Gubernur Sumbar Raih Penghargaan Energi Prabawa

Padang (ANTARA News) – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kembali meraih penghargaan dari pemerintah pusat di bidang energi Prabawa karena dinilai memberi perhatian terhadap pengembangan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Ya, ada tiga gubernur yang diberi pemerintah penghargaan energi Prabawa. Saya diminta untuk memaparkan potensi energi Sumbar,” kata Irwan Prayitno.

Ia mengatakan, penghargaan Energi Prabawa diberikan kepala gubernur yang berkomitmen dalam mendorong dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya EBT.

Proses penyeleksian sudah cukup panjang, maka dari 33 provinsi terpilih tiga gubernur dan diminta untuk presentasi di Jakarta 21 September 2012.

Ia mengungkapkan Pemprov Sumbar terus berupaya mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan sumber daya alam, seperti panas bumi dengan potensi 1.656 Mwe, sumber air, biogas. Kemudian potensi matahari atau energi surya dengan potensi 4,80 Kwh/M2/Day dan potensi angin 3-6 M/S.
Kini ratio elektrifikasi Sumatera Barat sudah mencapai 71,54 persen atau berada di atas posisi nasional dan ratio desa berlistrik sudah 94 persen.

Gubernur menyampaikan, kebijakan pengembangan energi di Sumbar, diterapkan di antaranya melakukan inventarisasi potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan.

Selain itu, telah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi, serta membuat Perda tentang Ketenagalistrikan (Ranperda pada Tahun 2011).

Kemudian membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu untuk pelayanan perizinan, sehingga memudahkan investor ke daerah ini.

Selanjutnya, penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah Sumatera Barat untuk 2005-2020 dan terus promosi dan fasilitasi investor untuk pengembangan energi hidro, serta memfasilitasi pembebasan lahan.
Gubernur mengarakan, pihak memberi masukan kepada pemerintah pusat, dimana perlu adanya penyediaan anggaran bersumber dari APBN tujuang untuk eksplorasi energi panas bumi daerah.

Melalui langkah itu, bisa memenuhi kebutuhan listrik enam persen daerah Sumbar yang belum dialiri listrik khususnya daerah terpencil dan wilayah terpencil.

Kemudian diperlukan penelitian dan pengembangan potensi energi baru dan terbarukan lainnya, seperti angin, matahari, biomassa, dan arus laut sehingga mendapatkan data yang lengkap.


“Yang terpenting jaminan pembelian “renewable” energi khususnya energi hidro dan panas bumi yang dikembangkan swasta oleh PT. PLN,” demikian gubernur.

antaranews.com 21 September 2012

Read More

Kesaksian di Twitter

Irfan Syauqi Beik ‏@irfan_beik

Gub @irwanprayitno telah mengeluarkan SK wajib zakat, shg penerimaan zakat naik 5x lipat di sumbar. Patut dicontoh gub yg lain :) #infozakat

Read More

Kesaksian di Twitter

 Arya Sandhiyudha AS ‏@AryaSandhiyudha

(3) Pak Irwan Prayitno dan istri, antri Lion Air, via candid camera HP saya. Penumpang sampingnya pun gak ngeh http://yfrog.com/kfzecmjj

about west sumatra ‏@infoSumbar

RT @BangkitMinang: Salud jo Gubernar wak, Irwan Prayitno, inyo tetap antri sperti pnumpang pesawat lainnyo pic.twitter.com/7oGE4TOy

Valdo Satrio Wibowo ‏@valdomakmur

@infoSumbar @BangkitMinang solat jumat pun ga di kelilingi ajudan dan ga didepan 

Valdo Satrio Wibowo ‏@valdomakmur

gubernur sumbar emang sangat merakyat ternyata . salut !

@JaLdeee

Hafidzahullah "@KooLHunD: JaLdeee @AryaSandhiyudha pernah satu pesawat sama beliau (gubernur Sumbar) dan kaget duduk di kursi biasa tahunya"

4 September  2012

Read More

Wujudkan Program Pro Rakyat

Dua Tahun Kepemimpinan Irwan Prayitno – Muslim Kasim

Dua tahun duet kepemimpinan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim – sejak dilantik 15 Agustus 2010 lalu telah banyak melaksanakan berbagai program yang bermanfaat bagi pembangunan Sumbar ke depan.

Beberapa program yang berhasil dilaksanakan utnuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta perkebunan.

Bidang Pertanian

Selama dua tahun menjalankan roda pemerintahan, duet pasangan ini mampu melaksanakan peningkatan produksi padi. Pada 2011, berdasarkan angka tetap produksi tanaman pangan, terjadi peningkatan produksi asebesar 68.1945 GKG dibandingkan 2010.

Peningkatan produksi ini didukung bantuan benih unggul 2.500 ton atau seluas 100.000 hektar dan peningkatan SDM petani melalui sekolah lapang sebanyak 3.500 unit. Di samping itu, juga terjadi peningkatan produksi yang didukung penambahan luas baku lahan sawah seluas 430 hektar, melalui cetak sawah baru dan perbaikan jaringan irigasi seluas 10.465 hektar.

Keberhasilan lainnya, adalah peningkatan produksi jagung. Pada 2011, produksi jagung di Sumbar mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 117.000 PPK (33,03 persen). Peningkatan produksi didukung bantuan benih sebanyak 121,5 ton atau seluas 8.100 hektar.

Di bidang pertanian, juga terjadi peningkatan hortikultura tahun 2011, terdiri dari, cabe dengan produksi mencapai 48.109 ton, bawang merah (32.358 ton), jeruk (35.461 ton), manggis (10.609 ton), raphis (676 rangkaian) dan krisan (284.000 tangkai).

Berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan meliputi, peningkatan mutu dan kualitas produksi dengan penerapan good agriculture practice (GAP) dan standar operasional prosedur (SOP) melalui kegiatan register kebun.

Program dan kegiatan lainnya, dilaksanakan peningkatan pertanian organik, pembinaan, penumbuhan dan pengembangan kawasan organik dalam bentuk demplot-demplot, peningkatan penggunaan kompos jerami, pengembangan kawasan organic di beberapa kabupaten, antara lain, Tanah Datar, Solok, Agam, Limapuluh Kota, Payakumbuh dan Padang Panjang.

Selama satu tahun terakhir, telah dikelola seluas 1.000 hektar lahan pertanian dengan sytem pertanian organik dan telah diterbitkan 12 sertifikat organik.

Melalui Dinas Pertanian juga telah berhasil melaksanakan peningkatan efisiensi usaha tani, nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian. Untuk meningkatkan nilai tambah produksi dilakukan dengan pembinaan Unit Pelayanan Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian (UP3HP).

Tidak hanya itu, usaha rumah tangga yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian berpotensi meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Selama satu tahun terakhir, jumlah kelompok UP3HP yang telah berjalan sebanyak 115 unit yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota, dengan beberapa komoditi utama seperti, beras, kacang tanah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, pisang dan lainnya.

Dalam mendukung pemgembangan UP3HP telah dbantu dengan desain packaging produk olahan. Hingga tahun 2012 sebanyak 175 produk olahan untuk 90 kelompok UP3HP.

