Sumbar Terbaik Pertama Penyusunan Kerja Pemerintah Daerah

JAKARTA – Sumbar meraih peringkat terbaik I Anugrah Pangripta Nusantara Utama, dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah 2013 kategori provinsi kelompok B atau APBD-nya masih kecil.
Penghargaan tersebut diserahkan Presiden SBY dan diterima Gubernur Irwan Prayitno dalam Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas), Selasa (30/4) di Jakarta.
 

Menurut Irwan Prayitno, penghargaan itu terlepas dari program-program andalan sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
 

“Angka kemiskinan turun satu persen setiap tahunnya. Pada 2012 sekitar 8 persen, tingkat itu di atas rata-rata nasional,” kata Irwan seusai menerima penghargaan.
 

Ia menargetkan, tahun ini angka kemiskinan juga turun 1 persen, tentunya dengan program yang disampaikan dalam rancangan kerja.

Irwan juga menjadi satu dari dua gubernur yang diberikan buku data dan informasi pembangunan Indonesia 2004-2012. Gubernur lain yang mendapatkan buku langsung dari Presiden, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
 

Seusai memberikan kata sambutan, SBY juga mengunjungi stand milik Sumbar untuk melihat produk dan program yang menjadi andalan. “Presiden memuji program kita dan mengatakan kearifan lokal Sumbar bisa menjadi andalan dalam pengentasan kemiskinan,” kata Irwan.
 

Dalam Musrenbangnas itu, turut hadir Wakil Presiden Boediono dan seluruh kabinet Indonesia bersatu jilid II. Gubernur dan bupati/walikota juga ikut dalam kegiatan tersebut. (601)

Singgalang 1 Mei 2013

Read More

Sumbar Raih Indonesia MDGs Award 2012

SUMBAR mendapatkan penghargaan sebagai provinsi pelaksana Millennium Development Goals (MDGs) terbaik dalam ajang Indonesia MDGs Awards (IMA) yang diselenggarakan Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs (KUKPRI MDGs), Senin (25/3) lalu, di Bali. Penghargaan ini digelar sebagai forum tahunan untuk apresiasi bagi para pelaku pembangunan berwawasan MDGs terbaik dari seluruh nusantara.

Sebelumnya, Gubernur Irwan Prayitno juga mendapatkan penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika dari Menteri Kesehatan RI. Irwan mengatakan, sejak awal memimpin Sumbar, ia sangat mendukung upaya untuk mencapai target MDGs. Semangat tersebut diawali dengan beberapa Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals (RAD MDGS) 2011-2015. Serta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2011 tentang RAD MDGS.

“Ini merupakan sesuatu yang membanggakan bagi kita semua masyarakat Sumbar dalam upaya mencapai visi,  Sumbar yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat,” ujar Irwan.

Untuk menindaklanjuti RAD MDGs yang telah disusun, Pemprov akan memasukkan dalam agenda pertemuan koordinasi sebagai upaya sosialisasi dengan seluruh bupati/walikota untuk mengkoordinasikan pencapaian target MDGs. Dari pertemuan tersebut lahirlah kesepakatan bersama Pemprov dengan Pemkab/Pemko se-Sumbar.

Saat ini, Pemprov bersama SKPD terkait telah melakukan kegiatan Pekan MDGs, sebagai usaha dan upaya sosialialisasi dan penyebarluasan informasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan. Ini dilakukan agar semua masyarakat mengetahui target MDGs 2015, dan mendapat respon serta dukungan dari masyarakat untuk pencapaian MDGs 2015.

“Target-target MDGs yang memerlukan perhatian khusus berkaitan dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan, penyebaran HIV/AIDS, akses bekelanjutan yang belum memadai ke air minum layak dan sanitasi layak. Meskipun target-target ini menuntut perhatian lebih serius, tidak berarti bahwa target-target MDGs yang saat ini berada pada jalur untuk dicapai pada 2015 dapat diabaikan,” jelas Irwan.

Tantangan berat yang dihadapi menjelang tenggat waktu MDGs 2015 nanti, telah mendorong inisiatif untuk mempercepat upaya pencapaian target-target MDGs. Di antara upaya-upaya penting (milestones) untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs adalah, diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 mengenai program pembangunan yang berkeadilan, mengamanatkan langkah-langkah percepatan pencapaian MDGs di Indonesia.

Di samping itu, diterbitkannya Peta Jalan (roadmap) Percepatan Pencapaian MDGs oleh Bappenas, yang diikuti dengan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs tingkat provinsi. Langkah itu  merupakan hal penting dalam menjabarkan secara rinci berbagai kebijakan dan strategi mencapai target-target MDGs pada 2015.

Salah satu aspek penting untuk mendorong pencapaian MDGs adalah membangun suatu sistem insentif dan disinsentif yang dapat berfungsi sebagai katalis bagi percepatan pencapaian MDGs. Sistem ini bertujuan untuk memilah secara jelas aspek-aspek reward dan punishment dengan bertujuan memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap upaya-upaya yang diarahkan untuk mendorong pencapaian target-target MDGs. Serta menghindarkan praktek-praktek yang tidak mendukung upaya pembangunan nasional.

MDGs terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Diantaranya; memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya,  menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu hamil,  memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Pada penghargaan MDGs tersebut, kategori penghargaan yang diberikan yaitu nutrisi, kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular & HIV/AIDS, layanan air bersih & sanitasi serta  pendidikan. Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, Payakumbuh memperoleh nominasi untuk kategori nutrisi dan pendidikan dan Sawahlunto memperoleh nominasi untuk kategori layanan air bersih dan sanitasi, kesehatan ibu dan anak serta nutrisi.

Posmetro, 1 April 2013

Read More

Proyeksi BI: Ekonomi Sumbar Lebih Baik

Padang - Berdasarkan perkembangan indikator – indikator perekonomian yang ada, Bank Indonesia (BI) menilai, sepanjang 2013, perekonomian Sumbar diprediksi bakal tumbuh hingga 6,5 persen atau lebih. Dengan catatan, pemerintah daerah harus menjaga laju inflasi Kota Padang sebagai barometer inflasi di Sumbar.
 Peneliti Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Wilayah VIII, M. Setyawan Santoso, mengatakan, berdasarkan proyeksi BI, kinerja ekonomi Sumbar akan terlihat mulai triwulan II. Optimisnya pertumbuhan ekonomi Sumbar dikarenakan semakin membaiknya daya beli masyarakat, sehingga memberikan andil signifikan terhadap sektor perdagangan. Selama ini, sektor perdagangan tercatat penyumbang cukup tinggi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya.
 ”Ternyata perekonomian Sumbar maupun nasional relatif lebih baik pada tahun ini. Asumsi ini agak berbeda dengan pendapat ekonom – ekonom nasional yang selama ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih belum membaik tahun ini, ” kata pria yang akrab disapa M. San itu pada Singgalang di

Padang, Selasa (26/3).

