Gubernur Terima Penghargaan Kearsipan

PADANG – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menerima penghargaan sebagai pembina kearsipan dari Arsip Nasional, di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (25/2). Penghargaan diserahkan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) M. Asichin.

Penghargaan tersebut diterima gubernur sesaat setelah pembukaan sosialisasi Peraturan Daerah No. 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang diselenggarakan di hotel tersebut. “Penghargaan ini diberikan kepada gubernur Sumbar, karena dinilai berjasa atas pembinaan kearsipan di daerah ini,” ujar M Asichin.
 

Sedang Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, masih banyak arsip tentang sejarah dan budaya Minangkabau yang tercecer di tengah-tengah masyarakat.
 

“Ke depannya arsip-arsip sejarah Minang yang dipunyai pendahulu kita yang secara turun-temurun dipegang keluarga, kita akan data dan kumpulkan kemudian nantinya akan disiapkan anggaran untuk membeli atau menggantinya,” katanya.
 

Gubernur juga menjelaskan, selain arsip-arsip sejarah dan kebudayaan, dalam lingkungan pemerintah, setiap organisasi juga harus mempunyai pengelolaan arsip yang baik. Karena arsip yang dihasilkan nantinya akan menjadi sumber informasi akurat dan merupakan bukti dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan setiap organisasi tersebut. “Informasi yang terekam dalam media arsip tersebut tentunya akan menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi saat ini maupun di masa yang akan datang,” ujarnya.

Dukungan tentang pentingnya kearsipan ini juga dikatakan oleh Kepala Arsip Nasional, M. Asichin. Menurut dia, pada era reformasi birokrasi ini ketertiban dalam pengelolaan arsip dapat menjadi salah satu pendukung pokok dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan sekaligus menjadi salah satu solusi utama dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan aset tanah, bangunan, batas wilayah, serta persoalan kependudukan. Hal tersebut sangat dimungkinkan, karena arsip adalah alat bukti yang sah dan tak terbantahkan.
 

“Tapi tentu saja harus ada dukungan positif dan manfaat berharga tersebut hanya dapat terwujud melalui penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah kearsipan sehingga dapat tercapai kondisi pengelolaan yang handal dan terpercaya,” Kata Asichin.

Sementara itu terkait dengan ragam budaya dan sejarah di Sumbar, ia juga menghimbau agar Pemprov agar nantinya mendaftarkan setiap kebudayaan Minangkabau, seperti tari-tarian dan hal-hal yang khas dari daerah ini ke UNESCO.
 

“Kita akan bantu dukung, sehingga nantinya bisa terdaftar sebagai warisan dunia dari Indonesia, khususnya Sumatra Barat dan tidak akan bisa diklaim oleh negara lain,” kata Asichin.
 

Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Sumbar, Drs. Alwis, menjelaskan, ada sekitar 100 orang yang mengikuti acara sosialisasi itu. Acara tersebut adalah sebagai apresiasi kepada setiap pimpinan SKPD dan instansi terkait substansi materi peraturan daerah, juga untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi dan penyelamatan arsip di Sumbar.
 

“Diharapkan tersediannya sumber daya manusia yang menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya. (defil/401)

Singgalang 26 februari 2013

Read More

Keluarga Berencana

Oleh Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Ada yang menarik saat berkunjung ke berbagai pelosok desa di Sumatera Barat. Saat acara pertemuan sering terlihat sejumlah ibu-ibu menggendong bayi. Cukup banyak jumlahnya. Pemandangan itu jamak terlihat, terutama di desa-desa terpencil.

Tertarik dengan hal tersebut, saya mendekati seorang ibu dan bertanya, “Buk, ini anak yang ke berapa?”. Dengan malu-malu si ibu menjawab, “anak ke lima Pak.” Ketika ditanya lagi mana yang lebih dia sukai punya anak lima atau punya anak dua saja. Dengan tegas dan yakin dia mengatakan lebih menyukai punya dua anak saja. Alasannya, punya anak banyak cukup merepotkan dan butuh biaya banyak.

Lalu kenapa mereka memilih punya anak banyak? Jawaban mereka adalah tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara membatasi jumlah anak dan malu untuk bertanya. Sebagian lainnya beralasan merasa takut menggunakan alat kontrasepsi atau dilarang suami. Namun kesimpulan dari semua jawaban itu adalah mereka punya anak banyak bukan disengaja dan tanpa direncanakan.

Menurut penilaian BKKBN Pusat hingga tahun 2010 Provinsi Sumatera Barat menempati urutan 33 di Indonesia (juru kunci) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, jumlah kelahiran anak per keluarga rata-rata saat itu adalah 3,4. Namun pada tahun 2012 Sumbar secara mengejutkan berhasil menempati urutan ke-16 dan jumlah kelahiran per orang turun menjadi 2,6.

Hasil tersebut diperoleh melalui upaya kerja keras dan serius, melibatkan berbagai stake holder, koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten, penganggaran, sosialisasi ke masyarakat, rapat-rapat dan berbagai pendekataan lainnya. Atas keberhasilan melaksanakan program dan memperbaiki kondisi tersebut Provinsi Sumatera Barat diberi penghargaan sebagai Propinsi Pengelola Keluarga Berencana Terbaik Nasional dua pekan lalu.

Prestasi itu tentu tak boleh hanya berhenti sampai di sana. Membangun keluarga haruslah dilakukan secara berencana, diikuti dengan komitmen menciptakan keluarga yang harmonis, cukup nafkah lahir dan bathin serta bertekad untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, sejahtera lahir dan bathin.

Jika sudah bertekad untuk memiliki anak banyak, maka harus diikuti dengan kerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka serta mempersiapkan masa depan yang baik untuk hidup mereka di kemudian hari. Jangan sampai yang terjadi adalah gara-gara tidak ada kegiatan dan hiburan di malam hari, suami istri lebih banyak kegiatan dalam kamar di rumah.

Akibatnya lahirlah anak yang di luar perencanaan. Karena di luar perencanaan dan di bawah batas kemampuan ekonomi, ditambah daya juang memperbaiki ekonomi juga lemah, maka masa depan anak-anak tersebut tidak mampu mereka siapkan dengan baik. Anak-anak mereka tidak memperoleh pendidikan yang memadai atau putus di tengah jalan, mereka gagal memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Hal ini terjadi dan berulang terus menerus. Satu generasi melahirkan dua, tiga, empat atau lima generasi yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Jika hal ini terus dibiarkan jumlahnya akan terus bertambah secara deret ukur seperti teori yang dikemukakan Maltus. Dari satu menjadi empat, empat menjadi enam belas dan seterusnya.