Pengelolaan Sumber Daya Air

Keberhasilan yang telah diraih di sektor pertanian, tidak terlepas dari dukungan infrastruktur di bidang pertanian. Melalui program pengembangan, pengelolaan, jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pada tahun 2012 melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar dilaksanakan perbaikan irigasi pada 87 daerah irigasi seluas 45.403 hektar.

Selain itu, juga dilaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mempertahankan fungsi jaringan pada 30 daerah irigasi dengan luas mencapai 35.541 hektar. Juga ada kegiatan perbaikan jaringan irigasi pascabencana gempa sebanyak 35 daerah irigasi seluas 20.000 hektar. Sementara, tahun 2012, telah berhasil dilaksanakan penyediaan kebutuhan air bagi pertanian.

Dari target 3 kilometer (37.412 hektar), tahun 2011 mencapai 9,35 kilometer dengan luas area terairi seluas 50.736 hektar. Pembangunan irigasi mampu membangun satu unit bendungan seluas 3.000 hektar. Hingga Juli telah terpenuhi perbaikan jaringan irigasi sepanjang 10.200 m dengan luas areal terlayani 6.500 hektar. Selain itu, operasi dan pemeliharaan mempertahankan fungsi jaringan irigasi pada 25 daerah irigasi seluas 25.000 hektar.

Bidang Peternakan

Usaha peternakan rakyat memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan pangan masyarakat. Karena itu, pemberdayaan peternakan di Sumbar diarahkan pada usaha peternakan rakyat.

Salah satu program yang dicetuskan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim adalah program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP). Tujuannya, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ternak dengan memfasilitasi penguatan modal untuk peningkatan skala usaha menuju skala ekonomis.

Hingga tahun 2012, kelompok tani yang telah difasilitasi sebanyak 90 kelompok tani yang tersebar di kabupaten dan kota. Terdiri dari, 310 ekor sapi potong yang tersebar di 23 kecamatan, 176 ekor kambing (3 kecamatan ), 2.190 ekor ayam buras (4 kecamatan).

Selain itu, juga ada program Satu Petani Satu Sapi (SPSS). Untuk mendukung program SPSS, dialokasikan anggaran melalui APBN, APBD Provinsi Sumbar, APBD kabupaten kota, BUMN, BUMD, perantau dan PNS.

Dana tersebut disalurkan oleh lembaga keuangan mikro atau kelompok tani ternak dengan pembagian keuntungan sytem bagi hasil berdasarkan kesepakatan. Kegiatan SPSS meliputi penyelamatan sapi betina produktif, integrasi ternak dan tanaman, sarjana masuk desa (SMD), pengembangan UPPO, HMT sapi potong sebanyak 9.507 ekor pada 281 kelompok tani ternak. Investasi yang berhasil ditanamkan mencapai sebesar Rp.116.074.879.000.

Bidang Perkebunan

Selama kepemimpinan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim, khusus belanja langsung APBD Provinsi Sumbar bidang perkebunan, mengalami kenaikan cukup sginifikan. Jika tahun 2010 sebesar Rp6,91 miliar, maka tahun 2011 naik menjadi Rp12,16 miliar. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2012 yang mencapai Rp22,068 miliar.

Melalui anggaran yang ada, di bidang perkebunan, Pemprov Sumbar melalui Dinas Perkebunan telah berhasil melaksanakan perluasan tanaman kakao, yang meningkat dari 101.014 hektar pada tahun 2012 menjadi 117.014 hektar pada tahun 2011 dan 214.700 hektar tahun 2012.

Keberhasilan lainnya adalah beroperasinya alat pengolahan kakao di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Payakumbuh. Di bidang perkebunan juga berhasil dilaksanakan perluasan kawasan sentra produksi (KSP) dari 8 buah tahun 2010 meningkat menjadi 14 buah tahun 2011 dan 17 buah tahun 2012. hasilnya, nilai tukar petani (NTP) perkebunan naik dari 213 tahun 2010, menjadi 125 (2011) dan 129 (2012).

Hal ini berdampak kenaikan nilai ekspor komoditi perkebunan naik dari US$2.095 juta tahun 2010, menjadi US$2.689 juta (2011) hingga US$1,456 juta (Juni 2012) dan PDRB perkebunan atas dasar harga konstan, tahun 2010 sebesar Rp2.303 miliar, tahun 2011 menjadi Rp2.375 miliar.

Melalui program yang dilaksanakan di sektor pertanian, juga berhasil meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan tahun 2010, sebesar 47 persen. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 65 persen dan akhir tahun 2012 diprediksi mencapai 69 persen.

Dengan keberhasilan yang diperoleh, berbagai penghargaan berhasil diraih Pemprov Sumbar, diantaranya, kelompok tani Sinar (kakao) Pasaman barat memperoleh Penghargaan Adhi Karya Pelopor Ketahanan Pangan Tingkat Nasional. Bahkan, Sumbar dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan expo dan symposium kakao internasional tahun 2012.

Kelautan dan Perikanan

Disektor perikanan, program kegiatan tahun 2012 meliputi, peningkatan produksi perikanan. Jika tahun 2012 produksi perikanan mencapai 211.971,30 ton, maka tahun 2011 mengalami peningkatan mencapai 337.011,68 ton (58,99 persen). Sedangkan pencapaian produksi pada semester 1 tahun 2012 sebesar 182.164,27 ton.

Juga terdapat keberhasilan peningkatan produksi benih pada BB. Tahun 2010, sebesar 21.380.325 ekor. Tahun 2011 sebesar 47.583.705 ekor, terjadi peningkatan 122,25 persen.

Begitu juga di bidang ekspor komoditas perikanan, juga mengalami kenaikan. Tahun 2012 sebesar 1.122.900 kilogram. Tahun 2011 sebesar, 1.578.991,70 kilogram, meningkat sebesar 40,62 persen. Dengan peningkatan yang dialami tersebut, maka capaian PAD tahun 2011 sebesar 337.809.515 meningkat sebesar 94,23 persen.

Bagaimana peningkatan tersebut berhasil. Tentunya tidak terlepas dari program yang telah berhasil dilaksanakan, yakni, pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, dengan kegiatan strategis antara lain, pengembangan sentra tuna wilayah barat.

Tahun 2010, jumlah ekspor tuna mencapai 481.425 kilogram. Sementara, tahun 2012 jumlah ekspor 450.337 kilogram. Dukungan terhadap nelayan dalam peningkatan produksi tuna dilakukan dengan menambah jumlah kapal penangkap ikan tuna. Di mana pada tahun 2011 mecapai 104 unit kapal.

Untuk peningkatan SDM nelayan, juga dilaksanakan pelatihan tehnik penangkapan tuna sistem long-line terhadap nelayan tradisional. Tahun 2012 nelayan yang dilatih mencapai 30 orang. Untuk peningkatan kualitas produk, disektor perikanan juga berhasil membangun industri pengolahan tuna sebanyak tiga unit.

Jika pada tahun 2011 produksi tuna mencapai 4.00,6 ton maka hingga Juni 2012 mampu mencapai 15.203,4 ton, melebihi capaian target 2012 sebesar 945 ton.

Program lainnya meliputi pengembangan perikanan budidaya. Kegiatan strategis yang dilakukan antara lain, pengembangan budi daya bandeng, sebagai umpan tuna, peningkatan mutu UPR melalui pengadaan induk unggul.