Selain peningkatan konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan lainnya adalah adanya perkiraan meningkatnya rencana pembelian barang – barang tahan lama seperti barang elektronik, kendaraan bermotor dan furnitur. Hal itu disebabkan mulai membaiknya harga komoditas seperti kelapa sawit, karet dan berbagai komoditi primer lainnya. Pasalnya, dari Januari hingga Februari tahun ini, harga ekspor dua komoditi tersebut mulai menunjukan tren meningkat.

Bahkan, lanjut, M. San, pertumbuhan itu menjadi semakin tinggi, jika pemerintah daerah bersama Tim Pengelola Inflasi Daerah (TPID) Sumbar dapat menjaga pergerakan laju inflasi yang hingga periode Februari sudah mulai agak mencemaskan.

Dengan pertumbuhan 6,5 persen tersebut, idealnya laju inflasi Kota Padang sepanjang tahun ini hanya sebesar 5 persen. Sementara hingga saat ini, laju infalsi Kota Padang sebagai laju inflasi di Sumbar sudah mencapai 1,78 persen.

”Kita harapkan laju inflasi mulai triwulan II hingga triwulan VI tahun ini dapat lebih stabil. Sebab, harga sejuumlah komoditi yang selama ini tercatat sebagai pembentuk inflasi dengan bobot yang besar mulai turun, sejalan dengan adanya panen raya padi di Jawa. Selain itu, juga adanya panen bawang merah dan bawang putih, akibat cuaca yang mulai stabil,” ungkapnya.

Harus Berkualitas
Dihubungi secara terpisah, Ekonom Universitas Negeri Padang (UNP), Syamsul Amar, mengatakan, dalam pertumbuhan ekonomi, yang paling penting bukan besaram pertmbuhan itu saja. Akan tetapi, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kualitas dari pertumbuhan sendiri. Artinya, bagaimana semua lapisan masyarakat bisa menikmati dan berpartisipasi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Selama ini, besarnya pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih dinikmati sebagian kecil masyarakat yang memiliki modal besar. Sementara, golongan menengah ke bawah belum terlalu menikmati dari besarnya pertumbuhan ekonomi Sumbar. ”Sebab, di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi daerah ini, ternyata angka kemiskinan kita masih tetap tinggi dan tidak turun secara signifikan,” kata mantan Dekan Fakultas Ekonomi UNP itu.

Selama ini, komoditi primer yang dihasilkan daerah ini belum bisa memberikan nilai lebih pada masyarakat. Apa yang dihasilkan Sumbar sebagian besarmnya dibawa keluar daerah. Daerah hanya mendapatkan pajak, retribusi dan gaji karyawan yang dinilai tidak seberapa jika dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan komoditi primer tersebut.

Untuk itu, menurutnya, perlu adanya regulasi yang lebih berpihak pada ekonomi kelas bawah, sehingga mereka dapat berperan serta dalam menciptakan pertumbuhan. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi golongan menengah ke bawah.

Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). ”Selama ini, masyarakat hanya terkesan sebagai penonton, di tengah maraknya pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.

Singgalang, 25 Maret 2013

Read More

Pemprov Raih Dua Penghargaan

Padang, Padek – Pemprov Sumbar kembali mengkoleksi penghargaan tahun ini. Tak tanggung-tanggung, dua penghargaan diraih sekaligus. Yakni peringkat pertama kategori Award Citizen Engagement serta lima besar kategori Organization Transformation. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa secara transparan.


”Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk memajukan pembangunan di Sumbar. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Asosiasi Perusahaan, Penyedia Barang dan Jasa dan Masyarakat,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres, kemarin.                                                                   

Irwan menjelaskan, tahun ini Sumbar melaksanakan proses lelang secara elektronik 100 persen. Ini telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dengan uji coba tiga paket pengadaan di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Bapedda.                                                                                                              
Hingga 20 Maret lalu, telah dilakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 159 paket pengadaan dari 19 SKPD dengan nilai pagu Rp.205,4 miliar. Dimana 44 paket telah selesai dilaksanakan dengan nilai pagu Rp34,2 miliar dan nilai kontrak Rp29,2 miliar dengan terjadi efisiensi Rp4,9 miliar. Hingga kini, Sumbar telah memiliki 22 layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Sumbar, tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. LPSE Sumbar sendiri telah memfasilitasi seluruh SKPD di lingkungan pemprov dan 11 kabupaten/kota serta 22 kementerian/lembaga/institusi untuk menayangkan rencana umum pengadaan lelang secara elektronik melalui website www.lpse.sumbarprov.go .id.

Tahun lalu, juga telah dilakukan proses lelang secara elektronik pada 602 paket pengadaan dari 35 SKPD di lingkungan Pemprov dengan nilai pagu Rp1,1 triliun. Nilai kontrak berjumlah Rp929,8 miliar dengan efisiensi rp 172,3 miliar (14,57 persen).

Di SKPD, jumlah paket tertinggi terdapat di Dinas Prasjal Tarkim (148 paket), Dinas PSDA (141 paket), Dinas Peternakan (75 pakert), Dinas Pendidikan (24 paket), Dinas Pertanian (22 paket), dan RSUD SOLOK (27 paket).

Transparansi pengadaan barang dan jasa ini, juga telah mengikuti penyelenggaraan FutureGoV Award tentang pengadaan barang dan jasa di kawasan Asia Pasifik tangggal 12 Oktober 2012 di Chiang Mai, Thailand.

Padang Ekspres, 25 Maret 2013

Read More

Sumbar Raih Penghargaan Pengelolaan Wilayah Pesisir

PADANG — Sumatra Barat kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini lewat bidang kelautan dan perikanan, sebagai provinsi berprestasi dalam mendukung program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Kita satu-satunya provinsi yang mendapatkan penghargaan ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan tingkat kabupaten/kota diraih Cirebon,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri kepada Singgalang, kemarin.

