memberi dukungan terhadap pemberian fasilitas pembiayaan bagi UMKM terse­but. Adanya pendirian PT Penja­minan Kredit Daerah ini, mam­pu mengembangkan eko­no­mi mas­yarakat mengatasi peng­ang­gu­ran dan mengurangi kemis­ki­nan. “Masyarakat kita yang se­lama ini memang banyak ber­ge­rak di sektor informal akan mu­­dah nantinya mendapat ak­ses modal,” ungkapnya.

Juru bicara F-PKS, Sultani me­nyatakan, kehadiran PT Pen­ja­minan Kredit Daerah sangat ber­manfaat bagi UMKM.

Dua Fraksi Menolak

Pandangan berbeda di­utara­kan juru bicara F-Hanura, M Ta­uhid. Fraksi ini secara tegas be­lum menyetujui Ranperda PT Pen­jaminan Kredit Daerah. Alasannya, masih ada penda­naan lain melalui Kredit Usaha Rak­yat (KUR) yang selama ini be­lum terserap maksimal.

Hal senada disampaikan juru bicara F-Gerindra, Dar­ma­wi. Fraksi ini juga belum me­nyetujui kecuali Pemprov Sum­bar mengikutsertakan ka­bupa­ten/kota dalam penyertaan mo­dal.

Penolakan dua fraksi terse­but membuat pengambilan ke­pu­t­usan berjalan alot. Sesuai tatib, pimpinan sidang Leonardy Ha­r­mainy melakukan perun­di­ngan dengan kedua fraksi yang menolak. Namun, perundingan itu berakhir tanpa hasil. 

Akhirnya, pengambilan ke­pu­tusan dilakukan melalui voting (suara terbanyak). Voting yang diikuti 39 anggota itulah, se­banyak 35 orang menyetujui dan tidak setuju 4 orang. “Kare­na sebagian besar menyetujui, se­cara prinsip Ranperda Pen­di­rian PT Penjaminan Kredit Dae­rah dapat ditetapkan men­jadi perda,” ujar Leonardy Har­mainy, didampingi dua wa­kil ketua DPRD Sumbar lainnya, Asli Chaidir dan Trinda Farhan Satria. Penetapan ini juga di­hadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan sejumlah pejabat SKPD.

Padang Ekspres, 22 Desember 2012

Read More

Gubernur Terima Penghargaan dari Presiden Terkait Keberpihakan kepada Wanita dan Anak

Jakarta  – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali menerima penghargaan, yaitu Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Convention Hall, Selasa siang (18/12). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Peringatan Hari Ibu ke-84 tahun 2012, di mana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terbukti konsisten dan berkomitmen terhadap program Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Anak. 

Hal ini terlihat dari himbauan Gubernur, agar setiap kegiatan SKPD mesti berbasis gender, meningkatkan anggaran pemberdayaan perempuan baik di bidang kesehatan, pendidikan, ibu dan anak, dan ekonomi. Kemudian juga melakukan upaya melalui berbagai kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang akan kelar pada tahun 2013 dan membentuk gugus tugas trafficking, membantu penganggaran organisasi perempuan, melakukan MoU kegiatan pemberdayaan perempuan dan pelindungan ibu dan anak dengan Pemkab/ko se-Sumatera Barat, mengurangi bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memotivasi terbentuknya P2TP2A. 

Dan besok  (20/12), seiring dengan semangat dan tekad tersebut, memotori semua pemkab/ko melakukan MoU kerjasama Gubernur se-Sumatera  dengan salah satu agendanya adalah penangan trafficking  dalam rangka pelindungan perempuan dan anak. 

Dalam acara tersebut Presiden RI Susilo Bambang Yudhono menghimbau, gubernur agar melaksanakan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di daerah masing-masing, mempercepat pencapaian MDGs karena hampir semua program MDGs berkaitan langsung dengan perempuan dan anak. 

Kegiatan seperti ini merupakan upaya kita menumbuhkan anak-anak, generasi muda bangsa yang sehat, cerdas, berkepribadian, mempertahankan nilai-nilai nasionalisme bangsa untuk kehidupan masa datang Indonesia yang lebih baik lagi, ujarnya. 