Juga ada program pengembangan budidaya system Karamba Jaring Apung (KJA) dan pengembangan kawasan sentraproduksi agropolitan. Kegiatan strategis yang dilaksanakan meliputi, pengembangan ikan kerapu pada kawasan sentra produksi. Tahun 2011, produksi ikan kerapu mampu mencapai 1.1796,7 ton. Juga ada pengembangan ikan nila pada kawasan sentra produksi. Tahun 2011 bantuan nila yang diberikan mencapai 1.080.00 ekor kepada 15 kabupaten kota.

Posmetro 15 Agustus 2012

Read More

Tekan Angka Kemiskinan dengan GPP

DUA TAHUN KEPEMIMPINAN IRWAN PRAYITNO – MUSLIM KASIM (15 AGUSTUS 2012 – 15 AGUSTUS 2012)

Padang- Kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim berhasil menekan angka kemiskinan di Sumbar. Selain itu, program gerakan pensejahteraan petani (GPP) juga dinilai berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Sumbar turun dari 8,99 persen pada September 2011 menjadi 8,19 persen pada Maret 2012. Sawahlunto paling sedikit orang miskin, hanya sebanyak 2,48 persen dan Mentawai paling banyak dengan jumlah 19,77 persen.

”Kita bersyukur akhirnya dapat menekan angka kemiskinan di Sumbar. Artinya berbagai program kemiskinan di Sumbar berjalan cukup dengan baik,” sebut Gubernur Irwan Prayitno didampingi Asisten II Setprov Sumbar, Syafrial.

Penurunan tersebut sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar tahun 2006-2012 sebanyak 0,6 pertahun. Untuk itu, pada RPJM Sumbar 2010-2015 percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi salah satu target utama.

Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, pada tahun 2010, tingkat kemiskinan makro di Sumbar sebesar 9,50 persen, mengalami penurunan pada kondisi Maret 2011 menjadi 9,04 persen.

Kemudian pada bulan September 2011 turun lagi menjadi 8,99 persen. Dan pada Maret 2012 tingkat kemiskinan sudah mencapai 8,18 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 404,736 jiwa.

Penurunan tingkat kemiskinan pada 2010-2012 ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari peningkatan index garis kemiskinan. Jika sebelumnya sebesar Rp230.000/kapita/bulan menjadi Rp.277.784/kapita/bulan.

Dampaknya, indeks kedalaman kemiskinan juga ikut turun, dari angka 1,49 persen di tahun 2010 turun menjadi 1,12 pada Maret 2012. Bahkan, indeks keparahan kemiskinan juga dapat ditekan dari angka 0,39 persen pada 2012 turun menjadi 0,29 pada Maret 2012.

Selain itu, angka penurunan juga turun. Jika tahun 2012 sebesar 6,95 persen turun menjadi 6,25 persen pada kondisi Februari 2012.

Sementara tingkat penurunan angka kemiskinan di kabupaten dan kota di Sumbar lebih cepat lagi. Sebanyak 12 kabupaten dan kota mampu menekan angka kemiskinan di atas rata-rata provinsi dan nasional. Sedangkan 7 kabupaten/kota lainnya capaian penurunan angka kemiskinannya berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada posisi 11,96 persen.

Secara umum, penurunan kemiskinan di Sumbar berada pada track, sebanyak 0,6 persen pertahun. Dari periode 2006 sampai 2010 secara makro penurunan kemiskinan sudah mencapai sebesar 12,51 persen dengan pengurangan penduduk miskin dari sebanyak 550.251 jiwa menjadi sebanyak 430.024 jiwa. ”Jika kita perhatikan kemiskinan itu lebih banyak di kabupaten dan terendah di kota,” ujarnya Syahrial.

Menurutnya, saat ini masih ada kendala dalam menanggulangi kemiskinan, seperti terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebutuhan dasar. Pemberdayaan masyarakat miskin dan lebih rendahnya tingkat daya beli masyarakat.

Sementara itu, keberhasilan diraih satuan perangkat kerja daerah dalam merealisasikan program Irwan Prayitno dan Muslim Kasim terlihat pada Satpol PP Sumbar.

Seperti, melaksanakan operasi gabungan dalam penertiban penyakit masyarakat (Pekat), melakukan pengamanan dan pengawasan perkantoran dan asset Pemprov Sumbar, pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). Selain  itu, penertiban depot dan peredaran air minum isi ulang dan pengawasan bea cukai ilegal di Sumbar.

Terkait dengan pengawasan, Inspektorat Provinsi Sumbar seperti, keberhasilan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan memberikan pelayanan optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan inspektorat.

Membentuk Forum Bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Forbes-Apip) se-Sumbar periode 2012-2015 yang bertujuan mengoptimalisasikan peran aparat intern pemerintah serta meningkatkan sinergitas institusi pengawasan intern pemerintah se-Sumbar.

Sedangkan Dinas Energi Sumbar Daya Mineral (ESDM) juga berhasil melaksanakan, meningkatkan jumlah rumah tangga yang mendapat layanan listrik.

Jumlah rumah tangga di wilayah pedesaan yang teraliri listrik mampu terealisasi 145 rumah tangga. Jorong yang terlayani jaringan listrik mencapai tiga jorong dan terbentuknya unit pengelolaan listrik di pedesaan (nagari) mandiri sebanyak tiga unit.

Keberhasilan yang telah diraih oleh Dinas Koperasi dan UKM adalah meraih berbagai penghargaan tingkat nasional.

Pada tahun 2011, terdapat lima penghargaan, yakni penghargaan terhadap Gubernur berupa Satyalancana Pembangunan dan empat penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.

Pada tahun 2012, juga berhasil meraih penghargaan Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya dan enam penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.

Sedangkan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), keberhasilan yang telah diraih adalah terlaksananya program pengembangan, pengelolaan jaringan irirgasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Pada tahun 2012, sudah melaksanakan perbaikan jaringan irigasi pada 87 daerah irigasi seluas 45.403 hektare, pemeliharaan jaringan irigasi dalam upaya mempertahankan fungsi jaringan pada 30 daerah irigasi dengan luas mencapai 35.541 hektare. Perbaikan jaringan irigasi pasca bencana gempa sebanyak 35 daerah irigasi seluas 20.000 hektare.

Sedangkan pada tahun 2012, juga sudah melaksanakan pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian dengan prioritas utama kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat. Dari target 3 kilometer (37.412 hektare), tahun 2011 mencapai 9,35 kilometer dengan luas area terairi seluas 50.736 hektare. Kemudian, pembangunan irigasi mampu membangun satu unit bendungan seluas 3.000 hektare.

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, capaian program kegiatan tahun 2012 di antaranya, peningkatan produksi perikanan. Tahun 2012 sebesar 211.971,30 ton, tahun 2011 (337.011,68 ton), terjadi peningkatan sebesar 58,99 persen. Sedangkan pencapaian produksi pada semester 1 tahun 2012 sebesar 182.164,27 ton.

Termasuk peningkatan produksi benih pada BB. Tahun 2012, sebesar 21.380.325 ekor. Tahun 2011 sebesar 47.538.705 ekor, terjadi peningkatan 122,25 persen.

Ekspor Komoditas Perikanan tahun 2010 sebesar 1.122.900 kilogram. Tahun 2011 sebesar 1.578.991,70 kilogram, meningkat sebesar 40,62 persen.