Penghargaan itu diserahkan Dirjen Kelautan dan Pesisir Pulau-pulau Kecil, Sudirmat Saad di Bandung, Rabu (6/3). Keberhasilan Sumbar meraih penghargaan ini tidak terlepas dari kepedulian dan upaya-upaya konkret yang dilakukan terhadap kawasan pesisir.

Upaya itu tak hanya dalam bidang pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir, tapi juga perbaikan lingkungan masyarakat dan mitigasi bencana.

Dalam bidang ekonomi, sejak 2012, DKP Sumbar bersama lintas sektoral telah melakukan Gerakan Pensejahteraan Masyarakat Pesisir (Gepemp).

Pada 2012, Pemprov Sumbar menargetkan pengentasan kemiskinan 1.400 KK pada 21 nagari yang terdapat di 18 kecamatan pada 7 kab/kota.

“Dari target, ternyata bisa terealisasi sampai 1.472 KK. Tahun ini, target sama de ngan tahun lalu,” sebutnya.
Adapun bantuan yang diberikan, yakni sarana prasarana penangkapan, berupa fish box, gillnet, tramel net, mesin tempel, long tail.

Pada bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil, juga membantu fish box, cool box, etalase, spog roda tiga, alat pengering, depot es, lemari asap, alat pendingin, dan freeze. Bidang Budidaya juga membantu jaring tancap. “Secara total DKP membantu 1.630 unit,” jelasnya.

Sedangkan, Dinas Pertanian Sumbar membantu 20.000 bibit buah-buahan, Dinas Peternakan, 99 ekor sapi, Dinas Perindag membantu dua paket alat pengolahan, Dinas Nakertrans membantu 16 unit alat perbengkelan dan 16 unit mesin jahit, sedangkan Dinas Perkebunan memberikan pelatihan asap cair untuk 30 orang peserta. “Untuk mempermudah nelayan, di Sumbar terdapat lima unit Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN), yang dua diantaranya dibangun pada 2012 dari dana pusat. Juga ada dua unit Bank Perkreditan Rakyat di Agam dan Pesisir Selatan,” jelasnya lagi.

Pada bidang konservasi, terdapat tujuh kawasan konservasi laut dan pesisir di kab/kota dan telah ada SK dari Walikota dan Bupati. Luasnya mencapai 445.957,78 hektare.
Untuk menjaga habitat ikan yang mulai langka juga terdapat lubuk larangan yang jum lahnya kini mencapai 867 buah.

Untuk menjaga lingkungan, juga telah dilakukan berbagai upaya, salah satunya menanam pohon dan mangrove. Jumlah pohon pelindung pantai yang telah ditanam DKP Sumbar mencapai 9.400 batang di Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Agam.

Sedangkan, mangrove yang telah ditanam mencapai 47.500 batang di Pasbar, Kota Pariaman dan Padang. “Mitigasi bencana kita juga sudah berperan dengan memberikan pengajaran kepada anak sekolah melalui komik siaga bencana,” urainya.

Tak sebatas itu, Pemprov Sumbar juga sudah membuat berbagai regulasi, seperti Perda tentang Terumbu Karang, Perda Wilayah Pesisir, Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Ini sejalan dengan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Tak hanya itu, dalam RTRW Sumbar juga sudah ada tentang wilayah pesisir. Bahkan kab/kota sudah membuat zonasi dan ini semua sesuai pro-gram nasional,” pungkasnya. (104)

Singgalang 11 Maret 2013

Read More

Gubernur Terima Penghargaan Kearsipan

PADANG – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menerima penghargaan sebagai pembina kearsipan dari Arsip Nasional, di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (25/2). Penghargaan diserahkan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) M. Asichin.

Penghargaan tersebut diterima gubernur sesaat setelah pembukaan sosialisasi Peraturan Daerah No. 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang diselenggarakan di hotel tersebut. “Penghargaan ini diberikan kepada gubernur Sumbar, karena dinilai berjasa atas pembinaan kearsipan di daerah ini,” ujar M Asichin.
 

Sedang Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, masih banyak arsip tentang sejarah dan budaya Minangkabau yang tercecer di tengah-tengah masyarakat.
 

“Ke depannya arsip-arsip sejarah Minang yang dipunyai pendahulu kita yang secara turun-temurun dipegang keluarga, kita akan data dan kumpulkan kemudian nantinya akan disiapkan anggaran untuk membeli atau menggantinya,” katanya.
 

Gubernur juga menjelaskan, selain arsip-arsip sejarah dan kebudayaan, dalam lingkungan pemerintah, setiap organisasi juga harus mempunyai pengelolaan arsip yang baik. Karena arsip yang dihasilkan nantinya akan menjadi sumber informasi akurat dan merupakan bukti dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan setiap organisasi tersebut. “Informasi yang terekam dalam media arsip tersebut tentunya akan menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi saat ini maupun di masa yang akan datang,” ujarnya.

Dukungan tentang pentingnya kearsipan ini juga dikatakan oleh Kepala Arsip Nasional, M. Asichin. Menurut dia, pada era reformasi birokrasi ini ketertiban dalam pengelolaan arsip dapat menjadi salah satu pendukung pokok dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan sekaligus menjadi salah satu solusi utama dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan aset tanah, bangunan, batas wilayah, serta persoalan kependudukan. Hal tersebut sangat dimungkinkan, karena arsip adalah alat bukti yang sah dan tak terbantahkan.
 

“Tapi tentu saja harus ada dukungan positif dan manfaat berharga tersebut hanya dapat terwujud melalui penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah kearsipan sehingga dapat tercapai kondisi pengelolaan yang handal dan terpercaya,” Kata Asichin.

Sementara itu terkait dengan ragam budaya dan sejarah di Sumbar, ia juga menghimbau agar Pemprov agar nantinya mendaftarkan setiap kebudayaan Minangkabau, seperti tari-tarian dan hal-hal yang khas dari daerah ini ke UNESCO.
 

“Kita akan bantu dukung, sehingga nantinya bisa terdaftar sebagai warisan dunia dari Indonesia, khususnya Sumatra Barat dan tidak akan bisa diklaim oleh negara lain,” kata Asichin.
 

Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Sumbar, Drs. Alwis, menjelaskan, ada sekitar 100 orang yang mengikuti acara sosialisasi itu. Acara tersebut adalah sebagai apresiasi kepada setiap pimpinan SKPD dan instansi terkait substansi materi peraturan daerah, juga untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi dan penyelamatan arsip di Sumbar.
 