Mata rantai seperti ini harus segera dipangkas. Membina keluarga haruslah berencana dan bertanggung jawab. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi di Sumatera Barat. Tegakah kita melahirkan dan membiarkan lahirnya generasi seperti contoh di atas tadi?

Singgalang 15 Februari 2013

Read More

Gubernur Sumbar Peroleh Penghargaan dari BNPB

PADANG – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kembali terima penghargaan. Kali ini melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar yang mendapatkan juara III Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
 

Hasil tersebut diumumkan di Jakarta pada saat Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 4 – 5 Februari 2013 yang dihadiri oleh 1.400 peserta dari BNPB dan BPBD se-Indonesia. Kategori yang dilombakan meliputi Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas dan Tertib Administrasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Logistik dan Peralatan.

Lomba ini diikuti oleh 33 BPBD provinsi dan 366 BPBD kabupaten/kota. Penyerahan piala dan penghargaan dilakukan secara langsung oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif dalam kunjungannya ke Sumbar untuk membuka acara Concept Development Conference (CDC) dan Initial Planning Conference (IPC) of International Table Top Exercise 2013 ‘Megatrush Mentawai Scenario’ sekaligus peletakan batu pertama pembangunan gedung UPT BNPB Regional Sumatra dukungan AIFDR AusAid.

“BPBD Sumbar mempunyai perencanaan yang baik terhadap program-program pengurangan risiko bencana, akan tetapi dukungan pendanaan masih belum maksimal dari APBD,” ujar Syamsul.

Sebagai percepatan dan pendampingan dana pusat (APBN), dalam kesempatan tersebut Syamsul Maarif kembali mengingatkan bagaimana pentingnya kerja sama dengan dunia internasional dalam upaya penanggulangan bencana, serta melibatkan peran bersama sipil dan militer.

“BPBD sebagai pepanjangan tangan BNPB di daerah memegang peran penting sesuai dengan mandatnya dalam UU No. 24 tahun 2007 sebagai lembaga koordinasi dan komando baik sebelum saat dan sesudah bencana,” katanya.

Pemerintah daerah, di bawah Gubernur Irwan Prayitno cukup bisa memberikan solusi dan juga arahan kepada semua stakeholder di Subar khususnya melalui BPBD, hingga koordinasi dan kerja sama dengan dunia internasional, kementerian lembaga serta private sektor.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah ini. Tugas berat akan selalu ada dalam upaya melayani masyarakat, namun jika itu bisa dikerjakan secara bersama dan bersinergi, akan mempermudah semua prosesnya.

“Namun bagaimana langkah nyata menyiapkan dan mensiagakan masyarakat dalam sebuah langkah perencanaan yang terukur dan berkesinambungan. Untuk itu upaya-upaya pengurangan risiko terus dilakukan,” ujar gubernur.

Tahun ini juga, sesuai dengan perencanaan yang sudah ada, Pempro Sumbar melalui BNPB akan merealisasikan pembangunan beberapa tempat evakuasi sementara (TES). Kemudian juga program-program terkait mekanisme penanganan bencana selain gempa dan tsunami, mengingat di wilayah Sumbar memiliki tingkat kerawanan tinggi untuk jenis bencana banjir dan tanah longsor termasuk gunung api.

Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPBD Sumbar dan untuk terus berjuang dalam rangka pengurangan risiko bencana. “Kita semua harus berbuat dan memahami bahwa daerah kita berada di zona rawan. Untuk itu kesiapsiagaan mutlak harus dilakukan menjadi sebuah budaya,” tutupnya.

Singgalang, 11 Februari 2013

Read More

Gubernur Raih Award Bussines Review

PADANG – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kembali mendapat penghargaan. Kali ini ia menerima anugerah pembina BUMD terbaik 2012 yang diberikan Majalah Bussines Review. Penghargaan diberikan Senin (28/1) malam di Panggung Ballet Ramayana, Candi Prambanan, Yogyakarta.

Dalam iven dua tahunan yang diselenggarakan sejak 2006, Bank Nagari sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah pengawasan Gubernur Sumbar juga meraih sejumlah penghargaan dalam kategori The Best Finance, The Best Human Capital Management System Alignment, dan The Best Marketing & Customer Satisfaction. Direktur Utama Bank Nagari Suryadi Asmi juga menyabet penghargaan sebagai The Best CEO BUMD 2012.

Kegiatan BUMD & CEO BUMD Award 2012 merupakan apresiasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada BUMD dan CEO BUMD terbaik di Indonesia, yang diikuti sekitar 2.000-an BUMD seluruh Indonesia.
 

“Penghargaan ini diberikan bagi pemerintah daerah yang mampu membina BUMD dengan baik, karena kita dinilai mampu melakukannya, maka penghargaan ini diberikan pada kita,” sebut Gubernur Irwan Prayitno di Padang usai menerima penghargaan tersebut.
 

Terutama yang berprestasi dan telah berhasil meningkatkan kinerja BUMD-nya serta mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan perekonomian daerah dan nasional.
 

Setiap BUMD yang menjadi peserta diwajibkan untuk mengisi dan menjawab kuisioner untuk setiap bidang kategori yang dikompetisikan. Finalis yang lolos seleksi keusioner, kemudian diundang dalam wawancara penjurian.
 

Dalam tahap ini, dewan juri melakukan tanya jawab dan pendalaman untuk mengetahui lebih dalam peningkatan kinerja dan inovasi yang telah dilakukan. Wawancara penjurian telah berlangsung 4-12 Desember 2012 di Jakarta.
 

“Adanya penghargaan ini akan menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja BUMD kedepan, karena BUMD merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menyerap tenaga kerja,” ungkapnya.
 

Kriteria utama penilaiannya yakni, BUMD yang memiliki kinerja terbaik 2011, serta memiliki delta pertumbuhan kinerja 2010-2012 yang terbaik di bidang keuangan, pemasaran, human capital dan manajemen kinerja.
 

Suryo Danisworo, selaku Ketua Dewan Juri, mengatakan program tersebut diharapkan bisa lebih memacu seluruh BUMD maupun CEO-nya untuk bekerja lebih baik lagi. Salah satu pendiri Business Review Nana I. Rachmadiana mengatakan, BUMD Award 2012 ini merupakan penyelenggaraan yang ke-4 kalinya.
 

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara/Ketua Tim Penilai sekaligus Direktur Utama/ Pemimpin Redaksi Majalah Business Review, M. Lutfi Handayani menjelaskan, penilaian dilakukan secara independen dan profesional dan tidak ada unsur kepentingan politik.
 

Para dewan juri juga terdiri dari para pakar bisnis dan manajemen yang mempunyai latar belakang dan pengalaman baik di pemerintahan, perusahaan nasional maupun multinasional.
 