Sedangkan, capaian PAD tahun 2011 sebesar 337.809.515 meningkat sebesar 94,23 persen. Program yang telah berhasil dilaksanakan, pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap.

Kegiatan strategis, pengembangan sentra tuna wilayah barat. Tahun 2010, jumlah ekspor tuna mencapai 481.425 kilogram. Sementara, tahun 2012 jumlah ekspor 450.337 kilogram. Jumlah kapal penangkap ikan tuna tahun 2011 mencapai 104 unit kapal.

Sedangkan jumlah nelayan tradisional yang telah dilatih teknik pengangkapan tuna sistem long-line tahun 2012 mencapai 30 orang. Jumlah industri pengelolaan tuna sebanyak tiga unit. Jika tahun 2011 produksi tuna mencapai 4.000,6 ton, maka hingga Juni 2012 mampu mencapai 15.203,4 ton, melebihi capaian target 2012 sebesar 945 ton.

Untuk, pengembangan perikanan budidaya. Adanya pelaksanaan, pengembangan budi daya bandeng sebagai umpan tuna. Peningkatan mutu UPA melalaui pengadaan induk unggul pengembangan budidaya system keramba jaring apung (KJA). Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan.

Singgalang, 16 Agustus 2012

Read More

Wahai Pejabat, Inilah Larangan Keras untuk Anda

PADANG—Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan pejabat setempat dilarang untuk menerima parsel menjelang Lebaran 2012. ”Sesuai edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi pejabat dilarang menerima parsel karena termasuk gratifikasi ,” kata Irwan.

Ia mengatakan, tidak hanya menerima parsel sebaiknya para pejabat juga tidak mengirimkan parsel kepada orang lain yang terkait dengan jabatannya.

Menurutnya, daripada membeli parsel untuk dikirim kepada orang lain lebih baik uang tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja lebaran yang lebih bermanfaat.


Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga mengimbau pejabat untuk tidak menerima parsel menjelang lebaran.

Menurut Direktur LBH Padang Vino Oktavia pejabat yang dikirimi parsel biasanya terkait dengan jabatan yang disandang di mana bisa saja ada kepentingan dibalik pemberian parsel tersebut. ”Karena itu pejabat harus tegas menolak pemberian parsel,” kata dia.

Walaupun ada tradisi untuk lebih mempererat silaturahmi dengan berkirim parsel, kata Irwan, hal tersebut tidak bisa ditolerir karena pemberian parsel masuk pada gratifikasi dan hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Selama ini biasanya yang berkirim parsel adalah bawahan kepada atasan atau rekanan kerja pada para pejabat. ”Tentu ada kepentingan sehingga mereka berkirim parsel,” lanjut dia.

Namun, kata dia, jika yang berkirim parsel adalah para atasan kepada bawahan indikasi ada kepentingan lebih kecil. ”Tapi ini jarang terjadi, ada atasan yang mengirim parsel pada bawahan,” katanya.

Menurutnya, jika pejabat menerima parsel dari bawahan atau rekanan yang bersangkutan bisa tidak objektif dalam mengambil kebijakan terkait dengan bawahan atau rekanan tersebut.

Redaktur: Endah Hapsari

Sumber: Antara

republika.co.id 11 Agustus 2012

Foto Humasprov

Read More

Irwan Prayitno, Gubernur yang Horizontal

Otonomi disikapi para kepala daerah di Indonesia dengan cara beragam, mulai cara pandang ke bisnis hingga kreatif. Pengaruhnya, mereka ada yang diganti, ada juga yang terpilih kembali, sehingga inovasinya dijadikan acuan kepala daerah lain.

 

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mungkin adalah salah satu acuan tersebut. Kebijakannya tidak ada yang inovatif dan menarik perhatian publik. Namun ia punya gaya kepemimpinan berbeda dibanding kepala daerah lainnya. Ia adalah orang yang membumi, yang selalu naik pesawat Garuda kelas ekonomi walau punya hak naik kelas bisnis.

Ditanya oleh Hermawan Kartajaya mengenai hal tersebut, alasan ia melakukannya karena kondisi APBD Sumbar. Ia tidak melihat alasan dirinya mendapat fasilitas mewah, namun mengoptimalkan apa yang ada. Penghematan pun dilakukannya sekaligus agar dapat menginspirasi publik. Selain tiket pesawat, ia tidak mau mengganti mobil dinas atau renovasi rumah dinas meski anggarannya tersedia.

Uang hasil penghematan digunakan untuk kebutuhan pengelolaan pemerintahan daerah. Uniknya, biar menghemat, Irwan bisa menaikkan insentif bagi para pegawai Pemprov yang berprestasi, salah satunya yang bisa melakukan pelayanan publik sesuai target.

Dengan cara itu, walau APBD Sumbar tidak terbilang besar dan beberapa kali terkena bencana alam, Pemprov Sumbar berhasil mendapatkan sejumlah apresiasi, salah satunya Penghargaan Presiden. Menurut Irwan, dengan kondisi keuangan terbatas, penghematan dilakukannya untuk memberi contoh kepada para pegawai Pemprov.

Dampak langkah tersebut membuat komposisi belanja pegawai hanya 24% dari APBN. Artinya, dana APBD benar-benar disalurkan untuk melayani rakyat dibanding birokrasi. Ini adalah sebuah langkah maju yang menunjukan sebuah gaya kepemimpinan punya dampak amat besar.

By Jaka Perdana

the-marketeers.com 10 Agustus 2012

Read More

BI Prediksi Ekonomi Sumbar Triwulan II Tumbuh 5,3 Persen

PADANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Wilayah VIII memprediksi, pada triwulan II tahun ini perekonomian Sumbar tumbuh hingga 5,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peneliti Ekonomi Madya Tim Ekonomi Moneter KPW BI Wilayah VIII, M. Setyawan Santoso, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tiga bulan ke II ini didorong oleh adanya pertumbuhan dari sisi penawaran dan sisi permintaan.

Dari sisi penawaran, disebabkan semakin membaiknya kinerja sejumlah sektor ekonomi di daerah ini seperti sektor pertanian, peradagangan, transportasi dan telekomunikasi serta jasa-jasa. Sedangkan dari sisi permintaan, adanya peningkatan konsumsi rumah tangga, perusahaan swasta dan pemerintah.

”Awalnya kita prediksi di bawah 5,3 persen. Tapi, karena kian membaiknya kinerja beberapa sektor perekonomian dan peningkatan sisi konsumsi, maka kita prediksi tumbuh hingga 5,3 persen,” katanya dalam perbincangan dengan Singgalang di kantornya, Jalan Khatib Sulaeman, Padang, Selasa (32/7).

Dari sisi penawaran, pada triwulan II sektor pertanian diperkirakan mengalami pertmbuhan sebesar 5,5 persen. Hal itu disebabkan kondisi iklim yang cukup kondusif hingga pertengahan tahun ini, sehingga produksi tanaman pangan seperti padi dan palawija menjadi lebih baik.

Sementara itu, sektor perdagangan diperkirakan tumbuh sebesar enam persen. Pertumbuhan sektor ini dipicu oleh dua faktor, yakni adanya rembesan pertumbuhan sektor industri di provinsi lain dan peningkatan komsumsi domestik, baik oleh masyarakat Sumbar, maupun daerah lain yang melakukan pembelian barang dari Sumbar.