“Diharapkan tersediannya sumber daya manusia yang menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya. (defil/401)

Singgalang 26 februari 2013

Read More

Keluarga Berencana

Oleh Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Ada yang menarik saat berkunjung ke berbagai pelosok desa di Sumatera Barat. Saat acara pertemuan sering terlihat sejumlah ibu-ibu menggendong bayi. Cukup banyak jumlahnya. Pemandangan itu jamak terlihat, terutama di desa-desa terpencil.

Tertarik dengan hal tersebut, saya mendekati seorang ibu dan bertanya, “Buk, ini anak yang ke berapa?”. Dengan malu-malu si ibu menjawab, “anak ke lima Pak.” Ketika ditanya lagi mana yang lebih dia sukai punya anak lima atau punya anak dua saja. Dengan tegas dan yakin dia mengatakan lebih menyukai punya dua anak saja. Alasannya, punya anak banyak cukup merepotkan dan butuh biaya banyak.

Lalu kenapa mereka memilih punya anak banyak? Jawaban mereka adalah tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara membatasi jumlah anak dan malu untuk bertanya. Sebagian lainnya beralasan merasa takut menggunakan alat kontrasepsi atau dilarang suami. Namun kesimpulan dari semua jawaban itu adalah mereka punya anak banyak bukan disengaja dan tanpa direncanakan.

Menurut penilaian BKKBN Pusat hingga tahun 2010 Provinsi Sumatera Barat menempati urutan 33 di Indonesia (juru kunci) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, jumlah kelahiran anak per keluarga rata-rata saat itu adalah 3,4. Namun pada tahun 2012 Sumbar secara mengejutkan berhasil menempati urutan ke-16 dan jumlah kelahiran per orang turun menjadi 2,6.

Hasil tersebut diperoleh melalui upaya kerja keras dan serius, melibatkan berbagai stake holder, koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten, penganggaran, sosialisasi ke masyarakat, rapat-rapat dan berbagai pendekataan lainnya. Atas keberhasilan melaksanakan program dan memperbaiki kondisi tersebut Provinsi Sumatera Barat diberi penghargaan sebagai Propinsi Pengelola Keluarga Berencana Terbaik Nasional dua pekan lalu.

Prestasi itu tentu tak boleh hanya berhenti sampai di sana. Membangun keluarga haruslah dilakukan secara berencana, diikuti dengan komitmen menciptakan keluarga yang harmonis, cukup nafkah lahir dan bathin serta bertekad untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, sejahtera lahir dan bathin.

Jika sudah bertekad untuk memiliki anak banyak, maka harus diikuti dengan kerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka serta mempersiapkan masa depan yang baik untuk hidup mereka di kemudian hari. Jangan sampai yang terjadi adalah gara-gara tidak ada kegiatan dan hiburan di malam hari, suami istri lebih banyak kegiatan dalam kamar di rumah.

Akibatnya lahirlah anak yang di luar perencanaan. Karena di luar perencanaan dan di bawah batas kemampuan ekonomi, ditambah daya juang memperbaiki ekonomi juga lemah, maka masa depan anak-anak tersebut tidak mampu mereka siapkan dengan baik. Anak-anak mereka tidak memperoleh pendidikan yang memadai atau putus di tengah jalan, mereka gagal memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Hal ini terjadi dan berulang terus menerus. Satu generasi melahirkan dua, tiga, empat atau lima generasi yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Jika hal ini terus dibiarkan jumlahnya akan terus bertambah secara deret ukur seperti teori yang dikemukakan Maltus. Dari satu menjadi empat, empat menjadi enam belas dan seterusnya.

Mata rantai seperti ini harus segera dipangkas. Membina keluarga haruslah berencana dan bertanggung jawab. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi di Sumatera Barat. Tegakah kita melahirkan dan membiarkan lahirnya generasi seperti contoh di atas tadi?

Singgalang 15 Februari 2013

Read More

Gubernur Sumbar Peroleh Penghargaan dari BNPB

PADANG – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kembali terima penghargaan. Kali ini melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar yang mendapatkan juara III Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
 

Hasil tersebut diumumkan di Jakarta pada saat Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 4 – 5 Februari 2013 yang dihadiri oleh 1.400 peserta dari BNPB dan BPBD se-Indonesia. Kategori yang dilombakan meliputi Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas dan Tertib Administrasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Logistik dan Peralatan.

Lomba ini diikuti oleh 33 BPBD provinsi dan 366 BPBD kabupaten/kota. Penyerahan piala dan penghargaan dilakukan secara langsung oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif dalam kunjungannya ke Sumbar untuk membuka acara Concept Development Conference (CDC) dan Initial Planning Conference (IPC) of International Table Top Exercise 2013 ‘Megatrush Mentawai Scenario’ sekaligus peletakan batu pertama pembangunan gedung UPT BNPB Regional Sumatra dukungan AIFDR AusAid.

“BPBD Sumbar mempunyai perencanaan yang baik terhadap program-program pengurangan risiko bencana, akan tetapi dukungan pendanaan masih belum maksimal dari APBD,” ujar Syamsul.

Sebagai percepatan dan pendampingan dana pusat (APBN), dalam kesempatan tersebut Syamsul Maarif kembali mengingatkan bagaimana pentingnya kerja sama dengan dunia internasional dalam upaya penanggulangan bencana, serta melibatkan peran bersama sipil dan militer.

“BPBD sebagai pepanjangan tangan BNPB di daerah memegang peran penting sesuai dengan mandatnya dalam UU No. 24 tahun 2007 sebagai lembaga koordinasi dan komando baik sebelum saat dan sesudah bencana,” katanya.

Pemerintah daerah, di bawah Gubernur Irwan Prayitno cukup bisa memberikan solusi dan juga arahan kepada semua stakeholder di Subar khususnya melalui BPBD, hingga koordinasi dan kerja sama dengan dunia internasional, kementerian lembaga serta private sektor.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah ini. Tugas berat akan selalu ada dalam upaya melayani masyarakat, namun jika itu bisa dikerjakan secara bersama dan bersinergi, akan mempermudah semua prosesnya.

“Namun bagaimana langkah nyata menyiapkan dan mensiagakan masyarakat dalam sebuah langkah perencanaan yang terukur dan berkesinambungan. Untuk itu upaya-upaya pengurangan risiko terus dilakukan,” ujar gubernur.