Selain Bank Nagari, BUMD lainnya yang berhasil mendapatkan peringkat BUMD Terbaik 2012 adalah Bank DKI, Bank Jateng, Bank Kalbar dan Bank Sumut.
 

Sementara CEO BUMD Terbaik 2012 juga diterima Hariyono (CEO PT BPD Jawa Tengah), H.R. Soero,so, (CEO Bank UMKM Jawa Timur), Hang Suryo, (CEO PDAM Banyu,wangi), dan Ashar Mardono (CEO PDAM Surya Sembada Kota Surabaya).
 

Business Review adalah majalah nasional yang menyajikan berita dan informasi mengenai bisnis perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan anak-anak perusahaannya. Majalah ini menjadi bacaan para komisaris, direktur & manajer termasuk para pejabat pemerintahan, lembaga tinggi dan tertinggi negara, gubernur, bupati, walikota. Tentu saja juga pelaku bisnis serta para pengamat, peneliti dan akademisi di Indonesia maupun masyarakat Indonesia di seluruh Kedubes RI di luar negeri. Majalah ini diterbitkan setiap bulan oleh PT Kreasi Multi Media. (401)

Singgalang

Read More

Gubernur dan Ketua DPRD Terima Penghargaan

PADANG – Gubernur Irwan Prayitno dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar Yultekhnil menerima piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Keduanya dinilai telah berhasil menfasilitasi bupati/walikota se-Sumbar dalam pelaksanaan penerapan e-KTP.

Dari target riil wajib e-KTP di Provinsi Sumbar sebesar 2.906.065 telah terealisasi sebesar 2.995.002 atau 103,06 persen. Piagam penghargaan ini diberikan Mendagri Gamawan Fauzi saat peresmian gedung baru Insititut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Baso Kabupaten Agam Jumat lalu.

Irwan mengatakan, program e-KTP merupakan kebijakan yang cerdas dari pemerintah pusat. Untuk itu sudah sewajarnya pemkab/pemko mendukung dan menyukseskan program tersebut.

“Kita mengapresiasi pemkab/pemko di Sumbar yang telah berhasil mewujudkan perekaman e-KTP 100 persen. Bahkan dua daerah di antaranya yakni Padang Pariaman dan Limapuluh Kota telah mendapatkan penghargaan dari Kemendagri sebagai daerah tercepat nomor dua dan tiga dalam perekaman data e-KTP,” kata Irwan.

Irwan juga mengapresiasi Mendagri yang telah memberi perhatian termasuk dalam pembangunan kampus IPDN Baso. Dengan hadirnya IPDN di daerah ini, maka kewajiban untuk menjaganya sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.

Di lain pihak, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, meskipun program e-KTP yang dilaksanakan pada 2011 telah mencapai target, namun pemerintah daerah tetap diminta untuk memberikan pelayanan. Hal ini disebabkan, setiap hari pasti ada masyarakat yang usianya bertambah menjadi 17 tahun.

Lebih lanjut, terkait pembangunan kampus IPDN di Baso, Mendagri mengatakan, peresmian Kampus IPDN Baso merupakan yang pertama kali dari 7 kampus IPDN yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan hadirnya IPDN di Agam dapat memacu sektor pendidikan di daerah tersebut.

Data hasil rekaman e-KTP kabupaten/kota se-Sumbar yaitu Pesisir Selatan, jumlah wajib KTP secara riil yaitu 301.603 dan yang sudah rekam data e-KTP 316.929 (105,08 persen). Kabupaten Solok, wajib KTP secara riil 193.792 dan yang sudah rekam data 197.201 (101,76 persen). Tanah Datar, wajib KTP secara riil 197.218 dan yang sudah rekam data 208.624 (105,78 persen).

Selanjutnya Agam, wajib KTP secara riil 282.243 dan yang sudah rekam data 290.413 (102,89 persen). Pasaman, wajib KTP secara riil 140.577 dan yang sudah rekam data 146.037 (103,88 persen). Padang Pariaman, wajib KTP secara riil 208.991 dan yang sudah rekam data 230.602 (110,34 persen). Limapuluh Kota, wajib KTP secara riil 214.492 dan yang sudah rekam data 229.854 (107,16 persen).

Kemudian Solok Selatan, wajib KTP secara riil 81.277 dan yang sudah rekam data 82.595 (101,62 persen). Sijunjung, wajib KTP secara riil 143.400 dan yang sudah rekam data 127.648 (89,02 persen). Dharmasraya, wajib KTP secara riil 117.700 dan yang sudah rekam data 118.375 (100,57 persen). Kepulauan Mentawai, wajib KTP secara riil 44.483 dan yang sudah rekam data 40.066 (90,07 persen).

Pasaman Barat, wajib KTP secara riil 208.671 dan yang sudah rekam data 202.673 (97,13 persen). Padang, wajib KTP secara riil 472.233 dan yang sudah rekam data 495.599 (104,95 persen). Padang Panjang, wajib KTP secara riil 29.434 dan yang sudah rekam data 29.968 (101,81 persen). Bukittinggi, wajib KTP secara riil 58.355 dan yang sudah rekam data 64.119 (109,88 persen).

Payakumbuh, wajib KTP secara riil 73.500 dan yang sudah rekam data 74.563 (101,45 persen). Kota Solok, wajib KTP secara riil 49.683 dan yang sudah rekam data 49.860 (100,36 persen). Sawahlunto, wajib KTP secara riil 38.730 dan yang sudah rekam data 40.016 (103,32 persen). Serta Pariaman, wajib KTP secara riil 49.683 dan yang sudah rekam data 49.860 (100,36 persen).

Singgalang, 22 Januari 2013

Read More

Makarti Nayotama untuk Gubernur Sumbar

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya dengan giat membangun kemajuan daerahnya dalam berbagai sektor pembangunan sehingga dikenal baik di tingkat daerah maupun nasional. Pembangunan itu dilaksanakan secara koordinatif dengan Pemerintah Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyikapi dinamika perkembangan yang terjadi pada setiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasca gempa bumi tanggal 30 September 2009 Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk merelokasi penduduk yang terkena dampak gempa tersebut dengan pola transmigrasi.

Dengan dilakukan transmigrasi terhadap masyarakat yang daerahnya tidak memungkinkan lagi dihuni akibat bencana gempa, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi jalan keluar yang dapat memberikan ketenangan bekerja dan berusaha di tempat yang baru. Hasil kerja dan berusaha di lokasi transmigrasi yang baru akan memberikan penghasilan selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi transmigrasi, di mana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat sungguh-sungguh dalam menyiapkan calon lokasi yang baik dan akan memberikan pembinaan yang memadai.