”Mungkin yang sedikit akan terpengaruh adalah perdagangan CPO ke luar negeri seperti ke Eropa. Sebab, mereka kan sekarang lagi krisis, jadi daya belinya juga berkurang. Namun, serapan industri dalam negeri kita terhadap CPO hingga kini masih tetap bagus,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya M. San, sektor transportasi dan telekomunikasi juga diprediksi mengalami pertumbuhan hingga delapan persen. Sedangkan untuk sektor jasa-jasa diperkirakan tumbuh hingga 7,5 persen. Hal itu sejalan denganpertumbuhan hotel dan restoran di daerah ini.

Sedangkan dari sisi permintaan, peran konsumsi rumah tangga dan perusahaan di daerah ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Singgalang, 1 Agustus 2012

Foto: Kaskus

Read More

PNS Pemprov Dapat THR Rp2 Juta

PADANG, HALUAN — Ber­bahagialah PNS di lingkungan Pemprov Sumbar. Mereka dapat menikmati Lebaran dengan suka cita. Betapa tidak, Pemprov Sum­bar sengaja meng­alokasikan da­na tunjangan kesejahteraan bagi mereka se­besar Rp2 juta per orang. Dana ini akan dibagikan sepekan jelang Lebaran.
Tunjangan kesejahteraan untuk PNS di lingkungan Pemprov Sum­bar ini sama dengan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai swasta. Uangnya dapat di­­­­man­faatkan PNS untuk mem­beli ber­bagai ke­butuhan me­nyam­­but Le­baran.

Gubernur Sumbar Ir­wan Pra­yit­no kepada wartawan Senin (30/1), di Padang mengatakan, seperti tahun sebelumnya, tahun ini Pemprov Sumbar kembali meng­alokasikan dana tunjangan kese­jahteraan bagi 8.500 PNS di lingkungan Pemprov Sumbar.

“Setiap PNS mulai dari go­longan I, golongan II, golongan III dan golongan IV mendapatkan Rp2 juta per orang. Rencananya akan dibagikan sepekan jelang Le­baran,” kata Irwan.

Bila dibanding tahun lalu, tunjangan kesejahteraan bagi PNS ini nilainya naik sebesar Rp500 ribu. Tahun lalu setiap PNS hanya menerima Rp1,5 juta per orang, sekarang menjadi Rp2 juta per orang.

Zakat Fitrah Tidak Dikelola BAZDA
Pada bagian lain terkait pem­bayaran zakat fitrah, menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tidak diwajibkan melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Sum­bar. Setiap PNS bebas menentukan kepada siapa zakat fitrahnya dibayarkan.

“Pembayaran zakat fitrah tidak kita kelola. Setiap PNS bebas menyalurkan kepada siapa yang diinginkannya. Boleh dibayarkan kepada sanak saudaranya yang tidak mampu atau disalurkan ke Bazda,” katanya.

Berbeda dengan zakat harta PNS, memang diwajibkan melalui Bazda. Menurut Kepala Biro Bina Sosial Setdaprov Sumbar Jefrinal Arifin, potensi zakat harta PNS di lingkungan Pemprov Sumbar cukup besar. Untuk zakat bulan Juni saja terkumpul Rp222 juta, sedangkan bulan Juli mencapai Rp379 juta. (h/vie)

Haluan 31 Juli 2012

Read More

Mengangkat Harkat Petani

SATU PETANI SATU SAPI

Satu petani satu sapi merupakan program yang mengefesienkan dan produktivitas petani di Sumatera Barat yang disinergikan dengan gerakan pensejahteraan petani. Semenjak digulirkan tahun lalu, telah memperlihatkan hasil.

Pada September 2011 lalu, Pemprov Sumbar melun­curkan program satu petani satu sapi. Setiap petani kurang mampu yang memiliki banyak waktu luang, diber­dayakan dengan memelihara seekor sapi. Sebab dalam kajian yang dilakukan, jam kerja efektif petani itu hanya 3,5 jam/hari. Waktu luang yang banyak itu akan diisi dengan memelihara ternak sapi.

Dalam perjalanannya,  prog­ram satu petani satu sapi  dibungkus menjadi program gerakan pensejah­teraan petani (GPP). Program ini dilaksa­nakan secara terin­tegrasi seluruh sektor terkait, seperti peternakan, perikanan, perke­bunan, kehutanan dan perta­nian.

Menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, modal penga­daan sapi bagi program satu petani satu sapi ini berawal dari dukungan para pegawai negeri sipil (PNS) di ling­kungan Pemprov Sumbar terutama pegawai eselon II, III dan IV. Dukungan modal dari PNS ini, diharapkan dapat sebagai contoh bagi pola pengumpulan modal lainnya.

“Modal awalnya dari du­kungan pada PNS di ling­kungan Pemprov Sumbar. Tapi pihak lain juga bisa berkontribusi, seperti bantuan dari kalangan perantau Mi­nang serta pihak ketiga baik swasta maupun BUMN,” kata Irwan.

Setelah program percon­tohan satu petani satu sapi di lingkungan Pemprov Sumbar dimulai, potensi perantau pun dijajaki. Salah satunya ketika pertemuan Saudagar Muda Minang (SMM) pada 15-16 September 2010 di Padang, ditawarkan sejumlah program yang bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat di antaranya satu petani satu sapi.

Dalam perjalanannya, program satu petani satu sapi dibungkus menjadi program Gerakan Pense­jahteraan Petani (GPP) yang dilak­sanakan secara terintegrasi dengan sektor lainnya. GPP meru­pakan gerakan terpadu yang diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran masyarakat.

Sasaran yang hendak dicapai GPP antara lain meningkatkan jam kerja efektif Rumah Tangga Petanbi (RTP) dari 3,5 jam/hari menjadi paling tidak 8 jam/hari, melakukan diversifikasi usaha tani secara terpadu menjadi minimal 3 jenis usaha setiap RTP. Melalui GPP diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani menjadi Rp2.000.000/bulan.

“Melalui GPP, petani minimal memiliki 3 usaha tani, selain usaha utamanya bertanam padi juga bisa punya kolam ikan atau bertanam kakao. Atau kombinasi bertanam padi, punya ternak sapi dan kolam ikan. Pilihan usaha sangat tergan­tung potensi daerahnya,” jelas Irwan.

Ketika dimulai awal 2011, program GPP dialokasikan pada 62 nagari/desa/kelurahan yang tersebar pada 18 kabupaten/kota. Selanjutnya dari nagari yang telah ditetapkan peserta GPP, ditentukan pula kelompok tani sasaran berda­sar­kan usulan kabupaten/kota.

Sapi 8.409 Ekor untuk Petani

Program satu petani satu sapi diluncurkan Pemprov Sumbar tak terlepas dari besarnya potensi peternakan sapi di daerah ini. Berdasarkan kajian Fakultas Peternakan Univesitas Andalas  Padang tahun 2006, potensi lahan di Sumbar mampu menampung sebanyak 3,2 juta ekor sapi dan kerbau.

Sementara populasi sapi dan kerbau di Sumbar saat ini baru sekitar 500 ribu ekor. Masih terbuka peluang untuk pengembangan sapi dan kerbau sebanyak 2,7 juta ekor lagi. Soal pakan juga tak perlu dikhawatirkan.