Gubernur Irwan Prayitno di sela-sela acara tersebut juga menyampaikan, hasil ini merupakan kerja keras dalam kebersamaan kita di Sumatera Barat. Penghargaan ini dapat menjadi perhatian bagi kita semua, agar program dan kegiatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan ibu dan anak dan pemberantasan praktek trafficking dapat berjalan baik di Sumatera Barat. 

Kita juga saat ini dalam pembangunan tetap komit mengacu pada program MDGs, dimana hal ini dapat menjadi ukuran yang baik dalam memajukan, meningkatkan pembangunan di Sumatera Barat. Tanpa kebersamaan dan rasa saling memiliki sikap tenggang rasa, saling menghormati, menghargai serta memandang rasa keadilan, pengarusutamaan gender merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. 

Tradisi budaya kita, mesti menjadi kepribadian filter yang ampuh dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun kegiatan trafficking. Karena semua itu amat bertentangan dengan kepribadian budaya Minang apalagi dalam pandangan agama, tegasnya.

Disamping itu juga Sumbar dinilai berhasil memenuhi hak-hak partisipasi anak dengan terbentuknya Forum Anak di 18 Kab/ko dan anak Sumbar berhasil memperoleh penghargaan dari UNICEF sebagai Tunas Muda Pemimpinan Indonesia (TMPI) selama lima tahun berturut-turut. [humasprov]

Read More

Anggaran Jamkesda Sumbar 2013 Sebesar Rp 50 Miliar

Padang, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar untuk program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesda) tahun 2013. Jika dulu Pemprov menanggung 30 persen dan kabupaten/kota 70 persen, sekarang Pemprov menanggung 40 persen, pemkab/pemko 60 persen.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, dengan besarnya alokasi dana yang diku­curkan, maka semakin banyak masyarakat miskin di Sumbar yang mendapat pelayanan kesehatan maksimal.

Namun menurutnya, bupati dan wali kota di wanti-wanti untuk menyukseskan program jamkesda tersebut, sehingga tak ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

Pada tahun 2011lalu, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran Rp 3,93 miliar untuk jamkesda. Hasilnya, sebanyak 324.983 warga miskin telah diikutkan dalam program tersebut. Pemprov Sumbar juga menargetkan, pada tahun 2014 atau paling lama 2015, seluruh warga miskin Sumbar masuk dalam jaminan pelayanan kesehatan. Saat ini, dari data Dinkes Sumbar, total masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan di Sumbar sebanyak 61,6 persen.

Namun Gubernur belum dapat memastikan, berapa banyak masyarakat yang terlayani dengan anggaran yang di alokasikan tersebut. Sebab, infor­masi yang diterimanya, Askes meminta kenaikan premi dari Rp 6 ribu menjadi Rp 12 ribu.

classyfm.co.id,10 Desember 2012

Read More

Gubernur Sumbar Dapat Penghargaan dari Mendagri

Rekam Data e-KTP Capai Target

Padang, Metro

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kembali menoreh prestasi tingkat nasional dengan menerima penghargaan dari Mendagri Gamawan Fauzi. Penghargaan diberikan atas komitmen Irwan sebagai kepala daerah dalam percepatan pencapaian target perekaman data e-KTP. Di mana target perekaman data e-KTP, Provinsi Sumbar telah melampaui target yakni 100,83 persen.

Penghargaan diberikan Mendagri kepada Gubernur Irwan Prayitno, Kamis (29/11) lalu, di Hotel Grand Said Jaya Jakarta. Selain gubernur, dua kepala daerah di Sumbar, yaitu Bupati Padangpariaman Ali Mukhni dan Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo, juga mendapatkan penghargaan dari Mendagri. Gubernur menerima penghargaan sebagai pembina terbaik, sedangkan Ali Mukhni dan Alis Marajo diberikan penghargaan karena termasuk daerah tercepat dapat perekaman data e-KTP di Indonesia.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setdaprov Sumbar, Syafrizal mengatakan, pelaksanaan e-KTP di Sumbar dari target 2.969.791 atau 100,83 persen. Kabupaten Padangpariaman mendapat penghargaan pelaksnaan rekam data e-KTP tercepat dan terbesar tingkat nasional dengan target 208.991 realisasi sebesar 230.602 atau 110,34 persen.