Untuk tahun 2012 Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Lima Puluh Kota serta Kabupaten Dharmasraya telah menyediakan calon lokasi transmigrasi dengan daya tampung keseluruhan 1.700 KK atau lebih kurang 3.600 Ha.

Kementerian Kehutanan juga telah memberikan izin prinsip pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan transmigrasi sebagai salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat di tempat yang dituju. Adapun tujuan transmigrasi yang dilaksanakan memiliki beberapa tujuan antara lain: pemerataan pembangunan daerah, pemerataan persebaran penduduk, dan pensejahteraan masyarakat. Sumatera Barat telah secara bersungguh-sungguh dalam kebijakan membangun daerahnya dengan program transmigrasi, di mana pembangunan transmigrasi bersifat kawasan dan membangun dengan melibatkan masyarakat di sekitarnya.  Hal ini untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial, dengan melibatkan dan membangun bersama masyarakat di sekitar lokasi transmigrasi maka semua terasa ikut memiliki dan ikut bersama-sama menikmati hasil pembangunan tersebut.

Atas dasar itulah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I pada tahun 2012 memberikan penghargaan kepada Sumatera Barat berupa Transmigration Award 2012 kategori Makarti Nayotama (kebijakan yang unggul dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan di bidang transmigrasi ).

Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada saat Penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan disamping untuk provinsi penghargaan serupa juga diperoleh beberapa kabupaten yaitu : Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya dan Pesisir Selatan.

Penilaiannnya didasarkan antara lain bahwa program transmigrasi telah secara baik disusun mulai dari Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Nasional, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dukungan masyarakat, dukungan program dan anggaran dari APBD maupun APBN dan dukungan kebijakan dan dukungan sektor terkait.

Penghargaan ini menjadi apresiasi pemerintah dan merupakan kado yang terindah bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya masyarakat transmigrasi di mana secara ekonomi pada umumnya tingkat menengah dan penghargaan ini adalah buah manis dari kebijakan Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan pemerataan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat transmigran. [humasprov]

Read More

Gubernur Sumbar Terima Antara Award

Tanah Datar – Gubernur Sumatera Barat menerima penghargaan “Antara Award”. Penghargaan ini langsung diserahkan oleh Direktur LKBN Antara Pusat yang diwakili oleh Direksi SDM dan Umum LKBN Antara Nauval Mahfudz. Penghargaan ini diberikan dalam rangka HUT Antara ke-75. 

Dikatakan Noval Mahfud, tentunya penghargaan ini diberikan mempunyai kriteria dan pengkajian yang cukup dalam. Di mana pimpinan daerah Sumatera Barat, Irwan Prayitno cukup peduli dengan media.

Ke depan LKBN Antara dapat menjadi pusat informasi. Di dalam industri pers yang sangat semakin ketat misi LKBN Antara menjadikan penyeimbang dalam suatu pemberitaan. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Lampung, Gorontalo dan Walikota Makasar.

Kata Noval, apa saja yang dibantu, yaitu dukungan moril dalam informasi sehingga masyarakat luas tahu apa yang di buat oleh pemerintah setempat.

Pada kesempatan itu Gubernur Sumatera Barat mengakui belum banyak dukungan yang diberikan kepada pers, tapi kepedulian media cukup banyak terhadap pemerintah daerah. Ini akan menjadi motivasi pemerintah daerah dalam memajukan daerah Sumatera Barat.

Semoga kami dapat memberikan dukungan yang penuh kepada media karena media sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita, kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika menerima penghargaan Antara Award dari Biro LKN Antara Sumatera Barat sekaligus menghadiri Rapat Kerja Tahunan LKBN Antara di Rumah Budayawan Fadli Zon Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Rapat kerja Biro LKBN Antara Sumbar dihadiri Herman Nasir, Kabag Humas Setda Kota Padang Panjang Ampera Salim, Kabag Penerangan Biro Humas Iswan Akhir, dan peserta raker sebanyak 40 orang yang terdiri dari wartawan LKBN Antara se Sumatera Barat.

Irwan mengajak, semoga melalui rapat kerja ini wartawan dapat meningkatkan kualitas, profesionalisme dan sumber daya manusia yang mantap, menjadikan wartawan yang benar benar menjalankan profesionalisme dan menjadi pemersatu bangsa.[humasprov]

Read More

Gubernur Terima Penghargaan Kemenag

Jakarta, Singgalang

Irwan Prayitno menjadi satu dari dua gubernur di Indonesia yang meraih penghargaan dari Kementerian Agama, dalam Apresiasi Pendidikan Islam (API).

Penghargaan yang diterima Irwan Prayitno tersebut menjadi penghargaan pertama di tahun ini. Prestasi itu mengikuti rentetan penghargaan yang diraih sepanjang 2012.

Penghargaan diserahkan Menteri Agama, Suryadharma  Ali kepada Irwan dalam malam tasyakur Hari Amal Bhakti ke-67, Kamis (3/1) malam di Jakarta.

Selain Irwan Prayitno, yang mendapat penghargaan adalah Gubernur Kalimantan selatan, Rudy Arifin.

Pemberian penghargaan kepada kedua gubernur tersebut karena dinilai punya kepedulian terhadap pendidikan Islam. Mereka dinilai mampu mengajukan daan mengembangkan daerahnya melalui pendidikan Islam.

”Kepala daerah menerima penghargaan memiliki kepedulian dan komitmen tinggi meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, serta kebijakan yang diterbitkan daerah tersebut,” ujar Suryadharma Ali.

Sumbar mendapat penghargaan karena terbitnya perda tentang Wajib Pandai Baca Alquran bagi calon pengantin.

Menurut Irwan Prayitno, penghargaan yang diterimanya merupakan hasil kerja keras semua elemen di Sumbar. Tidak saja pemerintah daerah juga DPRD dan masyarakat secara keseluruhan.

”Kita ingin pemndidikan Islam betul-betul dihayati dan diamalkan masyarakat, sesuai dengan falsafat yang sudah melekat dalam budaya Minang,” kata Irwan.

Singgalang, 4 Januari 2013

Read More

Pemprov Jamin Kredit 934 Ribu UMKM

Padang—Setelah melalui pemba­ha­san cukup panjang dan melelahkan, akhir­nya Rancangan Perda Pendirian PT Penja­mi­nan Kredit Daerah Sumbar disahkan men­­jadi peraturan daerah (perda). Penge­sa­han ranperda ini sekaligus menjadi kado ak­­hir tahun bagi sekitar 934 ribu usaha mi­kro kecil dan menengah (UMKM) se-Sumbar.

Dalam rapat paripurna digelar tadi ma­lam (21/12), di ruang rapat gedung DPRD Sum­bar, 6 fraksi menyatakan menerima, dua frak­­si menolak. Enam fraksi yang menye­tu­jui itu adalah F-Demokrat, F-Perjuangan Re­for­masi, F-Golkar, F-PPP, F-PAN dan F-PKS. Dua fraksi menolak yakni F-Hanura dan F-Gerindra.