“Potensi pengembangan peternakan sapi dan kerbau di daerah ini cukup besar. Masih tersedia lahan untuk 2,7 juta ekor sapi dan kerbau. Pakan hijauannya juga mencukupi,” terang Kepala Dinas Peternakan Sumbar, Edwardi.

Sebanyak 8.409 ekor sapi untuk petani yang tergabung dalam program satu petani satu sapi pun dibagikan. Jenisnya sapi bali, sapi peranakan ongole (PO) dan sapi turunan simental. Sapi-sapi yang akan dibagikan kepada petani untuk meningkatkan jam kerjanya ini, berasal dari pembiayaan APBD Sumbar sebesar Rp7,27 miliar.

APBN juga mengucurkan dana sebesar Rp65,412 miliar, dana perusahaan yang berasal dari CSR dan karyawan Rp2,765 miliar, bantuan investor baik PNS maupun perantau Rp240 juta dan dana perbankan berupa KUPS dan KUR sebesar Rp11,204 miliar, atau total seluruhnya Rp86,892 miliar.

Sapi Bali yang didatangkan itu memiliki spesifikasi tinggi minimal 105 cm dengan nilai kontrak pengadaan RpRp5,85 juta/ekor untuk sapi betina dan Rp7,5 juta/ekor untuk sapi jantan. Selanjutnya Sapi PO dengan nilai kontrak Rp7,75 juta/ekor untuk sapi jantan dan Rp7,15 juta/ekor untuk sapi betina. Terakhir pengadaan sapi turunan simental dengan nilai kontrak Rp9 juta/ekor untuk sapi betina, tidak ada sapi jantannya.

“Bila ditemukan sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, petani dapat meminta ganti. Sapi yang tidak sesuai spesifikasi akan ditukar dengan yang lain. Hal itu sudah diketahui oleh pihak penga­daan,” terang Edwardi.

Masyarakat petani penerima diharapkan dapat memeliharanya dengan baik dan dapat pula ber­kembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang pasti, sapi tersebut bukan jatah dari pemerintah daerah. Petani tidak diperkenankan mem­perjualbelikan sapi yang diberikan.

“Kita akan proses sesuai hukum yang berlaku bagi petani yang ketahuan nanti menjual sapinya tanpa sepengetahuan ketua kelompoknya,” ujar Edwardi.

Bantuan Sapi Berupa Uang Tunai

Tidak seluruh kelompok pene­rima program ini dalam bentuk barang, berupa sapi. Sebab sebagian diantaranya menerima dalam bentuk bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai. Uang ditransfer ke rekening kelompok untuk dibe­likan ternak sapi.

Menurut Edwardi, kelompok penerima sebelumnya mesti menga­jukan Rencana Usaha Kelompok (RUK). Pencairan dananya dila­kukan 3 tahap, masing-masing Tahap I 30 persen, Tahap II 40 persen dan Tahap III 30 persen.

Bagi pihak yang berlaku curang, menyalahgunakan dana yang dibe­rikan, maka sanksinya juga akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Program Satu Petani Satu ini, lanjutnya, baru dapat terlihat hasilnya setelah 3 tahun kemudian, tepatnya pada 2014 mendatang. Ternak yang dibantu akan berkem­bang biak.

Dukungan Kementerian Pertanian

Upaya Pemprov Sumbar di bidang pengembangan peternakan sapi mendapat perhatian khusus dari Kementrian Pertanian RI.  Bahkan peluang terbuka lebar bagi Sumbar sebagai daerah Sentra Sapi Perah dan Sapi Potong di wilayah Sumatera. Syaratnya polulasi sapi dapat ditingkatkan lagi dan jaminan ketersediaan pakan hijau.

Pemerintah pun melalui APBN 2012 sudah mengucurkan  dana Rp4,5 miliar untuk pengadaan sapi perah. APBD Sumbar juga menye­diakan dukungan dana Rp750 juta untuk pengadaan pejantan unggul (bull) sebanyak 5 ekor dari Aus­tralia. Dan daya dukung lahan di Sumbar ternyata mampu menam­pung 3,2 juta ekor sapi.

“Kita akan berikan perhatian khusus untuk Sumbar dan mem­pertimbangkannya menjadi Sentra Sapi Perah dan Sapi Potong untuk wilayah Sumatera,” kata Wakil Menteri Pertanian RI Rusman Heriawan saat penutupan Livestock Expo Sumbar ke-4 beberapa waktu lalu.

Dikatakan, semua bisa terwujud, tergantung upaya maksimal dari masyarakat, peternak dan Dinas Peternakan Sumbar. Yang pasti, populasi sapi harus ditambah dan adanya jaminan pakan hijau sebagai kebutuhan utama sapi-sapi tersebut.

Diharapkan lewat kegiatan tahunan Live Expo ini, dapat memotivasi dan membangkitkan semangat peternak untuk mengem­bangkan populasi ternaknya menuju swasembada daging dan pasokan susu murni. Di tempat ini mereka berkumpul, saling berbagi penga­laman dan belajar dengan rekannya dari kabupaten/kota lainnya di Sumbar. Ilmu yang diperoleh itu hendaknya dapat dikembangkan di daerahnya masing-masing.

Memang tidak banyak provinsi yang menggelar kegiatan serupa dan rutin diadakan setiap tahun. Untuk itu apresiasi bagi Sumbar yang memiliki komitmen yang tinggi di bidang pembangunan peternakan, sekaligus tantangan bagi peternak sapi potong dan sapi perah.

Menurut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, komitmen pembangunan di bidang peternakan tak terlepas dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha pertanian yang dikelola masyarakat selama ini masih belum maksimal, dengan jam kerja 3 jam/hari sementara lahan yang dimiliki hanya 0,3 hektare.

Melalui program Gerakan Pen­sejahteraan Petani (GPP) yang didalamnya ada program satu petani satu sapi, maka efektifitas kerja petani ditingkatkan, di­samping menanam padi juga me­melihara ternak seperti sapi, kambing, kerbau dan ayam. Di­lengkapi lagi dengan usaha bidang perikanan dan perkebunan seperti kolam ikan dan kebun kakao, tergantung potensi masing-masing daerah.

“Kita sangat komit untuk me­ning­katkan kesejahteraan ma­syarakat melalui GPP, termasuk didalamnya peternakan,” kata Irwan.

Sentra Pemerahan Susu di Sumatera

Rusman juga menyebutkan, Sumbar juga berpeluang sebagai sentra pemerahan susu di Sumatera. Sebab sampai saat ini sentra pemerahan susu terpusat di pulau Jawa, seperti di Lembang , Penga­lengan (Jawa Barat), Banyumas dan Ungaran (Jawa Tengah).

Sedangkan di luar Jawa khususnya Sumatera, belum ada sentra pemerahan susu. Yang ada hanya beberapa industri pemerahan susu. Padahal susu dikonsumsi  merata oleh seluruh penduduk di tanah air dari Sabang ke Merauke, sedangkan sentra produksinya tidak demikian, terpusat di Jawa saja.

“Untuk luar Jawa, belum ada sentra pemerahan susu yang diansalkan, yang ada hanya industriu pemerahan susu. Bila ingin siswa sekolah sebagai target konsumen susu segar maka sentra produksinya harus tersebar merata di sejumlah daerah, termasuk di Sumbar,” katanya.

