Padang, Padek—Sumatera Barat
kembali mendapat penghargaan dari pusat. Kali ini, prestasi tingkat nasional
itu diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas prestasi Sumbar
membangun pembenihan dan pembibitan ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyerahkan langsung penghargaan itu kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, di kantor KKP, Selasa siang (11/10).
“Prestasi itu satu-satunya yang diberikan KKP kepada gubernur. Itu terkait upaya Pemprov bersama DKP Sumbar dalam mendorong pengembangan potensi perikanan di Ranah Minang, khususnya pengembangan budidaya air tawar,” kata Kepala DKP Sumbar Yosmeri kepada Padang Ekspres, seusai penerimaan penghargaan, Selasa (11/10).
Yosmeri mengaku tak tahu pasti, kapan KKP menilai kinerja Pemprov di sektor perikanan air tawar itu. Soalnya, penilaian tidak pernah diinformasikan KKP kepada seluruh daerah di Indonesia sebelumnya. Tahu-tahu, KKP kasih berita bahwa Gubernur Sumbar dapat penghargaan dari kementerian tersebut. “Ini jelas mengagetkan saya, dan sekaligus sebuah prestasi tak ternilai bagi Sumbar,” ungkap Yosmeri.
Dijelaskan, program pengembangan budidaya ikan air tawar sebenarnya sudah dijalankan DKP sejak tiga tahun belakangan. Tujuannya, di samping meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, juga upaya membuka lapangan pekerjaan baru.
Langkah pengembangan potensi budi daya ikan air tawar yang dimaksud Yosmeri, tidak lain dengan memacu minat masyarakat membuka lapangan usaha dengan menjadi petani ikan. Dan, itu diterapkan di berbagai kabupaten/kota di Sumbar.
“Misalnya di Dharmasraya. Di sana kami mendorong dan mengajarkan petani sawit beternak ikan air tawar. Bila dilihat dari kondisi daerahnya yang penuh dengan tanaman sawit, jelas tidak masuk akal. Pasalnya, itu jarang atau tidak pernah dilakukan orang. Namun, dengan pengarahan dan support yang kami berikan, nyatanya usaha budidaya ikan itu berjalan dan berkembang hingga kini,” papar Yosmeri.
Kini sudah ada lima kawasan minapolitan di kabupaten pemekaran Sijunjung itu. Di antaranya di Pulaupunjung, Sitiung, Kotobaru, Tiumang dan Kotosalak. Sedangkan luas arealnya diproyeksi mencapai 375 hektare.
Selain di Dhamasraya, program yang sama juga dilakukan di Pasaman, Padangpariaman, Agam dan seputaran Danau Singkarak. Khusus di Singkarak, DKP Sumbar bersama pemkab dan DKP setempat membuat keramba jaring apung, yang dikelola sejumlah kelompok tani jala apung (KJA).
Optimalkan BBI
Menyangkut pengembangan budidaya ikan air tawar, penghargaan KKP yang raih Sumbar juga merujuk dari komitmen Pemprov Sumbar dan DKP mengoptimalkan fungsi Balai Benih Ikan (BBI) yang dimiliki kabupaten kota dan provinsi. Targetnya, menghasilkan benih ikan air tawar yang produktif dan bersertifikasi.
Diakui Yosmeri, selama ini benih ikan yang beredar di Sumbar lebih banyak
dipasok dari luar Sumbar, dan butuh biaya lebih besar untuk membelinya. “Nah,
untuk memutus ketergantungan stok dari luar itu, kita mengoptimalkan potensi
yang kita miliki. Misalnya BBI di Pasaman, Solok, Dharmasraya dan
Padangpariaman. Dengan harapan, mutu benih lebih terjamin dan harganya lebih
murah di banding dibeli dari luar Sumbar,” sebut mantan Kadis DKP Pessel
tersebut.
Galakkan Lubuk Larangan
Selain memacu sektor perikanan tangkap untuk meningkatkan nilai ekonomi dan
minat konsumsi ikan pada masyarakat, DKP Sumbar juga memperbanyak lubuk
larangan di berbagai tempat.
Data DKP Sumbar, konsumsi ikan hanya mencapai 25,86 kg per kapita per tahun.
Angka tersebut belum mampu mencapai target konsumsi ikan nasional sebesar 30,47
kg per kapita per tahunnya. Rendahnya
konsumsi ikan disebabkan terbatasnya ketersediaan ikan di pasar, harga ikan
mahal dan minimnya makanan olahan dari ikan.
Sejauh ini, DKP sudah membuka lima kawasan lubuk larangan. Di antaranya, di Sijunjung, Pasaman, Limapuluh Kota, Solok Selatan dan Padang. Pembuatan lima lokasi lubuk larangan itu masuk program kerja DKP 2011. Di tahun sebelumnya, hal serupa dilakukan di beberapa tempat, termasuk di Talawi, Kabupaten Pesisir Selatan.
Untuk menunjang agar produksi ikan air tawar mampu memenuhi permintaan pasar, DKP mem-back-up tiap lubuk larangan itu dengan bibit ikan nila. Totalnya mencapai 220.000 bibit. Masing-masing untuk Sijunjung (40 ribu bibit), Pasaman (40 ribu bibit), Limapuluh Kota (40 ribu bibit), Solok Selatan (40 ribu bibit) dan Padang (60 ribu bibit). (zil)
Padang Ekspres 12 Oktober 2012