Juru bicara F-Demokrat, Novrizon me­nga­takan, untuk mendukung kelang­sungan UMKM agar tetap eksis, me­mang diperlukan sebuah lem­baga penjaminan kredit. PT pen­jaminan kredit daerah ini me­rupakan solusi yang tepat men­jawab persoalan sulitnya di­ha­dapi UMKM dalam men­dapat­kan akses kredit.

F-Demokrat menekankan operasional PT Penjaminan Kre­dit haruslah diisi personel pro­fesional di bidangnya. Selain itu, perlu pengawalan dan pe­nga­wa­san dari PT Penja­minan Kre­dit Daerah. “Perlu ada koordinasi antara provinsi dengan seluruh kabupaten/kota di Sumbar,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar SKPD terkait terus melakukan pembinaan kepada UMKM agar senantiasa berkembang.

Juru bicara F-Perjuangan Re­formasi, Syahrial mengu­tara­kan, perlu terus-menerus dila­ku­kan pembinaan terhadap UMKM. Pendirian PT Pen­jami­nan Kredit Daerah dinilainya, sa­ngat tepat untuk menjawab per­soalan yang dihadapi UMKM se­lama ini. 

Dalam pembentukannya, dia menyarankan, agar direksi dipilih dari kalangan profesional dan memahami dunia perban­kan, serta melalui fit and proper test. “Yang tak kalah penting, ti­dak berhubungan dengan salah satu partai politik,” ujarnya.

Terkait pelaksanaannya, F-Per­juangan berharap dapat di­ber­lakukan suku bunga ren­dah. Pem­prov Sumbar juga di­ingat­kan untuk melakukan so­sia­lisasi secara transparan ke­pa­da kabu­pa­ten/kota. “Peme­rin­tah ka­bu­paten/kota harus di­ikut­ser­ta­kan dalam kepe­mili­kan saham ke depan,” sarannya.

Sementara itu, juru bicara F-Gol­kar, Saidal Masfiyuddin tan­pa menyampaikan kesim­pulan, se­c­ara tegas langsung menye­tujui Ranperda Pendirian PT Pen­jaminan Kredit Daerah men­jadi perda.

Syukriadi Syukur, juru bi­cara F-PPP, menyatakan keha­di­ran PT Penjaminan Kredit Dae­rah wujud keberpihakan ke­pada UMKM yang terabaikan se­lama ini. “Tentunya pembe­rian modal melalui kredit ini da­pat mendorong perkembangan UMKM,” ujarnya.

Dia mengemukakan pen­dirian PT Penjaminan Kredit Dae­rah adalah solusi yang meng­gai­rahkan. “UMKM selama ini ba­nyak mendorong pem­bangu­nan daerah. Kami yakin dengan pen­dirian PT Penjaminan Kredit Daerah ini dapat menghapus praktik rentenir,” jelasnya.

Muzli M Nur, juru bicara F-PAN juga memberi dukungan terhadap pemberian fasilitas pembiayaan bagi UMKM terse­but. Adanya pendirian PT Penja­minan Kredit Daerah ini, mam­pu mengembangkan eko­no­mi mas­yarakat mengatasi peng­ang­gu­ran dan mengurangi kemis­ki­nan. “Masyarakat kita yang se­lama ini memang banyak ber­ge­rak di sektor informal akan mu­­dah nantinya mendapat ak­ses modal,” ungkapnya.

Juru bicara F-PKS, Sultani me­nyatakan, kehadiran PT Pen­ja­minan Kredit Daerah sangat ber­manfaat bagi UMKM.

Dua Fraksi Menolak

Pandangan berbeda di­utara­kan juru bicara F-Hanura, M Ta­uhid. Fraksi ini secara tegas be­lum menyetujui Ranperda PT Pen­jaminan Kredit Daerah. Alasannya, masih ada penda­naan lain melalui Kredit Usaha Rak­yat (KUR) yang selama ini be­lum terserap maksimal.

Hal senada disampaikan juru bicara F-Gerindra, Dar­ma­wi. Fraksi ini juga belum me­nyetujui kecuali Pemprov Sum­bar mengikutsertakan ka­bupa­ten/kota dalam penyertaan mo­dal.

Penolakan dua fraksi terse­but membuat pengambilan ke­pu­t­usan berjalan alot. Sesuai tatib, pimpinan sidang Leonardy Ha­r­mainy melakukan perun­di­ngan dengan kedua fraksi yang menolak. Namun, perundingan itu berakhir tanpa hasil. 

Akhirnya, pengambilan ke­pu­tusan dilakukan melalui voting (suara terbanyak). Voting yang diikuti 39 anggota itulah, se­banyak 35 orang menyetujui dan tidak setuju 4 orang. “Kare­na sebagian besar menyetujui, se­cara prinsip Ranperda Pen­di­rian PT Penjaminan Kredit Dae­rah dapat ditetapkan men­jadi perda,” ujar Leonardy Har­mainy, didampingi dua wa­kil ketua DPRD Sumbar lainnya, Asli Chaidir dan Trinda Farhan Satria. Penetapan ini juga di­hadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan sejumlah pejabat SKPD.

Padang Ekspres, 22 Desember 2012

Read More

Gubernur Terima Penghargaan dari Presiden Terkait Keberpihakan kepada Wanita dan Anak

Jakarta  – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali menerima penghargaan, yaitu Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Convention Hall, Selasa siang (18/12). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Peringatan Hari Ibu ke-84 tahun 2012, di mana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terbukti konsisten dan berkomitmen terhadap program Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Anak. 

Hal ini terlihat dari himbauan Gubernur, agar setiap kegiatan SKPD mesti berbasis gender, meningkatkan anggaran pemberdayaan perempuan baik di bidang kesehatan, pendidikan, ibu dan anak, dan ekonomi. Kemudian juga melakukan upaya melalui berbagai kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang akan kelar pada tahun 2013 dan membentuk gugus tugas trafficking, membantu penganggaran organisasi perempuan, melakukan MoU kegiatan pemberdayaan perempuan dan pelindungan ibu dan anak dengan Pemkab/ko se-Sumatera Barat, mengurangi bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memotivasi terbentuknya P2TP2A. 

Dan besok  (20/12), seiring dengan semangat dan tekad tersebut, memotori semua pemkab/ko melakukan MoU kerjasama Gubernur se-Sumatera  dengan salah satu agendanya adalah penangan trafficking  dalam rangka pelindungan perempuan dan anak. 