Tahun ini juga, sesuai dengan perencanaan yang sudah ada, Pempro Sumbar melalui BNPB akan merealisasikan pembangunan beberapa tempat evakuasi sementara (TES). Kemudian juga program-program terkait mekanisme penanganan bencana selain gempa dan tsunami, mengingat di wilayah Sumbar memiliki tingkat kerawanan tinggi untuk jenis bencana banjir dan tanah longsor termasuk gunung api.

Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPBD Sumbar dan untuk terus berjuang dalam rangka pengurangan risiko bencana. “Kita semua harus berbuat dan memahami bahwa daerah kita berada di zona rawan. Untuk itu kesiapsiagaan mutlak harus dilakukan menjadi sebuah budaya,” tutupnya.

Singgalang, 11 Februari 2013

Read More

Gubernur Raih Award Bussines Review

PADANG – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kembali mendapat penghargaan. Kali ini ia menerima anugerah pembina BUMD terbaik 2012 yang diberikan Majalah Bussines Review. Penghargaan diberikan Senin (28/1) malam di Panggung Ballet Ramayana, Candi Prambanan, Yogyakarta.

Dalam iven dua tahunan yang diselenggarakan sejak 2006, Bank Nagari sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di bawah pengawasan Gubernur Sumbar juga meraih sejumlah penghargaan dalam kategori The Best Finance, The Best Human Capital Management System Alignment, dan The Best Marketing & Customer Satisfaction. Direktur Utama Bank Nagari Suryadi Asmi juga menyabet penghargaan sebagai The Best CEO BUMD 2012.

Kegiatan BUMD & CEO BUMD Award 2012 merupakan apresiasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada BUMD dan CEO BUMD terbaik di Indonesia, yang diikuti sekitar 2.000-an BUMD seluruh Indonesia.
 

“Penghargaan ini diberikan bagi pemerintah daerah yang mampu membina BUMD dengan baik, karena kita dinilai mampu melakukannya, maka penghargaan ini diberikan pada kita,” sebut Gubernur Irwan Prayitno di Padang usai menerima penghargaan tersebut.
 

Terutama yang berprestasi dan telah berhasil meningkatkan kinerja BUMD-nya serta mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan perekonomian daerah dan nasional.
 

Setiap BUMD yang menjadi peserta diwajibkan untuk mengisi dan menjawab kuisioner untuk setiap bidang kategori yang dikompetisikan. Finalis yang lolos seleksi keusioner, kemudian diundang dalam wawancara penjurian.
 

Dalam tahap ini, dewan juri melakukan tanya jawab dan pendalaman untuk mengetahui lebih dalam peningkatan kinerja dan inovasi yang telah dilakukan. Wawancara penjurian telah berlangsung 4-12 Desember 2012 di Jakarta.
 

“Adanya penghargaan ini akan menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja BUMD kedepan, karena BUMD merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menyerap tenaga kerja,” ungkapnya.
 

Kriteria utama penilaiannya yakni, BUMD yang memiliki kinerja terbaik 2011, serta memiliki delta pertumbuhan kinerja 2010-2012 yang terbaik di bidang keuangan, pemasaran, human capital dan manajemen kinerja.
 

Suryo Danisworo, selaku Ketua Dewan Juri, mengatakan program tersebut diharapkan bisa lebih memacu seluruh BUMD maupun CEO-nya untuk bekerja lebih baik lagi. Salah satu pendiri Business Review Nana I. Rachmadiana mengatakan, BUMD Award 2012 ini merupakan penyelenggaraan yang ke-4 kalinya.
 

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara/Ketua Tim Penilai sekaligus Direktur Utama/ Pemimpin Redaksi Majalah Business Review, M. Lutfi Handayani menjelaskan, penilaian dilakukan secara independen dan profesional dan tidak ada unsur kepentingan politik.
 

Para dewan juri juga terdiri dari para pakar bisnis dan manajemen yang mempunyai latar belakang dan pengalaman baik di pemerintahan, perusahaan nasional maupun multinasional.
 

Selain Bank Nagari, BUMD lainnya yang berhasil mendapatkan peringkat BUMD Terbaik 2012 adalah Bank DKI, Bank Jateng, Bank Kalbar dan Bank Sumut.
 

Sementara CEO BUMD Terbaik 2012 juga diterima Hariyono (CEO PT BPD Jawa Tengah), H.R. Soero,so, (CEO Bank UMKM Jawa Timur), Hang Suryo, (CEO PDAM Banyu,wangi), dan Ashar Mardono (CEO PDAM Surya Sembada Kota Surabaya).
 

Business Review adalah majalah nasional yang menyajikan berita dan informasi mengenai bisnis perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan anak-anak perusahaannya. Majalah ini menjadi bacaan para komisaris, direktur & manajer termasuk para pejabat pemerintahan, lembaga tinggi dan tertinggi negara, gubernur, bupati, walikota. Tentu saja juga pelaku bisnis serta para pengamat, peneliti dan akademisi di Indonesia maupun masyarakat Indonesia di seluruh Kedubes RI di luar negeri. Majalah ini diterbitkan setiap bulan oleh PT Kreasi Multi Media. (401)

Singgalang

Read More

Gubernur dan Ketua DPRD Terima Penghargaan

PADANG – Gubernur Irwan Prayitno dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar Yultekhnil menerima piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Keduanya dinilai telah berhasil menfasilitasi bupati/walikota se-Sumbar dalam pelaksanaan penerapan e-KTP.

Dari target riil wajib e-KTP di Provinsi Sumbar sebesar 2.906.065 telah terealisasi sebesar 2.995.002 atau 103,06 persen. Piagam penghargaan ini diberikan Mendagri Gamawan Fauzi saat peresmian gedung baru Insititut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Baso Kabupaten Agam Jumat lalu.

Irwan mengatakan, program e-KTP merupakan kebijakan yang cerdas dari pemerintah pusat. Untuk itu sudah sewajarnya pemkab/pemko mendukung dan menyukseskan program tersebut.

“Kita mengapresiasi pemkab/pemko di Sumbar yang telah berhasil mewujudkan perekaman e-KTP 100 persen. Bahkan dua daerah di antaranya yakni Padang Pariaman dan Limapuluh Kota telah mendapatkan penghargaan dari Kemendagri sebagai daerah tercepat nomor dua dan tiga dalam perekaman data e-KTP,” kata Irwan.

Irwan juga mengapresiasi Mendagri yang telah memberi perhatian termasuk dalam pembangunan kampus IPDN Baso. Dengan hadirnya IPDN di daerah ini, maka kewajiban untuk menjaganya sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.