Konsumsi susu segar masyarakat Indonesia masih sangat rendah, hanya 11 liter/kapita/tahun atau setara 5 tetes/hari, paling rendah di Asia Tenggara. Thailan mengkonsumsi 22 liter/kapita/tahun,  Malaysia mengkonsumsi 27 liter/kapita/tahun. Belanda tercatat paling tinggi konsumsi susunya 130 liter/kapita/tahun.

Haluan, 29 Juli 2012

Read More

Ekonomi Sumbar Tumbuh 7 Persen

Padang, Metro

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi sebelum dan pascagempa di Sumbar justru menunjukkan kenaikan. Jika sebelum gempa 30 September 2009, pertumbuhan ekonomi di Sumbar tidak pernah berada di atas 6 persen. Setelah mendapatkan musibah gempa besar yang meluluhlantakkan segala sarana dan fasilitas publik, pertumbuhan ekonomi justru mampu menembus angka 7 persen.

”Pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini, baru sekali ini terjadi di dalam sejarah pertumbuhan ekonomi di Sumbar,” ungkap Irwan, saat kunjungan tim safari Ramadhan ke Mesjid Nurul Ilmi, Kampus Unand Limau Manis, Kamis malam (26/7).

Dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi, maka berdampak tingkat kemiskinan yang semakin berkurang. Selain itu, juga semakin meningkatnya aktivitas perekonomian di Sumbar.

Hal ini, menurut Irwan terlihat dari meningkatnya hunian hotel-hotel dan penginapan di Sumbar. ”Musibah yang datang adalah sebuah ujian bagi kita untuk naik ke fase yang lebih baik,” tuturnya.

Safari ramadhan yang dilaksanakan di kampus Unand dilakukan pasca banjir bandang tiga hari lalu. Sehingga kehadiran gubernur mendapat antusias dari masyarakat dan mahsiswa serta pihak rektorat Unand.

Posmetro, Sabtu, 28 Juli 2012

Read More

Kesaksian di Twitter

Saya pernah jadi murid Irwan Prayitno di bimbel miliknya. Beliau doktor psikologi. Terakhir ketemu beberapa bulan lalu, masih sederhana.

Irwan Prayitno layat om saya yg wafat. Dia datang setir mobil sendiri, tak ada protokoler dan pengawal. Santun.
@arfibambani
Arfi#MafiaDendeng
28-07-2012

Read More

LAPORAN KEUANGAN 2011: Sumbar Kembali Raih WDP

PADANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemprov Sumbar 2011. Opini ini sama dengan 2010, karena BPK masih menemukan beberapa kesalahan yang sama.

“Tanpa mengurangi keberhasilan yang sudah dicapai Pemprov pada 2011 dalam laporan keuangan, kami masih menemukan beberapa kesalahan yang berulang,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Betty Ratna Nuraeny dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Senin (23/7) di ruang sidang utama DPRD.

BPK disampaikannya masih menemukan sejumlah kesalahan pada penganggaran dan realisasinya,terutama terkait belanja modal yang mencapai Rp39,7 miliar. Kemudian investasi aset tanah yang tidak disesuaikan dengan harga wajar pada saat peroleh tanah sesuai standar akuntasi pemerintah. Aset tanah tersebut masih dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2010 yang pada waktu penilaian dilakukan senilai Rp153,66 miliar.

“Dari itu, Pemprov melalui inspektorat kami minta agar lebih mengawasi dan melakukan pengendalian,” sarannya.

Kelemahan yang juga menyebabkan opini WDP adalah karena Pemprov menyajikan nilai penyertaan modal pada PT BCS sesuai nilai aset yang diserahkan berdasarkan hasil penilaian perusahaan jasa penilai (appraiser) per 30 Desember 2011, yakni Rp125,54 miliar. Kelemahan pertama, karena saat appraiser melakukan inspeksi untuk tujuan penilaian terdapat aset yang diinspeksi berupa gedung masih dalam proses pengerjaan dengan nilai kontrak Rp25,73 miliar. Kemudian 7 Desember 2011, nilai kontraknya diaddendum menjadi Rp28,04 miliar. Sementara gedung baru dapat diselesaikan pekerjaannya 24 Desember 2011. 

Kelemahan kedua, terkait kepemilikan Pemprov pada PT BCS melebihi 50 persen, sehingga penyajian nilai penyertaan modal seharusnya menggunakan equity method, bukan cost method seperti yang dilakukan pemprov.

Hal lain yang menyebabkan status WDP, karena Pemprov tidak menyajikan aset tidak berwujud yang merupakan bagian dari kelompok aset lainnya dalam neraca per 31 Desember 2011. Pemprov mengadakan dan memiliki software maupun hasil penelitian, namun tidak melaksanakan pencatatan yang memadai dan tidak melakukan inventarisasi terhadap sofware dan hasil itu tidak disajikan dalam aset tidak berwujud.

“BPK mengindentifikasi keberadaan sofware dan hasil penelitian minimal senilai Rp6,51 miliar pada enam satu kerja pemprov yang seharusnya diakui sebagai aset tak berwujud,” kata Betty.

Pemprov disampaikan Betty telah melaporkan Investasi Non Permanen Lainnya Rp10,46 miliar. Namun hal itu belum berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) sesuai standar akuntansi pemerintah.

“Belum ada kebijakan pemprov yang mengatur tentang metode penyajian investasi non permanen,” katanya lagi.

Sementara permasalahan terkait kepatuhan perundang-undangan juga menjadi temuan BPK, antara lain pada belanja bantuan sosial minimal Rp21,325 miliar yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai risiko sosial. Seterusnya pajak kendaraan bermotor atas kendaraan bermotor yang tidak mendaftar ulang pada saat jatuh tempo dan telah kadaluarsa penagihannya mencapai Rp23,910 miliar. Selanjutnya, kekurangan volume pekerjaan Rp658,285 juta pada pembangunan lanjutan kantor penghubung.

Walau masih WDP, BPK tetap memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras pemprov. Dibandingkan 2010, laporan keuangan 2011 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, yakni jumlah akun yang tidak wajar (pengecualian) mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pengungkapan informasi keuangan dana Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sudah mengalami perbaikan.

Rekomendasi
Betty menyebutkan, rekomendasi yang diberikan BPK harus ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak penyerahan LHP ke DPRD Sumbar. “Rekomendasi ini tidak akan ada manfaatnya jika tidak ditindaklanjuti dengan efektif. Untuk itu, kami harapkan laporan keuangan yang belum sesuai ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib keuangan dan taat pada Undang-Undang,” pesannya.

Gubernur Irwan Prayitno usai rapat paripurna tersebut, tetap bersyukur mendapat opini WDP. “Alhamdulillah masih WDP. Bila dibandingkan 2010, itemnya sudah berkurang meski ada beberapa hal yang masih menjadi catatan,” katanya.

Dia optimis dengan berbagai perubahan dan pengendalian yang dilakukan, pada APBD 2012 akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian seperti harapannya pada 2011 lalu.

“Kami tetap melakukan pengendalian, bahkan sejak mendapatkan draft LHP BPK ini pada minggu lalu, kami sudah melakukan pengendalian dan insya Allah sudah selesai sesuai waktu yang diberikan, yakni dua bulan dari sekarang,” katanya.