Dalam acara tersebut Presiden RI Susilo Bambang Yudhono menghimbau, gubernur agar melaksanakan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di daerah masing-masing, mempercepat pencapaian MDGs karena hampir semua program MDGs berkaitan langsung dengan perempuan dan anak. 

Kegiatan seperti ini merupakan upaya kita menumbuhkan anak-anak, generasi muda bangsa yang sehat, cerdas, berkepribadian, mempertahankan nilai-nilai nasionalisme bangsa untuk kehidupan masa datang Indonesia yang lebih baik lagi, ujarnya. 

Gubernur Irwan Prayitno di sela-sela acara tersebut juga menyampaikan, hasil ini merupakan kerja keras dalam kebersamaan kita di Sumatera Barat. Penghargaan ini dapat menjadi perhatian bagi kita semua, agar program dan kegiatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan ibu dan anak dan pemberantasan praktek trafficking dapat berjalan baik di Sumatera Barat. 

Kita juga saat ini dalam pembangunan tetap komit mengacu pada program MDGs, dimana hal ini dapat menjadi ukuran yang baik dalam memajukan, meningkatkan pembangunan di Sumatera Barat. Tanpa kebersamaan dan rasa saling memiliki sikap tenggang rasa, saling menghormati, menghargai serta memandang rasa keadilan, pengarusutamaan gender merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. 

Tradisi budaya kita, mesti menjadi kepribadian filter yang ampuh dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun kegiatan trafficking. Karena semua itu amat bertentangan dengan kepribadian budaya Minang apalagi dalam pandangan agama, tegasnya.

Disamping itu juga Sumbar dinilai berhasil memenuhi hak-hak partisipasi anak dengan terbentuknya Forum Anak di 18 Kab/ko dan anak Sumbar berhasil memperoleh penghargaan dari UNICEF sebagai Tunas Muda Pemimpinan Indonesia (TMPI) selama lima tahun berturut-turut. [humasprov]

Read More

Anggaran Jamkesda Sumbar 2013 Sebesar Rp 50 Miliar

Padang, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar untuk program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesda) tahun 2013. Jika dulu Pemprov menanggung 30 persen dan kabupaten/kota 70 persen, sekarang Pemprov menanggung 40 persen, pemkab/pemko 60 persen.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, dengan besarnya alokasi dana yang diku­curkan, maka semakin banyak masyarakat miskin di Sumbar yang mendapat pelayanan kesehatan maksimal.

Namun menurutnya, bupati dan wali kota di wanti-wanti untuk menyukseskan program jamkesda tersebut, sehingga tak ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan.

Pada tahun 2011lalu, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran Rp 3,93 miliar untuk jamkesda. Hasilnya, sebanyak 324.983 warga miskin telah diikutkan dalam program tersebut. Pemprov Sumbar juga menargetkan, pada tahun 2014 atau paling lama 2015, seluruh warga miskin Sumbar masuk dalam jaminan pelayanan kesehatan. Saat ini, dari data Dinkes Sumbar, total masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan di Sumbar sebanyak 61,6 persen.

Namun Gubernur belum dapat memastikan, berapa banyak masyarakat yang terlayani dengan anggaran yang di alokasikan tersebut. Sebab, infor­masi yang diterimanya, Askes meminta kenaikan premi dari Rp 6 ribu menjadi Rp 12 ribu.

classyfm.co.id,10 Desember 2012

Read More

Gubernur Sumbar Dapat Penghargaan dari Mendagri

Rekam Data e-KTP Capai Target

Padang, Metro

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kembali menoreh prestasi tingkat nasional dengan menerima penghargaan dari Mendagri Gamawan Fauzi. Penghargaan diberikan atas komitmen Irwan sebagai kepala daerah dalam percepatan pencapaian target perekaman data e-KTP. Di mana target perekaman data e-KTP, Provinsi Sumbar telah melampaui target yakni 100,83 persen.

Penghargaan diberikan Mendagri kepada Gubernur Irwan Prayitno, Kamis (29/11) lalu, di Hotel Grand Said Jaya Jakarta. Selain gubernur, dua kepala daerah di Sumbar, yaitu Bupati Padangpariaman Ali Mukhni dan Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo, juga mendapatkan penghargaan dari Mendagri. Gubernur menerima penghargaan sebagai pembina terbaik, sedangkan Ali Mukhni dan Alis Marajo diberikan penghargaan karena termasuk daerah tercepat dapat perekaman data e-KTP di Indonesia.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setdaprov Sumbar, Syafrizal mengatakan, pelaksanaan e-KTP di Sumbar dari target 2.969.791 atau 100,83 persen. Kabupaten Padangpariaman mendapat penghargaan pelaksnaan rekam data e-KTP tercepat dan terbesar tingkat nasional dengan target 208.991 realisasi sebesar 230.602 atau 110,34 persen.

”Alhamdulillah, saat ini proses perekaman data e-KTP untuk wajib e-KTP yang telah ditargetkan ke Mendagri telah tuntas. Ini tentunya, tak terlepas dari tingginya partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar. Kesuksesan perekaman data e-KTP ini, tak hanya milik pemprov dan kabupaten/kota. Tapi milik, masyarakat Sumbar,” ucap Syafrizal.

Total penduduk wajib e-KTP secara riil yaitu 2.945.324. Dengan rincian anatara lain, Pesisir Selatan (301.603), Kabupaten Solok (193.792), Tanah datar (197.218), Kabupaten Agam (289.708) dan Pasaman (140.577). selanjutnya, Padangpariaman (208.981), Limapuluh kota (214.492), Solok Selatan (81.277) dan Padang (472.233).

Selanjutnya, jumlah masyarakat yang telah melakukan perekaman data e-KTP adalah 2.969.791 wajib e-KTP. Dengan rincian, Pesisir Selatan 314.062 wajib e-KTP (104,13 persen), Kabupaten Solok 197.201 (101,76 persen), Kabupaten Tanah datar 210.040 (106,73 persen), Agam 289.708 (102,75 persen) dan Pasaman 144.439 (102,75 persen). Kemudian, Padangpariaman 227,262 (110,34 persen), Limapuluh Kota 227.262 (105,95 persen), Solok Selatan 82.592 (101,62 persen) dan Padang 495.599 (104,95 persen).

”Ada lima daerah yang tidak mampu merealisasikan perekaman data e-KTP 100 persen sampai batas waktu yang telah diberikan Mendagri. Lima daerah itu adalah Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Sawahlunto dan Pariaman, ” jelas Syafrizal.

Ia mengatakan, untuk memepercepat proses perekaman data e-KTP, Pemprov Sumbar telah menyiapkan tenaga teknis di tingkat kabupaten sebanyak 2 orang dan di tingkat kecamatan 4 orang. Selain itu, Pemprov juga memeberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya program e-KTP.