Di lain pihak, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, meskipun program e-KTP yang dilaksanakan pada 2011 telah mencapai target, namun pemerintah daerah tetap diminta untuk memberikan pelayanan. Hal ini disebabkan, setiap hari pasti ada masyarakat yang usianya bertambah menjadi 17 tahun.

Lebih lanjut, terkait pembangunan kampus IPDN di Baso, Mendagri mengatakan, peresmian Kampus IPDN Baso merupakan yang pertama kali dari 7 kampus IPDN yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan hadirnya IPDN di Agam dapat memacu sektor pendidikan di daerah tersebut.

Data hasil rekaman e-KTP kabupaten/kota se-Sumbar yaitu Pesisir Selatan, jumlah wajib KTP secara riil yaitu 301.603 dan yang sudah rekam data e-KTP 316.929 (105,08 persen). Kabupaten Solok, wajib KTP secara riil 193.792 dan yang sudah rekam data 197.201 (101,76 persen). Tanah Datar, wajib KTP secara riil 197.218 dan yang sudah rekam data 208.624 (105,78 persen).

Selanjutnya Agam, wajib KTP secara riil 282.243 dan yang sudah rekam data 290.413 (102,89 persen). Pasaman, wajib KTP secara riil 140.577 dan yang sudah rekam data 146.037 (103,88 persen). Padang Pariaman, wajib KTP secara riil 208.991 dan yang sudah rekam data 230.602 (110,34 persen). Limapuluh Kota, wajib KTP secara riil 214.492 dan yang sudah rekam data 229.854 (107,16 persen).

Kemudian Solok Selatan, wajib KTP secara riil 81.277 dan yang sudah rekam data 82.595 (101,62 persen). Sijunjung, wajib KTP secara riil 143.400 dan yang sudah rekam data 127.648 (89,02 persen). Dharmasraya, wajib KTP secara riil 117.700 dan yang sudah rekam data 118.375 (100,57 persen). Kepulauan Mentawai, wajib KTP secara riil 44.483 dan yang sudah rekam data 40.066 (90,07 persen).

Pasaman Barat, wajib KTP secara riil 208.671 dan yang sudah rekam data 202.673 (97,13 persen). Padang, wajib KTP secara riil 472.233 dan yang sudah rekam data 495.599 (104,95 persen). Padang Panjang, wajib KTP secara riil 29.434 dan yang sudah rekam data 29.968 (101,81 persen). Bukittinggi, wajib KTP secara riil 58.355 dan yang sudah rekam data 64.119 (109,88 persen).

Payakumbuh, wajib KTP secara riil 73.500 dan yang sudah rekam data 74.563 (101,45 persen). Kota Solok, wajib KTP secara riil 49.683 dan yang sudah rekam data 49.860 (100,36 persen). Sawahlunto, wajib KTP secara riil 38.730 dan yang sudah rekam data 40.016 (103,32 persen). Serta Pariaman, wajib KTP secara riil 49.683 dan yang sudah rekam data 49.860 (100,36 persen).

Singgalang, 22 Januari 2013

Read More

Makarti Nayotama untuk Gubernur Sumbar

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya dengan giat membangun kemajuan daerahnya dalam berbagai sektor pembangunan sehingga dikenal baik di tingkat daerah maupun nasional. Pembangunan itu dilaksanakan secara koordinatif dengan Pemerintah Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyikapi dinamika perkembangan yang terjadi pada setiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasca gempa bumi tanggal 30 September 2009 Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk merelokasi penduduk yang terkena dampak gempa tersebut dengan pola transmigrasi.

Dengan dilakukan transmigrasi terhadap masyarakat yang daerahnya tidak memungkinkan lagi dihuni akibat bencana gempa, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi jalan keluar yang dapat memberikan ketenangan bekerja dan berusaha di tempat yang baru. Hasil kerja dan berusaha di lokasi transmigrasi yang baru akan memberikan penghasilan selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi transmigrasi, di mana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat sungguh-sungguh dalam menyiapkan calon lokasi yang baik dan akan memberikan pembinaan yang memadai.

Untuk tahun 2012 Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Lima Puluh Kota serta Kabupaten Dharmasraya telah menyediakan calon lokasi transmigrasi dengan daya tampung keseluruhan 1.700 KK atau lebih kurang 3.600 Ha.

Kementerian Kehutanan juga telah memberikan izin prinsip pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan transmigrasi sebagai salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat di tempat yang dituju. Adapun tujuan transmigrasi yang dilaksanakan memiliki beberapa tujuan antara lain: pemerataan pembangunan daerah, pemerataan persebaran penduduk, dan pensejahteraan masyarakat. Sumatera Barat telah secara bersungguh-sungguh dalam kebijakan membangun daerahnya dengan program transmigrasi, di mana pembangunan transmigrasi bersifat kawasan dan membangun dengan melibatkan masyarakat di sekitarnya.  Hal ini untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial, dengan melibatkan dan membangun bersama masyarakat di sekitar lokasi transmigrasi maka semua terasa ikut memiliki dan ikut bersama-sama menikmati hasil pembangunan tersebut.

Atas dasar itulah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I pada tahun 2012 memberikan penghargaan kepada Sumatera Barat berupa Transmigration Award 2012 kategori Makarti Nayotama (kebijakan yang unggul dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan di bidang transmigrasi ).

Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada saat Penyerahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan disamping untuk provinsi penghargaan serupa juga diperoleh beberapa kabupaten yaitu : Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya dan Pesisir Selatan.

Penilaiannnya didasarkan antara lain bahwa program transmigrasi telah secara baik disusun mulai dari Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Nasional, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dukungan masyarakat, dukungan program dan anggaran dari APBD maupun APBN dan dukungan kebijakan dan dukungan sektor terkait.

Penghargaan ini menjadi apresiasi pemerintah dan merupakan kado yang terindah bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya masyarakat transmigrasi di mana secara ekonomi pada umumnya tingkat menengah dan penghargaan ini adalah buah manis dari kebijakan Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan pemerataan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat transmigran. [humasprov]

Read More

Gubernur Sumbar Terima Antara Award

Tanah Datar – Gubernur Sumatera Barat menerima penghargaan “Antara Award”. Penghargaan ini langsung diserahkan oleh Direktur LKBN Antara Pusat yang diwakili oleh Direksi SDM dan Umum LKBN Antara Nauval Mahfudz. Penghargaan ini diberikan dalam rangka HUT Antara ke-75. 