Ketua DPRD Yultekhnil menilai upaya pemprov mendapatkan opini WTP sudah ada. Sayangnya masih tersandung dengan beberapa masalah serupa, terutama masalah aset dan bantuan sosial. Untuk itu, terkait aset, dia meminta pemprov melalui Biro Aset benar-benar bekerja dengan baik, sehingga masalah ini tidak lagi menjadi batu sandungan dalam meraih WTP.

Untuk menindaklanjuti LHP ini, DPRD juga sudah membentuk pansus yang beranggotakan 12 anggota DPRD .(104)

Singgalang 24 Juli 2012

Read More

Batalkan Puasa Sunat Karena Hormati Undangan

GUBERNUR SUMBAR IRWAN PRAYITNO

Ramadhan kali ini agaknya tidak jauh berbeda dengan Ramadhan tahun lalu bagi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan keluarga. Kesibukannya sebagai orang nomor satu di Sumbar, tetap padat. Bahkan selama Ramadhan ada agenda khusus yang rutin dilakukannya, yaitu memimpin Tim Ramadhan Pemprov Sumbar berkunjung ke masjid/mushala di kabupaten/kota.

Namun Ramadhan selalu membawa berkah tersendiri baginya. Sebab dengan kesibukan yang luar biasa, putra Kuranji ini sering tidak punya waktu untuk kumpul dan makan bersama dengan keluarga. Justru momen Ramadhan ini, biasanya kesempatan untuk kumpul saat makan sahur, Irwan menikmati betul makan bersama saat sahur.

“Kami jarang makan bersama. Tetapi saat Ramadhan, saya selalu usahakan kumpul bersama keluarga saat makan sahur. Momen ini menjadi saat – saat yang paling saya nanti, karena saya bisa mencurahkan perhatian yang lebih banyak untuk keluarga,” kata ayah 10 putra ini.

Selain itu, pada malam hari selalu dimanfaatkannya bersama keluarga untuk melaksanakan salat malam berjamaah. Sedangkan waktu lainnya lebih banyak dihabiskan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Berpuasa bagi Irwan sudah menjadi kebiasaan. Irwan membiasakan dirinya menjalani puasa sunat Senin dan Kamis. Kebiasaan ini sudah dimulainya sejak masih kuliah tanpa henti. Karena itu, tidak ada yang berubah atau spesial saat menjalani puasa Ramadhan yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam.

”Saya sudah membiasakan diri berpuasa sejak masih kuliah dengan rutin puasa sunat Senin dan Kamis. Karena itu saat puasa Ramadhan, saya menjalaninya sama dengan puasa sunat, tidak ada yang spesial, termasuk menu makannya, seperti biasanya,” katanya.

Untuk menjaga kebugaran dan kesehatan selama puasa, Irwan selalu memakan makanan yang manis-manis. Selain itu perbanyak minum air putih. Yang pasti pasang niat untuk menjalani puasa dan berupaya meraih rahmat Allah yang bertebaran di bulan penuh berkah itu.

Namun sekali waktu, Irwan terpaksa membatalkan puasa sunatnya. Dia  masih ingat, ketika maju sebagai calon Gubernur Sumbar yang dihelat tahun 2005 silam, beberapa kali Irwan membatalkan puasanya. Hal itu terjadi tahun 2005 silam , beberapa kali Irwan membatalkan puasanya. Hal itu terjadi saat sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, hidangan yang disajikan dan tawaran makan tak mungkin ditolaknya.

Begitu pula ketika sudah menjadi gubernur Sumbar saat ini, beberapa kali Irwan juga terpaksa membatalkan puasa sunatnya karena menghormati undangan yang punya hajat.

Haluan, 22 Juli 2012

Read More

Berhasil Naikkan Produksi Beras di atas 5 Persen Sumbar Kembali Mendapat Penghargaan Ketahanan Pangan

Jakarta – Prestasi ditorehkan Pemerintah Sumbar dalam upaya peningkatan produksi beras nasional. Sumbar kembali mendapat penghargaan ketahanan pangan yang diberikan langsung oleh Presiden di Grand Bali Room, Hotel Kempinsky Grand Indonesia, di Jakarta, Rabu (18/7/2012). 

Penghargaan ini diterima oleh Gubernur Sumbar Prof Dr. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc. Bersama Gubernur juga menerima penghargaan yang sama 7 Bupati dan 3 Walikota di Sumatera Barat. Turut pula hadir pada acara itu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Ir. Djoni dan Kepala-Kepala Dinas terkait di Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan. 


‘Alhamdulillah, kita mendapatkan penghargaan dari kepala negara tentang peningkatan produksi beras lebih dari lima persen. Rencana penyerahan di Jakarta pada Rabu (18/7),’ kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Selasa (17/7).

Menurut Gubernur, terjadinya peningkatan produksi beras itu, tak terlepas dari gerakan dalam percetakan sawah baru di kabupaten dan kota. Sebab, pemerintah provinsi sejak dua tahun terakhir terus mendorong daerah untuk pembukaan lahan terlantar untuk cetak baru dengan memberikan bantuan senilai Rp10 juta/hektare.

Gerakan untuk cetak lahan sawah baru, kata Gubernur, selalu ditantang bupati dan wali kota se-Sumbar, sehingga produksi beras semakin meningkat. Namun, problem sekarang yang dihadapkan petani di Sumbar ketersediaan benih, karena sistem pengadaannya dari pusat, dampaknya bisa mengganggu tanam dan panen serentak.

Sedangkan dari produksi penangkar yang ada di daerah, tambahnya, belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan benih bagi petani pada sentra-sentra padi Sumbar. Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar, Djoni mengatakan surplus beras pada 2011, sudah mencapai 663.788 ton setelah ditekan konsumsi 2,5 persen.

Ketersedian beras Sumbar pada 2011 sebesar 1.268.535 ton, artinya produksi mengalami peningkatan melebihi dari lima persen. Sedangkan pada 2012 ditargetkan ketersediaan beras sebanyak 1.363.172 ton, dari jumlah tersebut surplus sekitar 765.621 ton setelah ditekan konsumsi 2,5 persen.

Menurut dia, upaya pencapaian target per tahun tersebut, makanya berbagai program pendukung telah dan sedang dilaksanakan, termasuk pembukaan lahan sawah baru yang ditargetkan 2.250 hektare pada 2012.
Ketujuh Bupati yang menerima penghargaan ketahanan pangan itu adalah Bupati Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan Walikota yang menerima adalah Kota Payakumbuh, Padang Panjang dan Kota Sawahlunto.

Keberhasilan Pemerintah Sumbar bersama Kabupaten dan Kota menerima penghargaan ketahanan pangan ini tidak terlepas dari keberhasilan Sumbar dalam meningkatkan produksi beras di atas 5 persen. Upaya-upaya itu dilakukan pada Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

Pada tahun 2011 lalu, produksi padi  Sumbar memang meningkat melebihi 5 persen dari produksi tahun 2010. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Produksi Pangan Diperta Sumbar. Ir. Elviana Anwar,  tahun 2011, angka tetap produksi padi mencapai 2. 279.602 ton Gabah Kering Giling (GKG), sedangkan pada tahun 2011 produksi padi Sumbar sebesar 2.211.248 ton GKG. Tahun 2012 ini, Diperta Sumbar kembali menargetkan produksi mencapai  2.397.597 ton GKG. [humas]

Read More