”Pemprov juga memberikan dukungan pendanaan dan menyiapkan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan. Dengan begitu, diharapkan perekaman e-KTP tidak molor dari jadwal yang telah ditetapkan,” jelas Syafrizal.

Ia menyebut, Pemprov beserta pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar, mendukung agar terlaksananya dengan sukses tiga Program Strategis Pemerintah Pusat. Yakni, pemutakhiran data kependudukan yang sudah terlaksana pada 2010. kemudian, penerbitan NIK pun telah terlaksana pada 2010. kemudian, penerbitan NIK pun telah terlaksana 2010 dan 2011 lalu. Serta, penerapan e-KTP yang dilaksanakan pada 2011 dan 2012.

Syafrizal menambahkan, KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, diamanatkan juga bahwa pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk harus selesai akhir 2011. Untuk Sumbar, pemberian NIK sudah selesai pada 19 kabupaten/kota di 2011.

Penghargaan dari Mendagri ini sekaligus menambah catatan prestasi yang diperoleh Gubernur Irwan Prayitno. Sepanjang 2012 ini, gubernur telah menerima banyak penghargaan dari pemerintah pusat. Ada delapan penghargaan tingkat nasional yang diterima gubernur, yakni, sebagai daerah tercepat dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penghargaan Energi Prabawa karena kebijakan yang mendorong penggunaan potensi energi baru terbarukan dan penghargaan kepedulian dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Penghargaan lainnya yaitu, Anugrah Ki Hajar dari Kemendikbud, penghargaan Manggala Bakti Husada, penghargaan pemenang II lomba menanam 1 miliar pohon tingkat nasional dan penghargaan pengembangan tanaman organik dari Mentan RI. Terakhir, penghargaan sebagai provinsi tercepat dan terbaik dalam perekaman data e-KTP dari Mendagri.

Posmetro, 3 Desember 2012

Read More

Sukses, Tanaman Organik Sumbar

Jakarta, Padek – Karya nyata dan dedikasi Gubernur Irwan Prayitno mengembangkan pertanian organik di Sumbar, berbuah penghargaan, Rabu (28/11) lalu, kader PKS ini menerima penghargaan dari Menteri pertanian Suswono saat peringatan ”Bulan Mutu Nasional 2012” di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian.

Peringatan Bulan Mutu merupakan ajang interaksi berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu, baik pelayanan maupun produk pertanian secara on-farm maupun off-farm. ”Dalam konteks komoditi dan produk berupa pangan dan bahan pengan, maka pengertian mutu juga mencakup keamanan pangan. Dengan demikian, bila kita berbicara tentan mutu pangan tidak terlepas dari komoditi pertanian pangan sekaligus juga melekat mengenai keamanan pangannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, ” ucapnya.

Dinamika sistem keamanan pangan didorong oleh faktor-faktor diantaranya, peningkatan volume dan keragaman komoditi pangan yang diperdagangkan, permintaan masyarakat terhadap perlindungan kesehatan semakin meningkat, perubahan ekologi dan perilaku manusia, pengelolaan dan pendeteksian bahaya semakin canggih, serta perubahan iklim dan cara bertani menyebabkan kemanan pangan selalu berubah.

Untuk menghasilkan suatu mutu produk pertanian yang konsisten, tidak bisa hanya mengandalkan pengendalian penangan produk akhir saja, tetapi harus dikendalikan mulai dari tahapan prapanen sampai siap dikonsumsi (from farm to table). Di tingkat pemerintah, perlu koordinasi dan kerja sama mulai dari penyusunan program dan implementasinya secara terpadu antar eselon I lingkup pertanian mulai dari hulu sampaihilir, termasuk unit eselon I pendukung sepertiBadan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP), dan seterusnya. Sehingga bersama-sama pemangku kepentingan, pembangunan pertanian di Indonesia mampu menghasilkan produk yang dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berdaya saing di pasar global.

”Secara prinsip tanggung jawab pembangaunan pertanian ada di Kementan, tetapi implementasinya kita harus banyak berkoordinasi dengan kementerian lainnya,  misalnya menagngani pembangunan jalan penghubung antar sentra komoditas  dan tujuan pasar, pelabuhan, sumber pembiayaan, tata guna lahan dan sebagainya. Selama ini, belum didukung infrastruktur memadai dan keterpaduan gerak dengan instansi lainnya,” jelasnya.

Masih banyak kasus ekspor komoditi pertanian bisa pekerjaan rumah (PR) kita, untuk segera diselesaikan. Sebut saja, pemotongan otomatis (automatic detention) terhadap kako kita yang di ekspor ke Amerika, karena diklaim mengandung kotoran. Namun, sampai saat ini masih belum dapat kita atasi. ”Untuk itu, Mentan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur pemberlakuan peningkatan kualitas, sehingga menjadi kakao fermentasi sesuai SNI,” tuturnya.

Contoh lainnya adalah ekspor biji pala Indonesia ke Uni Eropa, selama kurun waktu tahun 2009-211, berdasarkan data dari Rapid Alert System on Food and Feed (RASFF) portal Indonesia telah menerima 21 kali notifikasi RASFF terkait kandungan aflatoxin pada pala. Ini ditindaklanjjti dengan inspeksi langsung dari tim Uni Eropa dan Indonesia harus melakukan tindakan perbaikan agar pala yang diekspor memenuhi persyaratan Uni Eropa sehingga ekspor berjalan lancar. Tindakan perbaikan penerapan jaminan mutu di setiap tahapan pasokan, mulai tahap budi daya dan penangan pascapanen di tingkat kelompok tani, penangan tingkat pedagang pengumpul, dan penangan di tingkat eksportir. Hingga, kegiatan ini harus didukung seluruh eselon satu terkait anatar lain Ditjen Perkebunan, Balai Penelitian, Ditjen PPHP, Barantan dan lainnya.

”Pembinaan penerapan jaminan mutu tidak akan berhasil, kalau tidak dibarengi dengan proses pengawasan yang tepat dan terpadu. Terkait pengawasan Kementan, telah membangun jaringan kelembagaan pengawasan yaitu, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP)  berada di pusat dan yang berada di daerah disebut OKKP daerah. OKKP daerah dibentuk melalui Keputusan Gubernur masing-masing daerah,” paparnya.

Dia mengapresiasi tiga kepala daerah yakni, Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah atas prestasi dalam pengembangan pertanian organik. ”Tanpa dedikasi dan karya nyat kepala daerah tersebut, mustahil pengembangan organik akan sukses seperti saat ini. Pengembagan organik di tiga daerah tersebut telah mampu memberikan nilai tambah terhadap ekonomi petani,” ucapnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, dorongan Pemprov Sumbar mengembangkan pertanian organik adalah membentuk satgas pertanian organik dan mendirikan lembaga sertifikasi organik. Selain itu, pemberian insentif produk Rp250/kg, gerakan satu petani untuk mengurangi katergantungan petani terhadap pupuk buatan, serta gerakan pensejahteraan petani.