Dikatakan Noval Mahfud, tentunya penghargaan ini diberikan mempunyai kriteria dan pengkajian yang cukup dalam. Di mana pimpinan daerah Sumatera Barat, Irwan Prayitno cukup peduli dengan media.

Ke depan LKBN Antara dapat menjadi pusat informasi. Di dalam industri pers yang sangat semakin ketat misi LKBN Antara menjadikan penyeimbang dalam suatu pemberitaan. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Lampung, Gorontalo dan Walikota Makasar.

Kata Noval, apa saja yang dibantu, yaitu dukungan moril dalam informasi sehingga masyarakat luas tahu apa yang di buat oleh pemerintah setempat.

Pada kesempatan itu Gubernur Sumatera Barat mengakui belum banyak dukungan yang diberikan kepada pers, tapi kepedulian media cukup banyak terhadap pemerintah daerah. Ini akan menjadi motivasi pemerintah daerah dalam memajukan daerah Sumatera Barat.

Semoga kami dapat memberikan dukungan yang penuh kepada media karena media sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita, kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika menerima penghargaan Antara Award dari Biro LKN Antara Sumatera Barat sekaligus menghadiri Rapat Kerja Tahunan LKBN Antara di Rumah Budayawan Fadli Zon Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Rapat kerja Biro LKBN Antara Sumbar dihadiri Herman Nasir, Kabag Humas Setda Kota Padang Panjang Ampera Salim, Kabag Penerangan Biro Humas Iswan Akhir, dan peserta raker sebanyak 40 orang yang terdiri dari wartawan LKBN Antara se Sumatera Barat.

Irwan mengajak, semoga melalui rapat kerja ini wartawan dapat meningkatkan kualitas, profesionalisme dan sumber daya manusia yang mantap, menjadikan wartawan yang benar benar menjalankan profesionalisme dan menjadi pemersatu bangsa.[humasprov]

Read More

Gubernur Terima Penghargaan Kemenag

Jakarta, Singgalang

Irwan Prayitno menjadi satu dari dua gubernur di Indonesia yang meraih penghargaan dari Kementerian Agama, dalam Apresiasi Pendidikan Islam (API).

Penghargaan yang diterima Irwan Prayitno tersebut menjadi penghargaan pertama di tahun ini. Prestasi itu mengikuti rentetan penghargaan yang diraih sepanjang 2012.

Penghargaan diserahkan Menteri Agama, Suryadharma  Ali kepada Irwan dalam malam tasyakur Hari Amal Bhakti ke-67, Kamis (3/1) malam di Jakarta.

Selain Irwan Prayitno, yang mendapat penghargaan adalah Gubernur Kalimantan selatan, Rudy Arifin.

Pemberian penghargaan kepada kedua gubernur tersebut karena dinilai punya kepedulian terhadap pendidikan Islam. Mereka dinilai mampu mengajukan daan mengembangkan daerahnya melalui pendidikan Islam.

”Kepala daerah menerima penghargaan memiliki kepedulian dan komitmen tinggi meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, serta kebijakan yang diterbitkan daerah tersebut,” ujar Suryadharma Ali.

Sumbar mendapat penghargaan karena terbitnya perda tentang Wajib Pandai Baca Alquran bagi calon pengantin.

Menurut Irwan Prayitno, penghargaan yang diterimanya merupakan hasil kerja keras semua elemen di Sumbar. Tidak saja pemerintah daerah juga DPRD dan masyarakat secara keseluruhan.

”Kita ingin pemndidikan Islam betul-betul dihayati dan diamalkan masyarakat, sesuai dengan falsafat yang sudah melekat dalam budaya Minang,” kata Irwan.

Singgalang, 4 Januari 2013

Read More

Pemprov Jamin Kredit 934 Ribu UMKM

Padang—Setelah melalui pemba­ha­san cukup panjang dan melelahkan, akhir­nya Rancangan Perda Pendirian PT Penja­mi­nan Kredit Daerah Sumbar disahkan men­­jadi peraturan daerah (perda). Penge­sa­han ranperda ini sekaligus menjadi kado ak­­hir tahun bagi sekitar 934 ribu usaha mi­kro kecil dan menengah (UMKM) se-Sumbar.

Dalam rapat paripurna digelar tadi ma­lam (21/12), di ruang rapat gedung DPRD Sum­bar, 6 fraksi menyatakan menerima, dua frak­­si menolak. Enam fraksi yang menye­tu­jui itu adalah F-Demokrat, F-Perjuangan Re­for­masi, F-Golkar, F-PPP, F-PAN dan F-PKS. Dua fraksi menolak yakni F-Hanura dan F-Gerindra.

Juru bicara F-Demokrat, Novrizon me­nga­takan, untuk mendukung kelang­sungan UMKM agar tetap eksis, me­mang diperlukan sebuah lem­baga penjaminan kredit. PT pen­jaminan kredit daerah ini me­rupakan solusi yang tepat men­jawab persoalan sulitnya di­ha­dapi UMKM dalam men­dapat­kan akses kredit.

F-Demokrat menekankan operasional PT Penjaminan Kre­dit haruslah diisi personel pro­fesional di bidangnya. Selain itu, perlu pengawalan dan pe­nga­wa­san dari PT Penja­minan Kre­dit Daerah. “Perlu ada koordinasi antara provinsi dengan seluruh kabupaten/kota di Sumbar,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar SKPD terkait terus melakukan pembinaan kepada UMKM agar senantiasa berkembang.

Juru bicara F-Perjuangan Re­formasi, Syahrial mengu­tara­kan, perlu terus-menerus dila­ku­kan pembinaan terhadap UMKM. Pendirian PT Pen­jami­nan Kredit Daerah dinilainya, sa­ngat tepat untuk menjawab per­soalan yang dihadapi UMKM se­lama ini. 

Dalam pembentukannya, dia menyarankan, agar direksi dipilih dari kalangan profesional dan memahami dunia perban­kan, serta melalui fit and proper test. “Yang tak kalah penting, ti­dak berhubungan dengan salah satu partai politik,” ujarnya.

Terkait pelaksanaannya, F-Per­juangan berharap dapat di­ber­lakukan suku bunga ren­dah. Pem­prov Sumbar juga di­ingat­kan untuk melakukan so­sia­lisasi secara transparan ke­pa­da kabu­pa­ten/kota. “Peme­rin­tah ka­bu­paten/kota harus di­ikut­ser­ta­kan dalam kepe­mili­kan saham ke depan,” sarannya.