”Alhamdulillah, saat ini proses perekaman data e-KTP untuk wajib e-KTP yang telah ditargetkan ke Mendagri telah tuntas. Ini tentunya, tak terlepas dari tingginya partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar. Kesuksesan perekaman data e-KTP ini, tak hanya milik pemprov dan kabupaten/kota. Tapi milik, masyarakat Sumbar,” ucap Syafrizal.

Total penduduk wajib e-KTP secara riil yaitu 2.945.324. Dengan rincian anatara lain, Pesisir Selatan (301.603), Kabupaten Solok (193.792), Tanah datar (197.218), Kabupaten Agam (289.708) dan Pasaman (140.577). selanjutnya, Padangpariaman (208.981), Limapuluh kota (214.492), Solok Selatan (81.277) dan Padang (472.233).

Selanjutnya, jumlah masyarakat yang telah melakukan perekaman data e-KTP adalah 2.969.791 wajib e-KTP. Dengan rincian, Pesisir Selatan 314.062 wajib e-KTP (104,13 persen), Kabupaten Solok 197.201 (101,76 persen), Kabupaten Tanah datar 210.040 (106,73 persen), Agam 289.708 (102,75 persen) dan Pasaman 144.439 (102,75 persen). Kemudian, Padangpariaman 227,262 (110,34 persen), Limapuluh Kota 227.262 (105,95 persen), Solok Selatan 82.592 (101,62 persen) dan Padang 495.599 (104,95 persen).

”Ada lima daerah yang tidak mampu merealisasikan perekaman data e-KTP 100 persen sampai batas waktu yang telah diberikan Mendagri. Lima daerah itu adalah Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Sawahlunto dan Pariaman, ” jelas Syafrizal.

Ia mengatakan, untuk memepercepat proses perekaman data e-KTP, Pemprov Sumbar telah menyiapkan tenaga teknis di tingkat kabupaten sebanyak 2 orang dan di tingkat kecamatan 4 orang. Selain itu, Pemprov juga memeberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya program e-KTP.

”Pemprov juga memberikan dukungan pendanaan dan menyiapkan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan. Dengan begitu, diharapkan perekaman e-KTP tidak molor dari jadwal yang telah ditetapkan,” jelas Syafrizal.

Ia menyebut, Pemprov beserta pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar, mendukung agar terlaksananya dengan sukses tiga Program Strategis Pemerintah Pusat. Yakni, pemutakhiran data kependudukan yang sudah terlaksana pada 2010. kemudian, penerbitan NIK pun telah terlaksana pada 2010. kemudian, penerbitan NIK pun telah terlaksana 2010 dan 2011 lalu. Serta, penerapan e-KTP yang dilaksanakan pada 2011 dan 2012.

Syafrizal menambahkan, KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, diamanatkan juga bahwa pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk harus selesai akhir 2011. Untuk Sumbar, pemberian NIK sudah selesai pada 19 kabupaten/kota di 2011.

Penghargaan dari Mendagri ini sekaligus menambah catatan prestasi yang diperoleh Gubernur Irwan Prayitno. Sepanjang 2012 ini, gubernur telah menerima banyak penghargaan dari pemerintah pusat. Ada delapan penghargaan tingkat nasional yang diterima gubernur, yakni, sebagai daerah tercepat dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penghargaan Energi Prabawa karena kebijakan yang mendorong penggunaan potensi energi baru terbarukan dan penghargaan kepedulian dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Penghargaan lainnya yaitu, Anugrah Ki Hajar dari Kemendikbud, penghargaan Manggala Bakti Husada, penghargaan pemenang II lomba menanam 1 miliar pohon tingkat nasional dan penghargaan pengembangan tanaman organik dari Mentan RI. Terakhir, penghargaan sebagai provinsi tercepat dan terbaik dalam perekaman data e-KTP dari Mendagri.

Posmetro, 3 Desember 2012

Read More