Padang Ekspres, 30 November 2012  

Read More

61 Juta Pohon Ditanam Gubernur Dapat Piala

JAKARTA – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat. Kali ini peringkat ke-2 pemerintah daerah yang intensif menyukseskan program penanaman satu miliar pohon.

Penghargaan diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI), Rabu (28/11) di Cengkareng.Jika Gubernur Sumbar juara II, maka juara satu diraih Gubernur Jawa Timur, kemudian Gubernur Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Untuk tingkat kabupaten, juaranya adalah Bupati Grobogan, Kubu Raya dan Minahasa Utara. Juara tingkat kotamadya adalah Walikota Surabaya, Balik Papan dan Metro Lampung.
 
Sejak gerakan Ayo Menanam Pohon dicanangkan pemerintah pada 2010, Pemprov Sumbar sudah merealisasikannya sebanyak 61 juta pohon.
 
Peringatan HMPI dilakukan setiap 28 November dan Bulan Menanam Nasional pada Desember ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24/2008.
 
Tema peringatan HMPI dan BMN tahun ini, “Hutan Kota Mendorong Terwujudnya Indonesia Hijau.”
Pemilihan tema ini dimaksudkan Indonesia konsisten melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya hutan sebagai inti penggerak perekonomian, penyediaan lapangan kerja bagi rakyat, pengentasan warga dari kemiskinan, dan ramah lingkungan.
 
Presiden SBY menanam pohon manglid, Ani Bambang Yudhoyono menanam sempur, Wakil Presiden Boediono menanam tanjung, Herawati Boediono menanam kenari, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menanam cempaka, dan Soraya Zulkifli Hasan menanam sawo kecik. Turut menanam pohon, para pimpinan MPR, DPR, dan DPD.
 
Total pohon yang akan ditanam di sekitar bandara, lebih kurang 3.000 pohon dan akan serentak dilakukan diseluruh wilayah Indonesia.
 
Irwan Prayitno mengatakan, menanam pohon pada lahan kritis untuk menyelamatan lingkungan. Pada 2011, gerakan menanam pohon tingkat Sumbar dipusatkan di Tiram, Padang Pariaman.
Sedangkan tahun ini, kegiatan menanam pohon dipusatkan di kawasan Danau Singkarak.
“Agenda di Danau Singkarak adalah bagian tak terpisahkan dari komitmen kuat pemerintah daerah dan masyarakat Sumbar untuk memperbaiki lahan kritis,” katanya.
 
Tahun depan, jumlah pohon yang akan ditanam terus ditingkatkan dengan melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, seperti TNI, polri, swasta, organisasi peduli lingkungan , organisasi kepemudaan, organisasi wanita, petani dan komponen masyarakat lainnya.
 
Sedangkan data lahan kritis di Sumbar saat ini masih cukup luas. Paling banyak ditemukan di Limapuluh Kota 112.000 hektare, Kabupaten Solok 53.000 hektare dan Tanah Datar 34.000 hektare.
Baru-baru ini Sumbar juga melakukan kegiatan penanaman pohon Indonesia tingkat Sumbar 2012 mendukung gerakan penanaman satu miliar pohon dan gerakan Singkarak Green, di Lapangan Motorcross Cimurai Kapalo Aia Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
 
Selain itu kegiatan tersebut berdasarkan Keppres no 24 tahun 2008 tentang menanam pohon Indonesia dan peraturan Menteri Kehutanan P.i6/Menhut-II/2012 tentang panduan menanam pohon satu miliar. Kegiatan itu dilaksanakan kerjasama pemerintah daerah dan Korem 032 Wirabraja bersama dengan masyarakat Kabupaten Solok.
 
Gerakan Singkarak Green tersebut dilaksanakan selama 4 tahun telah dimulai 2012 dan selesai 2015 mendatang. Gerakan tersebut diharapkan mampu menangani sekitar 18.000 hektar lahan kritis. (601/401)

Singgalang 29 November 2012

Read More

Gubernur Raih Ksatria Bakti Husada Kartika

Padang, Singgalang
Gubernur Irwan Prayitno terus mengukir prestasi dalam berbagai bidang di tingkat nasional. Kali ini, meraih Ksatria Bakti Husada Kartika. Irwan dinilai berkontribusi dalam pembangunan kesehatan.
 
Penghargaan itu diserahkan Menteri Kesehatan, Nafsiah pada puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-48, Senin (12/11) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

Perhatian Irwan dibuktikan melalui berbagai program ke sehatan. Ada 12 indikator kinerja yang harus dicapai di bidang kesehatan. Dari jumlah itu, 11 indikator mencapai target.


“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang be kerja keras, sehingga penghargaan bisa kita raih. Penghargaan ini untuk masyarakat Sumbar,” ujar Irwan Prayitno, Selasa (13/11).

Kepala Dinas Kesehatan, Rosnini Savitri mengatakan, penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika diberikan untuk individu atau perorangan di luar jajaran kesehatan, yang memiliki peran besar dalam pembangunan kesehatan.


Dijelaskan Rosnini, 11 indikator yang memenuhi target itu, diantaranya umur harapan hidup di Sumbar mencapai 71,12 tahun pada 2011. Sedangkan pada 2010 hanya 70,4 tahun.

Berikutnya, angka kematian ibu (AKI) pada 2008 sebesar 212 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) pada 2008 sebesar 28 per 1.000 kelahiran hidup, berhasil diturunkan dan secara nasional sudah mencapai target.

Begitu pula persentase balita kurus (BB/TB) pada 2011 dapat diturunkan menjadi 7,2 persen. Angka ini mencapai target MDGs 2015.

Prestasi lainnya, 100 persen orang dekat dengan HIV/AIDS menerima pengobatan sesuai kebutuhannya. Cakupan imunisasi dasar pada 2011 telah mencapai target 89 persen.


Selanjutnya, persentase penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas juga mencapai 65,02 persen dari target 64 persen.

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 68,35 persen dari target 67 persen. Sedangkan pemanfaatan tempat tidur (BOR) di 4 rumah sakit provinsi mencapai 74,02 persen dari target 71 persen.
“Satu indikator lain yang tengah berjalan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Total Coverage) mencapai 61,67 persen. Pada 2010 realisasinya masih 51,08 persen, sedangkan target yang hendak dicapai pada 2015 adalah 100 persen. Kita optimis bisa mencapainya,” terang Rosnini.

Singgalang 14 November 2012

Read More