Sementara itu, juru bicara F-Gol­kar, Saidal Masfiyuddin tan­pa menyampaikan kesim­pulan, se­c­ara tegas langsung menye­tujui Ranperda Pendirian PT Pen­jaminan Kredit Daerah men­jadi perda.

Syukriadi Syukur, juru bi­cara F-PPP, menyatakan keha­di­ran PT Penjaminan Kredit Dae­rah wujud keberpihakan ke­pada UMKM yang terabaikan se­lama ini. “Tentunya pembe­rian modal melalui kredit ini da­pat mendorong perkembangan UMKM,” ujarnya.

Dia mengemukakan pen­dirian PT Penjaminan Kredit Dae­rah adalah solusi yang meng­gai­rahkan. “UMKM selama ini ba­nyak mendorong pem­bangu­nan daerah. Kami yakin dengan pen­dirian PT Penjaminan Kredit Daerah ini dapat menghapus praktik rentenir,” jelasnya.

Muzli M Nur, juru bicara F-PAN juga memberi dukungan terhadap pemberian fasilitas pembiayaan bagi UMKM terse­but. Adanya pendirian PT Penja­minan Kredit Daerah ini, mam­pu mengembangkan eko­no­mi mas­yarakat mengatasi peng­ang­gu­ran dan mengurangi kemis­ki­nan. “Masyarakat kita yang se­lama ini memang banyak ber­ge­rak di sektor informal akan mu­­dah nantinya mendapat ak­ses modal,” ungkapnya.

Juru bicara F-PKS, Sultani me­nyatakan, kehadiran PT Pen­ja­minan Kredit Daerah sangat ber­manfaat bagi UMKM.

Dua Fraksi Menolak

Pandangan berbeda di­utara­kan juru bicara F-Hanura, M Ta­uhid. Fraksi ini secara tegas be­lum menyetujui Ranperda PT Pen­jaminan Kredit Daerah. Alasannya, masih ada penda­naan lain melalui Kredit Usaha Rak­yat (KUR) yang selama ini be­lum terserap maksimal.

Hal senada disampaikan juru bicara F-Gerindra, Dar­ma­wi. Fraksi ini juga belum me­nyetujui kecuali Pemprov Sum­bar mengikutsertakan ka­bupa­ten/kota dalam penyertaan mo­dal.

Penolakan dua fraksi terse­but membuat pengambilan ke­pu­t­usan berjalan alot. Sesuai tatib, pimpinan sidang Leonardy Ha­r­mainy melakukan perun­di­ngan dengan kedua fraksi yang menolak. Namun, perundingan itu berakhir tanpa hasil. 

Akhirnya, pengambilan ke­pu­tusan dilakukan melalui voting (suara terbanyak). Voting yang diikuti 39 anggota itulah, se­banyak 35 orang menyetujui dan tidak setuju 4 orang. “Kare­na sebagian besar menyetujui, se­cara prinsip Ranperda Pen­di­rian PT Penjaminan Kredit Dae­rah dapat ditetapkan men­jadi perda,” ujar Leonardy Har­mainy, didampingi dua wa­kil ketua DPRD Sumbar lainnya, Asli Chaidir dan Trinda Farhan Satria. Penetapan ini juga di­hadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan sejumlah pejabat SKPD.

Padang Ekspres, 22 Desember 2012

Read More

Gubernur Terima Penghargaan dari Presiden Terkait Keberpihakan kepada Wanita dan Anak

Jakarta  – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali menerima penghargaan, yaitu Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Convention Hall, Selasa siang (18/12). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Peringatan Hari Ibu ke-84 tahun 2012, di mana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terbukti konsisten dan berkomitmen terhadap program Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Anak. 

Hal ini terlihat dari himbauan Gubernur, agar setiap kegiatan SKPD mesti berbasis gender, meningkatkan anggaran pemberdayaan perempuan baik di bidang kesehatan, pendidikan, ibu dan anak, dan ekonomi. Kemudian juga melakukan upaya melalui berbagai kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang akan kelar pada tahun 2013 dan membentuk gugus tugas trafficking, membantu penganggaran organisasi perempuan, melakukan MoU kegiatan pemberdayaan perempuan dan pelindungan ibu dan anak dengan Pemkab/ko se-Sumatera Barat, mengurangi bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memotivasi terbentuknya P2TP2A. 

Dan besok  (20/12), seiring dengan semangat dan tekad tersebut, memotori semua pemkab/ko melakukan MoU kerjasama Gubernur se-Sumatera  dengan salah satu agendanya adalah penangan trafficking  dalam rangka pelindungan perempuan dan anak. 

Dalam acara tersebut Presiden RI Susilo Bambang Yudhono menghimbau, gubernur agar melaksanakan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di daerah masing-masing, mempercepat pencapaian MDGs karena hampir semua program MDGs berkaitan langsung dengan perempuan dan anak. 

Kegiatan seperti ini merupakan upaya kita menumbuhkan anak-anak, generasi muda bangsa yang sehat, cerdas, berkepribadian, mempertahankan nilai-nilai nasionalisme bangsa untuk kehidupan masa datang Indonesia yang lebih baik lagi, ujarnya. 

Gubernur Irwan Prayitno di sela-sela acara tersebut juga menyampaikan, hasil ini merupakan kerja keras dalam kebersamaan kita di Sumatera Barat. Penghargaan ini dapat menjadi perhatian bagi kita semua, agar program dan kegiatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan ibu dan anak dan pemberantasan praktek trafficking dapat berjalan baik di Sumatera Barat. 

Kita juga saat ini dalam pembangunan tetap komit mengacu pada program MDGs, dimana hal ini dapat menjadi ukuran yang baik dalam memajukan, meningkatkan pembangunan di Sumatera Barat. Tanpa kebersamaan dan rasa saling memiliki sikap tenggang rasa, saling menghormati, menghargai serta memandang rasa keadilan, pengarusutamaan gender merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. 

Tradisi budaya kita, mesti menjadi kepribadian filter yang ampuh dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun kegiatan trafficking. Karena semua itu amat bertentangan dengan kepribadian budaya Minang apalagi dalam pandangan agama, tegasnya.

Disamping itu juga Sumbar dinilai berhasil memenuhi hak-hak partisipasi anak dengan terbentuknya Forum Anak di 18 Kab/ko dan anak Sumbar berhasil memperoleh penghargaan dari UNICEF sebagai Tunas Muda Pemimpinan Indonesia (TMPI) selama lima tahun berturut-turut. [humasprov]

Read More